Memang sekilas terdengar tradisional seperti yang berlaku di kampung-kampung masyarakat khususnya di daerah Jawa dengan menaruh jimpitan dalam kaleng di pojok rumah demi mendukung keamanan lingkungan. Padahal, mekanisme serupa dilakukan masyarakat di negara maju seperti di Amerika Serikat dengan istilah keren Commodity Checkoff Programs.
Menurut Dr Ir Arief Daryanto, MEC, Direktur Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis IPB (MB-IPB), yang memaparkan upaya bersama tersebut dalam diskusi Round Table FMPI-US Grains Council di Jakarta belum lama ini. Arief menjelaskan, Commodity Checkoff Programs atau pemasaran bersama lewat program promosi dan R&D untuk meningkatkan permintaan pasar dan meningkatkan penerimaan produsen suatu komoditas.
Mengingat ini membawa kepentingan bersama, maka advertising bersifat generik namun tetap terukur. Parameter keberhasilan generic advertising dapat dilihat dari peningkatan permintaan pasar, harga yang diterima produsen meningkat, benefit > cost, dan porsi pembelian pemerintah menurun. Arief menyebutkan, B/C ratio untuk generic advertising program di kisaran antara 4 : 1 dan 6 : 1. Sebagai catatan, B/C ratio daging sapi 5.6:1, babi 4.8 : 1, susu 4.6 : 1, bunga 6.6 : 1, dan telur 4.7 : 1.
Arief mengatakan, di AS terdapat sekitar 17 program checkoff di tingkat federal dan banyak program sejenis di tingkat “state”. Program pungutan wajib (mandatory) ini berhasil mengumpulkan sekitar US $ 1 milyar. Tujuh besar Commodity Checkoff Programs di Amerika Serikat seperti American Egg Board, American Lamb Board, Dairy Checkoff Works, Cattlemen’s Beef Promotion and Research Board, National Pork Board, United Soybean Board, National Corn Growers Association.
Dr. Desianto Budi Utomo di tempat yang sama mendukung program pemasaran bersama tersebut karena secara obyektif dapat meningkatkan ‘pie’ market size perunggasan nasional melalui peningkatan konsumsi dan proaktif kampanye gizi. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 240 juta jiwa dan terus bertumbuh 1,4%/tahun tentunya akan mendorong permintaan produk unggas seperti daging dan telur.
Sistim Check-off, lanjut Desianto, diharapkan dapat meningkatkan konsumsi daging per kapita per tahun yang masih rendah. Selain itu, sistem ini juga dinanti dapat menekan jumlah ‘free riders’, berkurang beban pajak dan kompetisi yang berlangsung fair. Karenanya, Desianto berharap ada insentif yang berperan sebagai ‘attractant’ yakni pengurangan pajak, termasuk bagian dari CSR, ‘free advertising’ dan mitra pemerintah.
Meski secara tradisional sudah dilakukan masyarakat terutama di Jawa, jika diterapkan dalam industri perunggasan Indonesia perlu memperhatikan beberapa hal. Permasalahan yang perlu dicari solusinya antara lain aspek legalitas, aspek perpajakan, badan/lembaga yang auditable, sistem enforcement. Demikian pula asosiasi apa yang akan berperan dan dukungan pemerintah sangat diperlukan.
Desianto menekankan, melihat asosiasi bidang perunggasan di Tanah Air yang belum terintegrasi, implementasi sistem check-off dibutuhkan syarat komitmen panjang semua pihak terkait. keberadannya harus dapat diterima dan direstui oleh KPPU. Perlu kesadaran kebersamaan dalam hal koordinasi dan komunikasi, dan diperlukan pula keahlian dalam “manajemen implementasi”.
Karena di Kolombia butuh waktu untuk merealisasikan poultry check-off hingga sekarang membudaya. Seperti disampaikan Prof. Budi Tangendjaja, konsultan untuk U.S. Grains Council, Kolombia berhasil mewujudkan sistem check-off setelah beberapa asosiasi yang ada berintegrasi tahun 1990 – 1994. Asosiasi Propollo yang telah berkibar sejak 1972, Asohuevo (1970) dan Incubar (1967) bersatu menjadi FENAVI. Selanjutnya, asosiasi industri perunggasan tersebut bersama legislatif dan eksekutif membahas undang-undang hingga tepatnya tanggal 9 Februari 1994 Presiden menandatangani regulasi National Poultry Check-off Fund. Dana dikumpulkan dari produsen broiler dengan memungut 1% dari harga DOC. Sedangkan produsen layer dikenakan 5% dari harga DOC.
Dana terkumpul tersebut, lanjut Budi, digunakan untuk kegiatan kampanye dalam rangka menstimulus dan meningkatkan konsumsi daging ayam. Demikian pula kampanye untuk mendongkrak konsumsi telur dan menghapus mitos yang keliru dalam konsumsi telur.
Budaya maju bersama menjadi kunci penting dalam implementasi sistim jimpitan perunggasan tersebut. Pemerintah selaku regulator dan fasilitator juga dituntut menjalankan perannya dalam menjembatani terbentuknya wadah yang dapat mengakomodir kepentingan seluruh pelaku bisnis. (sugeng)
