Pemerintah terus mendorong pengembangan potensi
peternakan di Provinsi Papua Barat untuk terus ditingkatkan. Hal ini terlihat
dari keseriusan lembaga legislatif dan eksekutif pada kunjungan kerja Komisi IV
DPR RI yang membidangi fungsi pertanian,
pangan, maritim dan kehutanan (9-11/5/16) di Provinsi Papua Barat.
![]() |
Dirjen PKH Muladno meninjau langsung potensi peternakan sapi potong di Kabupaten Sorong. |
Pada akhir kunjungan kerja, anggota Komisi IV DPR
bersama-sama dengan perwakilan dari Kementerian teknis/Lembaga terkait
melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua Barat beserta jajarannya pada tanggal
11 Mei 2016 di Kantor Gubernur Papua Barat.
Wakil Ketua Komisi IV, Ir. E Herman Khaeron, M.Si meminta Direktur
Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) untuk memaparkan program
pembangunan peternakan yang sesuai dengan kondisi alam di Provinsi Papua Barat.
Dirjen PKH, Dr. Ir. Muladno, MSA yang ikut
mendampingi kunjungan kerja tersebut memaparkan
program dan pendekatan pembangunan sub sektor peternakan yang sesuai
dengan potensi yang ada di Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Sorong.
Muladno berpendapat bahwa pengembangan sub sektor
peternakan di kabupaten Raja Ampat diibaratkan masih dalam bentuk kertas putih
yang masih perlu didesign pengembangannya. Pengembangan peternakan diharapkan
dapat menopang industri pariwisata di wilayah Raja Ampat, sehingga pemerintah
daerah harus mengetahui berapa kebutuhan konsumsi daging sapi dan ayam yang
dibutuhkan oleh masyarakat dan wisatawan di wilayah ini.
Muladno menambahkan, “Komoditas peternakan yang
sesuai untuk dikembangkan di Kabupaten ini adalah ternak lokal yakni sapi Bali
dan ayam kampung. Namun demikian perlu diseleksi masyarakat yang mau berusaha
untuk mengusahakan peternakan. Hal ini mengingat sebagian besar penduduknya
bermata pencaharian sebagai nelayan, sehingga diharapkan tidak akan merusak
kearifan lokal di wilayah ini.”
Selanjutnya Dirjen PKH menyampaikan mengenai program
dan pendekatan pembangunan sub sektor peternakan yang sesuai dengan potensi yang
ada di Kabupaten Sorong. Sub sektor peternakan, terutama untuk pengembangan
sapi potong di Kabupaten Sorong lebih banyak dikembangkan dengan menggunakan
pola pemeliharaan ekstensif yaitu dengan memanfaatkan padang pengembalaan atau
sistem ranch.
Pola pendekatan sebaiknya dilakukan dengan berbasis
kawasan melalui model Sentra Peternakan Rakyat (SPR). Dengan SPR dimana di
dalamnya ada Sekolah Peternakan Rakyat diharapkan transfer ilmu dari perguruan
tinggi dan stakeholder terkait lainnya dapat dilakukan dengan baik dan
bersinergi.
“Melalui SPR, pemanfaatan padang pengembalaan
diharapkan lebih maksimal. Dimana didalamnya dilakukan pendampingan oleh
perguruan tinggi untuk penerapan teknologi dibidang peternakan seperti
pengolahan pakan dan manajemen pemeliharaan yang baik,” ungkap Muladno.
“Diharapkan Bupati dapat segera menyusun MoU dengan
Rektor universitas setempat supaya akademisi dapat turun untuk mengajari
peternak dalam menangani kendala ketersediaan hijauan pakan, terutama pada
musim kemarau,” jelasnya.
Wakil Bupati Kabupaten Sorong, Suka Hardjono,
S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa sapi merupakan komoditas unggulan di
Kabupaten Sorong. Sapi Bali merupakan jenis sapi yang sesuai dengan kondisi
alam di wilayah ini.
“Kabupaten Sorong telah menerima bantuan ternak
sebanyak 1.100 ekor sapi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY),
yakni melalui kegiatan on top tahun 2013-2014. Diharapkan pula Kabupaten ini dapat
menjadi lumbungnya ternak sapi dari Papua Barat, mengingat selama ini kebutuhan
daging sapi di Provinsi ini sebagian besar dipenuhi dari Kabupaten Sorong.
Ditambah Kabupaten sorong merupakan pintu gerbang Papua dan Papua Barat,
sehingga diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan di kedua provinsi tersebut,”
ungkapnya.
![]() |
Foto bersama Dirjen PKH Muladno bersama segenap perwakilan Komisi IV DPR dan Pemprov Papua Barat. |
Selain itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Peternakan
dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat drh. Hendrikus Fatem menyampaikan
bahwa baru baru ini telah diresmikan pembangunan Balai Pembibitan dan Hijauan
Makanan Ternak (BPHMT) beberapa waktu lalu (24/2) di Satuan Pemukiman V Distrik
Salawati.
BPHMT ini sebagai model pengembangan sapi potong
sekaligus pusat pelatihan bagi peternakan dan stakeholder lain di Provinsi
Papua Barat. BPHMT tersebut dibangun ditanah seluas 10 hektar. Pengembangan
padang pengembalaan dilakukan dengan pengolahan lahan dan penanaman rumput
pakan ternak yaitu Bracaria humicoides
yang didatangkan dari Darwin Australia dan Bracaria
decumbens dari Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak
(BPTU HPT) Padang Mangatas yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis
(UPT) dibawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH).
Papua Barat memperoleh penilaian positif dari Ditjen
PKH Kementerian Pertanian. Papua Barat ditetapkan sebagai provinsi yang
memiliki padang pengembalaan atau ranch modern terbesar di Indonesia, sehingga
Dirjen PKH berharap potensi yang dimiliki ini dapat dikembangkan sebagai
wilayah sumber ternak, seperti Australianya Indonesia.
Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama antara
lembaga eksekutif dan legislatif yang harus bersinergi untuk memajukan
masyarakat di Provinsi Papua Barat ini dengan tetap memanfaatkan Sumber Daya
Alam dan Kearifan lokal wilayah tersebut. (wan,
sumber : Humas Ditjen PKH)