Bertempat di Menara 165 Jakarta, lebih dari seratus lima puluh orang pelaku bisnis peternakan dan obat hewan berkumpul dalam rangka mengikuti Seminar Nasional Bisnis Peternakan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI). Seminar yang dihelat Rabu 18 November ini mengangkat tema “Meningkatkan Kemandirian dan daya Saing Peternakan Indonesia Untuk Mencerdaskan Anak Bangsa.”
Acara tahunan ini merupakan seminar outlook bisnis peternakan yang paling ditunggu oleh kalangan bisnis. Seperti biasanya, seminar ini laris manis, dihadiri oleh para tokoh bisnis peternakan. Sementara itu narasumber yang hadir adalah para petinggi organisasi peternakan serta pembicara tamu yang mengulas kondisi makro ekonomi.
Seminar terbagi menjadi dua sesi. Sesi pertama diisi dengan presentasi dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Prof Muladno, Presiden Direktur PT Manulife Aset Manajemen Indonesia Legowo Kusumonegoro, Ketua Umum GPPU Krissantono, Ketua Umum GPMT Drh Sudirman, dengan moderator Drh Harris Priyadi.
Sementara sesi kedua diisi dengan narasumber Sekjen PPSKI Prof Rochadi Tawaf, Ketua AMI Dr Sauland Sinaga, Wakil Ketua Umum PINSAR Indonesia Ir Eddy Wahyudin MBA, dan Ketua Umum ASOHI Drh Irawati Fari. Bertindak sebagai moderator di sesi kedua adalah Drh Haryono Jatmiko.
Secercah Cahaya
Paparan Legowo Kusumonegoro dari Manulife Aset Manajemen Indonesia tentang perkembangan ekonomi makro Indonesia di Triwulan 4 tahun 2015 sedikit memberikan harapan optimis. Pasalnya, kondisi ekonomi di Triwulan 3 tahun 2015 terlihat sebagai titik terendah baik untuk pasar saham, pasar obligasi, dan nilai tukar.
Selain itu seiring melemahnya perekonomian, inflasi jauh lebih rendah dari prediksi. Potensi penurunan suku bunga terlihat meningkat. Sementara dari sisi konsumsi, mulai terlihat peningkatan (konsumsi semen, mobil, dan penyaluran kredit) semua mulai kembali menggeliat. Namun begitu persepsi investor asing terhadap emerging market memang masih sangat lemah
Ia menambahkan bahwa konsumsi masyarakat di Triwulan 4 diprediksi membaik. Hal ini disebabkan adanya penyaluran dana PSKS bulan Oktober untuk 15.4 juta keluarga @IDR 600,000. Selain itu penurunan harga solar, elpiji, listrik terutama untuk industri dan meningkatnya anggaran belanja pemerintah dalam rangka Pilkada bulan Desember yang merupakan momen terbesar dalam sejarah Indonesia.
Legowo juga melihat di Triwulan 4 ini masyarakat telah melewati masa transisi /shock atas kenaikan harga BBM, utilitas, dan pangan dasar, melihat bahwa Triwulan ke-4 tahun ini terlihat secercah harapan sehingga untuk prospek ekonomi 2016 bisa lebih baik dari pada 2015.
“Enam Paket Kebijakan Pemerintah yang sudah diterbitkan, ternyata cukup positif direspon oleh pasar, ini terlihat mulai stabilnya nilai rupiah di pasar uang dan mulai menggeliatnya pasar modal. Paket kebijakan ekonomi Pemerintah akan berlanjut dan harapannya akan menstimulus ekonomi,” demikian kata Legowo.
Situasi Perunggasan Nasional Terkini
Kondisi makro ekonomi secara langsung ataupun tidak langsung sangat berpengaruh terhadap kondisi peternakan nasional. Terjadinya pelemahan rupiah/penguatan kurs dollar sangat berpengaruh terhadap harga sapronak yang pada akhirnya harga tersebut mengalami kenaikan. Hal tersebut diperparah lagi dengan kebijakan pemerintah (Kementrian Pertanian) yang sangat tidak populer yaitu dengan secara serta merta menghentikan impor jagung sehingga pada hari ini harga jagung menjadi tidak masuk akal dengan ketersediaan yang kami anggap (ditimbun ??) oleh pedagang besar (pengumpul pedagang jagung nasional) dimana franco pabrik Rp 4.500. Demikian disampaikan Tri Hardiyanto, Dewan Pembina GOPAN pada Dialog Nasional Perunggasan awal November lalu.
