PROF AKHMAD SODIQ KEMBALI TERPILIH JADI REKTOR UNSOED

Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq. (Foto: Fapet Unsoed)

Profesor Akhmad Sodiq kembali terpilih menjadi rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto periode 2026-2030. Ia dinyatakan menang atas dua kandidat lainnya melalui sidang senat tertutup.

Pemilihan digelar di Auditorium Laboratorium Terpadu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsoed, dengan melibatkan unsur Senat Akademik serta perwakilan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Ketua Panitia Pemilihan Rektor Unsoed, Prof Dwi Nugroho Wibowo, mengatakan dalam kontestasi ini Prof Akhmad Sodiq bersaing dengan dua kandidat lain, yaitu Prof Ali Rokhman dan Dr Adi Indrayanto.

“Berdasarkan hasil penghitungan, Prof Ali Rokhman meraih 35 suara, sementara Prof Akhmad Sodiq mengantongi 87 suara,” kata Dwi dalam siaran resminya, Rabu (1/4/2026).

Dwi memastikan seluruh tahapan pemilihan telah berjalan sesuai aturan yang berlaku. Menurutnya, seluruh proses pemilihan rektor telah dilaksanakan secara transparan, objektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami mengapresiasi partisipasi aktif seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan rangkaian kegiatan ini,” terangnya.

Ia menjelaskan, sebelum masuk tahap pemilihan, panitia telah menjalankan berbagai proses mulai dari penjaringan bakal calon, seleksi administrasi, hingga penyampaian visi dan misi kandidat.

“Seluruh tahapan mulai dari pendaftaran hingga pemungutan suara, telah dilaksanakan sesuai mekanisme. Tahap pemilihan ini menjadi bagian paling krusial dalam keseluruhan proses,” jelasnya.

Ketua Bidang Media dan Publikasi Pengurus Pusat Keluarga Alumni Fakultas Peternakan Unsoed (PP Kafapet Unsoed), Farid Dimyati, menambahkan bahwa Prof Akhmad Sodiq merupakan alumni Fapet yang memiliki segudang pengalaman birokrasi.

Sebelum menjabat menjadi Rektor Unsoed periode 2022-2026, ia juga pernah menjabat sebagai Dekan Fapet Unsoed selama dua periode, kemudian Wakil Rektor Unsoed Bidang Akademik, serta Rektor Pertama Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto.

“Jadi soal pengalaman mengurus birokrasi, Prof Sodiq sudah tidak diragukan lagi pengalaman dan jam terbangnya,” ujar Farid.

Ia melanjutkan, meski memiliki banyak kesibukan, Prof Akhmad Sodiq tercatat sebagai alumni yang rajin hadir dalam berbagai kegiatan kealumnian, baik di Purwokerto, Jakarta, maupun wilayah lain.

“Salah satu kelebihan beliau adalah rajin menyambung silaturahmi. Meski sibuk, beliau selalu hadir saat kegiatan alumni. Kami bangga beliau kembali terpilih menjadi Rektor Unsoed. Semoga mampu membawa Unsoed menjadi lebih maju dan mendunia ke depannya,” pungkasnya. (INF)

FAO PERKENALKAN GLEAM UNTUK KEBIJAKAN BERBASIS DATA

Seremoni launching GLEAM yang dirancang untuk mengubah data menjadi dasar kebijakan yang konkret dan terukur.

Salah satu agenda penting dalam konferensi International Strategic Meeting on Scientific Pathways for Sustainable Livestock Industry Transformation yang digelar pada 27–28 Maret 2026 di Auditorium BJ Habibie, Jakarta adalah peluncuran Global Livestock Environmental Assessment Model (GLEAM) dari FAO. 

Model ini merupakan kerangka analisis komprehensif yang dirancang untuk mengukur dampak lingkungan dari sistem peternakan, sekaligus memberikan rekomendasi strategi untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan.

GLEAM diharapkan menjadi alat penting bagi pembuat kebijakan, peneliti, dan pelaku industri dalam merancang kebijakan berbasis data, mengurangi dampak lingkungan, serta menjaga keseimbangan antara keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam jangka panjang.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr drh Agung Suganda MSi yang hadir mewakili Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa transformasi peternakan berkelanjutan menjadi prioritas nasional.

“Subsektor peternakan saat ini menghadapi tantangan ganda yaitu memastikan ketersediaan pangan yang terjangkau sekaligus menekan dampak lingkungan tanpa mengorbankan produktivitas, kesehatan hewan, dan kesejahteraan peternak,” ujarnya.

Lebih lanjut Agung mengatakan, penguatan produksi dalam negeri berjalan seiring dengan peningkatan keberlanjutan dan efisiensi. Transformasi peternakan berkelanjutan adalah prioritas nasional untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan daya saing, dan memenuhi komitmen iklim. “Pendekatan hulu hingga hilir harus dilakukan secara terintegrasi,” kata Agung.

Livestock Policy Officer FAO, Dominik Wisser, menjelaskan bahwa GLEAM dirancang untuk mengubah data menjadi dasar kebijakan yang konkret dan terukur.

“GLEAM membantu menerjemahkan data yang kompleks menjadi indikator yang dapat ditindaklanjuti untuk mendukung transformasi berkelanjutan sistem peternakan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti bahwa tanpa intervensi yang tepat, peningkatan produksi peternakan ke depan akan berdampak pada peningkatan emisi.

“Pada tahun 2050, produksi peternakan diproyeksikan meningkat sekitar 20 persen. Hal ini berpotensi meningkatkan emisi gas rumah kaca secara signifikan jika tidak diimbangi dengan langkah mitigasi,” tambahnya.

