Karakteristik dan Teknis Pemeliharaan Ternak Bebek Peking, Peluang Bisnis yang Menjanjikan

Ternak bebek Peking yang merupakan ternak dwiguna
untuk menghasilkan telur dan daging
sebagai sumber penghasil protein hewani.

Pertambahan penduduk Indonesia yang terus meningkat dan peningkatan pendapatan masyarakat serta perkembangan bisnis kuliner yang pesat dari tahun ke tahun, menuntut penyediaan bahan baku asal hewan yang HAUS (Halal, Aman, Utuh & Sehat), termasuk salah satunya daging bebek. Hal ini tampaknya terpenuhi oleh kriteria bebek Peking dan beberapa perusahaan unggas mulai melirik untuk mengembangkan peluang bisnis tersebut.

Asal Usul Bebek Peking

Bebek Peking bukan termasuk itik lokal Indonesia, tetapi itik yang tetuanya berasal dari Tiongkok, yang merupakan bebek dwiguna, yaitu sebagai penghasil telur dan daging. Karakteristik bebek Peking sendiri memiliki bulu seragam warna putih dengan paruh dan kaki berwarna kuning, umur 21 minggu mulai bertelur dengan puncak produksi 90% dan warna kulit telur putih. Bebek Peking kemudian menyebar ke Amerika, Inggris, Perancis dan kawasan Eropa lainnya. Di Inggris, jenis bebek ini dikenal dengan nama “Bebek Cherry Valley” dan di Perancis dengan nama “Bebek Grimaud”.

Karakteristik Produksi dan Pertumbuhan

Karakteristik produksi telur dan pertumbuhan bebek Peking, bisa dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Karakteristik Produksi dan Pertumbuhan Bebek Peking

No	Parameter	Rataan
1	Umur pertama bertelur (minggu)	21-24
2	Bobot telur pertama (gram)	60
3	Puncak produksi umur 26 minggu (%)	90
4	Jumlah telur per tahun (butir)	300-330
5	Bobot DOD (gram)	40-45
6	Bobot umur 45 hari (kg)	3
7	Bobot umur 12 minggu (kg)	4-4,5

Sumber: Dari berbagai sumber.

Selain produksi telurnya yang tinggi dan pertumbuhan bobot badannya yang cepat, bebek Peking memiliki beberapa keunggulan lain, yaitu bisa dipelihara di tempat basah atau kering, dan lebih tahan penyakit.

Persyaratan Teknis Pemeliharaan

Untuk keberhasilan pemeliharaan bebek Peking pedaging, peternak atau calon peternak bisa mengikuti persyaratan teknis berikut:

1.    Kepadatan (density), bisa dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Standar Kepadatan Kandang Bebek Peking Pedaging

Umur Bebek (minggu)	Type Kandang
	Postal (ekor/m2)	Slat (ekor/m2)
1	20	40
2-3	10	20
4-5	7	14
6	6	12
7	5,5	11
8	5	10

Sumber: Grimaud Breeding Farm, PT Centralavian Pertiwi (2000).

2.    Standar pengaturan suhu pemanas:

Tabel 3. Program Pengaturan Suhu Di Bawah Pemanas

No	Umur (hari)	Suhu (oC)
1	1-3	32-33
2	4-7	30-32
3	8-panen	25-30

Sumber: Grimaud Breeding Farm, PT Centralavian Pertiwi (2000).

3.    Standar target bobot badan dan konsumsi pakan yang harus dicapai dengan pemberian pakan berkualitas sesuai kebutuhan dalam tahap-tahap umurnya dan dipelihara pada tipe kandang closed house, serta kondisi kesehatan yang prima. Bisa dilihat pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Target Bobot Badan, Konsumsi Pakan dan Konversi Pakan Bebek Peking Pedaging

Umur (minggu)	Bobot Badan (gram)	Pertambahan Bobot Badan/minggu	Konsumsi Pakan		FCR
			Harian (gram/ekor/hari)	Kumulatif (gram/ekor/hari)
1	213	23	23	165	0,77
2	669	65	75	690	1,03
3	1303	91	157	1790	1,37
4	1945	92	223	3350	1,72
5	2595	93	247	5080	1,96
6	3194	86	264	6930	2,17
7	3620	61	254	8710	2,41
8	3940	46	240	10390	2,64

Sumber: Grimaud Breeding Farm, PT Centralavian Pertiwi (2000).

