RABU, 16 SEPTEMBER 2020 Redaksi pagi itu menerima surat terbuka Musbar Mesdi untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kondisi usaha peternakan rakyat Ayam Broiler (ayam potong) yang telah lama belum ada solusi yang menggairahkan karena kendala harga jual yang sering tidak menguntungkan bahkan merugi, karena diduga peternakan rakyat Ayam Broiler tidak mampu bersaing dengan korporasi Industri bermodal besar.
Berikut ini surat terbuka selengkapnya:
Assalamu’alaikum warrahmatulahi wabarakatuh
Kepada Yth. Presiden Republik Indonesia
Bapak Joko Widodo
Kepada Yth. Presiden Republik Indonesia
Bapak Joko Widodo
Melalui media ini, kami sampaikan laporan kehadapan Bapak Presiden, bahwa kondisi dinamika persaingan Industri Perunggasan Broiler (ayam potong) dari segmen Peternak Rakyat Broiler Mandiri vs Corp Industri Broiler yang dari tahun 2014 s/d 2020 tidak selesai-selesai. Sudah melewati tiga Menteri Pertanian dan lima Dirjen PKH (Peternakan dan Kesehatan Hewan). Dan peternak-peternak ini pun sudah puluhan kali turun Demo ke Istana Presiden, Kementan dan Kemendag serta DPR.
Mohon Bapak Presiden dapat segera memerintahkan Kemenko Ekonomi agar dapat mengevaluasi dan membenahi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh DPR dan Kementan terkait pada kebijakan di sektor Peternak Broiler Rakyat sebagai pelaku aktif di lapangan. Karena kehadiran Industri Perunggasan Nasional telah terpecah dalam dua model saat ini di Indonesia, yaitu:
1. Industri Corporasi Broiler hadir di Indonesia dengan dilindungi oleh
UU 18 tahun 2009, UU 18 tahun 2012, UU 07 tahun 2014, Perpres 71 tahun 2015 dan ditunjang infrastruktur yang modern serta kapital yang mapan.
2. Peternak Broiler Rakyat
Saat ini hanya dilindungi oleh peraturan-peraturan Menteri sehingga dalam Implementasinya kalah jika berhadapan dengan kepentingan Industri Corporasi.
Dampaknya sangat menyedihkan, di pasar becek (wet market) dimana terjadi persaingan bebas brutal yang menggulung hancur industri Rakyat. Persaingan bebas ini pun sangat didukung UU No. 05 tahun 1999 sehingga KPPU pun tidak bergeming.
Mohon bapak Presiden dapat melakukan langkah-langkah positif. Buatlah Keppres untuk menyelesaikan masalah Peternak Broiler Rakyat ini. Peternak-peternak Broiler sebaiknya dibuat sebagai Badan Usaha (UKM Menengah) yang ditempatkan dibawah Kemenkop serta untuk Pengolahan daging ayamnya digandengkan/diserahkan pada BUMN seperti Berdikari (Tupoksi Peternakan). Sehingga tidak ada benturan secara lansung antara Kebijakan Industri Modern dengan Industri Peternak Rakyat di area Tupoksi di Kementan. Benturan itu buktinya terjadi dari tahun ke tahun, dan tidak/belum ada penyelesaian masalah. Peternak Unggas Rakyat hancur lebur jadinya.
Demikian laporan kami, kehadapan Presiden RI Bapak Joko Widodo, dengan harapan ada solusi yang konstruktif untuk menyelesaikan masalah yang sudah menahun ini.
Salam Hormat Kehadapan Bapak Presiden RI.
Wassalamu'alaikum wrwb.,
Ki Musbar Mesdi
****(DARMA)