Bagi pelaku usaha, pemanfaatan model seperti GLEAM memberikan arah yang lebih jelas dalam investasi dan pengembangan usaha. Baik itu dari segi efisiensi produksi, pengelolaan pakan, serta penguatan rantai pasok yang berkelanjutan.

Sebelum konferensi berlangsung, FAO juga menggelar pelatihan teknis bagi 100 pakar dan spesialis terkait penggunaan model GLEAM dan pedoman teknis terbaru yang dikembangkan melalui kemitraan Livestock Environmental Assessment and Performance (LEAP). Inisiatif ini mendukung negara-negara dalam menilai dan mengoptimalkan nilai jasa ekosistem dalam sistem peternakan.

Konferensi kerjasama BRIN dan FAO ini juga menghadirkan berbagai sesi diskusi mulai dari pleno, panel pakar, hingga forum ilmiah paralel yang membahas temuan terkini di bidang peternakan. Selain itu, kompetisi riset pemuda juga digelar untuk mendorong lahirnya inovasi dari generasi muda dalam mendukung transformasi sektor ini.

Diikuti lebih dari 470 peserta dari 33 negara, kegiatan ini menjadi bukti bahwa transformasi industri peternakan telah menjadi agenda global. Kolaborasi lintas negara, dukungan sains, serta keterlibatan generasi muda diharapkan mampu mempercepat terwujudnya sistem peternakan yang lebih efisien, inklusif, dan berkelanjutan di masa depan. (NDV)

PERTAMA DI INDONESIA, BUKU PANDUAN BUDI DAYA AYAM PETELUR CAGE-FREE UNTUK JAWAB TUNTUTAN PASAR

Kondisi kandang bebas sangkar memungkinkan ayam bergerak bebas dan mendapat kesejahteraan yang lebih baik. (Foto-foto: Istimewa)

Dalam beberapa tahun terakhir, tren global menunjukkan meningkatnya kepedulian terhadap isu kesejahteraan hewan dan keamanan pangan, khususnya dalam sistem pemeliharaan ayam petelur. Dimana lebih dari 2.300 perusahaan pangan berkomitmen beralih ke penggunaan telur cage-free.

Menanggapi permintaan pasar yang kuat serta meningkatnya perhatian konsumen terhadap keamanan pangan, diterbitkan buku "Budi Daya Ayam Petelur Cage-Free Skala Komersial di Indonesia", pada Selasa, 1 Desember 2025. Buku ini ditulis oleh Sandi Dwiyanto dan Mutzu Huang dari Lever Foundation, dengan tujuan menyediakan metode produksi yang efisien serta analisis ekonomi untuk mendukung produksi telur cage-free berbasis volume.

Penyusunan buku tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Pertanian (Kementan), akademisi, asosiasi, perusahaan integrasi, serta peternak.

Sandi Dwiyanto menyampaikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, permintaan terhadap produk pangan yang lebih etis, aman, dan berkelanjutan terus meningkat. Sejalan dengan tren tersebut, perusahaan pangan global maupun domestik mulai beralih ke penggunaan telur 100% cage-free dalam rantai pasoknya. Di saat yang sama, Kementan juga telah menerbitkan Permentan No. 32/2025 tentang Kesejahteraan Hewan pertama di Indonesia pada akhir 2025 guna memperkuat daya saing sektor pangan nasional.

Bekerja sama dengan Pertanian Press sebagai penerbit, materi dalam buku ini telah disesuaikan sepenuhnya dengan praktik budi daya di Indonesia agar relevan dengan kondisi lokal, sekaligus memperkenalkan metode berkelanjutan dari tingkat internasional untuk kebutuhan pelaku industri perunggasan nasional.

"Melalui buku ini, kami ingin memberikan panduan yang tidak hanya mencakup konsep dan prinsip teknis, tetapi juga pengalaman lapangan, analisis ekonomi, serta praktik manajemen yang telah diterapkan oleh peternak di Indonesia maupun di negara lain. Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi sektor perunggasan,” ujar Dwiyanto.

Buku ini pun mendapat banyak tanggapan dari para stakeholder perunggasan. Di antaranya dari Staf Ahli Menteri Pertanian Republik Indonesia Bidang Hilirisasi Produk Peternakan, Prof Dr Ir Ali Agus DAA DEA IPU ASEAN Eng, yang menekankan bahwa buku ini menjadi panduan penting di tengah dinamika industri perunggasan global, di mana isu kesejahteraan hewan, keamanan pangan, dan keberlanjutan yang semakin menjadi perhatian.

"Perubahan paradigma menuju sistem produksi yang lebih memperhatikan kesejahteraan hewan merupakan suatu keniscayaan. Di Eropa, sistem battery cage telah ditinggalkan. Australia, Amerika Serikat, Korea Selatan, serta sejumlah negara ASEAN juga bergerak ke arah yang sama. Indonesia perlu memposisikan diri sebagai bagian dari transformasi ini, bukan sekadar mengikuti, terutama ketika tuntutan pasar global dan komitmen perusahaan terhadap telur cage-free terus menguat setiap tahunnya,” tulisnya dalam kata pengantar buku tersebut.

Sementara itu, dari Ketua Umum Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN), sekaligus Anggota Komisi IV DPR RI, Heri Dermawan, turut memberikan apresiasinya.

"Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan dalam industri pangan global mendorong kita untuk memikirkan kembali bagaimana praktik budi daya dapat menjadi lebih berkelanjutan, adaptif terhadap kebutuhan pasar, serta tetap menjaga daya saing nasional. Buku ini memberikan gambaran yang komprehensif, mulai dari tren global dan standar kesejahteraan hewan hingga manajemen teknis dan analisis ekonomi, termasuk studi kasus peternakan di Tiongkok serta analisis bisnis di Indonesia yang dapat mendukung pengambilan keputusan strategis bagi peternak yang mempertimbangkan transformasi sistem,” ujarnya.