4.    Pemberian air minum, secara adlibitum (tidak dibatasi), penyediaan air minum yang cukup dan higienis merupakan salah satu persyaratan kesuksesan pemeliharaan bebek Peking pedaging, karena air dalam tubuh memiliki multifungsi, yaitu sebagai transportasi dan pelarut zat gizi pakan/obat/vaksin ke segenap sel tubuh, menjaga kelembaban tubuh, menjaga volume dan kekentalan darah, serta getah bening, mengatur suhu tubuh, membuang racun dan radikal bebas, mengatur fungsi kulit, bulu sebagai unsur dalam pembentukan daging dan telur. Kekurangan minum akan mengakibatkan peradangan lambung kelenjar dan ginjal, penurunan aktivitas metabolisme, peningkatan sel darah merah, pengeriputan kulit di sekitar kaki dan memperlambat pertumbuhan bebek. Penting diperhatikan ialah penggunaan tempat minum (drinker) 5 ekor/buah dan gallon 150 ekor/buah. (Sumber: Grimaud Breeding Farm, PT Centralavian Pertiwi, 2000)

5.    Pengaturan cahaya (Lighting Programme), umur DOD 1-23 hari membutuhkan asupan gizi dan nafsu makan yang baik, maka diperlukan intensitas cahaya yang cukup, sehingga konsumsi pakan bisa meningkat dari hari ke hari yang akan berpengaruh pada pertambahan bobot badan. Diperlukan pengaturan pemberian cahaya tiga minggu pertama, untuk umur 0-7 hari diperlukan intensitas cahaya (40 lux) dan pemberian cahaya (23 jam/hari), sementara umur 8 hari hingga panen pemberian intensitas cahaya (20 lux) dan pemberian cahaya (18 jam/hari). (Sumber: Grimaud Breeding Farm, PT Centralavian Pertiwi, 2000)

Memiliki Segmen Pasar Sendiri

Pada akhir-akhir ini muncul kekhawatiran bahwa kehadiran bebek Peking di tanah air akan menjadi kompetitor/saingan produk daging bebek lokal, namun kekhawatiran itu tidak perlu ada, karena daging bebek Peking memiliki segmen pasar sendiri, yaitu untuk penyediaan restoran dan supermarket dan harga daging bebek Peking yang ditawarkan lebih mahal dari daging bebek lokal.

Kehadiran peternakan bebek Peking sedikit banyak menghambat impor daging bebek Peking beku dari negara-negara tetangga seperti Malaysia, Taiwan dan lain-lain, serta memberikan peluang lapangan kerja bagi sumber daya manusia di Indonesia. Semoga saja…!!!

Oleh: Ir. Sjamsirul Alam

Penulis praktisi perunggasan, alumni Fapet Unpad.

BISNIS PETERNAKAN RAKYAT MASA DEPAN

Dialog presiden Jokowi dengan masyarakat peternakan di arena Jambore peternakan pada tanggal 24 September 2017 yang lalu menarik untuk disimak. Presiden mengharapkan bagaimana peternakan rakyat yang usahanya tidak efisien saat ini mampu merubah pola bisnisnya secara berkorporasi.  Selain itu, terungkap pula dalam dialog tersebut bahwa di era digitalisasi saat ini, suka atau tidak suka usaha peternakan rakyat seharusnya melakukan bisnisnya dengan sentuhan “fintech”.

Usaha peternakan rakyat selama ini terkendala
sistem pendukung usahanya, yaitu permodalan
dan teknologi. Sentuhan keduanya selama ini belum
mampu meningkatkan produksi dan produktivitasnya.

