SUMMIT PETERNAKAN 2025: LANGKAH KADIN UNTUK INTEGRASI DAN SINKRONISASI DATA PETERNAKAN

Wamentan Sudaryono berdiskusi dengan jajaran Kadin Bidang Peternakan di Gedung Kementan, Jakarta (Foto: Infovet)

Salah satu dari lima Komite Tetap Bidang Peternakan Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia adalah ruminansia perah yang diprioritaskan untuk turut mensukseskan kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini dikemukakan Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Peternakan Kadin, Drh Cecep Muhammad Wahyudin SH MH saat kegiatan audiensi dengan Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, Kamis (19/12/2024) di Jakarta. 

Dalam kesempatan tersebut, Cecep mengungkapkan rancangan kegiatan Summit Peternakan yang rencananya digelar awal Januari 2025. 

“Kami Kadin Bidang Peternakan berkeinginan membuat outlook di dunia peternakan secara integrasi. Mengambil contoh dalam hal ini peternakan ayam, kami ketahui hanya diwakili oleh kelompok atau asosiasi-asosiasi baik itu breeding, pakan, broiler. Namun jarang sekali kelompok ini mensinkronisasi data, situasinya dari pihak satu memaparkan data over-supply dan yang lainnya mengatakan over-demand,” papar Cecep.

Ia menambahkan, peternakan diketahui menyumbang inflasi di ayam broiler dengan asumsi 3,5 miliar ekor DOC yang dihasilkan pada tahun 2024 secara ekuivalen dengan karkas rata-rata 1 kilogram menembus 3,5 juta ton. Harga Rp 30 ribu sudah mencapai 100 triliun.

“Integrator dari luar negeri/investor memang berdatangan, namun sisi negatifnya berdampak di peternakan lokal kurang berdaya atau kalah bersaing,” katanya.

Drh Dedy Fachruddin, Wakil Komite Tetap Budidaya dan Industri Peternakan Kadin yang turut hadir audiensi mengatakan dan menyoroti bahwa saat ini tidak banyak dokter hewan yang melihat dunia peternakan dalam kacamata manajemen makro.

Hal tersebut menurutnya menjadi masalah besar ketika peternakan sapi di Indonesia dibandingkan dengan peternakan sapi di negara lain. 

Dedi berharap pemerintah melalui Kementan mengeluarkan kebijakan standarisasi genetik sapi berbasis DNA, kebijakan standarisasi skala termasuk prosedurnya. “Kebijakan persusuan harus dihidupkan kembali yang dapat berfungsi sebagai protektor peternakan sapi kita,” tandasnya. 

Selain itu, Dedi juga berharap ketika peternakan rakyat diatur dengan kebijakan skala hingga standarisasi kekinian, di masa mendatang mampu membeli teknologi dan expertise bidang sapi. 

Menurut Dedi, kebijakan standarisasi genetik ini juga akan mengatur pengujian sapi-sapi yang didatangkan oleh investor luar ke Indonesia. (NDV)