Buku “Budi Daya Ayam Petelur Cage-Free Skala Komersial di Indonesia".

Ketua Umum Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU), Achmad Dawami,  yang juga memberikan kata pengantar, turut menyoroti perkembangan industri perunggasan global saat ini menunjukkan peningkatan perhatian terhadap sistem pemeliharaan ayam petelur yang lebih memperhatikan kesejahteraan hewan.

Tren internasional ini, lanjut dia, tidak hanya mendorong munculnya berbagai regulasi baru di sejumlah negara, tetapi juga membentuk ekspektasi pasar terhadap standar produksi yang lebih tinggi.

Ia juga menambahkan, perubahan ini membuka peluang bagi sektor perunggasan Indonesia untuk mengakses segmen pasar baru, baik di dalam negeri maupun dalam rantai pasok global. Namun, peluang tersebut perlu direspons dengan tetap menjaga efisiensi produksi serta mempertimbangkan kondisi pasar domestik agar proses transisi dapat berlangsung secara realistis dan berkelanjutan.

"Saya berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam memahami tren dan peluang tersebut, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan strategi yang tepat untuk menghadapi dinamika industri global,” ungkapnya.

Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil survei konsumen yang dilakukan Lever Foundation bersama GMO Research pada Juli 2025. Survei menunjukkan bahwa 72% konsumen berpendapat hotel, restoran, supermarket, dan perusahaan makanan seharusnya hanya menggunakan telur bebas sangkar dalam rantai pasok mereka. Selain itu sebanyak 55% konsumen juga menyatakan bahwa mereka lebih cenderung memilih merek makanan yang hanya menggunakan 100% telur cage-free.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana budi daya cage-free, buku ini kini tersedia dan dapat diakses secara gratis melalui website Pertanian Press atau melalui link https://epublikasi.pertanian.go.id/pertanianpress/catalog/book/202.  Kehadiran buku panduan ini diharapkan dapat menjadi referensi praktis sekaligus strategis bagi para pemangku kepentingan, khususnya peternak dan pelaku industri perunggasan, dalam memahami peluang pasar, menavigasi proses transisi, serta mengembangkan sistem produksi yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global. (INF)

INSPEKSI GMP IRAK PERKUAT LANGKAH MEDION DI PASAR TIMUR TENGAH

Auditor dan Tim Medion. (Foto: Dok. Medion)

Langkah Medion dalam memperluas jangkauan pasar internasional semakin terbuka dengan diperolehnya sertifikat Good Manufacturing Practice (GMP) dari Veterinary Department, Ministry of Agriculture, Republic of Iraq. Sertifikasi ini menjadi salah satu syarat penting dalam proses registrasi produk agar dapat dipasarkan di negara tersebut.

Sebelumnya, pada 16 Februari 2026, auditor melakukan inspeksi GMP di fasilitas produksi PT Medion Farma Jaya. Selama proses inspeksi, auditor melakukan peninjauan terhadap berbagai aspek, mulai dari fasilitas produksi, sistem mutu, hingga penerapan prosedur operasional yang dijalankan.

Meskipun secara prinsip standar GMP yang digunakan mengacu pada praktik internasional, setiap regulator memiliki pendekatan dan fokus evaluasi yang berbeda. Karena itu, persiapan audit ini menuntut koordinasi yang baik agar setiap detail teknis dapat dipahami secara selaras serta meminimalisir potensi perbedaan interpretasi selama proses komunikasi.

Lebih dari sekadar tahapan regulasi, kunjungan ini menjadi momentum bagi Medion, sebagai perusahaan kesehatan hewan untuk menunjukkan kapabilitas perusahaan yang terus berkembang kepada mitra internasional.

Didukung fasilitas produksi yang modern serta penerapan standar GMP yang konsisten, Medion terus memperkuat kepercayaan mitra sekaligus membuka peluang yang lebih luas bagi vaksin dan obat kesehatan hewannya untuk hadir di pasar Timur Tengah. Sebelumnya, produk vaksin dan obat hewan Medion juga telah digunakan pelaku industri peternakan lebih dari 20 negara di Asia dan Afrika. (INF)

HPDKI DUKUNG PENERTIBAN TERNAK ILEGAL AGAR HARGA TETAP TERJAGA

Pertemuan antara HPDKI bersama Dirjen PKH. (Foto: Istimewa)

“HPDKI mendukung upaya pemerintah menertibkan pemasukan ternak ilegal. Peternak dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan pasar, sehingga sebaiknya impor dihentikan agar harga di tingkat peternak tetap terjaga,” ujar Sekjen Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI), Ajat Sudarjat, dalam pertemuannya di kantor Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Senin (16/3/2026).

Ia menambahkan, peternak dalam negeri pada dasarnya memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Karena itu, penguatan pengawasan dinilai penting untuk menciptakan iklim usaha yang sehat.

Sementara itu, Wakil Sekjen DPP HPDKI, Nuryanto, turut menambahkan bahwa pentingnya pengawasan untuk menjaga kesehatan ternak nasional. Ia menilai ternak yang masuk tanpa prosedur resmi berpotensi membawa penyakit yang dapat merugikan peternak. 

“Selain merugikan negara dari sisi pajak dan bea masuk, hal ini juga merusak harga pasar yang selama ini dijaga oleh peternak lokal,” ucap Nuryanto.

