 |
| Bambang Suharno |
Ketika terjadi wabah PMK di Indonesia sejak Mei 2022 lalu, banyak orang terkejut melihat betapa banyaknya kerugian yang diderita peternak. Masyarakat baru tersadar bahwa sejak 1990 Peternakan Indonesia dibuai oleh situasi yang nyaman tanpa PMK. Kondisi baik bertahun-tahun ini dirasakan sebagai hal yang biasa saja, hingga masyarakat lupa (atau melupakan) bahwa sebelum tahun 1990 negeri ini harus berjibaku menghadapi ancaman PMK yang menghabiskan dana triliunan rupiah.
Masyarakat juga banyak yang tidak tahu bahwa pada periode bebas PMK tahun 1990 hingga 2022, Indonesia mengalami masa heroik dalam upaya mempertahankan diri dari masuknya wabah PMK. Masa itu berlangsung tahun 1999-2003 berupa pandemi PMK dimana banyak negara yang semula bebas PMK diserbu wabah PMK yang sangat tidak mudah diberantas.
Negara Eropa yang menerapkan sistem yang
sangat ketat seperti Inggris dan Perancis
kebobolan wabah PMK dan harus memusnahkan jutaan ekor sapi (stamping
out) sebagai upaya agar segera kembali mendapat status bebas PMK.
Mengapa Indonesia, sebagai negara berkembang, kali ini bisa bertahan dengan status bebas PMK? Ini karena Pemerintah waktu itu menerapkan kebijakan maximum security (pengamanan maksimum). Konsep kebijakan ini digagas dan diterapkan langsung oleh Dirjen Peternakan saat itu, Dr. Drh. Sofjan Soedardjat MS. Keputusan menerapkan kebijakan Maximum Security adalah keputusan yang berani, karena sebagai pejabat eselon satu ia harus meyakinkan atasannya (Menteri Pertanian), juga Menteri terkait lainnya, Lembaga DPR, MPR dan juga presiden bahwa kebijakan ini akan efektif. Ia harus berkejaran dengan waktu antara berkordinasi dengan atasan, bawahan, lintas kelembagaan, dan sekaligus juga segera melakukan langkah taktis agar Indonesia tidak kebobolan PMK.
Konsekuensi dari kebijakan Maximum
Security, Sofjan sebagai Dirjen Peternakan harus tegas menolak bantuan daging
dari negara lain yang tertular PMK, menolak kapal bermuatan jagung dari negara
Argentina dan Brasil yang tengah dilanda wabah PMK, menerapkan disinfeksi
terhadap Pangeran Charles yang berkunjung ke Indonesia karena Inggris sedang
mengalami wabah PMK, menerapkan disinfeksi super ketat terhadap pemimpin negara
G-20 yang waktu itu mengadakan pertemuan di Indonesia, menolak impor kulit dari
negara Afrika, membatalkan rencana presiden Libya Muammar Khadafy yang
berencana menunggang unta di Indonesia
dengan unta yang dibawa dari Libya, dan berbagai kebijakan yang pastinya
harus melalui proses birokrasi yang tidak sederhana.
Untunglah akhirnya upaya yang dianggap “berlebihan” oleh sebagian orang ini, berhasil membuat Indonesia lolos dari serangan wabah PMK. Waktu itu wabah melanda ratusan negara ini hanya menyisakan 5 negara yang tetap bebas PMK, dimana salah satunya adalah Indonesia.
Sebagai apresiasi atas keberhasilan Indonesia saat itu, tahun 2003 Menteri Pertanian Prof Bungaran Saragih didampingi Dirjen Peternakan Sofjan Soedardat diundang oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia (Office International des Epizooties /OIE) untuk berpidato di depan para Menteri anggota OIE. Menteri Pertanian Indonesia saat itu berbagi pengalaman tentang keberhasilan Indonesia tetap bebas PMK. Inilah momen yang pastinya sangat membanggakan.
Sayangnya, kisah sukses menyelamatkan negara dari serangan wabah PMK periode ini sepi dari berita. Masyarakat menganggap bahwa tidak ada PMK adalah hal biasa saja.
Sofjan begitu gigih mempertahankan
Indonesia bebas PMK bukanlah tanpa sebab. Pengalamannya sebagai ketua tim
operasional pemberantasan PMK yang mewabah tahun 1983 menjadikan ia punya
pemahaman dan pengalaman yang mendalam tentang PMK. Di usianya yang masih 30an tahun, Sofjan saat
itu dipercaya sebagai ketua tim operasional yang harus mampu berurusan dengan
lintas kementerian hingga Polri dan TNI. Ia ditempa dengan situasi wabah. Bukan
saja ditempa dalam keahlian sebagai dokter hewan yang menangani wabah,
melainkan kemampuan berkordinasi dengan pejabat lintas sektoral, memimpin tim
peternakan di pusat dan daerah, juga
berkordinasi dengan pejabat TNl dan POLRI, serta yang tidak kalah pentingnya,
melakukan penyediaan vaksin dan obat-obatan dengan cepat.
Keberhasilan Indonesia mendapat pengakuan bebas PMK tahun 1990, tak lepas dari peran dia bersama timnya. Tak heran jika, di tahun 1999-2003 dengan jabatannya sebagai Dirjen, ia berjuang keras agar PMK tidak masuk ke Indonesia.
Dia juga bersama seniornya Dr Soehadji dan beberapa tokoh peternakan pada tahun 2010 melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) gara-gara UU no 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan membolehkan impor komoditi peternakan dari negara yang belum bebas MK.
Kini tatkala wabah PMK benar-benar terjadi di Indonesia, kita perlu kembali melihat sejarah. Mengambil pelajaran penting dari semua kejadian.
Itu sebabnya melalui kanal Youtube Infovet saya juga melakukan wawancara dengannya agar setidaknya pengalamannya bisa deketahui lebih banyak orang (klik layar video youtube di artikel ini atau klik di sini.
Saya juga mendorong Dr Sofjan Sudardjat untuk segera menulis buku tentang “Pengamanan Maksimum Kesehatan Hewan dan Risalah Khusus PMK di Indonesia”, agar publik punya referensi keilmuan, kebijakan dan pengalaman yang telah terbukti berhasil diterapkan.
Alhamdulillah usulan ini diterima dan penulisan buku langsung dikebut untuk segera terbit. Semoga lancar dan bermanfaat bagi masyarakat.**
Penulis adalah Pemimpin Umum/Redaksi Majalah Infovet
Langganan Majalah Chat WA di sini