Kendala Permodalan dan Teknologi
Usaha peternakan rakyat, selama ini terkendala sistem pendukung usahanya, yaitu permodalan dan teknologi. Sentuhan permodalan maupun teknologi pada sistem usaha yang selama ini ada, belum mampu meningkatkan produksi dan produktivitasnya. Kita tahu bahwa usaha ternak rakyat yang skalanya kecil-kecil diusahakan dengan cara sederhana, lokasinya tersebar, dengan modal yang kecil serta dikelola secara subsistem tradisional.

Ide “korporasinya Jokowi” sesungguhnya merupakan jawaban, bahwa usaha sejenis yang berkelompok pada suatu hamparan kawasan, akan menjadikan bisnis ini tangguh dan efisien. Usaha seperti ini dikenal juga dengan istilah “klusterisasi bisnis”. Misalnya pada kasus usaha ternak sapi perah, di mana peternak di wilayah itu hanya memelihara sapi perah yang berproduksi, sementara pemeliharaan rearing dilakukan oleh peternak lainnya.

Demikian halnya dengan penyediaan hijauan pakan dan konsentrat pun dilakukan oleh kelompok masyarakat lainnya. Hal seperti ini, banyak dilakukan juga oleh komoditi usaha ternak lainnya, seperti sapi potong, kambing, domba maupun perunggasan. Masing-masing kluster akan melakukan hubungan bisnisnya secara efektif dan efisien. Bisnis ini kini mulai dilakukan secara online (daring) menggunakan teknologi digital yang berkembang sangat pesat.

Lihat saja bagaimana para tengkulak yang menyebabkan tataniaga menjadi tidak efisien bisa dipotong oleh sistem daring ini. Hal ini bisa kita lihat sehari-hari aktivitas para peternak di media sosial. Mereka saling menawarkan produknya, bahkan bisnis hewan kurban pun berubah dengan banyaknya alternatif tawaran harga dan cara yang lebih murah dan efisien, bahkan mampu melayani lintas kota, lintas wilayah, bahkan lintas benua sekalipun.

Finansial Teknologi
Ada satu hal yang menarik di era digital ini, dengan tumbuh kembangnya bisnis teknologi finansial. Bisnis ini lebih dikenal dengan nama “fintech/fintek (financial technology)” yang banyak ditawarkan oleh para technopreuneur. Produknya bermacam-macam, mulai dari bagaimana mengatur keuangan pribadi, mencari pasar sampai dengan program pengembalian kredit.

Ternyata bisnis daring tidak melulu hanya e-commerce (toko online) atau situs portal berita. Startup teknologi penyedia jasa finansial, atau biasa disebut fintech, merupakan salah satu bisnis yang sedang berkembang pesat di tanah air. Salah satu pemicunya adalah karena urusan finansial merupakan masalah yang banyak dihadapi oleh berbagai kelas masyarakat. Misalnya, pada usaha peternakan rakyat, kita belum pernah mendengar keberhasilan “kredit program”, menciptakan produksi atau produktivitas peternakan rakyat berdaya saing. Kiranya dengan pendekatan permodalan melalui bisnis fintech akan mampu memberikan berubahan bisnis peternakan dimasa mendatang.