Menanggapi hal itu, pemerintah pun menegaskan komitmennya untuk terus hadir melindungi peternak melalui penguatan kebijakan dan pengawasan di lapangan.

Dirjen PKH, Agung Suganda, mengatakan bahwa pengawasan terhadap peredaran ternak ilegal terus diperkuat, terutama di wilayah perbatasan. 

“Komitmen Menteri Pertanian jelas, yaitu melindungi peternak lokal dari dampak masuknya ternak ilegal yang bisa menekan harga di tingkat peternak,” kata Agung.

Selain pengawasan, pemerintah juga mendorong pengembangan pasar sebagai langkah konkret meningkatkan kesejahteraan peternak. Di antaranya mempercepat harmonisasi persyaratan ekspor domba dan kambing ke Malaysia, hingga usulan pemotongan hewan dam haji dapat dilakukan di Indonesia sehingga memberikan dampak ekonomi langsung bagi peternak.

“Bayangkan kalau pemotongan dam bisa dilakukan di Indonesia, dampak ekonominya luar biasa. Peternak langsung merasakan manfaatnya,” katanya. (INF)

DE HEUS PERLUAS EKSPANSI DI ASIA MELALUI AKUISISI CJ FEED & CARE

Foto: Deheus.id

De Heus Animal Nutrition mengumumkan bahwa proses akuisisi terhadap bisnis CJ Feed & Care dari CJ Cheil Jedang telah resmi diselesaikan. Langkah ini menjadi bagian penting dari strategi pertumbuhan jangka panjang perusahaan sekaligus menunjukkan komitmen De Heus dalam mendukung perkembangan sektor peternakan di kawasan Asia.

Melalui akuisisi ini, posisi De Heus di pasar yang berkembang pesat seperti Vietnam, Indonesia, dan Kamboja semakin kuat. Selain itu, perusahaan juga memperoleh akses langsung ke pasar Korea Selatan dan Filipina. Secara keseluruhan, transaksi ini mencakup 17 fasilitas pabrik pakan beserta operasional peternakan yang tersebar di berbagai negara di Asia.

Akuisisi tersebut semakin mengukuhkan peran De Heus sebagai salah satu pemain penting dalam industri nutrisi hewan. Perusahaan berkomitmen untuk terus memberdayakan peternak serta pelaku budidaya akuakultur di Asia. Dengan menggabungkan pengalaman global De Heus dalam nutrisi hewan dan manajemen peternakan dengan keahlian teknis yang dimiliki CJ Feed & Care, perusahaan berharap dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi peternak, mitra usaha, dan masyarakat lokal.

Bagi De Heus, kemajuan sektor peternakan dimulai dari tingkat peternakan itu sendiri. Melalui pendekatan on-the-farm, perusahaan bekerja langsung bersama para peternak dengan menyediakan pengetahuan, peralatan, serta panduan praktis untuk meningkatkan hasil produksi dan kinerja usaha.

Dengan bergabungnya tim yang lebih besar, De Heus kini semakin siap membantu peternak dalam meningkatkan profesionalisme operasional, produktivitas, dan keuntungan usaha. Kolaborasi ini juga diharapkan dapat memperkuat bisnis peternak sekaligus mendorong perkembangan sektor pertanian dan peternakan di tingkat lokal.

Di Indonesia, dengan fondasi bisnis CJ Feed & Care yang telah ada, De Heus bertujuan untuk semakin memperkuat akses terhadap genetika unggul serta dukungan pembibitan sebagai bagian dari upaya yang lebih luas dalam memberdayakan peternak dan meningkatkan hasil produksi yang berkelanjutan.

CEO De Heus Animal Nutrition, Gabor Fluit, menyatakan bahwa akuisisi ini merupakan langkah penting dalam memperkuat kehadiran perusahaan di Asia. Menurutnya, kombinasi antara keahlian teknis dan hubungan pelanggan yang dimiliki CJ Feed & Care dengan pengalaman panjang De Heus di bidang nutrisi hewan akan mempercepat pertumbuhan sekaligus memberikan nilai tambah bagi para peternak.

Kay De Vreese, Presiden Direktur De Heus Indonesia menambahkan, “Akuisisi ini semakin memperkuat komitmen jangka panjang De Heus dalam mengembangkan sektor nutrisi hewan dan rantai nilai peternakan di Indonesia. Kami tumbuh bersama peternak melalui solusi nutrisi terintegrasi, dukungan teknis yang kuat, serta kolaborasi erat di sepanjang rantai nilai untuk mendukung ketahanan pangan dengan tetap mendukung dan bukan bersaing dengan peternak independen serta bermitra dengan UMKM dan peternak pembibitan lokal.”

MEMBANGUN SENTRA TELUR MELALUI KDMP

Audiensi antara Kementan, Kemenkop dan HKTI yang diadakan di kantor Kementan, Jakarta, Senin (2/3/2026)

Pemerintah tengah membangun ekosistem peternakan ayam terintegrasi, yang merupakan bagian dari solusi berkelanjutan (sustainability). Juga bertujuan agar pasokan daging ayam dan telur tetap aman, harga stabil, dan peternak kecil tetap memperoleh keuntungan. 

Program ini menghadirkan investasi besar untuk mendorong ekonomi desa, membuka lapangan kerja baru, serta memastikan kebutuhan protein hewani bergizi untuk keluarga Indonesia selalu terpenuhi.

Salah satu instrumen yang didorong pemerintah untuk mewujudkan sistem tersebut adalah melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). 

Hal ini mengemuka saat berlangsung pertemuan antara Kementerian Pertanian(Kementan), Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) pada Senin, 2 Maret 2026 lalu. 