“Sementara kami yakin yang diuntungkan dari kebijakan ini hanya pedagang pengumpul jagung dibanding petani jagung. Saat ini harga jagung impor Rp 3.400 dengan kualitas baik sampai di pabrik (harga franco pabrik) sehingga self mixing di layer ataupun broiler menjadi sekarat dan terancam stop beroperasi dan gulung tikar. Apakah ini yang disebut nasionalis?” tanya Tri Hardiyanto
“Jika kondisi ini berlangsung, maka pemerintahan Jokowi yang pro rakyat nyaris menjadi slogan belaka bagi masyarakat perunggasan,” tegasnya lagi.
Adapun secara umum, sejak bulan Oktober 2013 - Juni 2015 boleh dikatakan peternak rakyat dan peternak menengah mandiri dalam kondisi merugi. Hal ini didasarkan fakta terjadi pembiaran "pembantaian" harga live bird ditingkat broker dan pedagang besar ayam oleh perusahaan besar (integrator). Pada saat yang sama dengan berjalannya waktu masih dirasakan suatu kondisi dimana kebijakan pemerintah tidak terlalu berpihak terhadap peternak rakyat dan peternak menengah mandiri (yang skala usahanya masih dibilang kecil-menengah).
Ir Eddy Wahyudin mewakili PINSAR Indonesia menambahkan kondisi 2015 secara umum harga broiler masih tidak menguntungkan peternak. Ini tercermin dari harga rata-rata broiler 10 bulan terakhir sebesar Rp 17.180/kg, sementara rata-rata harga HPP dalam kisaran Rp 17.410/kg. Hal ini dominan karena oversuplai broiler sebagai dampak pertumbuhan produksi bibit.
“Saat ini potensi terpasang produksi DOC sebesar 70 juta ekor per minggu sementara daya serap pasar broiler 40 juta ekor per minggu. Di sisi produksi, peternak broiler saat ini sedang bergulat dengan performa produksi yang kurang bagus, karena kualitas DOC dan pakan yang diduga menurun,” jelas Eddy.
Sementara untuk pasar telur ayam ras di awal tahun harga telur melonjak sangat fantastis, seakan memberi sinyal kondisi akan terus membaik. Akan tetapi di medio Februari hingga akhir April harga anjlok di bawah HPP. Memasuki Mei 2015 kondisi membaik dan menembus harga terbaik di Agustus 2015, performa harga telur selanjutnya bergerak dinamis di bawah dan di atas HPPnya.
Secara umum performa harga telur sepanjang 2015 masih cukup baik. Ini terlihat dari rata-rata harga jualnya Rp 17.814/kg dan ini melampaui HPPnya yakni di Rp 17.185/kg. Catatan rata-rata harga terbaik dicapai yakni Rp 19.900/kg yakni di Januari 2015
Namun demikian satu ancaman baru muncul dua bulan terakhir yakni kelangkaan jagung dan harganya yang melonjak hingga Rp 5.200/kg dari sebelumnya Rp 3000-3200/kg, akibat kebijakan pengetatan impor jagung oleh pemerintah. Problem ini dalam jangka waktu tertentu berpotensi menimbulkan penurunan populasi layer nasional dan menurunkan produksi telur nasional.
Dari Sisi Populasi Unggas
Ketua Umum GPPU Krissantono memaparkan produksi DOC 2015 memang cukup tinggi, produksi cukup untuk memenuhi kebutuhan Nasional akan tetapi di tingkat peternak terjadi penurunan harga jual yang cukup signifikan sehingga banyak peternak yang mengalami kerugian dan kebangkrutan. Disini terjadi kepincangan Supply dan Demand, demand cenderung menurun karena faktor ekonomi makro. Turunnya berkisar 20-30 %, hal ini tentu sangat mempengaruhi daya beli masyarakat.