Beberapa contoh fintech yang telah berkembang di negeri ini, menurut Pratama (2017) antara lain, (1) Jurnal, adalah penyedia software akuntansi untuk para pemilik usaha kecil dan menengah (UKM). Melalui software tersebut, kita bisa membuat invoice, serta mengelola aset, inventori dan gudang secara otomatis. (2) Jojonomic, merupakan software yang fokus menjadi platform Software as a Service (SaaS) yang bertujuan untuk mempermudah proses reimbursement. Software ini telah menghadirkan fitur absensi dengan teknologi pengenalan wajah. (3) Sleekr, merupakan layanan sumber daya manusia berbasis cloud. Namun setelah mengakuisisi startup bernama Kiper pada tahun 2016 yang lalu, kini software ini memberikan layanan mengatasi masalah akuntansi di berbagai perusahaan. (4) OnlinePajak, adalah software layanan yang bisa memudahkan untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak. Startup ini didirikan oleh pengusaha asal Perancis, Charles Guinot, dan telah terhubung langsung dengan server e-Billing dan e-Filing di Direktorat Jenderal Pajak. (5) VeryFund, merupakan aplikasi mobile yang memungkinkan melacak segala transaksi yang terjadi di setiap rekening bank. (6) DompetSehat, adalah sebuah aplikasi mobile yang bisa membantu mencatat keuangan pribadi, seperti yang dihadirkan Jojonomic. Aplikasi ini juga bisa memberikan masukan tentang cara mengeluarkan uang yang lebih baik, setelah sebelumnya melakukan analisis kebiasaan belanja. (7) Kartoo, adalah aplikasi mobile yang bisa menampilkan informasi promo dari para penerbit kartu debit maupun kartu kredit. (8) Finansialku, adalah portal dan aplikasi perencana keuangan yang bisa memberi berbagai tip tentang cara mengelola keuangan yang baik. Software ini bisa memberi masukkan tentang cara mengatur investasi, reksa dana, saham, asuransi, hingga persiapan pensiun dengan baik. (9) EFL, adalah penyedia layanan penilaian risiko kredit yang bisa membantu lembaga finansial tanah air ketika akan memberikan pinjaman kepada seseorang. Mereka mengklaim bisa memberikan penilaian kepada orang yang bahkan belum mempunyai riwayat pinjaman maupun jaminan sekalipun. (10) CekAja, adalah situs yang berisi informasi dan perbandingan layanan finansial seperti kartu kredit, asuransi dan berbagai bentuk investasi.

Berdasarkan hal tersebut, sesungguhnya “fintech” merupakan jawaban kesulitan mengakses finansial yang selama ini ditunggu-tunggu kehadirannya dalam menuju bisnis peternakan rakyat masa depan. Di mana usaha peternakan rakyat yang berskala kecil, di era mendatang akan mampu menghasilkan produk yang berdaya saing, karena dibarengi dengan teknologi keuangan yang handal disertai dengan pengamannya. Demikian juga pola korporasi dalam bentuk “kluster” merupakan prasyarat bagi keberhasilan sistem inovasi teknologi digital ini. Boleh jadi pola klaster dengan sentuhan permodalan melalui fintech merupakan ciri bisnis peternakan rakyat di masa mendatang, semoga…!!!

Oleh : Rochadi Tawaf
Dosen Fapet Unpad; Ketua I PB ISPI;
Penasehat PP Persepsi: Sekjen DPP PPSKI

PRESIDEN INGIN PETERNAKAN KAMBING DIKELOLA SEPERTI KORPORASI

Presiden Jokowi meninjau ternak domba
dan kambing pemenang kontes. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar pola beternak kambing dan domba dilakukan dengan model korporasi. Ketimbang kecil-kecilan dan tak berkelompok, pola beternak secara korporasi dinilai jauh lebih efisien.

"Saya lihat bangun industri peternakan kayak sebuah korporasi yang besar, yang jumlahnya banyak, yang miliki ternak gabung, konsolidasi dalam sebuah organisasi mau itu PT (perusahaan), koperasi, atau gabungan peternak yang jumlahnya banyak. Sehingga hitungan dari sisi bisnis bisa untung dan manfaat," ungkap Jokowi dalam acara Jambore Peternakan 2017 di Cibubur, Jakarta, Minggu (24/9/2017).

Jambore Peternakan Nasional yang diselenggarakan sejak 22 September diikuti 1.200 peternak baik perorangan maupun kelompok peternak. Selain Mentan Amran Sulaiman, hadir pula Gubernur BI Agus Martowardojo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat serta sejumlah pejabat BUMN terkait.

"Bagaimana kita bisa membangun sebuah industri peternakan yang betul-betul seperti sebuah korporasi yang besar, yang jumlahnya banyak, tapi yang memiliki adalah rakyat, para peternak, sehingga bisa bersaing dengan negara-negara lain. Itu yang kita inginkan, kalau kita kalah bersaing, berarti ada yang kurang efisien dan regulasi yang menghambat untuk pengembangan peternakan harus dihilangkan, agar perkembangan sektor usahanya bisa berjalan,” tegasnya

Dalam acara Jambore Peternakan Nasional 2017 ini juga diserahkan
Piala Presiden dan penghargaan Anugerah Bakti Peternakan.  

