Pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar mengatakan, Surat Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian kepada 12 perusahaan pembibitan ayam untuk melakukan apkir dini indukan ayam (parent stock) merupakan produk hukum yang sah.
Jika kebijakan tersebut dianggap melanggar peraturan perundangan atau tidak tepat, harus diuji melalui proses hukum, yaitu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Kalau KPPU menyatakan 12 perusahaan terlapor ini melakukan kartel, maka para terlapor juga bisa menggugat pemerintah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena mereka hanya menjalankan kebijakan pemerintah," ujar Zainal seperti dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (21/7/2016).
Zainal mengatakan, produk pangan, termasuk ayam, merupakan hajat hidup orang banyak. Karena itu, sesuai Pasal 33 ayat 2 UUD 1945, apabila terdapat permasalahan di bidang pangan sudah seharusnya negara atau pemerintah ikut campur atau hadir menyelesaikannya.
Dirjen PKH yang mengeluarkan surat instruksi kepada perusahaan pembibitan untuk melakukan apkir dini induk ayam adalah bentuk kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka ikut campur menyelesaikan masalah.
Kebijakan pemerintah ini harus diambil oleh orang yang berwenang serta harus berdasarkan hukum dan dalam bentuk produk hukum. Dalam hal ini, surat Dirjen PKH yang menginstruksikan apkir dini sudah bisa dikategorikan sebagai sebuah produk hukum.
“Produk hukum ada tiga, peraturan (regeling), ketetapan (beschikking) dan vonis (putusan konkret). Kalau saya lihat surat Dirjen PKH tersebut, saya yakin itu beschikking. Dalam surat itu ada kata-kata menimbang, memutuskan dan bahkan juga ada poin sanksi," lanjut dia.
Menurut Zainal, walaupun ada kata kesepakatan dalam surat tersebut, haruslah dilihat dalam konteks aspirasi dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Bagaimanapun, pemerintah tetap menjadi penentu keputusan akhir. Dalam hal ini, sebelum mengeluarkan surat, pemerintah menampung aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam rangka asas umum pemerintahan yang baik.
Sebelumnya pada 22 Februari 2016, KPPU memutuskan untuk memperkarakan dugaan kartel ayam. Sebanyak 12 perusahaan akan menjalani sidang yang bakal dilaksanakan pada awal Maret 2016 dan diperkirakan bakal memakan waktu sekitar 6 bulan.
Ketua KPPU Syarkawi Rauf mengatakan, 12 perusahaan tersebut diduga melakukan kartel. Lantaran, 12 perusahaan dicurigai mengatur pasokan ayam sehingga membuat harga ayam tinggi.
"KPPU sudah tetapkan 12 perusahaan ayam diduga melakukan kartel. Kartelnya terkait afkir dini parent stock yang dilakukan oleh 12 perusahaan itu untuk mengatur pasokan DOC. Waktu itu harga semakin tinggi. Kesepakatan untuk afkir dini kan sebenarnya sudah kartel di dalam UU persaingan," kata.
Kondisi saat itu, harga ayam sangat jatuh. Dia mengatakan, harga ayam sekitar Rp 8.500 per kg di peternakan mandiri. Sementara, biaya pokok penjualan (BPP) yang mesti dikeluarkan untuk setiap kg mencapai Rp 18 ribu per kg. Ini berarti, peternak mesti menanggung rugi sekitar Rp 9.500 per kg. Maka dari itu, dia mengatakan pemerintah harus mengatur harga penjualan ayam.
Atas Instruksi Pemerintah
Pada sidang sebelumnya, Selasa (14/6), Rachmat Pambudy yang Anggota Dewan Pembina Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Indonesia mengatakan bahwa afkir dini induk ayam (parent stock/PS) yang dilakukan 12 perusahaan pembibitan ayam memang atas instruksi pemerintah, dalam hal ini Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Kementerian Pertanian.
Instruksi tersebut didasarkan atas kondisi peternak yang terus rugi karena harga ayam hidup yang berada di bawah harga pokok produksi (HPP) akibat berlebihnya pasokan (oversupply).
“Jadi pada saat itu kondisi peternak memang sudah sangat mengkhawatirkan, karena rugi yang berkepanjangan. Tidak heran mereka menuntut pemerintah lebih aktif melakukan tindakan penyelamatan, termasuk menuntut apkir dini PS,” ujar Rachmat seusai memberikan kesaksian.
Rachmat dihadirkan sebagai saksi oleh para perusahaan pembibit karena dinilai mengetahui persis bagaimana keluhan dan desakan peternak agar pemerintah melakukan penataan keseimbangan pasokan bibit ayam (day old chick/DOC) di pasar.
Menurut dia, pemerintah pernah bertekad untuk meningkatkan konsumsi ayam menjadi dua kali lipat dalam kurun 5 tahun dari 2012 sampai dengan 2017. Ternyata, kenaikan konsumsi tidak terjadi seperti yang diperkirakan sehingga pasokan DOC malah membanjiri pasar nasional.
“Akibatnya, produksi budidaya broiler melonjak dan terjadi kelebihan pasokan yang menyebabkan harga ayam hidup jatuh di bawah biaya pokok produksi. Hal ini berlangsung sekitar dua tahun. Menurut keterangan salah satu peternak, kerugian kumulatif peternak diperkirakan sekitar Rp 7 triliun,” tutur Rachmat.
Rachmat menambahkan, setelah Dirjen PKH Muladno dilantik pada Juni 2015, pemerintah langsung mengambil tindakan konkret. Terutama untuk menanggapi dan menindaklanjuti masalah kelebihan pasokan karena produksi DOC yang berlebih.
“Sebagai akademisi dengan keahlian breeding dan genetika, Pak Muladno (Dirjen PKH) dengan cermat dan penuh kehati-hatian mengkaji masalah itu sebelum mengambil keputusan," jelasnya.
Dalam hal ini, lanjut Rahmat, afkir dini induk ayam dinilainya sebagai langkah tepat yang perlu diambil untuk mengatasi masalah, terutama soal kerugian yang diderita peternak.
Rachmat mengungkapkan, afkir dini PS pada dasarnya bukan isu baru. Alternatif solusi ini sudah lama menjadi bahan diskusi antara Dirjen PKH dan para pemangku kepentingan di sektor perunggasan.
Rachmat menegaskan, bahwa tindakan Ditjen PKH melakukan afkir dini adalah kebijakan tepat untuk melindungi, menyelamatkan dan memastikan kelangsungan budidaya peternak ayam nasional. Peternakan ayam nasional adalah sektor sangat penting dan strategis karena menghasilkan protein hewani bergizi tinggi (daging dan telur) yang terjangkau sebagian besar masyarakatnya. (wan)