Tak tinggal diam, Pemerintah melakukan intervensi dalam mendongkrak harga ayam di tingkat peternak dengan mengurangi populasi induk ayam ras sebanyak 6 juta ekor yang baru terealisasi 2 juta ekor. Secara gamblang Krissantono menuturkan bahwa produksi DOC broiler 2015 hanya 2,4 milyar ekor dari potensi produksi 3,5 milyar ekor. Sementara produksi DOC layer 2015 yaitu 200 juta ekor.
Krissantono menyarankan di tahun 2016 Pemerintah, Asosiasi Perunggasan perlu secara matang menghitung kebutuhan impor bibit agar tidak tejadi kelebihan dan merugikan peternak. Selain itu Tata niaga ayam (tingkat hilir) harus diatur oleh Pemerintah agar peternak tidak lagi mengalami kerugian yang berkepanjangan. Prospek Perunggasan 2016 masih cukup baik mengingat konsumi daging ayam dan telur masih rendah dibanding Negara ASEAN, sangat mungkin untuk dikembangkan ke masa depan.
Ia juga menekankan, perunggasan 2016 sudah harus berhadapan dengan MEA. Permasalahan yang akan dihadapi tahun depan cukup berat sehingga Pemerintah, Asosiasi, Perusahaan dan Peternak harus bersama-sama untuk bisa membuat solusi bersama demi kemajuan Perunggasan di Indonesia.
Dari sisi perusahaan pembibit beberapa faktor yang bisa menjadi kendala adalah:
Kelangkaan Jagung
Sekali lagi, kebijakan pemerintah di bidang pangan membuat pengusaha kelimpungan. Kali ini, yang jadi ‘korban’ ialah para pengusaha makanan ternak. Lantaran pemerintah menutup keran impor, harga jagung di pasaran lokal melambung.
Drh Sudirman, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT) yang ditemui Infovet disela seminar menuturkan, saat ini harga jagung di pasaran dalam negeri mencapai Rp 4.200 – 5.000 per kilogram (kg). Harga ini naik 80% dari harga saat menjelang Ramadhan lalu yang berkisar Rp 2.800 – 3.000 per kg.
Menurut Sudirman, hitungan pemerintah bahwa ketersediaan jagung di dalam negeri masih berlimpah, meleset dari target. Celakanya, kenaikan harga jagung tidak dinikmati petani langsung, melainkan para pedagang. “Faktanya terjadi kelangkaan pasokan jagung lokal di pasaran,” ujar Sudirman.
Karena itu, Sudirman meminta Kementerian Pertanian (Kemtan) memberikan persetujuan pemasukan jagung impor. Saat ini, sebagian besar kapal pengangkut sudah ada di sejumlah pelabuhan sejak awal Oktober 2015. Bahkan, kapal-kapal itu sudah terkena denda lantaran bongkar muatnya tertunda (demurrage).
Saat ini, lanjut Sudirman, stok jagung di dalam negeri tidak bisa memenuhi kebutuhan industri pakan ternak. Pasalnya, program peningkatan produksi jagung 1 juta hektare (ha) di tahun ini belum direalisasi. Saat ini, realisasi program tersebut baru mencapai 139.511 ha. Bila produktivitasnya mencapai 5 ton per ha pipil kering dengan kadar air 15%, lahan seluas itu hanya bisa menghasilkan tambahan produksi 697.555 ton sekali panen. “Jumlah ini tidak memenuhi kebutuhan industri pakan ternak dalam satu bulan,” imbuh Sudirman.
Diakhir wawancara Sudirman memproyeksikan bahwa kebutuhan jagung Indonesia untuk industri pakan ternak berkisar antara 8,5-9 juta ton.
SPR Untuk Kemandirian dan Daya Saing
Beralih ke sapi, Dirjen PKH Muladno menjelaskan bahwa progran swasembada sapi lokal (10% dipenuhi oleh sapi bakalan import) dihentikan akhir tahun 2014. Selanjutnya mulai tahun 2015 swasembada sapi lokal ditiadakan dan diganti dengan peningkatan populasi sapi lokal, yang diperkuat melalui program Gertak Birahi dan Inseminasi Buatan.