Saat temu wicara dengan sejumlah peternak, Jokowi mengungkapkan, guna mewujudkan keinginan membentuk korporasi peternakan di Indonesia, para peternak perlu bergabung dalam sebuah wadah besar. Misalnya kepada kelompok Perserikatan Peternak Kambing dan Domba (PPKB) Yogyakarta. Perserikatan tersebut, seperti diungkapkan Ketua Umum PPKD Yogyakarta, Didik, telah mempunyai 500 anggota peternak dengan total jumlah ternak 10.000 ekor kambing dan domba.

"Jadi ini terkonsolidasi kurang lebih memiliki seluruh 10.000 ekor. Ini yang namanya mengkoordinasikan peternak, ya seperti ini, kedepannya ada industri bibit ternak, penggemukan ternak, dan industri pakan ternak. Dahulu pemerintah banyak memberikan sapi, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Untuk itu peternakan harus masuk sistem perbankkan,” ungkapnya.

Sebelumnya Menteri Pertanian, Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa bahwa pemenuhan swasembada pangan ke depannya telah diubah dengan swasembada protein, yang dapat diperoleh tidak hanya dari daging sapi, namun juga kambing, domba, ayam, kelinci dan unggas lain. Kedepannya pemerintah keinginan mengembangkan sapi unggulan dengan menganggarkan Rp 100 miliar untuk membeli bibit (semen) sapi unggulan Belgian Blue.

“Saat ini nilai ekspor peternakan naik 22% pada kambing, ayam, dan babi. Pemerintah juga akan memberikan asuransi peternakan, yang 80% preminya ditanggung pemerintah dan 20% ditanggung peternak. “Jadi peternak hanya membayar Rp. 40.000/ekor/tahun, sisanya 80% persen pemerintah yang bayar. Selain itu dengan naiknya nilai ekspor peternakan saat ini, sebenarnya kita sudah swasembada protein,” ujar Amran. (WK)

SINERGI PEMERINTAH DALAM OPTIMALISASI PENDISTRIBUSIAN SAPI NASIONAL

Dalam rangka mengoptimalkan sumber daya lokal (sapi-sapi lokal), terutama untuk mewujudkan pencapaian swasembada daging sapi di dalam negeri, Dewan Ketahanan Nasional bersama dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Terkait Lainnya  bersinergi untuk membuat Rumusan kebijakan pengembangan sapi nasional untuk memenuhi  tujuan swasembada daging sapi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembahasan rumusan kebijakan tersebut dilaksanakan dalam Seminar dan Lokakarya yang diselenggaarakan oleh Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) bekerjasama dengan Universitas Andalas dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Semiloka diadakan di Padang Sumatera Barat pada tanggal 2 Agustus 2017 dengan tema “Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Lokal Untuk Pencapaian Swasembada Daging Sapi Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional”.

Peserta seminar terdiri dari, dosen, peneliti, pemerintah pusat dan daerah, pengusaha, serta praktisi peternakan. Seminar dibuka oleh Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Letjen TNI Nugroho Widyotomo. Keynote speaker Menteri Pertanian dibawakan oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Drh I Ketut Diarmita, M.P dengan topik: “Kebijakan Swasembada Daging Sapi Nasional untuk Kesejahteraan Rakyat”. Dilanjutkan dengan penyampaian makalah dari Ditjen PKH Kementan, Kemendag,  Kemenkominfo.Kemenhub dan Kemenkop / UMKM

Dirjen PKH I Ketut Diarmita didampingi
Sekjen Wantanas Letjen TNI Nugroho Widyotomo saat jumpa pers.

Dalam sambutannya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita Menteri Pertanian menganggap penting perlunya membangun kedaulatan pangan dalam rangka menjaga kedaulatan bangsa. Amran menegaskan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar warga negara yang harus dijamin ketersediaannya oleh pemerintah.

