FKH IPB GELAR SEMINAR OBAT HEWAN INDONESIA

Foto bersama kegiatan seminar nasional obat hewan Indonesia oleh Divisi Farmakologi dan Toksikologi FKH IPB. (Foto: Infovet/Sadarman)

Divisi Farmakologi dan Toksikologi Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Institut Pertanian Bogor (IPB), menyelenggarakan seminar nasional bertajuk “Obat Hewan Indonesia” untuk lebih dalam menggali informasi dan prospek industri obat hewan di Indonesia.

“Kita semua adalah calon dokter hewan yang kelak akan bersinggungan dengan obat hewan. Oleh sebab itu, tidak ada salahnya kita mengkaji bagaimana prospek bisnis obat hewan Indonesia ke depannya,” kata Ketua Pelaksana, Ilham Maulidandi Rahmandika, dalam sambutannya.

Menyambung sambutan ketua pelaksana, Ketua Divisi Farmakologi dan Toksikologi FKH IPB, Drh Huda S. Darusman, menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. “Seminar ini adalah akhir dari kegiatan atau aktivitas mahasiswa di Divisi Farmakologi dan Toksikologi, sehingga dapat saya katakan bahwa seminar nasional ini adalah cinderamata dari Divisi Farmakologi dan Toksikologi, yang dikerjakan langsung oleh mahasiswa,” kata Huda.

Sementara Dekan FKH IPB, Prof Drh Srihadi Agungpriyono, yang didaulat menyambut dan membuka kegiatan ini menyebut bahwa menjadi mahasiswa FKH harus aktif, tidak hanya dalam perkuliahan namun juga dalam kegiatan internal dan eksternal kampus.

Menurutnya, pelaksanaan seminar ini penting diketahui para calon dokter hewan ke depannya. Mengingat peluang kerja dokter hewan sangat beragam dan semua itu didasarkan atas kecakapan intelektual dan kemampuan dari masing-masing individu.

“Dokter hewan itu harus mengerti obat, karena obat dapat menyembuhkan dan bahkan dapat menjadi penyebab kematian jika tidak digunakan sesuai dengan dosis dan aplikasinya,” ucap Srihadi.

Acara yang diselenggarakan di Auditorium Andi Hakim Nasution Sabtu (30/11/2019), menghadirkan pembicara utama Direktur Kesehatan Hewan (Dirkeswan), Drh Fadjar Sumping Tjatur Rasa, dan pembicara lain diantaranya Drh Ni Made Ria Isriyanthi, Drh Lusianingsih Winoto (PT SHS), Drh Ayu Berlianti, Drh Mukhlas Yasi Alamsyah, Drh Beni Halaludin dan Ir Suaedi Sunanto.

Dalam paparannya, Fadjar Sumping menyampaikan mengenai perkembangan obat hewan Indonesia. Menurutnya dalam bisnis obat hewan, Indonesia memiliki aturan sebagai landasan dalam membuat, mengedarkan dan menggunakan obat hewan untuk kepentingan penyembuhan penyakit hewan dan ternak. Diantara aturan tersebut, obat hewan yang dibuat dan disediakan untuk diedarkan harus memiliki nomor pendaftaran, diuji dan disertifikasi agar dapat digunakan di bawah pengawasan dokter hewan berwenang, terutama untuk obat keras. (Sadarman)

KEMENTAN SAMPAIKAN CARA MENCEGAH PENYAKIT DEMAM BABI AFRIKA

Penyakit ASF diketahui mengakibatkan kerugian ekonomi tinggi di sektor peternakan babi (Foto: Dok. Kementan)

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) bekerjasama dengan instansi terkait serta Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) terus memperkuat kolaborasi dalam menanggapi kemungkinan terjadinya penyakit demam babi Afrika (ASF) di Indonesia. Hal ini didasari dengan sudah mewabahnya virus ASF di China, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina, dan Timor Leste. Informasi tersebut disampaikan Direktur Kesehatan Hewan, Fadjar Sumping Tjatur Rasa, Rabu (16/10/2019).