Kemudian mulai tahun 2016 diperkenalkan pendekatan Sentra Peternakan Rakyat yang di dalamnya terdapat Sekolah Peternakan Rakyat, yang berorientasi pada konsolidasi kekuatan peternak sapi lokal dalam rangka meningkatkan produktivitas dan reproduktivitas ternak.
Muladno menargetkan di tahun 2016 akan terbentuk 500 SPR. Manfaat dari pembentukan 500 SPR ini adalah keterlibatan secara langsung minimal 2500 peternak, 450 tokoh peternak, 500 sarjana baru dari berbagai disiplin ilmu sebagai manajer SPR, 500 dokter hewan, ratusan mahasiswa, puluhan dosen, peneliti, dan penyuluh di seluruh Indonesia
SPR merupakan lokasi penelitian untuk mahasiswa S1, S2, dan S3; serta medan pengabdian maupun diseminasi teknologi secara langsung. Selain itu juga terjadi peningkatan kesempatan bekerja di desa, deurbanisasi, deinternasionalisasi tenaga tak terampil (TKI), dan hemat energi dari sumber daya alam terbarukan misalnya pemanfaatan biogas dari feses sapi. (wan)
Acara seminar diselingi kampanye makan telur
oleh seluruh narasumber ketua Asosiasi Bidang Peternakan.
Acara tahunan ini merupakan seminar outlook bisnis peternakan yang paling ditunggu oleh kalangan bisnis. Seperti biasanya, seminar ini laris manis, dihadiri oleh para tokoh bisnis peternakan. Sementara itu narasumber yang hadir adalah para petinggi organisasi peternakan serta pembicara tamu yang mengulas kondisi makro ekonomi.
Seminar terbagi menjadi dua sesi. Sesi pertama diisi dengan presentasi dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Prof Muladno, Presiden Direktur PT Manulife Aset Manajemen Indonesia Legowo Kusumonegoro, Ketua Umum GPPU Krissantono, Ketua Umum GPMT Drh Sudirman, dengan moderator Drh Harris Priyadi.
Sementara sesi kedua diisi dengan narasumber Sekjen PPSKI Prof Rochadi Tawaf, Ketua AMI Dr Sauland Sinaga, Wakil Ketua Umum PINSAR Indonesia Ir Eddy Wahyudin MBA, dan Ketua Umum ASOHI Drh Irawati Fari. Bertindak sebagai moderator di sesi kedua adalah Drh Haryono Jatmiko.
Secercah Cahaya
Paparan Legowo Kusumonegoro dari Manulife Aset Manajemen Indonesia tentang perkembangan ekonomi makro Indonesia di Triwulan 4 tahun 2015 sedikit memberikan harapan optimis. Pasalnya, kondisi ekonomi di Triwulan 3 tahun 2015 terlihat sebagai titik terendah baik untuk pasar saham, pasar obligasi, dan nilai tukar.
Selain itu seiring melemahnya perekonomian, inflasi jauh lebih rendah dari prediksi. Potensi penurunan suku bunga terlihat meningkat. Sementara dari sisi konsumsi, mulai terlihat peningkatan (konsumsi semen, mobil, dan penyaluran kredit) semua mulai kembali menggeliat. Namun begitu persepsi investor asing terhadap emerging market memang masih sangat lemah
Ia menambahkan bahwa konsumsi masyarakat di Triwulan 4 diprediksi membaik. Hal ini disebabkan adanya penyaluran dana PSKS bulan Oktober untuk 15.4 juta keluarga @IDR 600,000. Selain itu penurunan harga solar, elpiji, listrik terutama untuk industri dan meningkatnya anggaran belanja pemerintah dalam rangka Pilkada bulan Desember yang merupakan momen terbesar dalam sejarah Indonesia.
Legowo juga melihat di Triwulan 4 ini masyarakat telah melewati masa transisi /shock atas kenaikan harga BBM, utilitas, dan pangan dasar, melihat bahwa Triwulan ke-4 tahun ini terlihat secercah harapan sehingga untuk prospek ekonomi 2016 bisa lebih baik dari pada 2015.