Program mendirikan peternakan ayam petelur KDMP dirancang guna membangun ekosistem ekonomi desa yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. Sejatinya tidak hanya menjadi tempat simpan pinjam, tetapi mengelola seluruh rantai nilai usaha masyarakat desa, mulai dari penyediaan input produksi hingga pemasaran produk.

Cecep M Wahyudin

“Melalui koperasi, berbagai kebutuhan produksi peternak dapat dipenuhi secara terkoordinasi. Pengadaan sapronak (bibit, penyediaan pakan, obat hewan/vaksin, peralatan kandang), pendampingan teknis budidaya, hingga akses pembiayaan dapat dikelola dalam satu sistem yang lebih tertata. Dengan pola ini, peternak tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi bagian dari ekosistem usaha yang memiliki dukungan kelembagaan,” jelas Drh Cecep M Wahyudin SH MH, Wakil Ketua Umum DPP HKTI Bidang Peternakan. 

Koperasi juga berperan penting dalam menjamin kepastian pasar. Hasil produksi telur maupun ayam dari para anggota dapat dihimpun dan dipasarkan secara kolektif, baik untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun untuk membuka peluang ekspor. Tentunya skala produksi lebih terorganisir yang berdampak pada peningkatan daya tawar peternak di pasar. 

“Jika koperasi benar-benar menjadi pusat kegiatan ekonomi desa, maka petani dan peternak memiliki ruang yang lebih besar untuk berkembang. Usaha peternakan seperti ayam petelur bisa menjadi sumber pendapatan yang relatif cepat berputar,” lanjut Cecep yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Peternakan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). 

HKTI menekankan pentingnya pendampingan manajemen usaha agar koperasi tidak hanya berdiri secara kelembagaan, tetapi mempunyai kemampuan dalam menjalankan aktivitas bisnis secara profesional.

Selain aspek kelembagaan, program peternakan ayam petelur KDMP diarahkan pada penguatan sistem manajemen berbasis teknologi. 

Kadin dan Kemenkop membentuk Satgas Protein yang akan mendampingi KDMP di seluruh Indonesia terkait dengan penyediaan protein, baik protein hewani maupun protein nabati. 

Satgas Protein juga mengembangkan sistem digitalisasi yang memungkinkan pemantauan usaha peternakan secara terintegrasi.

Pengawasan Digital dari Kandang hingga Kabupaten

Sistem digital dipergunakan guna memudahkan pemantauan produksi sekaligus kesehatan ternak secara real-time.

“Jadi sistem ini menampilkan report daily yang terkoneksi dengan pengawasan oleh dokter hewan di masing-masing kabupaten. Jadi peran dokter hewan di sini juga menginformasikan terkait kondisi ayam yang dikelola Satgas Protein,” imbuh Cecep.

Menurutnya, sistem ini akan membantu memastikan bahwa usaha ayam petelur yang dikembangkan melalui koperasi tetap berjalan dengan standar manajemen yang baik, termasuk dalam aspek kesehatan hewan dan biosekuriti.

Digitalisasi juga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat, terutama jika terjadi gangguan produksi atau ada kasus penyakit pada ayam.

Operasionalisasi Ayam Petelur Koperasi Desa Merah Putih

Pemerintah dalam hal ini Kementan melihat sektor peternakan sebagai salah satu potensi usaha produktif yang bisa dikembangkan melalui koperasi desa.

Agung Suganda

“Kami berkolaborasi dengan HKTI dan Kemenkop untuk bisa terlibat dalam membangun ekosistem ayam terintegrasi, karena erat kaitannya di sana ada koperasi-koperasi merah putih sebagai motor penggerak ekosistem budidaya ayam baik daging maupun petelur. Saat ini pilot project sedang berjalan di lima provinsi,” tutur Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Dr drh Agung Suganda MSi.

Agung menyebutkan pengembangan peternakan ayam petelur terintegrasi ini difokuskan di Lampung, NTB, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Kalimantan Timur. KDMP sudah terbentuk di 83 ribu desa/kelurahan, 1.000 bangunan telah selesai dan 30 ribu sedang berjalan.

Dalam konsep operasionalnya, di setiap desa khususnya daerah-daerah yang tidak menjadi sentra telur bisa memulai bisnis beternak ayam petelur dengan kapasitas 1.000 ekor per desa. Perhitungan investasi sekitar Rp300 juta, dengan kebutuhan lahan kurang lebih 400 m². 

“Untuk memastikan manajemen budidaya berjalan baik, setiap kandang dioperasikan oleh dua orang operator kandang yang bertugas mengelola pemeliharaan ayam. Mulai dari pemberian pakan, pemantauan kesehatan ternak, hingga pengumpulan telur hasil produksi,” lanjut Agung. 

Sementara itu, sistem pemantauan produksi dilakukan secara digital melalui aplikasi EggTrack. Aplikasi ini berfungsi sebagai mekanisme monitoring yang memungkinkan pelaporan kondisi ayam dan produksi telur dilakukan secara berkala. Dengan sistem ini, pengelola koperasi maupun pihak pendamping dapat memantau performa produksi secara lebih transparan dan terukur.

Hasil panen telur selanjutnya didistribusikan di kawasan lokal, termasuk untuk memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun pasar masyarakat sekitar. Skema ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan berbasis desa.

Selain aspek produksi, setiap unit usaha ayam petelur dalam KDMP juga dilengkapi dengan rancangan bisnis serta sistem pelaporan usaha. Hal ini penting untuk memastikan kegiatan usaha berjalan secara berkelanjutan, akuntabel, dan memiliki proyeksi pengembangan yang jelas di masa mendatang. 

