Dukung Peningkatan Produk Pertanian Lewat From Farm to Table Expo 2017

Untuk mendukung peningkatan produktivitas di sektor pertanian dan peningkatan ekonomi lokal, tahun ini akan diselenggarakan pameran bertajuk “From Farm to Table” persembahan dari Krista Exhibitions (PT Kristamedia Pratama).

Suasana jumpa pers pameran From Farm to Table Expo 2017
di Gedung Pusat Informasi Agribisnis, Kementan, (20/7).

Pameran berskala internasional yang akan dilaksanakan pada 6-9 Desember 2017 mendatang di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang ini akan menampilkan berbagai macam acara menarik dari industri pertanian, perkebunan, hortikultura, florakultura dan peternakan.
“Pertanian kita sangat besar, karena itu kita membutuhkan wadah seperti pameran ini yang akan berfokus pada produk-produk pertanian maupun peternakan lokal, serta teknologi di dalamnya,” ujar CEO PT Kristamedia Pratama, Daud Salim, saat acara jumpa pers di Kementrian Pertanian, Kamis (20/7).
Ia menambahkan, From Farm to Table Expo 2017 yang baru pertama kalinya akan digelar ini akan diikuti lebih dari 100 peserta dari berbagai negera, seperti Indonesia, Australia, China, Taiwan, Korea, Singapura, Jepang, Polandia, Uzbekistan, Denmark, Spanyol, Amerika Serikat, Jerman, Malaysia dll. “Sudah ada sekitar 110 perusahaan yang mendaftar ikut pameran ini, kemudian dari kedutaan Australia juga akan ikut berpartisipasi,” tambahnya.
Lebih lanjut, nantinya perusahaan-perusahaan yang bergabung dalam pameran ini akan menampilkan berbagai produk, jasa, serta teknologi terkini di industri pertanian dari berbagai sektor, seperti horticulture, planting & irrigation, harvesting equipment & machinery, agri-chemicals, smart farming, processing, logistic dan energy. “Nanti juga akan ditampilkan berbagai pelatihan untuk usaha di bidang pertanian mulai dari awal pembibitan sampai hasil produknya di jual ke pasar. Selain itu, ada juga workshop-workshop menarik lainnya,” kata Daud.
Sementara, Direktur PPH Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian, Yasid Taufik, yang turut mendukung terselenggaranya pameran ini, menyambutnya dengan positif. “Kita harapkan pameran ini mampu memberikan edukasi dan informasi secara lengkap kepada para petani kita dan memberikan efek bagi produsen maupun konsumen di Indonesia,” ujar Yasid.
Ia pun menghimbau kepada dinas-dinas provinsi maupun kabupaten terkait untuk turut menggelar atau berpartisipasi terhadap kegiatan-kegiatan seperti ini. “Perkenalkan produk-produk pertanian di daerahnya, karena itu perlu di eksplorasi dan ditingkatkan lagi. Dengan pemaren seperti ini sisi on farm-nya bisa diperkenalkan luas dan menarik minat masyarakat. Kita sangat apresiasi sekali pameran ini, juga kepada PT Kristamedia dan semua pihak yang terkait dalam pameran ini,” ucapnya.
Selain dari instansi pemerintah, beberapa asosiasi di industri terkait juga turut serta mendukung From Farm to Table Expo 2017. Salah satunya Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU). Menurut Eksekutif Sekretaris GPPU, Yudi Prakosa, kondisi industri peternakan khususnya perunggasan yang merupakan sub sektor dari pertanian terus diterpa problema yang sampai saat ini belum teratasi dengan baik.
“Semoga saja lewat pameran ini bersama PT Kristamedia, bisa menjembati kami para pembibit dan peternak unggas untuk bisa menginjak pasar ekspor yang lebih luas. Kami juga berharap pameran ini mampu mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan konsumsi unggas di Indonesia,” katanya.
Sebagai informasi, kesuksesan acara ini juga didukung oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Asosiasi Perusahaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintani), Asosiasi Perusahaan Pengendalian Hama Indonesia (Aspphami), Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo), Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT), Perhimpunan Agen Tunggal Alat Berat Indonesia (PAABI), Aliansi Organis Indonesia (AOI), European-Indonesian Business Network (EIBN) dan Kamar Dagang Jerman (EKONID). (RBS)

