Peran Kehumasan Dalam Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan

Era keterbukaan informasi publik telah mendorong transparansi di segala bidang dan menempatkan peran kehumasan dalam posisi yang strategis. Humas pemerintah dituntut untuk lebih kreatif dan aktif dalam melaksanakan perannya untuk mengamankan kebijakan pemerintah, memberikan pelayanan, menyebarluaskan pesan atau informasi serta mengedukasi masyarakat mengenai kebijakan, program dan kegiatan pemerintah kepada masyarakat.

: Foto bersama peserta Temu Koordinasi Kehumasan
dengan para pembicara seminar, Rabu (6/4). 

Untuk mengaplikasikan hal tersebut diatas, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) menyelenggarakan kegiatan Temu Koordinasi Kehumasan. Kegiatan yang dilaksanakan pada Rabu, 6 April 2016 di Palembang tersebut mengangkat tema Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2016 dalam Mendukung Kebijakan Pangan Asal Ternak. Pemilihan tema ini sangat terkait dengan upaya untuk mewujudkan kedaulatan pangan asal ternak di Indonesia.

Acara ini dihadiri para pejabat dan fungsional kehumasan dari berbagai Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan juga rekan-rekan wartawan dari berbagai media termasuk Majalah Infovet. Hadir pula Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa Nugroho Budi Suprijatno yang menyampaikan peran perbibitan dalam pembangunan sub sektor PKH.

Dalam sambutan tertulisnya Direktur Jenderal PKH yang disampaikan oleh Sekretaris Ditjen PKH, Dr. Ir. Riwantoro, MM menyampaikan beberapa jawaban atas isu-isu bidang peternakan yang saat ini sedang berkembang di masyarakat. Dalam pertemuan kehumasan ini diharapkan agar pelaksanaan kebijakan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, terutama dalam mendukung terwujudnya kedaulatan pangan asal ternak dapat dipahami dan dimengerti serta didukung oleh semua komponen pembangunan baik lingkup pemerintah, swasta dan masyarakat pada umumnya.

“Kita berharap dari pertemuan ini, pelaksanaan kebijakan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan dapat dimengerti semua pihak,” ungkap Riwantoro.

Para peserta mengikuti jalannya seminar dengan antusias hingga malam.

Humas Harus Proaktif

Kegiatan ini menghadirkan beberapa pembicara yang berkompeten dalam kegiatan kehumasan dan komunikasi publik diantaranya yaitu Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Dr. Agung Hendriadi, M.Eng yang menyampaikan tentang Paradigma Baru Kehumasan di Kementan. Agung menyampaikan bahwa persoalan dalam komunikasi publik saat ini adalah masyarakat memiliki hak memperoleh informasi dan mengetahui apa yang dilakukan pemerintah. Sedangkan Pemerintah  punya banyak informasi, sekaligus butuh masukan, sehingga perlu strategi komunikasi  yang tepat.

Sementara itu faktanya, kata Agung, saat ini setiap Kementerian Lembaga, atau pemerintahan berjalan sendiri-sendiri saat berkomunikasi dengan publik. Selain itu belum ada sinergi, integrasi,  dan harmonisasi dalam berkomunikasi dengan publik. Sementara publik aktif melakukan fungsi kontrol secara masif dan acak terhadap Kementrian Lembaga. Masyarakat belum memperoleh pelayanan informasi yang akurat, tegas dan jelas, (narasi tunggal).

Senada dengan Agung, Direktur Pemberitaan Metro TV Suryopratomo yang menjadi pembicara tamu juga menyampaikan bahwa peran Humas harus lebih proaktif. “Dengan dunia yang semakin terbuka dan informasi yang berkembang cepat, Humas harus proaktif. Humas harus mengendalikan isu dan tidak membiarkan dikendalikan oleh media. Sikap proaktif ini bisa dibangun dengan mengharuskan daerah menginformasikan setiap peristiwa yang terjadi di pusat. Selain itu Humas di pusat harus cepat menyampaikan informasi ke publik dan siap menjawab pertanyaan dari publik,” kata pria yang akrab disapa Tomi ini.

Suryopratomo, dalam paparannya yang berjudul Kebijakan Publik di Era Keterbukaan menyampaikan bahwa berkomunikasi dengan media bisa dilakukan melalui tiga cara yaitu on the record, background, dan off the record. Berikan background atau briefing kepada media secara berkala, jangan hanya ketika ada persoalan. Informasi yang memadai memungkinkan wartawan untuk membuat berita yang benar dan akurat.

Selain itu Humas juga harus menjadi alat kelengkapan pimpinan. Agar efektif untuk menjelaskan kebijakan publik, Humas harus menjadi bagian alat pejabat publik. Segala macam kegiatan yang dilakukan pejabat publik harus diketahui dan dikomunikasikan kepada Humas. Public relations terbaik adalah pejabat tertinggi. Untuk hal-hal yang tidak bisa dilakukan pejabat publik, Humas menjadi kepanjangan lidah.

“Kehumasan harus meninggalkan cara kerja lamanya. Bukan berada dipaling bawah yang bahkan tidak mengerti apa-apa, tetapi humas harus berada di “lehernya” pimpinan pengambil kebijakan dan harus menjadi garda terdepan dalam menyuarakan pembangunan,” jelas Tomi tegas.

Pada kesempatan yang sama Dr Riwantoro juga berkesempatan menyampaikan hasil analisa Pemberitaan di Sub Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Periode Februari – Maret 2016 mendominasi pada pemberitaan Media Cetak dan Media On Line dilingkup Kementerian Pertanian. Diantaranya isu unggas (fluktuasi harga DOC dan daging ayam) dan Sapi (ketersediaan pasokan dan harga daging sapi), termasuk pemanfaatan kapal ternak serta flu burung. (wan)