Model bisnis KDMP dirancang sesuai dengan kebutuhan dasar dan potensi desa masing-masing, dengan fokus pada pertanian dan peternakan. Selain itu, program ini juga mempertimbangkan sinergi dengan program Komisi 4 yang sudah membagikan ayam petelur ke kelompok-kelompok masyarakat, sehingga KDMP dapat berfungsi sebagai wadah untuk mengkonsolidasikan kelompok-kelompok tersebut dan memberikan dukungan dalam pengadaan bibit, pakan, obat-obatan, serta pemasaran hasil peternakan. 

“Program ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian desa, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi ketergantungan pada daerah lain dalam pemenuhan kebutuhan telur,” tandasnya. 

Penguatan Sistem Ekonomi Kolektif

Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, MSi menegaskan bahwa Kopdes Merah Putih diharapkan mampu mengelola usaha riil yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

Farida Farichah

“Koperasi Desa Merah Putih harus menjadi penggerak ekonomi lokal. Melalui usaha produktif seperti peternakan ayam petelur, koperasi bisa memperkuat ekonomi desa sekaligus mendukung ketahanan pangan,” ujarnya.

Jika dijalankan dengan manajemen yang baik, kandang-kandang ayam di desa berpotensi berkembang menjadi sentra produksi telur baru. Bukan lagi usaha kecil yang berjalan sendiri-sendiri, tetapi bagian dari sistem ekonomi kolektif yang lebih kuat.

Farida menambahkan, penguatan kelembagaan menjadi faktor penting agar usaha peternakan rakyat dapat berkembang lebih stabil.

“Koperasi menjadi wadah bagi peternak untuk memperoleh akses sarana produksi, pendampingan, sekaligus kepastian pasar. Jika dikelola dengan baik, model ini bisa memperkuat posisi peternak rakyat dalam rantai usaha peternakan,” ujarnya.

Skema Usaha yang Lebih Terarah

Dalam konsep Program Ayam Merah Putih, usaha peternakan rakyat diharapkan diwujudkan dalam skala ekonomi yang cukup untuk menopang keberlanjutan usaha.

Satu unit usaha misalnya dirancang dengan kapasitas sekitar 1.000 ekor ayam petelur. Dengan tingkat produksi rata-rata 85–90%, jumlah telur yang dihasilkan sekitar 850-900 butir/hari. 

Pendapatan (Omzet) Bulanan: 

• Produksi Telur: 1000 ekor x 88% = 880 butir/hari (± 50-55 kg).
• Penjualan Telur: 55 kg x Rp25.000/kg (asumsi) x 30 hari = ±Rp41.250.000/bulan.

Dengan harga telur rata-rata sekitar Rp2.000 per butir, potensi pendapatan kotor harian dapat mencapai lebih dari Rp7 juta. Setelah dikurangi biaya pakan dan operasional, usaha ini diperkirakan memberikan margin keuntungan sekitar 12–18 persen.

Investasi awal untuk skala tersebut memang tidak kecil. Untuk pembangunan kandang, pengadaan bibit, serta modal kerja awal, kebutuhan investasi diperkirakan mencapai 300 juta. Namun melalui skema koperasi, beban tersebut diharapkan dapat lebih ringan karena adanya pengadaan kolektif serta akses pembiayaan yang lebih terstruktur. (NDV)

MENTAN PASTIKAN KONDISI PANGAN INDONESIA AMAN DI TENGAH GEJOLAK DUNIA

Mentan Amran berbicara dalam kegiatan buka puasa bersama di kantornya. (Foto: Istimewa)

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa kondisi pangan Indonesia saat ini tetap aman meskipun dunia tengah menghadapi berbagai dinamika. Pemerintah, kata dia, terus melakukan berbagai langkah strategis untuk memastikan ketersediaan pangan nasional bagi seluruh masyarakat.

“Upaya menjaga stabilitas pangan menjadi bagian penting dalam mewujudkan kedaulatan pangan sekaligus mendukung visi Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045. Koordinasi intensif terus dilakukan, terutama jelang perayaan Idulfitri agar kebutuhan pangan masyarakat tetap tercukupi,” ujarnya dalam kegiatan buka puasa bersama di kantornya, Rabu (11/3/2026).

Mentan Amran juga menyampaikan apresiasi atas kebijakan presiden yang dinilai berpihak kepada petani. Salah satunya adalah penurunan harga pupuk hingga 20%. Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa kondisi dunia saat ini sedang menghadapi ketidakpastian geopolitik, termasuk konflik yang berpotensi mengganggu jalur perdagangan global seperti di Selat Hormuz. Namun, ia memastikan kondisi pangan Indonesia tetap aman.

“Sekarang dunia mengalami geopolitik, terjadi perang, bahkan jika Selat Hormuz ditutup itu akan berdampak pada banyak negara. Alhamdulillah dari sisi pangan kita aman,” jelasnya.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kerja keras kepada seluruh pihak untuk mewujudkan kemandirian nasional di berbagai sektor strategis. “Kita wujudkan kemandirian energi, kemandirian protein, dan kemandirian pangan. Jika semua ini terwujud, Indonesia akan jauh lebih aman. Negara ini milik bersama dan akan kita wariskan kepada anak cucu kita,” ucapnya.