Dirjen Harapkan ISPI Membuat Konsep Kemitraan Unggas

Dirjen PKH Ketut Diarmita (kiri) dan Ketua PB ISPI Ali Agus

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Ketut Diarmita mengharapkan Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) dapat  menyusun konsep kemitraan perunggasan yang adil bagi semua pihak yang bermitra. Harapan ini dikemukakan Dirjen pada saat menjadi narasumber di acara Rembug Sore dan Halal Bi Halal ISPI di Hotel Santika TMII Jakarta 10 Juli 2017.

Acara dihadiri sejumlah anggota ISPI yang berkiprah di berbagai bidang antara lain Rochadi Tawaf (pengamat/peneliti), Teguh Boediono (PPSKI), Rackhmat Pambudy (Bulog), Aprillani Purwanto (mantan Ketua Umum PB ISPI), Yudhi Guntara (mantan Ketua Umum PB ISPI, pengusaha feedlot),  Didiek Purwanto (pengurus ISPI, feedloter), Joni Liano (Gapuspindo), Joko Susilo (pelaku budaya unggas), Sugeng Wahyudi (Pelaku budidaya unggas, GOPAN), Setya Winarno (GOPAN/PPUN),  dan lain-lain. Hadir pula sejumlah peneliti, pejabat , dan mantan pejabat di Ditjen PKH yang juga anggota/Pengurus ISPI antara lain Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Fini Murfiani dan Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Surahman Suwandi, mantan Direktur Pakan Murshid Ma'sum, Satria Nusantara dan lain-lain. Acara yang berlangsung pukul 17.00-21.00 itu dibuka oleh Ketua PB ISPI Prof Ali Agus dan dipandu oleh Sekjen PB ISPI Didiek Purwanto

Sebagian peserta Rembug Sore

Pada kesempatan itu Dirjen menyampaikan apresiasinya terhadap  tokoh ISPI yang hadir pada acara ini yang telah memberikan sumbangsihnya untuk pembangunan peternakan. "Bahwa dalam komunikasi kita kadang terjadi perbedaan pandangan , hal itu wajar.  Sebagian dari Bapak-Bapak yang hadir di sini juga ada yang sering mengkritik bahkan melakukan demonstrasi terhadap saya, itu adalah bagian dari dinamika untuk sama -sama mengembangkan peternakan," ujar Dirjen yang disambut tepuk tangan dan tawa hadirin.

Foto bersama bersama Dirjen

Dirjen juga menyampaikan bahwa saat ini pihaknya sedang menata data peternakan agar lebih akurat. "Saya sudah berbicara dengan BPS untuk membuat sistem pendataan peternakan agar lebih kredible. Jadi yang mendata bukan kami tapi BPS. Saya sudah sampaikan, berapapun biayanya, akan kita anggarkan asal sesuai dengan harapan kita. Dengan sistem ini kita akan tahu kapan ada over supply, kapan kekurangan," jelas Dirjen.

"Saya tidak mau kejadian persapian 2012 terulang kembali, dimana data menyebutkan populasi sapi potong cukup dan impor dikurangi secara drastis, tapi faktanya terjadi kelangkaan sapi di pasar , harga melonjak dan banyak sapi perah dijual sebagai sapi potong karena harganya lebih menguntungkan dijual sebagai sapi potong," tegas Dirjen.

Sementara itu Ketua PB ISPI Ali Agus menyampaikan terima kasih kepada Dirjen yang telah menyampaikan banyak hal secara terbuka di forum halal bilalal ISPI. Hal ini diharapkan semua pihak lebih memahami konsep pemikiran dan kebijakan Ditjen PKH saat ini. Ia mengatakan, acara rembug sore sengaja dibuat santai dan tidak formal karena merupakan forum halal bihalal dan agar suasana lebih terbuka. ***

BEGINI UPAYA KEMENTAN WUJUDKAN KETAHANAN PANGAN ASAL TERNAK

Dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional terutama mewujudkan pencapaian ketahanan pangan, pembangunan peternakan baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota bertujuan untuk mencapai ketahanan pangan melalui penyediaan protein hewani asal ternak. I Ketut Diarmita selaku Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementerian Pertanian menyampaikan, ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga kemampuan untuk mengaksesnya (termasuk membeli) pangan dan tidak terjadinya ketergantungan pangan pada pihak manapun.