Menurutnya, kedaulatan pangan menjadi semakin relevan disaat Indonesia telah memasuki era perdagangan bebas, termasuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dimana arus perdagangan barang dan jasa antar sesama negara se-kawasan Asia Tenggara akan semakin bebas untuk keluar masuk. “Kondisi ini membuat kita harus bisa meningkatkan daya saing melalui sistem produksi dan distribusi yang efisien, termasuk di dalamnya sistem produksi dan distribusi sektor peternakan,” kata Andi Amran Sulaiman dalam sambutannya.

Lebih lanjut disampaikan, Pemerintah saat ini telah merancang ambisi besar untuk menjadikan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia pada tahun 2045. Fokusnya pada komoditas pangan strategis meliputi padi, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, gula dan daging sapi.

Selanjutnya menurut Amran Sulaiman, pembenahan tata niaga produk pertanian domestik menjadi hal penting dalam rangka terciptanya perdagangan pangan yang berkeadilan karena Menurut Amran Sulaiman, saat ini petani menghadapi persoalan pasar monopoli dan oligopoli pada agroinputnya. Di sisi lain ketika menjual produk pertaniannya, para petani menghadapi pasar yang monopsonistik dimana posisi tawar petani sangat lemah dalam menentukan harga. Pada struktur tersebut beberapa gelintir pedagang/tengkulak yang menguasai akses pasar, informasi pasar, dan permodalan yang cukup memadai berhadapan dengan banyak petani yang kurang memiliki akses pasar, informasi pasar dan permodalan yang kurang memadai serta kelembagaan yang lemah. “Oleh karena itu pembenahan tata niaga pertanian akan terkait erat dengan akses dan informasi pasar, kelembagaan petani dan pembiayaan bagi petani,” ungkap Amran Sulaiman.

Penguasaan jalur distribusi dan praktik kartel mafia pangan dinilai bisa menjadi ancaman bagi target swasembada nasional.

Sekretaris Jenderal Wantanas Letnan Jenderal TNI Nugroho Widyotomo, menilai pemberantasan mafia pangan menjadi pilihan yang harus dilakukan. “Oleh sebab itu, mau tidak mau hal ini harus diberantas dan merupakan tugas dari pemerintah dan kita semua untuk menghilangkannya”, kata Nugroho.

Menurutnya impor pangan itu untungnya besar sehingga sangat memungkinkan pihak yang bisa menggagalkan swasembada adalah pelaku monopoli distribusi pangan dan kartel. “Logikanya kan rezeki mereka berkurang,” tambahnya.

Nugroho mengemukakan saat ini ada 250 juta penduduk Indonesia yang harus dipenuhi kebutuhan pangan dan mencari cara supaya tidak impor. “250 juta orang ini pangsa pasar yang besar bagi negara lain, sekarang bagaimana caranya agar kita bisa memenuhi kebutuhan sendiri,” ujarnya. Ia menerangkan untuk mencapai bonus demografi salah satunya harus dipersiapkan sumber daya manusia yang baik dan kuncinya adalah pemenuhan kebutuhan pangan.

Sementara Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian I Ketut Diarmita mengatakan pihaknya terus berupaya mewujudkan swasembada pangan salah satunya memperpendek alur distribusi agar biaya tidak tinggi dan menetapkan harga eceran terendah.

“Kalau untuk unggas kita sebenarnya sudah swasembada, konsumsi sapi saat ini 6,7 %, telur 85% dan ayam 67%,” sebut Ketut.

Terkait dengan upaya pemerintah dalam mempercepat peningkatan populasi sapi potong, pemerintah melakukan Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) pada tahun 2017 dengan target 4 juta ekor akseptor dan 3 juta ekor sapi bunting.  Sesuai dengan Permentan Nomor 48 Tahun 2016, perbaikan sistem manajemen reproduksi pada UPSUS SIWAB dilakukan melalui pemeriksaan status reproduksi dan gangguan reproduksi, pelayanan IB dan kawin alam, pemenuhan semen beku dan N2 cair, pengendalian betina produktif dan pemenuhan hijauan pakan ternak dan konsentrat. Upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam rangka percepatan peningkatan populasi sapi adalah melalui implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar Ke Dalam Wilayah Negara Republik.