Menurutnya penyakit demam babi Afrika (ASF) adalah penyakit virus menular yang menyerang babi. Penyakit ini menyebabkan kematian hingga 100 persen pada babi yang diternakkan (domestikasi), juga dapat menulari babi liar yang lebih tahan dan dapat menjadi reservoir virus. 

Penyakit babi ini diketahui dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang tinggi pada sektor peternakan babi. Virus ASF dapat menyebar dengan mudah, baik melalui melalui kontak langsung dengan babi ataupun ektoparasit (caplak) yang terkontaminasi, pemberian pakan babi yang berasal dari sisa daging babi atau produk olahannya yang tidak dimasak sempurna, material pembawa (fomites) termasuk pekerja, pengunjung, petugas, peralatan peternakan, dan kendaraan serta pakan mentah yang terkontaminasi.

Untuk menilai potensi risiko masuk dan menyebarnya ASF di Indonesia, Fadjar menyampaikan bahwa Kementan sebelumnya telah melakukan pertemuan antar sektor tingkat daerah dan nasional di Sumatera Utara pada tanggal 7 – 8 Oktober 2019. 

Pertemuan tersebut bertujuan untuk merancang rekomendasi mitigasi risiko pengendalian kasus apabila terjadi dikemudian hari. Berbagai sektor dari lingkup Kementerian Pertanian seperti Direktorat jenderal Peternakan dan kesehatan Hewan, Balai Besar Penelitian Veteriner Bogor serta Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, bersama-sama dengan pemerintah daerah di provinsi Sumatera Utara, pihak bandara, pelabuhan dan peternak babi ikut serta melakukan analisis risiko dan estimasi risiko dari wabah ASF.

"Risiko terjadinya ASF harus kita petakan dan nilai, sehingga Indonesia siap untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam mencegah masuknya penyakit, dan juga siap untuk mengendalikan apabila nanti terjadi" ungkapnya.

Rekomendasi Mitigasi Risiko

Fadjar juga menjelaskan bahwa mitigasi risiko yang efektif, komprehensif, dan terintegrasi antar sektor terkait merupakan kunci untuk mencegah masuk dan menyebarnya virus ASF di Indonesia. Langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan membentuk tim surveilans untuk melakukan pengawasan dan respon penyakit secara partisipatif bersama masyarakat dengan edukasi, pendampingan peternak/rumah tangga peternak babi.

Fadjar Sumping Tjatur Rasa

Lebih lanjut, Fadjar menyampaikan pentingnya melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada bupati/walikota untuk penerbitan peraturan bupati/ walikota untuk pembatasan lalu lintas babi dan produk babi, penutupan wilayah serta mengupayakan dana tanggap darurat pada pemerintah kabupaten/kota.

"Kita juga harus melakukan tindakan mencegah masuknya ASF ke wilayah dan peternakan yang belum tertular dengan memperketat kebijakan impor, dan mengontrol setiap produk babi yang masuk ke Indonesia," tambahnya. Selain itu diperlukan program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) untuk peningkatan pengetahuan yang baik di kalangan peternak dan masyarakat umum terutama di daerah dengan populasi babi yang banyak.

Hal penting lain menurut Fadjar adalah pentingnya pemahaman tentang ASF dan penerapan biosekuriti yang ketat dan berkelanjutan oleh peternak babi dan peternakan komersial. Ini dilakukan dengan cara peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui bimbingan teknis terstruktur.

"Pemerintah daerah juga harus mulai mengidentifikasi dan meregistrasi pedagang/pengepul dan pemotong babi serta alat angkut yang digunakan. Hal ini diperlukan agar tidak ada kontaminasi oleh virus ASF dan mengurangi risiko penularan/penyebatan," jelasnya.

Menghindari keresahan masyarakat terhadap bahaya ASF, Fadjar menegaskan bahwa penyakit ini tidak berbahaya bagi manusia atau bukan merupakan masalah kesehatan masyarakat (non-Zoonosis).

Namun demikian, virus ini dapat bertahan lama dalam suhu dingin maupun panas dan relatif tahan terhadap disinfektan serta sampai saat ini belum ada vaksin yang efektif melawan virus ASF. 