“Enam Paket Kebijakan Pemerintah yang sudah diterbitkan, ternyata cukup positif direspon oleh pasar, ini terlihat mulai stabilnya nilai rupiah di pasar uang dan mulai menggeliatnya pasar modal. Paket kebijakan ekonomi Pemerintah akan berlanjut dan harapannya akan menstimulus ekonomi,” demikian kata Legowo.
Situasi Perunggasan Nasional Terkini
Kondisi makro ekonomi secara langsung ataupun tidak langsung sangat berpengaruh terhadap kondisi peternakan nasional. Terjadinya pelemahan rupiah/penguatan kurs dollar sangat berpengaruh terhadap harga sapronak yang pada akhirnya harga tersebut mengalami kenaikan. Hal tersebut diperparah lagi dengan kebijakan pemerintah (Kementrian Pertanian) yang sangat tidak populer yaitu dengan secara serta merta menghentikan impor jagung sehingga pada hari ini harga jagung menjadi tidak masuk akal dengan ketersediaan yang kami anggap (ditimbun ??) oleh pedagang besar (pengumpul pedagang jagung nasional) dimana franco pabrik Rp 4.500. Demikian disampaikan Tri Hardiyanto, Dewan Pembina GOPAN pada Dialog Nasional Perunggasan awal November lalu.
“Sementara kami yakin yang diuntungkan dari kebijakan ini hanya pedagang pengumpul jagung dibanding petani jagung. Saat ini harga jagung impor Rp 3.400 dengan kualitas baik sampai di pabrik (harga franco pabrik) sehingga self mixing di layer ataupun broiler menjadi sekarat dan terancam stop beroperasi dan gulung tikar. Apakah ini yang disebut nasionalis?” tanya Tri Hardiyanto
“Jika kondisi ini berlangsung, maka pemerintahan Jokowi yang pro rakyat nyaris menjadi slogan belaka bagi masyarakat perunggasan,” tegasnya lagi.
Adapun secara umum, sejak bulan Oktober 2013 - Juni 2015 boleh dikatakan peternak rakyat dan peternak menengah mandiri dalam kondisi merugi. Hal ini didasarkan fakta terjadi pembiaran "pembantaian" harga live bird ditingkat broker dan pedagang besar ayam oleh perusahaan besar (integrator). Pada saat yang sama dengan berjalannya waktu masih dirasakan suatu kondisi dimana kebijakan pemerintah tidak terlalu berpihak terhadap peternak rakyat dan peternak menengah mandiri (yang skala usahanya masih dibilang kecil-menengah).
Ir Eddy Wahyudin mewakili PINSAR Indonesia menambahkan kondisi 2015 secara umum harga broiler masih tidak menguntungkan peternak. Ini tercermin dari harga rata-rata broiler 10 bulan terakhir sebesar Rp 17.180/kg, sementara rata-rata harga HPP dalam kisaran Rp 17.410/kg. Hal ini dominan karena oversuplai broiler sebagai dampak pertumbuhan produksi bibit.
“Saat ini potensi terpasang produksi DOC sebesar 70 juta ekor per minggu sementara daya serap pasar broiler 40 juta ekor per minggu. Di sisi produksi, peternak broiler saat ini sedang bergulat dengan performa produksi yang kurang bagus, karena kualitas DOC dan pakan yang diduga menurun,” jelas Eddy.
Sementara untuk pasar telur ayam ras di awal tahun harga telur melonjak sangat fantastis, seakan memberi sinyal kondisi akan terus membaik. Akan tetapi di medio Februari hingga akhir April harga anjlok di bawah HPP. Memasuki Mei 2015 kondisi membaik dan menembus harga terbaik di Agustus 2015, performa harga telur selanjutnya bergerak dinamis di bawah dan di atas HPPnya.
Secara umum performa harga telur sepanjang 2015 masih cukup baik. Ini terlihat dari rata-rata harga jualnya Rp 17.814/kg dan ini melampaui HPPnya yakni di Rp 17.185/kg. Catatan rata-rata harga terbaik dicapai yakni Rp 19.900/kg yakni di Januari 2015
Namun demikian satu ancaman baru muncul dua bulan terakhir yakni kelangkaan jagung dan harganya yang melonjak hingga Rp 5.200/kg dari sebelumnya Rp 3000-3200/kg, akibat kebijakan pengetatan impor jagung oleh pemerintah. Problem ini dalam jangka waktu tertentu berpotensi menimbulkan penurunan populasi layer nasional dan menurunkan produksi telur nasional.
