PETERNAK BROILER SIAPKAN "AMUNISI" KAWAL JANJI DAN ARAHAN PRESIDEN

Pertemuan peternak mandiri di Bogor

Pada tanggal 15 September yang lalu akhirnya perwakilan peternak ayam dapat bertatap muka secara langsung dengan Presiden - RI. Diawali oleh aksi nekat Suroto, peternak layer dari Blitar yang membentangkan spanduk dikala kunjungan Presiden, akhirnya Presiden memanggil peternak menuju istana.Dalam pertemuan tersebut, Presiden meminta peternak untuk mengemukakan masalahnya dan berjanji akan segera menyelesaikannya.

Dalam menindaklanjuti hal tersebut GOPAN mengadakan pertemuan di Botani Square pada Selasa (21/9) yang lalu. Pertemuan tersebut dihadiri oleh peternak ayam mandiri Se -  Pulau Jawa. Herry Dermawan Ketua Umum GOPAN menyampaikan bahwa ada beberapa hal terkait isu perunggasan yang waktu itu ia kemukakan di depan Presiden. 

"Kalau Suroto cuma minta jagung dan harga jagung distandarkan, waktu itu saya mintanya lebih banyak, aji mumpung lah sekalian, kesempatan langka juga kan bisa ngomong di depan Pak Jokowi," tuturnya.

Ia menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang ia paparkan kepada Presiden pada saat itu diantaranya pemasaran hasil ayam broiler sering bermasalah, tingginya harga pakan dan Day Old Chick ( DOC ), serta isu mengenai data GPS yang berujung pada terjadinya over supply yang berkepanjangan.

Ketua Umum PINSAR, Singgih Januratmoko yang juga hadir dalam pertemuan tersebut juga menyampaikan bahwa dirinya telah memberikan usulan kepada Presiden agar Indonesia memiliki cadangan jagung sebesar 500 ribu ton dan dikelola oleh BUMN. 

"Kalau pemerintah punya stok, jika nanti harga jagung naik kan lebih mudah dikendalikan, selain itu stok juga bisa digunakan ketika memang jagung sedang langka dan berpotensi menaikkan harga pakan. Jadi semacam buffer begitu," tukas Singgih.

Di akhir pertemuan peternak mengambil beberapa langkah strategis yang akan segera dilakukan untuk menindaklanjuti janji dan arahan Presiden. Hal tersebut adalah : 

1. Pemasaran hasil ayam broiler sering bermasalah, terutama  yang dialami peternak mandiri kecil, karena sering bersaing dipasar tradisional dengan produksi dari perusahaan konglomerasi, oleh karena itu perlu adanya segmentasi produk ayam broiler. Perusahaan konglomerasi tidak  boleh  menjual ayam hidup, karena menjual ayam hidup merupakan segmen pasar peternak rakyat mandiri kecil.

2. Peternak rakyat mandiri sering dihadapkan tingginya harga pakan dan Day Old Chick ( DOC ) / anak ayam umur sehari, hal tersebut dipicu oleh tingginya harga jagung, dimana  jagung merupakan komposisi terbesar dari pakan ayam ( 50% ), sehingga peternak  akan mencoba mengupayakan  jagung dapat dijual dengan harga yang wajar dan ketersediaannya cukup. Seperti kondisi saat ini harga jagung yang mahal maka kami meminta pemerintah untuk melakukan import jagung untuk peternak mandiri lewat BUMN Pangan atau Koperasi.

3. Peternak juga akan mengusulkan pemerintah untuk mempunyai cadangan jagung pemerintah sebanyak 500.000 ton yang dilakukan oleh  BUMN Pangan.

4.  Ditetapkannya Harga Eceran Tertinggi ( HET ) Day Old Chick ( DOC ) / anak ayam  umur sehari dan Pakan, atau harga DOC disesuaikan dengan harga ayam hidup  yaitu sebesar 25 % dari harga ayam hidup, dan revisi harga acuan ayam hidup pada Permendag No. 07 tahun 2020.

5. Jika terjadi harga jual ayam hidup terendah ditingkat  peternak mandiri mohon BUMN  Pangan dapat ikut berperan untuk menyerap ayam-ayam  peternak mandiri dengan  ketentuan harga yang wajar dan dapat menjadi  cadangan pangan.

6. Ayam dimasukan keprogram bantuan-bantuan sosial baik tingkat  pusat, provinsi maupun kabupaten.

7. Kerataan kepemilikan indukan ayam ( Grand Parent Stock ) selanjutnya disebut  dengan GPS yang selama ini dikuasai oleh 2 ( dua ) perusahaan yang mendapat  kuota + 65 %. Peternak akan mengawal dan meminta kepada kementerian terkait agar DOC dapat didistribusikan secara merata dan  berkeadilan sehingga peternak mandiri yang naik kelas bisa juga mendapatkan   GPS tersebut. Dengan komposisi setiap perusahaan atau peternak mandiri mendapatkan kuota maksimal tidak lebih dari 20 %.

8. Terkait dengan  hal-hal tersebut  diatas yang bernuasa perlindungan terhadap  peternak rakyat mandiri kecil mohon diterbitkan PERPRES yang melindungi peternak mandiri.

9. Agar kondisi ini setiap saat dan setiap waktu bisa dilaporkan kepada  pemerintah ( Bapak Presiden ) kami meminta dibuat semacam team kecil  ( team monitoring dan evaluasi yang didalamnya ada perwakilan peternak  ungags rakyat mandiri ). (CR)