Dirjen PKH I Ketut Diarmita didampingi beberapa Direkturnya.  

“Terkait penyediaan protein hewani asal ternak, saat ini Indonesia telah mencapai swasembada daging ayam, bahkan telah mampu mengekspor telur ayam tetas (hatching eggs) ke negara Myanmar, serta mengekspor daging ayam olahan ke Papua New Guiniea dan Timor Leste,” kata I Ketut Diarmita. Menurutnya, Pemerintah saat ini terus melakukan upaya untuk membuka negara baru tujuan ekspor daging ayam olahan, untuk mencegah terjadinya kelebihan pasokan daging ayam di dalam negeri. “Saat ini Jepang telah menetapkan 5 unit usaha pengolahan daging yang disetujui untuk mengekspor ke Jepang,” ujarnya.
Untuk perunggasan khususnya ayam ras, faktor kritis yang menjadi titik perhatian pemerintah adalah pengaturan keseimbangan supply dan demand dalam rencana produksi nasional. Rencana produksi tersebut tentunya  memperhatikan eksistensi dan keberlangsungan usaha para pebisnis perunggasan yaitu pelaku usaha integrasi, pelaku usaha mandiri, koperasi dan peternak. Pemerintah telah menetapkan regulasi terkait hal tersebut melalui Permentan No. 61 Tahun 2016 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras.
Faktor lain yang dicermati di sektor perunggasan adalah target Kementerian Pertanian untuk zero import jagung sebagai bahan pakan ternak. Hal ini akan dicapai melalui upaya khusus penambahan luas areal penanaman jagung di lahan khusus dan melakukan kerjasama penyerapan dan pembelian hasil panen jagung oleh pabrikan pakan.
“Sedangkan untuk produksi daging sapi/kerbau, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan program swasembada daging sapi/kerbau pada tahun 2026,” ungkap I Ketut Diarmita. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), prognosa produksi daging sapi di dalam negeri periode 2017 tercatat sebesar 354.770 ton, sdangkan perkiraan kebutuhan daging sapi mencapai 604.968 ton. Sehingga untuk memenuhi kekurangannya sebanyak 30-40 persen dipenuhi dengan impor, baik dalam bentuk impor sapi bakalan maupun daging. Kekurangan penyediaan daging sapi ini menjadi tantangan sekaligus peluan dalam pembangunan peternakan nasional.
“Secara umum memang kita masih mengandalkan impor untuk menutupi kebutuhan daging sapi di kota-kota besar terutama untuk wilayah Jabodetabek,” ungkap Dirjen PKH. Saat ini industri sapi dan daging sapi masih lebih berkembang ke arah hilir terutama ke bisnis penggemukkan dan impor daging. Mencermati kondisi tersebut, dalam jangka menengah dan panjang Pemerintah mendorong industri peternakan sapi dan kerbau lebih ke arah hulu, yaitu ke arah perbibitan dan pengembangbiakkan. Untuk itu Pemerintah akan memperkuat aspek perbenihan dan perbibitan melalui keberadaan Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari dan Balai Inseminasi Buatan Lembang, serta 8 Balai Perbibitan Ternak untuk menghasilkan benih dan bibit unggul berkualitas.
Dalam rangka percepatan peningkatan populasi sapi di tingkat peternak, Pemerintah akan melakukan Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) pada tahun 2017 dengan target 4 juta ekor akseptor dan 3 juta ekor sapi bunting. Sesuai dengan Permentan No. 48 Tahun 2016. Perbaikan sistem manajemen reproduksi pada UPSUS SIWAB dilakukan melalui pemeriksaan status reproduksi dan gangguan reproduksi, pelayanan IB dan kawin alam, pemenuhan semen beku dan N2 cair, pengendalian betina produktif dan pemenuhan hijauan pakan ternak dan konsentrat.
Upaya lain yang dilakukan Pemerintah dalam rangka percepatan peningkatan populasi sapi adalah melalui implementasi Permentan No. 49 Tahun 2016 Tentang Pemasukan Ternak Ruminansia besar ke Dalam Wilayah Negara Republik. Dalam regulasi tersebut, diwajibkan importir sapi bakalan untuk juga memasukkan sapi indukan dengan rasio 20% bagi pelaku usaha dan 10% bagi Koperasi Peternak dan Kelompok Peternak.
Dalam rangka penguatan skala ekonomi dan kelembagaan peternak, Pemerintah mengupayakan serangkaian kebijakan seperti: a) Menggeser pola pemeliharaan sapi perorangan ke arah kelompok dengan pola perkandangan koloni sehingga memenuhi skala ekonomi; b) Pengembangan pola integrasi ternak tanaman, misalnya integrasi sapi-sawit; c) Pengembangan padang penggembalaan: optimalisasi lahan ex-tambang dan kawasan padang penggembalaan di Indonesia Timur; d) Fasilitasi Asuransi Usaha Ternak sapi (AUTS).