"Setelah babi terinfeksi, cara paling efektif untuk mencegah penyebaran adalah dengan memusnahkan populasi babi yang tertular," pungkasnya. (Rilis Kementan) 

KOMITMEN ONE HEALTH BUKA PELUANG EKSPOR PRODUK PETERNAKAN KE JEPANG

Dirkeswan saat menyampaikan presentasinya di Tokyo AMR One Health Conference. (Foto: Istimewa)

Tokyo AMR One Health Conference yang dihelat Jumat (8/3/2019), Direktur Kesehatan Hewan (Dirkeswan) Kementerian Pertanian (Kementan) Fadjar Sumping Tjatur Rasa hadir mewakili Indonesia. Acara ini juga turut dihadiri delegasi dari 17 negara Asia Pasifik.

Indonesia saat ini terus menyiapkan diri menuju pertanian modern. Pernyataan itu disampaikan oleh Dirkeswan.

"Kami siapkan secara terpadu dari hulu sampai ke hilir, kemudian menyiapkan sistem pengawasan obat-obatan hewan, prasarana dan sarana kesehatan serta pengkajian efek samping," kata Fadjar dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (9/3/2019).

Selain itu, persiapan lain yang juga terus digencarkan adalah pengaturan penggunaan antibiotik serta populasi dan distribusi ternak. Di sisi lain, ada juga pematangan legislasi dan pengawasan pakan ternak maupun kompetensi sumber daya manusia medik dan paramedik veteriner.

"Langkah ini sudah kami rintis sejak tahun 2015 yang bekerja sama dengan Pemerintah Belanda dan FAO dalam mengembangkan peta jalan dan pengembangan pengendalian AMR di Kementerian Pertanian," katanya.

Menurut Fadjar, semua upaya itu sudah membuahkan hasil yang cukup bagus, juga sangat strategis. Di antaranya telah menghasilkan produk olahan hasil peternak yang didukung dengan izin ekspor ke Jepang.

"Indonesia akan menjadi satu-satunya eksportir SFM untuk bahan baku pupuk dan pakan ternak pertama untuk Jepang. Karena itu, kami kawal dengan baik rencana dan prosedur ekspor ini," ungkapnya.

Fadjar menambahkan, permintaan impor juga terjadi pada tepung bulu, bahkan sudah memperoleh permintaan impor sosis daging sapi bersetifikat halal dari Sugitomo Co Ltd Jepang. Selanjutnya, ada juga produk lain yang akan menyusul memperoleh permintaan impor dari Jepang.

"Dua perusahaan Jepang, Saiwa Shaji Co Ltd dan Kyushu Koeki Co Ltd akan menjadi importir steamed feather meal (SFM) atau tepung bulu dari Indonesia. SFM ini akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan pupuk dan pakan ternak di Jepang," lanjutnya.

Kendati demikian, kata dia, pengakuan sertifikasi halal Indonesia yang dilabeli MUI jauh lebih tinggi ketimbang sertifikasi halal yang berlaku di Jepang. Posisi ini sangat membantu karena produk hasil peternakan asal Indonesia tidak perlu mengajukan sertifikasi di Jepang.

"Keunggulan ini harus kita jaga bersama dengan cara menjamin kualitas produk. Apalagi pasar produk halal akan semakin meningkat karena wisata salju dan sakura di Jepang semakin diminati. Lebih dari itu, wisatawan yang sebagian besar muslim akan semakin mudah menemukan produk halal," tandasnya.

Fadjar menambahkan, pertemuan ini juga telah membawa dampak positif, utamanya pada sektor peternakan Indonesia. Dampak positif itu ditandai dengan munculnya berbagai industri pabrik pakan ternak yang bebas antibiotik.

"Ada juga pabrik pemacu pertumbuhan dan peningkatan biosekuriti di farm atau produk unggas olahan bebas residu antibiotik serta kompartemen farm yang bebas penyakit unggas. Inilah yang akan mendorong peningkatan permintaan pemasukan produk unggas olahan dari Indonesia ke Jepang," katanya.

Pertemuan ini juga turut dihadiri para perwakilan FAO, WHO, OIE, NIID, dan SEARO. Indonesia sendiri dalam presentasinya mengambil judul ”National Action Plan on AMR Indonesia”.

