PDHI Siapkan Program Metode Baru Berantas Rabies

Pemberian vaksin untuk anjing peliharaan wajib dilakukan (Foto: balitribune)

Dalam upaya membebaskan penyakit Rabies di Bali, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) akan mengadakan aksi dan program ‘Metode Baru Pemberantasan Rabies di Pulau Bali’. Dalam kegiatan ini, Ketua Umum PB PDHI Drh M Munawaroh MM bersama timnya akan melakukan identifikasi dan pendataan pemilik anjing di Bali.

“Selain itu, diadakan juga pemberian vaksinasi rabies kepada minimal 70 persen dari anjing yang ada di kawasan Bali,” tutur Munawaroh.  

Munawaroh menyebutkan kondisi penyakit Rabies di Bali saat ini masih banyak ditemukan dan sebaran kasus meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Tahun 2017 kasus Rabies ditemukan di 9 desa, tahun 2018  ditemukan di 17 desa. Data ini saya ambil dari surat kabar Bali Post tahun kemarin,” ungkap Munawaroh pada keterangan tertulis yang diterima Infovet, Rabu (2/1/2019).  

Menurut Munawaroh faktor meningkatnya Rabies diantaranya keberadaan anjing liar atau tidak berpemilik yang sulit dikendalikan, kemudian anjing liar yang tidak pernah divaksin, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara anjing secara benar.   

PDHI juga mengeluarkan panduan berisi  anjuran mengenai mengelola anjing yang berpemilik. Antara lain, pemilik wajib memberikan vaksinasi Rabies secara berkala, memasang microchip pada anjing sebagai identitas.

Anjuran lain yaitu memasukkan data pemilik dan anjingnya melalui data online, kemudian anjing dirumahkan atau tidak dibebasliarkan.

Sementara anjing yang tak berpemilik atau yang berkeliaran tidak boleh ditangkap dengan menggunakan senapan bius. Setiap anjing liar yang ditemukan dibawa ke shelter atau klinik hewan untuk sterilisasi/Kastrasi maupun OH, lalu divaksinasi.

Kegiatan ini diadakan PDHI bekerjasama dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Pemerintah Provinsi Bali. PDHI juga menggandeng Fakultas Kedokteran Hewan Udayana, LSM dan Pemangku Adat.

Rencananya Kamis, 3 Januari 2018 bertempat di Ruang Rapat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali, digelar rapat koordinasi terkait program pemberantasan Rabies. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Drh I Ketut Diarmita MP dipastikan menghadiri rapat ini. (NDV)         

Ketua MPR Menerima Audiensi Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia

Senin (3/12/2018), Ketua MPR menerima kunjungan pengurus PDHI (Foto: FB drh Novi Wulandari)

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menerima kunjungan Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI). Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Ketua MPR, Gedung Nusantara III lantai 9, Kompleks MPR, DPR dan DPD RI, Senin , 3 Desember 2018. Delegasi PB PDHI dipimpin Ketua Umum PDHI drh H Muhammad Munawaroh MM.

Kepada Zulkifli Hasan, Ketua Umum PB PDHI menyampaikan kekhawatiran lembaganya terkait persoalan kesehatan hewan. Pasalnya  perhatian negara terhadap masalah kesehatan hewan masih sangat minim. Padahal, ancaman yang ditimbulkan dari penyakit hewan sangat berbahaya, dapat menular dan memakan korban manusia.

“Ancaman penyakit flu burung dan rabies misalnya, itu sangat berbahaya. Sudah banyak korban meninggal akibat terkena serangan ini. Banyak juga korban yang telah menghabiskan materi agar sembuh dari penyakit akibat flu burung dan rabies. Tetapi perhatian negara terhadap penyakit itu masih sangat kurang,” kata Munawaroh menambahkan.

Tidak hanya sampai di situ, hubungan struktural  antara pemerintah pusat dan daerah juga belum terjalin dengan baik. Ini terjadi, salah satunya sebagai  akibat munculnya otonomi daerah.  Sehingga banyak kasus  tidak bisa segera ditangani, karena dokter-dokter hewan di daerah hanya mau menurut kepada atasannya di daerah saja.

Karena itu, Munawaroh meminta dukungan kepada ketua MPR  supaya  bisa segera  melahirkan   sebuah lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan tindakan terkait kesehatan hewan. Misalnya saja menyatakan situasi bahaya menyangkut penyakit hewan tertentu.

“Sebaiknya lembaga seperti ini langsung berada  di bawah Presiden agar bisa menyatakan dan bertindak menghadapi kegentingan tertentu,” kata Munawaroh lagi.

Selain itu, Munawaroh juga menyampaikan pentingnya sejumlah UU yang berkaitan dengan persoalan kesehatan hewan. Antara lain UU tentang Kesejahteraan Hewan dan UU tentang Dokter Hewan. Karena sampai sekarang  UU  itu belum ada. Padahal keberadaannya sangat penting dan dibutuhkan.

Serah terima cinderamata (Foto: FB drh Novi Wulandari)

Menanggapi keluhan tersebut, Ketua MPR turut menyampaikan rasa prihatin.  Dia mendorong agar PDHI segera mengadakan seminar menyangkut problematika kesehatan hewan di Indonesia.