Dari Sisi Populasi Unggas
Ketua Umum GPPU Krissantono memaparkan produksi DOC 2015 memang cukup tinggi, produksi cukup untuk memenuhi kebutuhan Nasional akan tetapi di tingkat peternak terjadi penurunan harga jual yang cukup signifikan sehingga banyak peternak yang mengalami kerugian dan kebangkrutan. Disini terjadi kepincangan Supply dan Demand, demand cenderung menurun karena faktor ekonomi makro. Turunnya berkisar 20-30 %, hal ini tentu sangat mempengaruhi daya beli masyarakat.
Tak tinggal diam, Pemerintah melakukan intervensi dalam mendongkrak harga ayam di tingkat peternak dengan mengurangi populasi induk ayam ras sebanyak 6 juta ekor yang baru terealisasi 2 juta ekor. Secara gamblang Krissantono menuturkan bahwa produksi DOC broiler 2015 hanya 2,4 milyar ekor dari potensi produksi 3,5 milyar ekor. Sementara produksi DOC layer 2015 yaitu 200 juta ekor.
Krissantono menyarankan di tahun 2016 Pemerintah, Asosiasi Perunggasan perlu secara matang menghitung kebutuhan impor bibit agar tidak tejadi kelebihan dan merugikan peternak. Selain itu Tata niaga ayam (tingkat hilir) harus diatur oleh Pemerintah agar peternak tidak lagi mengalami kerugian yang berkepanjangan. Prospek Perunggasan 2016 masih cukup baik mengingat konsumi daging ayam dan telur masih rendah dibanding Negara ASEAN, sangat mungkin untuk dikembangkan ke masa depan.
Ia juga menekankan, perunggasan 2016 sudah harus berhadapan dengan MEA. Permasalahan yang akan dihadapi tahun depan cukup berat sehingga Pemerintah, Asosiasi, Perusahaan dan Peternak harus bersama-sama untuk bisa membuat solusi bersama demi kemajuan Perunggasan di Indonesia.
Dari sisi perusahaan pembibit beberapa faktor yang bisa menjadi kendala adalah:
1. Turunnya demand karena faktor ekonomi makro baik global maupun regional.
2. Tidak seimbangnya Supply dan Demand.
3. Policy Pemerintah perlu komprehensif atau terpadu misalnya :
• Perencanaan raw material (al: jagung)
• Perencanaan Pemerintah yang merupakan Roadmap perunggasan
• Perlu Payung Hukum pengetrapan UU PKH dan Pangan serta UU terkait, dikait dengan pelaksanan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
4. Faktor cuaca yang ekstrim menyebabkan timbul penyakit dan kelangkaan air.
5. Adanya AI di dunia International menyebabkan Supply Bibit dari Amerika dan Eropa (Jerman,Belanda,Inggris) terganggu, sehingga pembibit tidak dapat mengimpor DOC bibit akan tetapi berupa HE (dengan BM 5 %)
6. Di tingkat hilir rantai distribusi sampai ke pasar perlu disederhanakan agar masyarakat dapat menikmati harga yang baik.
7. Kekompakan para pelaku perlu ditingkatkan.
2. Tidak seimbangnya Supply dan Demand.
3. Policy Pemerintah perlu komprehensif atau terpadu misalnya :
• Perencanaan raw material (al: jagung)
• Perencanaan Pemerintah yang merupakan Roadmap perunggasan
• Perlu Payung Hukum pengetrapan UU PKH dan Pangan serta UU terkait, dikait dengan pelaksanan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
4. Faktor cuaca yang ekstrim menyebabkan timbul penyakit dan kelangkaan air.
5. Adanya AI di dunia International menyebabkan Supply Bibit dari Amerika dan Eropa (Jerman,Belanda,Inggris) terganggu, sehingga pembibit tidak dapat mengimpor DOC bibit akan tetapi berupa HE (dengan BM 5 %)
6. Di tingkat hilir rantai distribusi sampai ke pasar perlu disederhanakan agar masyarakat dapat menikmati harga yang baik.
