 |
| Delegasi PDHI berfoto bersama usai RDPU di Gedung DPR (Foto: Istimewa) |
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PB PDHI) dengan Komisi IV DPR di Gedung DPR, Selasa (26/3/2019), Komisi IV DPR mencapai beberapa kesepakatan terkait regulasi dan kelembagaan terpadu kesehatan hewan.
RUU Kesehatan Hewan dan RUU Pendidikan Kedokteran Hewan oleh Komisi IV DPR dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional 2020. Disepakati juga soal pembentukan Badan Kesehatan Hewan Nasional.
RDPU dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi PAN Viva Yoga Mauladi dan Ketua Umum PB PDHI Drh Muhammad Munawaroh, didampingi jajaran pengurus dan organisasi nonteritorial PDHI lainnya.
Komisi IV DPR juga mendorong perubahan nomenklatur di Kementerian Pertanian dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menjadi Direktorat Jenderal Peternakan dan Direktorat Jenderal Kesehatan Hewan.
Drh Munawaroh menyampaikan bahwa UU Kesehatan hewan perlu segera diwujudkan agar dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan kesehatan hewan nasional, dan dijadikan sebagai dasar pengaturan pelayanan kesehatan nasional.
"Yang dimaksud hewan adalah makhluk hidup yang hidup di udara, darat, dan laut termasuk ikan. Saat ini ikan dikategorikan dalam UU bukan termasuk hewan. Hal ini mesti diluruskan agar terjadi konsep yg menyatu dalam kesehatan hewan nasional. Kami PB PDHI akan mewujudkan UU Kesehatan Hewan Bersama DPR," Munawaroh menjelaskan, ketika dihubungi Infovet Senin (1/4/2019).
PDHI sendiri akan mulai menyusun draft UU Kesehatan Hewan dengan target tahun 2020 dimasukkan ke Program Legislasi Nasional.(NDV)