Terkait ketersediaan daging sapi untuk HBKN (Hari Besar Keagamaan Nasional), yaitu bulan Puasa dan Idul Fitri Tahun 2017, Kementan khususnya Ditjen PKH telah menghitung dan menjamin ketersediaan daging dan telur ayam di dalam negeri, yang bahkan kondisinya sudah surplus. “Sedangkan untuk daging sapi, kami bersama –sama dengan Kementerian Perdagangan telah menghitung prognosa kebutuhan dan ketersediaan di dalam negeri, dan setelah dihitung memang masih ada defisit dan diperlukan upaya pemasukan daging pada tahun 2017,” ujar Ketut Diarmita.
“Jika kita lihat dari perkembangan kondisi ketersediaan daging sapi menjelang H-4 Lebaran, kita bersyukur tidak ada gejolak harga bahan pokok khususnya yang terkait dengan komoditi peternakan, yaitu daging sapi, daging ayam dan telur ayam. Kondisi ini tentu kami harapkan dapat terus dipertahankan sampai dengan Lebaran, dan ini akan tercapai apabila ada dukungan dari semua pihak,” kata I Ketut Diarmita.
Ketut melanjutkan, “kondisi harga bahan pokok khususnya daging sapi, daging ayam dan telur ayam, pada puasa dan lebaran tahun ini merupakan yang paling baik dibandingkan 10 tahun terakhir, yang biasanya terjadi gejolak harga bahan pokok yang sangat fluktuatif. Keberhasilan ini tentunya tidak lepas dari peran serta Satgas Pangan POLRI dan KPPU yang secara bersama-sama dan sangat luar biasa aktif mendorong tercapainya stabilitas harga pangan tersebut.”
“Kami juga menyampaikan penghargaan secara khusus kepada para pelaku usaha yang telah menyediakan daging dan telur dengan harga sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Namun demikian, terkait dengan fluktuasi daging dan telur ayam yang perlu diwaspadai adalah kemungkinan penurunan harga setelah Lebaran. Oleh karena itu , Ditjen PKH tengah mengupayakan langkah-langkah konkrit untuk mencegah hal tersebut terjadi. Dan kami juga meminta seluruh stakeholder untuk ikut mendukung dan berpartisipasi dalam upaya ini,” jelas Ketut Diarmita.
“Kami berharap dengan dukungan dari semua pihak maka diharapkan pembangunan peternakan nasional dapat berjalan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan, dan dapat dicapai ketahanan pangan protein hewani asal ternak,” pungkas I Ketut Diarmita. (WK)

Dari Dialog Interaktif Pemenang Indolivestock Services Award : Para Pemenang Silakan Narsis

"Di Forum dialog interkatif ini para pemenang Indolivestock Award silakan narsis dan sombong. Segala kerja keras dan inovasi para pemenang silakan diungkapkan di forum ini agar kita semua saling belajar. Para pemenang juga tidak boleh menyimpan rahasia suksesnya. Itu bukan mental pemenang".

