EVALUASI PENYELAMATAN PERUNGGASAN NASIONAL

Rapat evaluasi dihadiri perwakilan peternak maupun pelaku usaha peternakan (Foto: Infovet)

Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) dan Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (PINSAR) Indonesia, menyelenggarakan Rapat Evaluasi Penyelamatan Perunggasan Nasional. Rapat tersebut diselenggarakan pada Selasa (25/6/2019) di Ballroom IPB International Convention Center, Bogor.

Hadir dalam rapat tersebut adalah para pimpinan perusahaan perbibitan maupun pakan, pelaku peternakan mandiri, dan asosiasi peternak unggas.

Latar belakang diadakannya rapat ini, seperti disebut dalam undangan yang diterima Infovet bertanggal 21 Juni 2019, adalah seminggu setelah berjalannya instruksi Menteri Pertanian untuk memperbaiki harga ayam hidup menuju harga referensi farm gate dinilai belum berhasil.

Disebutkan kondisi saat ini terasa sangat berat bagi pelaku perunggasan, sehingga patut dicari bersama jalan keluar untuk memperbaiki kondisi bisnis perunggasan.

Rapat yang mengagendakan evaluasi dan solusi penyelamatan perunggasan nasional ini, menghasilkan banyak buah pikir dari pesertanya.

Sugeng Wahyudi selaku Ketua Panitia menilai telah ada upaya perbaikan harga melalui koordinasi tunda jual untuk pabrikan besar. Pada 30 Mei-1 Juni jumlah DOC FS sudah jauh lebih sedikit, maka seharusnya harga hari ini dan esok sudah bisa naik. Dia juga mengungkapkan bahwa data dari pemerintah produksi DOC mencapai 68 juta, sedangkan kebutuhannya hanya 60 juta.

Sementara itu temuan di lapangan, menurut Tarto dari Satgas Pangan, kandang dan RPA full. Menurutnya, harga dipermainkan oleh broker. Akibatnya harga ayam di pasar di tingkat konsumen tidak berbanding lurus dengan harga ayam hidup di tingkat peternak yang terus menurun.

Tarto mengharapkan agar ada kesepekatan yang clear diantara pelaku bisnis perunggasan. Dia juga menyarankan agar kunci harga ditahan dan pemotongan DOC FS dilakukan secara proporsional.

Achmad Dawami, praktisi perunggasan yang dikenal juga sebagai Ketua Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas Indonesia (GPPU) mengatakan harga adalah cerminan supply dan demand. Menurutnya, perlu untuk memotong mata rantai, tidak melalui trader, agar terlihat cerminan pasar yang sebenarnya.

“Tanggal 10 Juni GPPU diinstruksikan untuk menghitung over supply dan mengusulkan cutting. Jangka pendek melalui pemotongan DOC FS melalui evaluasi,” ungkapnya.

Dasar populasi DOC harus merujuk data pemerintah, potensi produksi 3,5 miliar DOC di tahun 2019. Target pemerintah di tahun 2020 adalah merujuk angka 13,5 kg/kapita/tahun dengan rata-rata berat badan ayam 1,6 kg/ekor.

Pada tanggal 13 Juni diputuskan tim ahli 30%, sementara usulan GPPU 20,8 % dalam bentuk anak ayam. Keputusan itu bagaimana pelaksanaannya? Sampai tanggal 24 Juni kejelasan cutting tidak ada kejelasan.

Sementara pelaku perunggasan lain menyatakan masalah ayam saat ini sudah diluar normal. Turunnya harga sudah dimulai menjelang Idul Fitri.