Sebagai penutup, ia memastikan bahwa kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, petani, peternak, koperasi, dan BUMN menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan sinergi yang kuat dan kebijakan yang tepat, pemerintah optimis mampu menjaga stabilitas pasokan pangan sekaligus meningkatkan daya saing sektor pertanian.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Wakil Menteri Pertanian, asosiasi pertanian dan peternakan, anggota koperasi, perwakilan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), pelaku usaha, serta direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pangan dan pertanian. (INF)

JELANG IDUL FITRI, JAPFA TURUNKAN HARGA PAKAN UNTUK STABILITAS INDUSTRI PERUNGGASAN

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JAPFA) kembali menegaskan komitmennya untuk mendukung stabilitas sektor perunggasan nasional dengan menurunkan harga pakan ternak. Langkah ini dilakukan untuk membantu menekan biaya produksi peternak sekaligus menjaga stabilitas harga produk unggas menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Dr Drh Agung Suganda, MSi, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia menyatakan, “Tren penurunan harga pakan merupakan perkembangan positif bagi sektor perunggasan nasional. Penyesuaian harga pakan di tingkat industri diharapkan dapat membantu menekan biaya produksi peternak sehingga usaha peternakan menjadi lebih efisien dan stabilitas harga produk peternakan di pasar tetap terjaga.”

Sejalan dengan hal tersebut, Arif Widjaja, COO Poultry JAPFA, menegaskan komitmen perusahaan untuk mendukung upaya pemerintah menjaga stabilitas industri perunggasan. “Sebagai bagian dari komitmen kami untuk melindungi konsumen dan peternak nasional, kami melakukan penyesuaian dengan menurunkan harga pakan. Kami berharap langkah ini dapat membantu peternak meningkatkan efisiensi usaha sekaligus memastikan pasokan ayam tetap terjaga sehingga masyarakat dapat memperoleh produk unggas dengan harga yang lebih stabil, khususnya menjelang lebaran,” ujar Arif.

JAPFA juga terus menjalin koordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk melakukan penyesuaian harga secara berkala guna mendukung efisiensi produksi peternak, hingga nantinya produk peternakan hilir dapat dinikmati masyarakat dengan harga terjangkau. “Upaya ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi peternak untuk menjaga biaya produksi, terutama pada periode ketika permintaan daging ayam biasanya meningkat seperti pada Hari Besar Keagamaan,” tambah Arif.

Melalui langkah ini, JAPFA berharap dapat berkontribusi menjaga keseimbangan antara keberlanjutan usaha peternak, stabilitas industri perunggasan, serta keterjangkauan harga produk unggas bagi masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri. (Rilis)

MANFAATKAN MOMEN RAMADAN, ASOHI GELAR BAKTI SOSIAL DAN PEMBERIAN SANTUNAN

Foto bersama dalam kegiatan bakti sosial dan santunan yang dilaksanakan ASOHI. (Foto-foto: Dok. ASOHI)

Mengisi momentum kemuliaan bulan suci Ramadan, Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) menyelenggarakan aksi kemanusiaan berupa bakti sosial dan pemberian santunan. Acara tersebut dilaksanakan di Panti Asuhan Mizan Amanah, Jagakarsa, Jumat (6/3/2026).

Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian sosial organisasi terhadap sesama, khususnya anak-anak yatim dan dhuafa, guna mempererat tali silaturahmi serta berbagi kebahagiaan di bulan yang penuh keberkahan.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum ASOHI, Drh Akhmad Harris Priyadi, menyampaikan rasa syukurnya atas terlaksananya kegiatan ini. Menurutnya, Ramadan menjadi waktu yang paling tepat untuk memperbanyak amal kebajikan dan berbagi kepada mereka yang membutuhkan.

"Alhamdulillah, di bulan yang mulia ini kita dapat mengadakan kegiatan bakti sosial ASOHI untuk memberikan santunan kepada anak-anak di Panti Asuhan Mizan Amanah Jagakarsa," ujar Harris di sela-sela acara.

Pemberian bingkisan dari Ketua Umum ASOHI Akhmad Harris Priyadi (kanan) kepada Ustaz Saiful Baihaki (kiri).

Kehadiran pengurus ASOHI disambut hangat oleh keluarga besar Panti Asuhan Mizan Amanah. Ustaz Saiful Baihaki, selaku pengurus panti cabang Jagakarsa, menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam atas konsistensi ASOHI dalam menjalankan program sosial tersebut.

"Kami dari Panti Asuhan Mizan Amanah, khususnya cabang Jagakarsa, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ASOHI yang rutin berbagi di bulan yang penuh keberkahan ini," ucapnya.

Anak-anak yatim dan dhuafa pun turut menyampaikan doa dan terima kasihnya atas santunan yang diberikan, "Semoga Allah membalas kebaikan yang telah diberikan oleh ASOHI beserta keluarganya dan selalu dipanjangkan umurnya."

Melalui kegiatan rutin ini, ASOHI berharap dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menginspirasi pihak lain untuk turut serta dalam menebar kebaikan, khususnya selama bulan Ramadan. (RBS)

KEMENTAN: HARGA PAKAN TERPANTAU TURUN, BISA TEKAN BIAYA PRODUKSI

Berdasarkan pemantauan SPORA Direktorat Pakan Kementan, penurunan terjadi pada berbagai jenis pakan untuk broiler maupun layer. (Foto: Dok. Infovet)

Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat tren penurunan harga pakan ternak di tingkat produsen pada periode Februari hingga awal Maret 2026. Penurunan ini diharapkan dapat membantu menekan biaya produksi peternak, khususnya pada sektor perunggasan yang bergantung pada pakan pabrikan.

Berdasarkan pemantauan Sistem Informasi Produksi dan Harga Pakan (SPORA) Direktorat Pakan Kementan, penurunan terjadi pada berbagai jenis pakan untuk ayam pedaging (broiler) maupun petelur (layer). Pakan broiler starter (BR1) mengalami penurunan rata-rata Rp 112/kg dari 33 pabrik pakan, bahkan pada beberapa pabrik penurunan mencapai Rp 600/kg, dengan rataan harga produsen sekitar Rp 8.010/kg. Pakan broiler pre starter (BR0) tercatat turun rata-rata Rp 82/kg dari 30 pabrik pakan dengan rataan harga produsen sekitar Rp 8.451/kg. 