Prof Muladno saat memberi sambutan

Demikian diungkapkan oleh Prof. Dr. Muladno, mantan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang juga penasehat Yayasan Pengembangan Peternakan Indonesia (YAPPI) saat memberikan sambutan pada acara Dialog Interaktif dengan Para Pemenang Indolivestock Services Award 2017 di Grand City Convex Surabaya,  arena Indolivestock Expo 2017, Rabu 17 Mei 2017.

Acara yang mengangkat tema " Bersinergi Mendulang Sukses" ini dihadiri para utusan Pemda Pemenang Indolivestock Services Award, para wartawan media peternakan serta pengunjung pameran Indolivestock expo & Forum yang berlangsung 17-19 Mei 2017. Saran unik yang disampaikan oleh Muladno ini didasari oleh banyaknya karya di daerah yang tidak diketahui publik. "Budaya kita enggan mengungkap prestasi dan karya terbaik, sehingga masyarakat tidak tahu bahwa para kepala dinas di daerah sudah bekerja keras untuk membangun daerahnya," ujar Muladno.

GRATIS ! SEMINAR PERKEMBANGAN OBAT HEWAN DI INDONESIA

KAWAL PROGRAM UPSUS SIWAB, KEMENTAN GANDENG TNI-AD

JAKARTA, 28 April 2017. Bertempat di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Drh. I Ketut Diarmita, MP dan  Asisten Teritorial Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Aster TNI AD) mendeklarasikan kerjasama dalam rangka percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau.

“Kerjasama ini dilakukan untuk mempercepat pencapaian kecukupan pangan hewani asal ternak, termasuk di dalamnya keberhasilan Upsus Siwab,” ujar I Ketut Diarmita.

Menurut Diarmita, perjanjian kerjasama ini juga sekaligus untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Menteri Pertanian dengan Panglima TNI Nomor 10/MoU/RC.120/M/12/2016 tentang Ketahanan Pangan. Sebagaimana diketahui bahwa terkait dengan penyediaan pangan hewani asal ternak,  Kementan mempunyai program percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau dalam rangka pemenuhan daging sapi dan kerbau di dalam negeri. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/PK.210/10/2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting.

Lebih lanjut disampaikan, Upsus Siwab merupakan suatu kegiatan yang terintegrasi dalam rangka percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau secara masif dan serentak, melalui pendekatan sistem manajemen reproduksi yang terdiri dari unsur-unsur: (a) pemeriksaan status reproduksi dan gangguan reproduksi, (b) pelayanan inseminasi buatan (IB) dan kawin alam, (c) pemenuhan semen beku dan nitrogen cair, (d) pengendalian pemotongan sapi/kerbau betina produktif, dan (e) pemenuhan hijauan pakan ternak dan konsentrat.

“Upaya ini dilakukan sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan asal ternak dan meningkatkan kesejahteraan peternak sekaligus mengejar swasembada sapi tahun 2026 seperti yang ditargetkan Presiden Joko Widodo. Pada tahun 2017, kita targetkan kebuntingan ternak sapi dan kerbau mencapai 3 (tiga) juta ekor. Selain dari kelahiran anak sapi/kerbau, target lain yang akan dicapai yaitu menurunnya angka penyakit gangguan reproduksi dan menurunnya pemotongan sapi betina produktif,” kata I Ketut Diarmita.

Foto bersama jajaran Kementerian Pertanian dan TNI AD.

“Untuk mensukseskan pelaksanaan Upsus Siwab, kami perlu dukungan dan sinergi dengan program/kegiatan TNI yang bertujuan untuk peningkatkan populasi dan produksi sapi dan kerbau di Indonesia,” ucapnya. Lebih lanjut I Ketut Diarmita menyampaikan, TNI-AD sebagai instansi negara bidang pertahanan negara yang tugas pokoknya dalam pemberdayaan wilayah pertahanan di darat, serta menciptakan kondisi sosial wilayah yang kondusif dan ketersediaan logistik wilayah, sehingga diharapkan dapat mendukung program pemerintah dalam mewujudkan percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau.

“Deklarasi ini menunjukkan adanya komitmen bersama antara Kementerian Pertanian dan TNI AD untuk bekerjasama melaksanakan percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau,” ungkap Diarmita.

Menurutnya, Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk meningkatkan keterpaduan yang sinergi melalui kegiatan percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau dalam rangka mendukung sistem pertahanan negara.