"Jadi, supaya One-health ini bisa optimal sesuai Rencana Aksi Nasional, maka perlu lebih mengadvokasi kembali K/L dan berbagai pihak terkait untuk ikut berkolaborasi dalam survei yang disebut Tri-cycle Surveillance AMR One-Health untuk memonitor dalam mencegah terjadinya kuman resisten," tutup Fadjar. (NDV)

Kolaborasi Ditjen PKH dan AMI Bahas Tantangan Penyakit African Swine Fever (ASF)

Forum AMI diadakan usai makan siang hingga sore hari (Foto: Infovet/Bams)

Para pembicara workshop (Foto: Infovet/Bams)

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menggelar Workshop Nasional Penyakit African Swine Fever (ASF), Rabu (30/10/2018). Bertempat di Indraprastha Hall UNS Inn, kegiatan ini dibuka Direktur Kesehatan Hewan Drh Fadjar Sumping Tjatur Rasa PhD.

Lebih dari 150 orang dari kalangan peternak babi, perusahaan pakan, obat hewan, utusan dinas peternakan kesehatan hewan,  perguruan tinggi, karantina hewan dan lembaga terkait lainnya menjadi peserta workshop.

Lebih dari 150 peserta mengikuti workshop ASF. (Foto: Infovet/Bams)

Acara workshop menghadirkan pembicara Drh Tri Satya Putri Naipospos PhD, Prof Dr drh Widya Asmara PhD, Prof Dr drh Ida Bagus Komang Ardana MKes (ADHMI), dan Drh. Andro Jati Kusuma (FAO ECTAD Indonesia).

“Kegiatan workshop ini diadakan dalam upaya menindaklanjuti munculnya wabah ASF di Republik Rakyat Tiongkok bulan Agustus lalu, sebagai salah satu langkah kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini untuk mencegah serta mengantisipasi menyebarnya agen penyebab ASF di Indonesia,” jelas Fadjar.

Usai makan siang, kegiatan dilanjutkan dengan Forum Asosiasi Monogastrik Indonesia (AMI) yang diikuti oleh anggota AMI dan beberapa utusan perusahaan maupun pemerintah. AMI adalah organisasi yang menghimpun pelaku usaha peternakan hewan monogastrik khususnya babi serta pelaku usaha pendukung serta kalangan ilmuwan. Organisasi ini didirikan oleh penggagas Dr. Rachmawati Siswadi dari Fakultas Peternakan Unsoed didukung oleh para pengurus ASOHI (Asosiasi Obat Hewan Indonesia)  pada saat itu antara lain H. Abdul Karim Mahanan, Drh. Tjiptardjo SE, Drh. Sri Dadi Wiryosuhanto, serta Bambang Suharno dari majalah Infovet.

Pada saat berdiri, ditetapkan Dr. Rachmawati sebagai Ketua Umum AMI dan selanjutnya pada pemilihan pengurus tahun 2014  terpilih Dr. Sauland Sinaga (pakar babi dari Unpad) sebagai ketua umum dan Rachmawati sebagai penasehat. Kegiatan AMI antara lain menjembatani kepentingan pelaku usaha peternakan babi dengan pemerintah dan pihak terkait lainnya. Adanya workshop dan forum ini, Ketua AMI Sauland Sinaga menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah khususnya Direktorat Kesehatan Hewan yang dengan cepat merespon keresahan peternakan babi tentang ancaman masuknya ASF. Melalui acara ini para peternak maupun pihak terkait menjadi lebih paham langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk mencegah masuknya ASF.

Pada acara Forum AMI, Ketua AMI Dr Sauland Sinaga bertindak sebagai moderator didampingi Penasehat AMI Dr Rahmawati dan wakil dari pemerintah Drh Arif Wicaksono MSi (Kasubdit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan /P3H).

Forum AMI menghasilkan beberapa rekomendasi untuk pemerintah diantaranya perlunya kepastian hukum mengenai lokasi peternakan babi. Selain itu, peternak babi juga mengungkapkan kesulitannya dalam mendapatkan jagung untuk bahan baku pakan. Situasi yang dialami para peternak babi ini sama seperti yang dirasakan peternak unggas self-mixer.