Kementerian Pertanian juga bekerjasama dengan TNI dalam pengawalan sapi indukan impor yang saat ini dipelihara oleh kelompok peternak di Provinsi Riau, Sumatera Utara dan Aceh). Selain itu juga bekerjasama dengan Polri untuk pengendalian pemotongan betina produktif.

Pemerintah saat ini juga sedang melakukan perbaikan sistem logistik dan supply chain untuk komoditas sapi dan daging sapi melalui langkah-langkah antara lain:  a) Pengadaan dan operasionalisasi kapal ternak yang didesain memenuhi standar animal welfare.  mengubah struktur pasar, meningkatkan harga di peternak dan harga yang lebih rendah di tingkat konsumen.  Saat ini dialokasikan subsidi sebesar 80%  pada tarif muat ternak pada kapal ternak. Hal ini diharapkan akan terus mendorong perluasan produksi peternakan dan mencapai swasembada produksi pangan hewani. Pemberian subsidi yang tepat guna kepada suatu program rintisan pemerintah merupakan satu instrumen yang perlu diterapkan guna tercapainya program tersebut. Saat ini sedang disiapkan tambahan kapal sebanyak 5 unit, dan diharapkan dapat beroperasi tahun 2018; b) Pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) modern di sentra-sentra produksi; dan c) Perbaikan tata laksana dan pengawasan impor yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat.

Menurut I Ketut Diarmita, pengawasan dan pemantauan proses sistem logistik dan supply chain tersebut perlu lebih dioptimalkan melalui Penguatan Data dan Informasi peternakan dan kesehatan hewan yang dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan melalui pengembangan  sistem  jaringan informasi di daerah sentra produksi dan wilayah konsumsi untuk memantau perkembangan populasi, produksi, ketersediaan dan distribusi ternak serta produk ternak secara aktual dan akurat dan terintegrasi antar pemangku kepentingan.  Dengan demikian kebijakan pengendalian distribusi dan ketersediaan daging nasional dalam rangka ketahanan pangan nasional.dapat dipenuhi.

Lala M. Kolopaking, Ph.D Staf Ahli Menteri Sosial Ekonomi Budaya Kominfo menyampaikan, upaya swasembada ternak dan peningkatan budidaya ternak yang berorientasi pada kesejahteraan peternak sangat penting. Kepastian pasar dengan memperoleh daya tawar pada skala usaha yang lebih rasional akan memotivasi para peternak berpartisipasi aktif dalam meningkatkan produktivitas usaha peternakan yang dimiliki.

Lala menekankan bahwa pemanfaatan Teknologi Informatika merupakan enabler dalam mencapai kesejahteraan peternak melalui aspek pengembangan ekonomi (digital economic) dan aspek transformasi sosial (digital culture). Teknologi Informasi  diyakini dapat  menyederhanakan rantai distribusi produk yang dipasarkan melalui  Aplikasi Pengelolaan Peternakan Berbasis Komunitas Peternak sebagai portal informatika. Dengan konektivitas rantai pasok online melalui jasa ekspedisi atau agen Logistik maupun delivery service pelaku usaha Peternak skala UMKM pun dapat memasarkan produknya secara online langsung ke konsumen, berapapun volumenya. Sedangkan proses transaksi online dapat difasilitasi oleh pihak perbankan. Melalui portal informatika tersebut komunitas peternak dapat berbagi informasi, melakukan promosi dan transaksi elektronik, Knowledge Management serta  dokumentasi.

Lala juga menyinggung perihal optimalisasi kelembagaan melalui koperasi usaha peternakan yang fokus pada akses pembiayaan, fokus kepada koperasi sektor riil yang berorientasi ekspor, padat karya dan digital ekonomi (eCommerce).

Hasil pembahasan dari seminar dan Lokakarya ini nantinya akan dirangkum oleh Wantannas dalam bentuk draft naskah kebijakan. Draft tersebut akan segera disampaikan kepada Presiden RI untuk mendapatkan persetujuan Presiden menjadi produk kebijakan yang berupa rekomendasi bagi Kementerian Lembaga terkait guna memperbaiki pembangunan peternakan nasional dalam rangka memenuhi ketahanan nasional. (WK)