PENERAPAN HALAL PADA MANAJEMEN RANTAI PASOK DAGING

Pelatihan Logistik Rantai Dingin pada Produk Daging di IPB (Foto: Istimewa)

Paradigma masyarakat Indonesia akan sertifikasi halal saat ini adalah hanya mengandalkan kepercayaan dan label Halal dalam produk walaupun masyarakat tidak tahu apakah proses pembuatan produk penyimpanan transportasi serta distribusinya Halal atau tidak. Oleh karenanya, harus ada suatu cara untuk menjamin sertifikasi halal yang berlaku dari end to end dan dilakukan secara pararel untuk produk proses dan Logistik.

"Untuk itu yang perlu dipikirkan adalah najis removal yang sesuai dengan keperluan di bisnis cold chain," kata Pengajar Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, Raden Didiet Rachmat Hidayat dalam Pelatihan Logistik Rantai Dingin pada Produk Daging di Kampus Fakultas Peternakan IPB Darmaga Bogor (27/8).

Pelatihan diselenggarakan oleh Forum Logistik Peternakan Indonesia (FLPI), berlangsung selama dua hari pada 27-28 Agustus 2019. Ia menambahkan, saat ini sudah berkembang jasa layanan untuk industri di seluruh dunia, yang bertujuan menyediakan solusi pembersihan dan konsultasi yang profesional karena kurangnya kesadaran akan pembersihan najis di kalangan industri halal, konsumen muslim dan non muslim.

Didiet menjelaskan, makanan halal dan layanan halal harus mematuhi keagamaan dan ketaatan terhadap hukum Syariah. Halal mencakup dan menunjuk tidak hanya untuk makanan dan minuman tetapi juga semua urusan kehidupan sehari hari.

Halal dan haram membedakan yang sah dari yang tidak sah, masing masing mengacu pada hal hal yang dinyatakan dalam hukum Islam yang dikenal sebagai Shariah (Al Shariah), yang merupakan sistem kehidupan moral yang mengatur setiap aspek kehidupan muslim.

"Manajemen rantai pasokan halal bertujuan untuk memproses mengelola pengadaan pergerakan penyimpanan dan penanganan bahan bagian ternak dan inventaris setengah jadi makanan, serta non pangan. Selain itu informasi terkait bersama dengan arus dokumentasi melalui organisasi yang mematuhi prinsip-prinsip umum Hukum Syariah," tandas Didiet. (AS)