INDONESIAN POULTRY CLUB DIHELAT, PELAKU PERUNGGASAN CURHAT

Suasana seminar IPC yang dipadati pelaku perunggasan. (Foto: Infovet/Ridwan)

Lebih dari 100 orang pelaku bisnis perunggasan memadati seminar Indonesian Poultry Club (IPC) yang dilaksanakan pada Kamis (21/2), di Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai prospek dan tantangan yang menyertai bisnis hewan berkaki dua itu.

Seminar yang dimoderatori oleh Guru Besar Fakultas Peternakan IPB, Prof Muladno, menghadirkan sederet narasumber yang apik di bidangnya, diantaranya Oksan Panggabean (Berdikari), Achmad Dawami (Ketua Umum GPPU), Tony J. Kristianto (Ketua Dewan Jagung Nasional), Suryo Suryanta (PT Hubbard Breeders), Hary Adam (Naratas Group), Nuryanto (CV Satwa Utama Group), Tri Hardiyanto (Tri Group) dan Cecep M. Wahyudin (Bidang Hukum ARPHUIN).

Dalam forum tersebut, dikemukakan oleh para pembicara mengenai tantangan klasik yang masih melekat di bisnis perunggasan yang tiap tahun berkembang fluktuatif. Kisruh harga DOC dan pakan yang terus melambung tidak berbanding lurus dengan harga jual ayam hidup (live bird) yang anjlok jauh di bawah biaya produksi.

Hal itu diperparah lagi dengan sulitnya peternak memperoleh jagung, hingga kasus penyakit viral dan bakterial yang masih menjadi langganan peternak, apalagi sejak berlakunya pelarangan Antibiotic Growth Promotor (AGP), membuat persoalan industri broiler semakin kompleks.

Dalam sambutannya, Pimred Trobos, Suhadi Purnomo, selaku penyelenggara, menyebut acara tahunan ini memang ditujukan untuk melihat dinamika yang terjadi di industri broiler saat ini. Selain persoalan di atas, implementasi kebijakan perunggasan juga dipertanyakan.

“Seperti soal harga ayam, ketika harganya jatuh pemerintah lambat bertindak, sementara ketika harga tinggi langsung cepat dikendalikan. Selain itu, beberapa kebijakan lain seperti Permentan 32/2017 mengenai peredaran, penyediaan dan pengawasan ayam dan telur belum berjalan efektif,” ujar Suhadi.

Peserta dan narasumber berforo bersama. (Foto: Infovet/Ridwan)

Hal itupun diakui oleh Direktrur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Fini Murfiani, yang hadir mewakili Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Ia mengungkapkan, pemerintah dalam beberapa tahun terakhir dihadapkan dengan persoalan tatakelola perunggasan.

“Dengan regulasi Permentan 32/2017, pemerintah terus berupaya membenahi industri perunggasan, dan peraturan itu menginspirasi komoditi lainnya juga, walau implementasinya masih belum memuaskan,” ujar Fini yang menjadi keynote speech.

Kendati demikian, pihaknya pun terus berusaha membentuk tim khusus yang menangani industri perunggasan, agar supply dan demand-nya terjaga. “Dibutuhkan sinergisitas membenahi proses yang tidak benar di industri perunggasan yang semakin berkembang, khususnya tataniaga, distribusi dan lain sebagainya agar bermanfaat bagi peternak,” tukasnya. (RBS)