"Tidak simpang siur Pak. Sudah lurus Pak. Saya diberhentikan," demikian jawaban tegas Muladno via
whatsapp, menjawab pertanyaan
Infovet mengenai kesimpangsiuran informasi pemberhentian dirinya sebagai Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Kamis (14 Juli 2016).
Informasi perihal pemberhentian Dirjen PKH pada Kamis kemarin demikian ramai di sosial media kalangan peternakan dan kesehatan hewan. Pasalnya Muladno menjabat sebagai Dirjen baru 13 bulan. Ia
dilantik Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada 1 Juni 2015.
Sebagai pakar yang juga aktivis di berbagai organisasi, Muladno sejak menjabat langsung bisa menyatu dengan
stakeholder peternakan dan kesehatan hewan. Di kalangan internal Ditjen PKH sendiri Muladno sosok yang sudah lama dikenal kiprahnya baik sebagai pakar, narasumber maupun pengurus beberapa organisasi peternakan. Konsep dan gagasan tentang peternakan langsung diungkap ke publik dan mendapat respon positif. Konsep yang paling menonjol adalah SPR (Sentra Peternakan Rakyat) yang sudah dijalankannya semenjak dirinya masih bertugas di kampus IPB sebagai dosen. Konsep ini dikembangkan menjadi sebuah program pemerintah, dan telah disosialisasikan ke berbagai daerah dan berbagai asosiasi. Program SPR telah mulai berjalan dengan angaran APBN.
Kepada asosiasi bidang peternakan dan kesehatan hewan, Muladno mengharapkan agar dapat menjalankan aktivitasnya secara profesional. Ia menyelenggarakan dialog revitalisasi asosiasi peternakan saat pameran Indolivestock Expo di Surabaya, Juli 2015. Di forum itulah disepakati bahwa asosiasi yang diakui Ditjen PKH adalah yang berbadan hukum di Kemenhukham.
Pembenahan ini merupakan langkah strategis karena menurut Muladno ada lebih dari 70 asosiasi dan sebagian hanya ada pengurus tanpa anggota, sehingga suaranya belum tentu mewakili pihak yang diakui sebagai anggotanya.
Langkah lainnya antara lain persetujuan adanya afkir dini Parent Stock ayam untuk membantu peternak unggas agar harga tidak terus-menerus di bawah BEP. KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) sempat mempermasalahkan adanya kesepakatan afkir dini oleh para
breeding farm karena dianggap kartel, namun Muladno secara tegas menyatakan bahwa kesepatakan itu disetujui Dirjen demi menyelematkan peternak dari kerugian yang berkepanjangan.
Banyak pihak mengakui dialog dengan stakeholder berlangsung peternakan berlangsung produktif karena Muladno mau mendengar dan sudah cukup lama mendalami persoalan lapangan. "Meski baru setahun menjabat, sudah terlihat banyak langkah pembenahan yang positif," kata seorang pengamat, yang sangat menyayangkan adanya pergantian tersebut.
Perihal pemberhentian dirinya, Muladno menyatakan belum tahu penyebabnya. Sejumlah menduga pemberhentian ini karena selama ini Muladno kerap berbeda pandangan dengan Menteri Pertanian.
Ketidak harmonisan Menteri dengan Dirjen PKH tampak makin nyata tatkala sebuah acara peresmian bibit ternak kambing di Jateng, dimana Mentan hadir tanpa didampingi Muladno, beberapa waktu lalu.
Beberapa sumber lain menyatakan karena kegagalan Dirjen menurunkan harga daging sapi menjadi Rp. 80.000/kg.
Dengan pemberhentian ini, Muladno menjabat sebagai Dirjen PKH hanya 13 bulan. Sejak era reformasi, pergantian Dirjen dalam waktu singkat sudah beberapa kali terjadi. Wasito, guru besar UGM sempat menjabat Dirjen hanya dalam waktu 9 bulan. Sementara Prabowo Respatio menjabat 1 tahun.
"Tragedi pejabat gonta-ganti, tak akan ada solusi yang berarti," kata Heri Setiawan, pemerhati perunggasan nasional menanggapi pergantian ini.
Ditanya tentang langkah selanjutnya setelah tidak menjabat Dirjen, Muladno menyatakan akan kembali ke kampus. Hingga artikel ini disusun belum ada informasi siapa yang akan menggantikan Muladno sebagai Dirjen PKH. Untuk sementara pelaksana tugas (Plt) Dirjen PKH adalah Sekjen Kementan Hari Priyono. ***