Pada rapat evaluasi ini dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:

Harga referensi Live Bird, Rabu 26 Juni 2019 (Ring 1)

0,8 kg  – 1 kg   : Rp 20.000

1,1 kg – 1,2 kg : Rp 19.000

1,2 kg – 1,4 kg : Rp 18.000

1,4 kg – 1,6 kg : Rp 17.000

1,6 kg – 1,8 kg : Rp 14.500

1,8 kg – 2 kg   : Rp 13.500

2 UP                : Rp. 11.000

Catatan:

-Harga Nett

-Wilayah Purwakarta, Subang, Karawang (Purwasuka) selisih Rp 1.000 dengan ring 1

-Harga berlaku mulai tanggal 26 Juni 2019

PERJUANGAN PETERNAK RAKYAT & PETERNAK MANDIRI (PRPM) DIRESMIKAN

Gedung Joang 45 Senin (8/4) yang lalu menjadi saksi atas diresmikannya Perjuangan Peternak Rakyat & Peternak Mandiri (PRPM). Acara tersebut juga dihadiri oleh semua stakeholder yang berkecimpung dalam industri perunggasan nasional. Latar belakang dari dideklarasikannya Perjuangan PRPM yakni anjloknya harga livebird pada beberapa bulan terakhir. Selain itu, keadaan diperparah dengan naiknya harga input produksi yakni DOC (Day Old Chick) dan pakan. Keadaan seperti ini kerap kali terjadi dan menimbulkan keresahan di kalangan peternak rakyat & peternak mandiri karena dapat mematikan usaha mereka secara perlahan. 

Presidium PRPM, Sugeng Wahyudi mengatakan bahwa menurut data yang dirilis Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN), hingga kini harga DOC dan pakan menyentuh angka minimal Rp. 6.700 (DOC) dan Rp. 7.400 (pakan). Sementra harga ayam hidup terus anjlok, harga terendah yang tercatat yakni Rp. 11.500 (ayam ukuran 1,6 kg keatas) di wilayah Jawa Tengah. “Jika merujuk pada hukum ekonomi, seharusnya harga DOC turun karena keadaan yang terjadi di lapangan adalah over supply DOC, namun begitu kenyataannya harga DOC tetap tinggi. Hal yang sangat aneh, ketika harga ayam hidup turun drastis, tetapi harga DOC tetap bahkan cenderung naik,” ucap Sugeng.

Padahal, terdapat dua instrumen regulasi yang bisa menjadi “bodyguard” dari kondisi ini. Pertama yakni Permentan 32 Tahun 2017 tentang penyediaan, peredaran, dan pengawasan ayam ras pedaging dan petelur konsumsi. Instrumen kedua yakni Permendag 96 Tahun 2018 tentang harga acuan pembelian ditingkat petani dan harga acuan penjualan ditingkat konsumen. Namun kedua instrumen regulasi ini tidak berjalan, sehingga permasalahan yang selalu terjadi diperunggasan selalu berulang.

PRPM Resmi Dideklarasikan di Gedung Joang 45

Sementara itu Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ketut Diarmita dalam sambutannya mengatakan bahwa pemerintah selalu membuka diri dan mendengarkan masukan serta keluh kesah peternak. “Pak Mentan sudah menekankan kepada saya, agar masalah ini segera selesai, makanya mari sama – sama kita cari solusi agar cepat selesai. Biar nanti kita enggak bicara dan berebut pasar becek lagi, jadi orientasinya ekspor begitu,” tutur Ketut. Ia juga merasa bosan dan enggan terus berlarut dalam masalah ini (harga ayam, DOC, pakan, dan telur), oleh karenanya ia sangat ingin masalah ini cepat selesai dan tidak berulang kembali.

Stakeholder lain yang juga hadir dalam acara tersebut adalah GPPU. Ketua umum GPPU Achmad Dawami menyatakan bahwa secara pribadi dan organisasi tidak menginginkan kejadian ini terus terjadi. “Saya juga sudah terus mikirin ini, makanya saya kemarin pas rapat umum GPPU menghimbau kepada para anggota GPPU ayo kita perpanjang cutting DOC sampai minggu ke-3 puasa, supaya peternak menikmati juga harga yang menguntungkan. Kami juga mengerti kok penderitaan mereka,” tukas Dawami.