Dalam kerjasama ini, Ditjen PKH Kementan dan TNI-AD akan bersama-sama menggerakan peternak dan petugas teknis dalam pelayanan Upsus Siwab. Kedua belah pihak juga akan meningkatkan kapasitas aparatur, personil TNI AD (Babinsa), dan peternak dalam rangka pelaksanaan kegiatan Upsus Siwab, serta melakukan pendampingan kegiatan Upsus Siwab dalam rangka pengembangan sapi dan kerbau, terutama untuk pengembangan perbibitan sapi Brahman Cross ex impor yang ada di Aceh, Sumatera Utara dan Riau.

Selanjutnya disampaikan, pelaksanaan kerjasama ini akan ditindaklanjuti oleh wakil-wakil para pihak yang dalam hal ini pihak Ditjen PKH adalah Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak dan Direktur Pakan, sedangkan dari pihak Aster TNI AD yaitu Perwira Pembantu III/Perlawanan Wilayah Staf Teritorial Angkatan Darat (Paban III/Wanwil Sterad).

Dirjen PKH I Ketut Diarmita didampingi
Wakil Aster TNI AD Brigjen Budi Sulistijono
saat melayani pertanyaan wartawan. 

Mencegah Penyelewengan

Dalam kesempatan tersebut Dirjen PKH I Ketut Diarmita juga menilai bahwa banyak kecurangan yang terjadi di lapangan dalam program Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab). Untuk itu pihaknya menggandeng Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.

Ia mengatakan TNI AD memiliki banyak pesonil (Babinsa) yang tersebar di seluruh wilayah dan dinilai mampu melakukan pengawasan. "Target kita semua sapi-sapi yang kita masukkan dari 2016 harus diawasi karena kita ingin hasilnya nanti jangan sampai menurun," ujar Diarmita.

Selain itu keamanan selama ini juga menjadi kendala. Ia mengakui program Upsus Siwab yang difokuskan di tiga provinsi Sumatra Utara, Aceh dan Riau belum terekam dengan baik. Misalnya ketika sapi indukan sakit atau mati tidak tercatat apa penyebabnya dan total jumlahnya. "Kenapa mati, bukti-buktinya, semua harus dipertanggungjawabkan dengan baik," kata dia.

Sebab selama ini tidak sedikit sapi indukan yang justru sakit atau dipotong untuk dijual dagingnya. Wakil Asisten Teritorial TNI AD Brigjend Budi Sulistijono mengatakan, pengawalan dan pendampingan Upsus Siwab merupakan implementasi pihaknya dalam mewujudkan swasembada pangan. Dalam lima tahun terakhir, kata dia, perkembangan situasi nasional khususnya komoditas daging menjadi masalah serius terutama menjelang hari raya keagamaan.

Ia mengaku, kerjasama Upsus Siwab ini sebenarnya sudah diuji coba selama lima bulan dan berjalan lancar. Pengawasan yang dilakukan pihaknya termasuk pengawasan terhadap semen beku, inseminator, petugas inseminasi buatan dan sebagainya.

"Melalui pendampingan dan pengawasan diharapkan bisa mengatasi kurang optimalnya program pemerintah membuat sapi bunting," ujar Budi.

Ia meminta Kementan membuat panduan berupa buku petunjuk atau Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) sebagai pedoman kerja. Hal tersebut nantinya bisa menjadi petunjuk kepada Babinsa dan masyarakat petani untuk meminimalisir terjadinya kesalahan di lapangan.

Untuk diketahui, total pengadaan sapi indukan 2016 sebanyak 15.824 ekor dengan rincian sapi indukan Brahman Cross ex impor sebanyak 4.397 ekor dan 11.427 ekor sapi lokal.

“Saya berpesan kepada para wakil yang ditugaskan agar melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga tujuan kerjasama ini dapat terlaksana dengan baik dan saya ucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Asisten Teritorial TNI-AD beserta jajaran, atas waktu dan kehadirannya di tengah-tengah kesibukan melaksanakan tugas negara,” pungkas I Ketut Diarmita menutup sesi tanya jawab dengan wartawan. (WK)