“Hasil seminar itu segera dirumuskan dan disampaikan kepada pemerintah dan DPR untuk  ditindak lanjuti, agar persoalan kesehatan hewan ini bisa segera mendapat perhatian,” kata Ketua MPR menambahkan. (Sumber: Tempo.co)

Susunan Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Masa Bhakti 2018 - 2022

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: Skep-01/KU-PBPDHI/XI/2018

SUSUNAN PENGURUS BESAR PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA

MASA BHAKTI 2018 - 2022

Pembina: Dr. Drh. I Ketut Diarmita, MP

Drh. Prabowo Respatiyo, MM. Ph.D

Dr. Drh. Teuku Sahir Sahali, MM., M.Ak

Penasehat:

Drh. Fadjar Sumping Tjatur Rasa, Ph.D

Drh. Syamsul Ma'arfi, M.Si

Dr. Drh. Heru Setijanto, PAVet (K)

Drh. Indra Exploitasia Semiawan, M.Si

Drh. Sujarwanto, MM

Drh. Lukas Agus Sudibyo

Drh. Sudriman

Ketua Umum: Drh. Muhammad Munawaroh, MM

Ketua I: Prof. Dr. Suwarno, drh, M.Si

Ketua II: Drh. Tri Satya Putri Naipospos, M.Phil, Ph.D

Ketua III: Drh. Bonifasius Suli Teruli

Ketua IV: Drh. Zulyazaini Yahya, M.Si

Sekretaris Jenderal: Dr. Drh. Widagdo Sri Nugroho, MP

Wakil Sekjen I: Drh. Sariyanti, M.Si

Wakil Sekjen II: Drh. Andi Wijanarko

Wakil Sekjen III: Drh. Raden Nurcahyo Nugroho, M.Si

Bendahara Umum: Drh. Suhartono, CAT, CSA

Wakil Bendahara I: Drh. Enny Pudjiwati, MM

Wakil Bendahara II: Drh.Novi Wulandari

Komisi di bawah Ketua I

Komisi I: Bidang Pengembangan Pendidikan Berkelanjutan Profesi

Ketua: Prof. Dr. Drh. Ida Tjahajati, MS

Anggota:
1. Drh. Rajanti

2. Drh. Yus Anggoro Saputra

3. Drh. Nofan Rickyawan, M.Sc

4. Drh. I Putu Gede Yudhi Arjentinia, M.Si

Komisi II: Bidang Webinar dan Journal Ilmiah

Ketua: Drh. Teuku Reza Ferasyi, M.Sc, Ph.D

Anggota:
1. Drh. Dita Dharmayanti

2. Dr. Drh. Aris Haryanto, M.Si

3. Drh. Imron Suandy, M.Sc

4. Drh. Sheilla Marty Yanestria, MVet

Komisi di bawah Ketua II

Komisi III: Bidang Humas dan Publikasi

Ketua: Drh. Joko Ismadi, M.Sc

Anggota:
1. Drh. Shinta Rizanti Binol

2. Drh. Ruri Astuti Wuladari

3. Drh. Arief Ervana

4. Drh. Moch. Arief Cahyono, M.Si

Komisi IV: Bidang Hubungan Lembaga dan Organisasi Internasional

Ketua: Drh. Ni Made Restiati, M.Phil

Anggota:
1. Dr. Drh. P. Suryani, DEA

2. Drh. Syafrison Idris, M.Si

3. Dr. Drh. Sophia Setyawati, MP

Komisi VII: Bidang Hubungan Lembaga dan Organisasi Nasional

Ketua: Drh. Laode Muh Mastari, MM

Anggota:
1. Drh. Wahyu Suhadji

2. Drh. Endang Burni Prasetyowati, M.Kes

3. Drh. Hastho Yulianto, MM

4. Drh. Sugeng Dwi Hastono

5. Drh. Dedi Chandra

Komisi di bawah Ketua III

Komisi V: Bidang Pengelolaan Data Base dan Aplikasi Online

Ketua: Drh. Muhammad Muharam Hidayat, M.Sc

Anggota:
1. Drh. Albertus Teguh Mulyono, M.Sc

2. Drh. Budi Prasetyo, M.Si

3. Drh. Raden Sigit Nurtanto

4. Drh. Okta Wismandanu, M, Epid

5. Drh. Wikrama Satyadarma

Komisi VI: Bidang Pengembangan dan Pelatihan Keorganisasian

Ketua: Drh. Agung Budiyanto, MP, Ph.D

Anggota:
1. Drh. Apris Beniawan, M.Si

2. Drh. Joko Daryono

3. Drh. Puji Hartono, MP

Komisi VII: Bidang Pembinaan Cabang dan ONT

Ketua: Drh. Makmun, M.Si

Anggota:
1. Drh. Langgeng Priyanto, M.Si

2. Drh. Ambar Retnowati, M.Si

3. Drh. Haryono, M.Si

4. Drh. Wahyu Setiawan Yuwana

5. Drh. Dewi Retnawati

Komisi IX: Bidang Koordinasi Antar Wilayah

Ketua: Drh. H. Puput Ridjalu Widjaya

Anggota:
1. Drh. Richardo C. A. Rumlus, SP

2. Drh. Erwin Kusbianto, M.Si

3. Drh. Ira Kartikasari

4. Drh. Muhammad Aji Purbayu, M.Sc

Komisi di bawah Ketua IV

Komisi X: Bidang Peningkatan Kesejahteraan Anggota

Ketua: Drh. Ismanto

Anggota:
1. Drh. Deddy Fachruddin Kurniawan

2. Drh. Anjar Prambudi

3. Drh. Ani Juwita Handayani

Komisi XI: Bidang Pengembangan Usaha Dana

Ketua: Drh. Sunardi Sukowardi, MM

Anggota:
1. Drh. Ayoe Pratiwi Handayani

2. Drh. Mirjawal

3. Drh. Desak Putu Suryaningsih

Badan Perlindungan Hukum Perhimpunan

Ketua: Letkol. Kes. Drh. Martha Mangapulina, SH

Anggota:
1. Drh. Kemaz Aditya Dewangga, SH. M.Kn

2. Drh. Budi Prasetyo, SH

3. Drh. Jack Ruben Simatupang