Terkait hal kuota impor GPS dimana pemerintah juga akan memberikannya pada peternak, Dawami enggan berkomentar dan menaggapi. Pemerintah dalam hal ini Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Sugiono juga enggan banyak berkomentar mengenai masalah tersebut. “Masih kita kaji dan kita pelajari lagi, kita juga masih harus berdiskusi tentang masalah ini bersama tim ahli juga, kita lihat nanti ya,” kata Sugiono sembari kepada Infovet. (CR)

HARGA JUAL ANJLOK, PETERNAK SAMBANGI KEMENTAN DAN KEMENDAG

Mediasi peternak rakyat dan integrator yang dilakukan di Kementerian Pertanian, Selasa (26/3). (Foto: Infovet/Ridwan)

Dalam kurun waktu tujuh bulan terakhir (Agustus 2018-Maret 2019), industri perunggasan nasional mengalami kemerosotan harga live bird (LB) broiler di tingkat peternak yang mencapai Rp 12.000/kg. Hal ini diperparah lagi dengan tingginya harga DOC dan pakan, yang membuat peternak bertepuk jidat. Padahal HPP peternak yang ditetapkan pemerintah mencapai Rp 19.000/kg

Awal Maret 2019, para peternak sempat melakukan aksi demonstrasi di depan Istana Negara, menuntut kenaikan harga jual dan penurunan harga DOC serta pakan, namun tuntutan tak kunjung terpenuhi, bahkan jelang minggu terakhir di bulan yang sama.

Para peternak terus memperjuangkan nasibnya. Tuntutan pun kembali mereka sampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Kementerian Pertanian (Kementan), I Ketut Diarmita, Selasa (26/3). Dirjen PKH melakukan mediasi para peternak yang mengajukan Tuntutan Perjuangan Peternak Rakyat dan Peternakan Mandiri (Perjuangan PRPM) dengan integrator (peternak besar).

Sugeng Wahyudi, selaku koordinator peternak sekaligus tim mediasi mengatakan, penyebab hancurnya harga LB disebabkan karena tingginya biaya sarana produksi (DOC dan pakan), diikuti berlebihnya produksi broiler dan lemahnya permintaan.

Ia menyebut, berbagai upaya memang sudah dilakukan pemerintah, namun sampai hari ini belum nampak perubahan signifikan dan cenderung semakin menekan harga LB ke titik terendah. “Apa yang menjadi harapan kita terkait tuntutan peternak semoga bisa mendapatkan solusinya,” kata Sugeng saat mediasi dihadapan integrator.

Adapun lembar tuntutan yang disampaikan peternak diantaranya, tuntutan jangka pendek yakni harga LB Rp 20.000/kg sesuai Permendag No. 96/2019 yang berlaku paling lambat 1 April 2019. Kemudian peternak meminta harga DOC Rp 5.500/ekor dengan kualitas grade I dan harga pakan grade premium turun Rp 500/kg yang berlaku mulai 28 Maret 2019. PRPM juga menuntut kepastian mendapatkan supply DOC sesuai kebutuhan rutin dan meminta penghapusan bundling pakan dan DOC. 

Untuk jangka menengah, mereka meminta adanya Perpres yang melindungi peternak rakyat, melakukan revisi Permentan 32/2017, diantaranya penghapusan kuota GPS dengan melakukan pengaturan di level PS dan impor GPS tetap diawasi serta tidak boleh diperdagangkan. Lalu, integrator wajib menjual LB ke pasar modern (hotel, restoran, kafe) dan meminta pasar becek (tradisional) dikembalikan kepada peternak rakyat, serta meminta ketegasan soal pembanguna CHS diintegrator.

Dalam jangka panjang, tuntutan PRPM meminta mengganti UU Peternakan No. 18/2009 jo UU No. 41/2014 dengan peraturan yang lebih berpihak kepada peternak rakyat dan peternak mandiri.

Beberapa tuntutan tersebut dibacakan dihadapan integrator yang hadir pada mediasi, diantaranya perwakilan Japfa, Charoen Pokphand Indonesia dan Cheil Jedang. Hingga mediasi usai, tuntutan pun masih memerlukan evaluasi bersama.

Hal serupa juga terjadi kala tuntutan PRPM dibawa ke Direktorat Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan (Kemendag), Rabu (27/3). Menurut salah satu koordinator peternak kepada Infovet, tuntutan yang diajukan masih belum menemui gambaran kebijakannya.