7. Kekompakan para pelaku perlu ditingkatkan.
Kelangkaan Jagung
Sekali lagi, kebijakan pemerintah di bidang pangan membuat pengusaha kelimpungan. Kali ini, yang jadi ‘korban’ ialah para pengusaha makanan ternak. Lantaran pemerintah menutup keran impor, harga jagung di pasaran lokal melambung.
Drh Sudirman, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT) yang ditemui Infovet disela seminar menuturkan, saat ini harga jagung di pasaran dalam negeri mencapai Rp 4.200 – 5.000 per kilogram (kg). Harga ini naik 80% dari harga saat menjelang Ramadhan lalu yang berkisar Rp 2.800 – 3.000 per kg.
Sumber: GPMT 2015
Menurut Sudirman, hitungan pemerintah bahwa ketersediaan jagung di dalam negeri masih berlimpah, meleset dari target. Celakanya, kenaikan harga jagung tidak dinikmati petani langsung, melainkan para pedagang. “Faktanya terjadi kelangkaan pasokan jagung lokal di pasaran,” ujar Sudirman.
Karena itu, Sudirman meminta Kementerian Pertanian (Kemtan) memberikan persetujuan pemasukan jagung impor. Saat ini, sebagian besar kapal pengangkut sudah ada di sejumlah pelabuhan sejak awal Oktober 2015. Bahkan, kapal-kapal itu sudah terkena denda lantaran bongkar muatnya tertunda (demurrage).
Saat ini, lanjut Sudirman, stok jagung di dalam negeri tidak bisa memenuhi kebutuhan industri pakan ternak. Pasalnya, program peningkatan produksi jagung 1 juta hektare (ha) di tahun ini belum direalisasi. Saat ini, realisasi program tersebut baru mencapai 139.511 ha. Bila produktivitasnya mencapai 5 ton per ha pipil kering dengan kadar air 15%, lahan seluas itu hanya bisa menghasilkan tambahan produksi 697.555 ton sekali panen. “Jumlah ini tidak memenuhi kebutuhan industri pakan ternak dalam satu bulan,” imbuh Sudirman.
Diakhir wawancara Sudirman memproyeksikan bahwa kebutuhan jagung Indonesia untuk industri pakan ternak berkisar antara 8,5-9 juta ton.
SPR Untuk Kemandirian dan Daya Saing
Beralih ke sapi, Dirjen PKH Muladno menjelaskan bahwa progran swasembada sapi lokal (10% dipenuhi oleh sapi bakalan import) dihentikan akhir tahun 2014. Selanjutnya mulai tahun 2015 swasembada sapi lokal ditiadakan dan diganti dengan peningkatan populasi sapi lokal, yang diperkuat melalui program Gertak Birahi dan Inseminasi Buatan.
Kemudian mulai tahun 2016 diperkenalkan pendekatan Sentra Peternakan Rakyat yang di dalamnya terdapat Sekolah Peternakan Rakyat, yang berorientasi pada konsolidasi kekuatan peternak sapi lokal dalam rangka meningkatkan produktivitas dan reproduktivitas ternak.
Muladno menargetkan di tahun 2016 akan terbentuk 500 SPR. Manfaat dari pembentukan 500 SPR ini adalah keterlibatan secara langsung minimal 2500 peternak, 450 tokoh peternak, 500 sarjana baru dari berbagai disiplin ilmu sebagai manajer SPR, 500 dokter hewan, ratusan mahasiswa, puluhan dosen, peneliti, dan penyuluh di seluruh Indonesia
SPR merupakan lokasi penelitian untuk mahasiswa S1, S2, dan S3; serta medan pengabdian maupun diseminasi teknologi secara langsung. Selain itu juga terjadi peningkatan kesempatan bekerja di desa, deurbanisasi, deinternasionalisasi tenaga tak terampil (TKI), dan hemat energi dari sumber daya alam terbarukan misalnya pemanfaatan biogas dari feses sapi. (wan)
0 Comments:
Posting Komentar