Kementan-FAO Luncurkan Dokumen Panduan Hadapi PIB dan Zoonosis

Foto bersama pada saat peluncuran dokumen panduan PIB dan zoonosis oleh Kementan dan FAO. (Sumber: Istimewa)

Kementerian Pertanian bersama FAO meluncurkan tiga buku panduan (dokumen) dalam menghadapi ancaman penyakit infeksi baru (PIB) atau berulang dan zoonosis.

“Panduan tersebut fokus untuk menguatkan kapasitas petugas di lapangan dalam mendeteksi, mencegah dan mengendalikan wabah penyakit dan juga membantu para pembuat keputusan di tingkat daerah dan pusat melalui pendekatan One Health,” ujar Direktur Kesehatan Hewan (Dirkeswan), Fadjar Sumping Tjatur Rasa dalam acara peluncuran buku, Selasa (29/1) di Jakarta.

Adapun ketiga dokumen yang diluncurkan diantaranya “Strategi Komunikasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Infeksi Baru/Berulang dan Zoonosis Tertarget dengan Pendekatan One Health” kemudian “Modul Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksi Baru untuk Petugas Lapang Tiga Sektor dengan Pendekatan One Health” dan “Panduan Praktis Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksi Baru (PIB) melalui Optimalisasi Fungsi Puskeswan dengan Dukungan Dana Desa”.

“Buku-buku ini adalah dokumen penting yang berisi panduan bagaimana kita bisa mengerahkan semua kemampuan kita dalam menghadapi ancaman terjadinya wabah. Ini merupakan hasil kolaborasi, koordinasi dan komunikasi kita bersama,” ucap Fadjar.

Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Naalih Kalsum, menyampaikan, penyakit dan kematian manusia yang disebabkan oleh zoonosis setiap tahun, mengindikasikan hubungan kuat antara kesehatan manusia, kesehatan hewan dan lingkungan. Untuk itu, pendekatan multisektoral (One Health) menjadi penting untuk mendeteksi, mencegah dan mengendalikan ancaman tersebut.

Hal senada juga disampaikan Siti Ganefa dari Kementerian Kesehatan. Menurutnya beban untuk menghadapi ancaman PIB dan zoonosis  tidak bisa ditanggung sendiri. Perlu adanya koordinasi lintas sektor, lintas disiplin ilmu untuk menghadapinya.

Sementara itu, Indra Exploitasia dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyambut positif langkah Kementan bersama FAO, dalam merangkul berbagai pihak untuk bersiap siaga menghadapi ancaman pandemi. 

Pada momen yang sama, FAO ECTAD Team Leader, James McGrane, menegaskan, dalam peningkatan kapasitas pemerintah Indonesia untuk mencegah, mendeteksi dan merespon ancaman kesehatan global yang baru atau yang muncul kembali dan zoonosis, FAO mendukung penuh pemerintah Indonesia melalui program EPT2 yang didanai oleh USAID.

“Semoga dengan kehadiran tiga dokumen (buku) ini, kita dapat melindungi masyarakat Indonesia dan sumber penghidupannya,” katanya. (RBS)

110 Tahun Berkiprah, Bblitvet Adakan Workshop Emerging Zoonotic Diseases

Pembicara hari pertama Workshop & Training Emerging Zoonotic Diseases yang digelar Bblitvet. (Foto: Infovet)

Menyambut 110 tahun kiprahnya, Balai Besar Penelitian Veteriner (Bblitvet) menggelar Workshop and Training on Emerging and Re-emerging Zoonotic Diseases in Indonesia pada Senin, (5/11/2018).

Kepala Bblitvet Dr drh NLP Indi Dharmayanti MSi kepada media mengemukakan, di berbagai belahan dunia emerging dan re-emerging disease merupakan penyakit penting yang sedang diupayakan solusinya, penanganan sekaligus pengendaliannya.

"Emerging disease adalah infeksi yang baru muncul dalam sebuah populasi dan meningkat secara cepat dalam sebuah wilayah geografis," ungkap Indi.

Lebih lanjut Indi menjelaskan, re-emerging disease merupakan infeksi yang muncul kembali dengan peningkatan yang cepat.