Mengenai tindak lanjut seminar, direncanakan akan diadakan kerjasama lanjutan antara Ditjen PKH khususnya Direktorat Kesehatan Hewan dengan AMI dalam membina peternak melalui program pelatihan biosekuriti. (NDV/bams)

BBVet Denpasar Terima Kunjungan Delegasi 42 Negara Peserta GHSA

Para delegasi dari 42 negara mengunjungi BBVet Denpasar (Foto: Dok. Kementan)

Sebanyak 42 negara peserta Pertemuan Tingkat Menteri Global Health Security Agenda (GHSA) 2018 Ministerial Meeting melakukan kunjungan ke Balai Besar Veteriner (BBVet) Denpasar, Kamis (08/11). Kunjungan lapang (Site Visit) GHSA ini sebagai suatu kehormatan sekaligus kebanggaan tersendiri bagi Indonesia, karena pertemuan yang digelar pada tanggal 6-8 November di Nusa Dua, Bali ini merupakan forum tahunan dan tertinggi GHSA antar negara-negara dunia.

Dalam kunjungan ini, beberapa negara menyatakan ketertarikan dan keinginannya untuk dapat belajar dan bertukar informasi tentang cara kerja dan keberhasilan BB-Vet dalam memitigasi dan menangani beberapa penyakit Zoonosis. 

Para peserta kunjungan kerja diajak melihat secara langsung proses dan metode kerja lab yang digunakan, khususnya yang berkaitan dengan penyakit Zoonosis (ditularkan melalui hewan).

Dirkeswan mendampingi Menteri Kesehatan Uganda dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Italia (Foto: Dok. Kementan)

Pada kesempatan tersebut Drh Fadjar Sumping Tjatur Rasa PhD selaku Direktur Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian menyampaikan, semenjak ditetapkan sebagai Balai Besar, BBVet Denpasar telah menerima kunjungan belajar resmi dari berbagai institusi lintas negara baik lembaga setingkat kementerian, saintifik, akademik, maupun lembaga-lembaga lab dari berbagai penjuru dunia.

“Kunjungan kerja delegasi negara anggota dan peserta GHSA Ministerial Meeting 2018 tidak saja penting dalam perspektif kemampuan Indonesia mencegah, mendeteksi, dan menanggulangi penyakit yang bersifat Zoonosis, tetapi juga menunjukkan penerapan fungsi lab yang signifikan dalam menjaga kesehatan hewan, manusia, serta lingkungan,” ungkap Fadjar, dalam keterangan resmi yang diterima Infovet.

Menurutnya, tantangan besar dalam peternakan dan kesehatan hewan yaitu meningkatnya kepedulian global terhadap penyakit hewan lintas batas/penyakit menular yang muncul sehingga laboratorium hewan memiliki peran yang sangat penting dalam sistem kesehatan.

Menteri Kesehatan Uganda, Dr Jane Aceng mengungkapkan ketertarikannya dengan fasilitas laboratorium milik Indonesia yang sangat baik. “Penerapan biosafety dan biosecurity telah dilakukan, sehingga potensi bahaya yang mungkin akan ditimbulkan dapat diantisipasi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Gluseppe Ruocco, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Italia menyampaikan apresiasi kepada Indonesia yang telah memberikan informasi tentang kesehatan hewan yang sangat bermanfaat. (NDV)

Sambut HATN : Diskusi Peternak Bersama Dirkeswan

Ilustrasi. (Sumber: Infovet)

Direktur Kesehatan Hewan (Dirkeswan) Drh Fadjar Sumping Tjatur Rasa PhD hadir dalam diskusi terbuka di Big Fish Resto, Manado, Sulawesi Utara , Rabu (3/10/2018). Diskusi terbuka ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut Hari Ayam dan Telur Nasional (HATN) serta World Egg Day.  

Para pelaku usaha/peternak ayam dan telur, pengusaha pakan, serta  Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Sulawesi Utara, Ir Novly G Wowiling MS berkesempatan berbincanng langsung dengan Dirkeswan.

