IKA FAPET UNPAD BERI MASUKAN TENTANG PERUBAHAN RUU PKH

Ikatan Alumni Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran (IKA Fapet Unpad) memberikan masukan tentang perubahan RUU Peternakan dan Kesehatan Hewan, melalui Daftar Inventarisasi Masalah.

IKA Fapet Unpad berharap agar Daftar Inventarisasi Masalah dapat menjadi pijakan bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang tepat, efektif, dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mendorong kemajuan sektor peternakan nasional yang mandiri dan berdaya saing.

Beberapa hal penting yang menjadi perhatian IKA Fapet Unpad dalam Daftar Inventarisasi Masalah adalah sebagai berikut:

1. RUU PKH, sebaiknya dipisahkan antara RUU Peternakan dengan RUU Kesehatan Hewan, karena bidang Kesehatan Hewan sangat luas, jika terdapat dalam RUU PKH, menjadi sangat terbatas fungsi dan manfaat dari UU Kesehatan Hewan tersebut.
2. Kebijakan Umum dan Strategis Pemerintah: Keterkaitan RUU dengan Program Pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), RUU Peternakan perlu memperkuat peran program pemerintah sebagai pemicu produksi peternakan dalam negeri. Tanpa pengaturan yang jelas, kebijakan ini berisiko mendorong investasi berbasis impor dan kontraproduktif terhadap upaya penguatan sektor peternakan nasional.
3. Rasio Impor vs Produksi Domestik (contohnya TKDN/Tingkat Komponen dalam Negeri): RUU harus mengatur komitmen terhadap penggunaan produk peternakan lokal dengan mekanisme keterlibatan komponen dalam negeri sebagai bentuk keberpihakan terhadap peternak dan industri dalam negeri.
4. Teknologi dan Inovasi: Smart Farming dan Transformasi Digital, dalam RUU perlu pasal khusus mengenai adopsi teknologi digital (IoT, AI, big data, blockchain) dalam sistem peternakan, perlindungan data, dan standardisasi sistem manajemen peternakan presisi.
5. Pengembangan Terknologi (contohnya Kultur Sel dan Bioteknologi): RUU perlu mengatur terkait dukungan teknologi dalam pengembangannya tanpa mengabaikan aspek etika, keamanan pangan, mutu, labelisasi dan kehalalan. (seperti produk hasil kultur sel/daging buatan).
6. Rekayasa Genetik dan Biosafety: RUU perlu mengatur tentang ternak GMO (Genetically Modified Organism), kloning, atau paten plasma nutfah. RUU harus mengatur terkait etika, biosafety, dan evaluasi risiko terhadap lingkungan serta kesehatan manusia.
7. Kelembagaan Profesi: Pemisahan Kewenangan Profesi, RUU harus mengatur batas kewenangan yang jelas antara dokter hewan dan sarjana peternakan/insinyur peternakan sesuai ruang lingkup dan bidang keahliannya.
8. Penguatan Peran Profesi Peternakan: RUU harus mengatur pengakuan dan pengaturan hukum bagi profesi keinsinyuran peternakan dalam institusi pemerintah, perusahaan, dan kelembagaan lainnya.
9. Lingkungan dan Kesejahteraan: RUU harus mengatur terkait perubahan Iklim dan peternakan berkelanjutan melalui pengaturan mitigasi emisi ternak, pengelolaan limbah, pengukuran jejak karbon dan insentif bagi peternakan ramah lingkungan (strategi net-zero).
10. Kesejahteraan Hewan (Animal Welfare): RUU harus memuat standar internasional merujuk pada aturan seperti Five Freedoms dan OIE/WOAH.
11. Ekonomi Peternakan dan Perlindungan Pelaku usaha peternakan: RUU harus mengatur kesejahteraan peternak melalui jaminan atas pendapatan layak, perlindungan harga, akses terhadap asuransi dan jaminan sosial, serta mekanisme pengawasan ketimpangan kemitraan dan praktik pasar yang merugikan.
12. Perlindungan serta Pemberdayaan Peternak Mandiri dan UMKM: RUU perlu memuat pasal khusus tentang kemitraan yang adil, akses input, perlindungan harga dasar, dan keberpihakan anggaran untuk peternak kecil dan UMKM.
13. Industri Hilir dan Ekspor: RUU harus mengatur terkait penguatan aspek hilirisasi, standar produk olahan, branding, insentif, dan fasilitasi ekspor, termasuk pusat logistik, sertifikasi halal internasional, dan sistem traceability.
14. Ketahanan dan Krisis Pangan: Resiliensi Sistem Pangan Nasional, RUU perlu mengatur cadangan protein hewani nasional, sistem alarm dini, dan strategi ketahanan pangan menghadapi disrupsi global.
15. Perlindungan Pemanfaatan lahan; RUU harus mengatur tentang pemanfaatan lahan desa, lahan ex-tambang, perkebunan dan lahan tidur untuk peternakan.
16. Perlindungan Terhadap Plasma Nutfah Ternak Asli Indonesia: Sebagai komitmen pemerintah dalam upaya melestarikan plasma nutfah ternak asli Indonesia yang telah diakui dan ditetapkan sebagai rumpun agar bisa tetap lestari.
17. Penguatan SDM Peternakan: RUU perlu menegaskan bahwa profesi peternakan harus hadir secara aktif dan berkontribusi dalam semua intitusi/kelembagaan yang terkait dengan sektor peternakan.
18. Advokasi dan Perlindungan Peternak: RUU perlu mengatur tentang perlindungan khusus berupa kebijakan afirmatif, insentif, hingga dan subsidi langsung kepada peternak rakyat
19. Tatakelola Logistik: RUU harus mendorong sistem distribusi dan tata niaga yang transparan, adil, serta melindungi peternak dari praktik kartel atau permainan harga, seperti pada komoditas ayam dan telur.
20. Peran Pemerintah dari Hulu ke Hilir: RUU perlu memperkuat peran negara dalam mendukung peternakan rakyat secara menyeluruh: dari bibit, budidaya, hingga hilirisasi dan pemasaran.

Berdasarkan serangkaian daftar inventarisasi pokok-pokok permasalahan tersebut, IKA Fapet Unpad berharap agar RUU Peternakan yang tengah disusun dapat menjadi landasan hukum/instrumen yang adaptif, aplikatif, responsif, dan implementatif terhadap perkembangan zaman, serta berpihak pada peternak rakyat, pelaku usaha peternakan nasional, dan keberlanjutan lingkungan. Penyusunan regulasi yang komprehensif dan visioner merupakan kunci untuk memperkuat kedaulatan pangan, mewujudkan kesejahteraan masyarakat peternakan, serta mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045. (Rilis)