Era keterbukaan informasi publik telah mendorong
transparansi di segala bidang dan menempatkan peran kehumasan dalam posisi yang
strategis. Humas pemerintah dituntut untuk lebih kreatif dan aktif dalam
melaksanakan perannya untuk mengamankan kebijakan pemerintah, memberikan
pelayanan, menyebarluaskan pesan atau informasi serta mengedukasi masyarakat
mengenai kebijakan, program dan kegiatan pemerintah kepada masyarakat.
 |
| : Foto bersama peserta Temu Koordinasi Kehumasan dengan para pembicara seminar, Rabu (6/4). |
Untuk mengaplikasikan hal tersebut diatas,
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH)
menyelenggarakan kegiatan Temu Koordinasi Kehumasan. Kegiatan yang dilaksanakan
pada Rabu, 6 April 2016 di Palembang tersebut mengangkat tema Kebijakan
Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2016 dalam Mendukung Kebijakan
Pangan Asal Ternak. Pemilihan tema ini sangat terkait dengan upaya untuk
mewujudkan kedaulatan pangan asal ternak di Indonesia.
Acara ini dihadiri para pejabat dan fungsional
kehumasan dari berbagai Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan juga rekan-rekan
wartawan dari berbagai media termasuk Majalah Infovet. Hadir pula Kepala Balai
Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa Nugroho Budi Suprijatno yang menyampaikan
peran perbibitan dalam pembangunan sub sektor PKH.
Dalam sambutan tertulisnya Direktur Jenderal PKH
yang disampaikan oleh Sekretaris Ditjen PKH, Dr. Ir. Riwantoro, MM menyampaikan
beberapa jawaban atas isu-isu bidang peternakan yang saat ini sedang berkembang
di masyarakat. Dalam pertemuan kehumasan ini diharapkan agar pelaksanaan
kebijakan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, terutama dalam mendukung
terwujudnya kedaulatan pangan asal ternak dapat dipahami dan dimengerti serta
didukung oleh semua komponen pembangunan baik lingkup pemerintah, swasta dan
masyarakat pada umumnya.
“Kita berharap dari pertemuan ini, pelaksanaan
kebijakan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan dapat dimengerti semua
pihak,” ungkap Riwantoro.
 |
| Para peserta mengikuti jalannya seminar dengan antusias hingga malam. |
Humas Harus Proaktif
Kegiatan ini menghadirkan beberapa pembicara yang
berkompeten dalam kegiatan kehumasan dan komunikasi publik diantaranya yaitu
Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Dr. Agung Hendriadi, M.Eng yang
menyampaikan tentang Paradigma Baru Kehumasan di Kementan. Agung menyampaikan
bahwa persoalan dalam komunikasi publik saat ini adalah masyarakat memiliki hak
memperoleh informasi dan mengetahui apa yang dilakukan pemerintah. Sedangkan
Pemerintah punya banyak informasi,
sekaligus butuh masukan, sehingga perlu strategi komunikasi yang tepat.
Sementara itu faktanya, kata Agung, saat ini setiap
Kementerian Lembaga, atau pemerintahan berjalan sendiri-sendiri saat
berkomunikasi dengan publik. Selain itu belum ada sinergi, integrasi, dan harmonisasi dalam berkomunikasi dengan
publik. Sementara publik aktif melakukan fungsi kontrol secara masif dan acak
terhadap Kementrian Lembaga. Masyarakat belum memperoleh pelayanan informasi
yang akurat, tegas dan jelas, (narasi tunggal).
Senada dengan Agung, Direktur Pemberitaan Metro TV
Suryopratomo yang menjadi pembicara tamu juga menyampaikan bahwa peran Humas
harus lebih proaktif. “Dengan dunia yang semakin terbuka dan informasi yang
berkembang cepat, Humas harus proaktif. Humas harus mengendalikan isu dan tidak
membiarkan dikendalikan oleh media. Sikap proaktif ini bisa dibangun dengan
mengharuskan daerah menginformasikan setiap peristiwa yang terjadi di pusat.
Selain itu Humas di pusat harus cepat menyampaikan informasi ke publik dan siap
menjawab pertanyaan dari publik,” kata pria yang akrab disapa Tomi ini.
Suryopratomo, dalam paparannya yang berjudul
Kebijakan Publik di Era Keterbukaan menyampaikan bahwa berkomunikasi dengan
media bisa dilakukan melalui tiga cara yaitu on the record, background,
dan off the record. Berikan
background atau briefing kepada media secara berkala, jangan hanya ketika ada
persoalan. Informasi yang memadai memungkinkan wartawan untuk membuat berita
yang benar dan akurat.
Selain itu Humas juga harus menjadi alat kelengkapan
pimpinan. Agar efektif untuk menjelaskan kebijakan publik, Humas harus menjadi
bagian alat pejabat publik. Segala macam kegiatan yang dilakukan pejabat publik
harus diketahui dan dikomunikasikan kepada Humas. Public relations terbaik
adalah pejabat tertinggi. Untuk hal-hal yang tidak bisa dilakukan pejabat
publik, Humas menjadi kepanjangan lidah.
“Kehumasan harus meninggalkan cara kerja lamanya. Bukan
berada dipaling bawah yang bahkan tidak mengerti apa-apa, tetapi humas harus
berada di “lehernya” pimpinan pengambil kebijakan dan harus menjadi garda
terdepan dalam menyuarakan pembangunan,” jelas Tomi tegas.
Pada kesempatan yang sama Dr Riwantoro juga
berkesempatan menyampaikan hasil analisa Pemberitaan di Sub Sektor Peternakan
dan Kesehatan Hewan pada Periode Februari – Maret 2016 mendominasi pada
pemberitaan Media Cetak dan Media On Line dilingkup Kementerian Pertanian.
Diantaranya isu unggas (fluktuasi harga DOC dan daging ayam) dan Sapi
(ketersediaan pasokan dan harga daging sapi), termasuk pemanfaatan kapal ternak
serta flu burung. (wan)