Topik perbincangan diantara seputar penerapan biosekuriti di farm guna mengontrol virus dan bakteri agar tidak masuk ke tubuh ayam. Selain itu, kebijakan mengenai pelarangan Antibiotic Growth Promoter (AGP) juga menjadi pembahasan.

“Semoga hasil diskusi dapat diterapkan dalam peternakan. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi teman-teman peternak, sehingga produksi baik ayam  maupun telur meningkat,” tutur Eddy Marzuki selaku Sekretaris Panitia Lokal HATN.

Puncak perayaan HATN, digelar 20 Oktober mendatang. Bermacam kegiatan diadakan antara lain jalan sehat di Manado Town Square, bazaar aneka olahan ayam dan telur, senam zumba dan poco-poco. 

Terdapat juga undian dan doorprize menarik yang telah disiapkan. HATN 2018 didukung penuh Pinsar Indonesia, Majalah Infovet, Kawanua TV, FAO, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dan Universitas Sam Ratulangi Manado. (NDV)

Diskusi Strategi Komunikasi Kesehatan Hewan ASEAN di Yogyakarta

Perwakilan negara anggota ASEAN dan FAO (Foto: Istimewa)

Kota Yogyakarta menjadi tempat berkumpulnya perwakilan negara anggota ASEAN dan FAO dalam rangkaian kegiatan menyusun strategi komunikasi kesehatan hewan. Strategi komunikasi ini bertujuan sebagai upaya mencegah ancaman penyakit hewan menular dan Zoonosis serta resistensi terhadap antimikroba.

Kegiatan tersebut adalah bagian ASEAN Communication Group on Livestock (ACGL) yang  dilaksanakan mulai 7 hingga 10 Agustus 2018. Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) memfasilitasi sekaligus berperan aktif dalam diskusi.

Drh Fadjar Sumping Tjatur Rassa PhD

"Negara-negara ASEAN perlu menyikapi permasalahan munculnya penyakit hewan yang bersifat lintas batas (transboundary) dan Zoonosis di kawasan ASEAN, sehingga sangat diperlukan respon komprehensif dan terpadu antar negara anggota ASEAN,” kata Drh Fadjar Sumping Tjatur Rassa PhD selaku Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH, seperti dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/8/2018).   

Menurut Fadjar Sumping, yang melatarbelakangi pembentukan ACGL ini adalah  untuk menyelaraskan kegiatan komunikasi dan advokasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan di negara-negara anggota ASEAN. Kali ini pertemuan diikuti oleh seluruh negara anggota ASEAN yang diwakili oleh Focal Point ACGL, Focal Point dari ARAHIS (ASEAN Regional Animal Health Information System), Focal Point AHPISA (Animal Health and Production Information System for ASEAN) dan dihadiri oleh perwakilan Sekretariat ASEAN, serta FAO Regional untuk wilayah Asia dan Pasifik.

Pada kesempatan tersebut, Fadjar Sumping yang sekaligus sebagai National Focal Point ASWGL (ASEAN Sectoral Working Group on Livestock) memberikan apresiasi kepada delegasi ASEAN dan perwakilan badan Internasional dalam mewujudkan harmonisasi sekaligus komunikasi serta kegiatan advokasi di bidang kesehatan hewan di tingkat ASEAN. ASWGL sendiri merupakan forum kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara dalam kerangka ASEAN yang mewadahi bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Ketua Delegasi Indonesia, Pebi Purwo Suseno menyampaikan pertemuan ACGL ke-6 ini dibahas lebih lanjut mengenai perkembangan Mekanisme Implementasi Kerangka Strategi Komunikasi bidang peternakan untuk kawasan ASEAN dan pembahasan Website Kerjasama di bidang Kesehatan Hewan ASEAN.

Menurutnya, ASEAN selama ini mempunyai 3 website yaitu ARAHIS, AHPISA, dan www.asean.animalhealth, namun saat ini situs tersebut tidak lagi aktif.

“Untuk kemungkinan mengaktifkan kembali dan memelihara Website ASEAN tersebut, maka perlu dibahas bersama dengan negara anggota ASEAN lainnya,” kata Pebi. (NDV)