Dari haril pertemuan tersebut, mereka akan mencoba meminta bantuan ARPHUIN (Asosiasi Rumah Potong Hewan Unggas Indonesia) untuk menyerap ayam milik peternak. Namun, jika harga ayam di tingkat peternak tak kunjung naik dalam dua hari ke depan, tuntutan akan dievaluasi dengan menghadap kembali ke Kementan dan Kemendag 1 April mendatang. (RBS)

Kementan Mengimbau Pelaku Usaha Agar Peternak Tak Rugi

Ternak broiler. (Sumber: Istimewa)

Untuk mengatasi penurunan harga broiler hidup (live bird) di tingkat peternak yang diindikasi karena adanya kelebihan pasokan, Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan imbauan kepada para pelaku (stakeholder) usaha untuk menjaga iklim usaha perunggasan lebih kondusif.

“Terkait dengan adanya kelebihan pasokan yang terjadi saat ini kita minta kepada semua pelaku usaha untuk melakukan usaha pemotongan, penyimpanan dan pengolahan,” kata  Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Kementan, I Ketut Diarmita dalam keterangan tertulis yang diterima Infovet, Kamis (27/9).

Ia mengemukakan, pasar komoditi unggas Indonesia saat ini didominasi fresh commodity, sehingga produk mudah rusak. Kecepatan distribusi dan keseimbangan supply-demand menjadi faktor penting penentu harga. Untuk itu, Ketut berharap agar hasil usaha peternak tidak lagi dijual sebagai ayam segar melainkan ayam beku, ayam olahan, ataupun inovasi produk lainnya.

“Kami meminta pelaku usaha melakukan pemotongan di RPHU (Rumah Potong Hewan Unggas) dan memaksimalkan penyerapan karkas untuk ditampung dalam cold strorage yang akan disimpan sebagai cadangan jika sewaktu-waktu dibutuhkan,” ucap Ketut.

Lebih lanjut, setelah memperhatikan situasi dan kondisi tentang harga broiler hidup saat ini, Ia pun berharap mulai Jumat, 28 September 2018 , harga di farm gate dapat normal kembali.

Untuk wilayah Jabodetabek Dirjen PKH mengharapkan harga live bird dengan berat 1,8-2,2 kg/ekor dijual dengan harga minimal Rp 16.000 dan bertahap naik hingga Rp 17.000. Sementara, untuk wilayah Tasik, Priangan, Bandung, Subang, diharapkan mencapai Rp 15.000-16.000. Sedangkan Jawa Tengah Rp 14.500-16.000. Harga di Jawa Timur diharapkan mencapai Rp 16.000-16.500, sedangkan Lampung dikisaran Rp 16.000-17.000.

“Dengan naiknya harga ayam broiler hidup secara bertahap diharapkan awal Oktober 2018 sudah dapat mencapai harga sesuai dengan harga acuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan,” ucapnya.

Menurut Ketut, kondisi daging ayam nasional pada 2018 mengalami surplus, bahkan ekspor. Ia menyebut, potensi produksi karkas 2018 berdasarkan realisasi produksi DOC (Januari-Juni 2018) dan potensi (Juli-Desember 2018) sebanyak 3.382.311 ton dengan rataan perbulan sebanyak 27.586 ton. Sedangkan proyeksi kebutuhan daging ayam (karkas) 2018 sebanyak 3.051.276 ton, dengan rataan kebutuhan per bulan sebanyak 254.273 ton.

“Jika produksi kita berlebih ini kan justru yang kita cari, daripada produksinya kurang ini yang berbahaya. Kelebihan produksi ini yang kita sasar untuk tujuan ekspor, ini yang selalu kami imbau ke perusahaan integrator untuk terus menggenjot ekspor,” jelasnya.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga terus berupaya mendorong peningkatan konsumsi protein hewani yang masih rendah. “Dengan meningkatnya konsumsi protein hewani, maka akan berdampak terhadap peningkatan permintaan produk hewan, termasuk daging unggas, sehingga dapat menyerap pasokan unggas dalam negeri,” pungkasnya. (INF/RBS)