Dalam kegiatan ini juga diuraikan mengenai penyakit Zoonosis. Topik informasi terkini Zoonosis secara global dipresentasikan narasumber dari School of Veterinary Science The University of Queensland, Brisbane, Australia, Prof Joanne Meers PhD.T

Tujuan dari workshop ini untuk memberikan gambaran tentang situasi dari beberapa penyakit zoonotik yang muncul dan muncul kembali dalam perspektif Indonesia," tutur Indi dalam sambutannya.

Selain workshop juga diadakan training dengan peserta yang terdiri dari para dokter hewan dari daerah. Kegiatan pelatihan  mengusung topik 'Sample, Handling, and Collection'.

Lokakarya ini dihadiri 150 peserta dari berbagai lembaga pemerintah dan universitas, serta perusahaan dan asosiasi, seperti Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pusat Penelitian di bawah Badan Litbang, UPT di bawah Badan Indonesia untuk Karantina Pertanian (IAAQ), Fakultas Kedokteran Hewan (IPB, UGM, Udayana, Brawidjaja), BIN, GEGANA, NUBIKA, PORDASI, ASOHI, PT Caprifarmindo, dan PT. Vaksindo. (NDV)

Komunikasi Tingkat ASEAN Bahas Ancaman AMR

Pertemuan ACGL di Yogyakarta. (Foto: Istimewa)

Resistensi Antimikrobia (AMR) menjadi ancaman besar bagi keberlangsungan kesehatan masyarakat, hewan dan lingkungan. Hal itu menjadi bahasan dalam pertemuan ASEAN Communication Group on Livestock (ACGL) di Yogyakarta, 7-10 Agustus 2018. 

Pertemuan yang keenam kali ini bertujuan merumuskan langkah-langkah komunikasi tepat dalam menyampaikan bahaya AMR dan peran masyarakat dalam pencegahannya. Direktur Kesehatan Hewan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, Fadjar Sumping Tjatur Rasa menyampaikan, AMR menjadi masalah lintas sektor yang memerlukan pendekatan multi-sektoral. Menurutnya, saat ini sudah terlihat ada peningkatan kesadaran masyarakat dan peningkatan kapasitas teknis di kesehatan masyarakat untuk pencegahan dan pengandalian AMR.

“Risiko AMR tercatat lebih tinggi di negara-negara dimana peraturan perundang-undangan, pengawasan regulasi dan sistem pemantauan mengenai penggunaan antimikroba hampir tidak ada. Pencegahan dan pengendalian AMR yang tidak memadai dan lemah di beberapa negara akan meningkatkan risiko penyebarannya,” ujar Fadjar.

Dalam pertemuan ini dirumuskan kegiatan komunikasi dan pesan kunci AMR kepada seluruh pemangku kepentingan khususnya masyarakat. “Strategi komunikasi dan advokasi resistensi antimikroba tingkat regional yang telah sepakati oleh para Menteri Pertanian se-Asia Tenggara merupakan pedoman bagi negara anggota ASEAN dalam pelaksanaan kerangka kerja, serta menyempurnakan dan mengembangkan kesadaran AMR” tambah Delegasi Indonesia, Pebi Purwo Suseno.

Pada kesempatan itu, Indonesia juga berbagi pengalaman dalam mengimplementasi pencegahan dan pengendalian AMR, serta implementasi One Health dalam mencegah dan mengendalikan penyakit infeksi baru dan zoonosis. “Bentuk kegiatan edukasi yang sudah dilakukan seperti kuliah umum di perguruan tinggi, kampanye di CFD, perlombaan essay, pembuatan video pendek terkait AMR,  penyabaran informasi melalui media,” sambung Delegasi Indonesia lainnya, Imron Suandi.

Kendati begitu, masih ada tantangan yang dihadapi Indonesia dalam pemahaman AMR, yakni koordinasi lintas sektor, keterbatasan anggaran dan prioritas kegiatan AMR, pengembangan pesan kunci, Komunikasi, Informasi dan Edukasi bagi peternak dan motivasi sektor swasta untuk ikut berperan terhadap pengendalian AMR. “Diharapkan ke depan ada peningkatan pemahaman masyarakat dalam penggunaan antimikroba yang cerdas dan bijak,” pungkasnya. (INF)