Sementara untuk pakan broiler finisher (BR2) turun rata-rata Rp 89/kg dari 31 pabrik pakan dengan rataan harga produsen sekitar Rp 7.967/kg. Penurunan juga terjadi pada pakan layer masa produksi (P3) sebesar Rp 86/kg dari 32 pabrik pakan dengan rataan harga produsen sekitar Rp 6.803/kg, serta konsentrat layer masa produksi (KP3) yang turun rata-rata Rp 74/kg dari 14 pabrik pakan dengan rataan harga produsen sekitar Rp 7.735/kg.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, mengatakan tren penurunan harga pakan ini menjadi perkembangan positif bagi keberlanjutan usaha peternakan nasional.

“Penurunan harga pakan tentu menjadi kabar baik bagi peternak, karena akan membantu menurunkan biaya produksi. Jika biaya produksi lebih efisien, maka usaha peternakan bisa lebih berkelanjutan dan stabilitas harga produk peternakan juga lebih terjaga,” kata Agung di kantornya, Kamis (5/3/2026).

Kendati demikian, Agung mencatat penurunan harga pakan baru dilakukan oleh sebagian pabrikan. Dari total 87 pabrik pakan unggas yang beroperasi di Indonesia, sekitar 33 pabrik atau 38% telah menyesuaikan harga.

“Sesuai arahan Bapak Menteri Pertanian, kami secara rutin melakukan pemantauan harga melalui sistem SPORA serta menjalin komunikasi dengan industri pakan. Penurunan harga ini menunjukkan adanya penyesuaian yang positif di tingkat industri sehingga dapat membantu menekan biaya produksi peternak,” sebutnya.

Ketua Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT), Desianto Budi Utomo, dalam keterangan terpisah mengatakan industri pakan terus melakukan efisiensi agar harga pakan semakin kompetitif.

“Industri pakan terus melakukan berbagai efisiensi dan penyesuaian agar harga pakan dapat lebih kompetitif. Kami juga terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk memastikan ketersediaan bahan baku pakan dengan harga yang lebih kompetitif, sehingga industri pakan dapat mendukung keberlanjutan usaha peternakan nasional,” kata Desianto.

Sebelumnya, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat produksi jagung nasional sebagai bahan baku utama pakan ternak. “Tidak ada impor jagung khusus pakan. Bahkan kita sudah ekspor. Ekspor di Kalimantan Barat ke Malaysia, juga ekspor ke Filipina. Ada dari NTB dan Gorontalo. Jadi ada tiga tempat, dan Bapak Presiden lepas langsung,” kata Mentan Amran dalam Panen Raya Jagung di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (8/1/2026). (INF)

PERKUAT HILIRISASI DAN KETAHANAN PANGAN, JAPFA FOOD KEMBALI LEPAS EKSPOR PRODUK OLAGUD READY TO EAT KE SINGAPURA

PT Japfa Food Indonesia (JAPFA Food), unit bisnis hilir JAPFA, kembali melepas ekspor produk OLAGUD Ready-To-Eat (RTE) ke Singapura. Pengiriman ini merupakan bagian dari agenda ekspor rutin produk perunggasan olahan yang diproduksi di dalam negeri. Kali ini, ekspor dilepas oleh Menteri Pertanian RI, Ir H Andi Amran Sulaiman, sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan daya saing produk perunggasan nasional di pasar global.

Keberlanjutan ekspor produk perunggasan ini juga mencerminkan ketahanan sektor perunggasan nasional. Saat ini, Indonesia telah mampu mencukupi kebutuhan produk perunggasan dalam negeri secara mandiri. Bahkan, kapasitas produksi yang terjaga dan sistem pengendalian mutu yang ketat memungkinkan Indonesia memperluas pasar ekspor untuk memasok kebutuhan regional, sejalan dengan upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.

Dalam acara pelepasan ekspor di kantor Kementan RI, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, menegaskan Indonesia telah mencapai swasembada ayam dan memiliki kapasitas produksi yang kuat. Ia juga menekankan bahwa keberhasilan ekspor menjadi bukti Indonesia tidak bergantung pada impor ayam. “Kita ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia sudah kuat. Produksi ayam kita lebih dari cukup. Kita tidak perlu mendatangkan ayam dari luar, termasuk dari Amerika Serikat. Kita sudah melimpah,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, mengatakan peningkatan ekspor didukung penguatan sistem kesehatan hewan dan sertifikasi internasional. “Setiap produk yang diekspor telah melalui proses sertifikasi veteriner dan pengawasan ketat sesuai persyaratan negara tujuan. Kami memastikan aspek traceability, biosekuriti, dan keamanan pangan terpenuhi agar ekspor berkelanjutan,” ujar Agung.

Sementara itu, Rachmat Indrajaya, Direktur Corporate Affairs JAPFA menyampaikan, “Ekspor ini merupakan keberlanjutan dari pengiriman sebelumnya, sekaligus langkah strategis perusahaan dalam memperluas penetrasi pasar internasional untuk produk hilir bernilai tambah. Melalui penguatan lini bisnis hilir, JAPFA secara konsisten mengembangkan portofolio produk siap konsumsi yang kompetitif dan relevan dengan kebutuhan konsumen global.”

Melalui sinergi dalam aspek produksi, pengawasan, dan sertifikasi, produk olahan berbasis bahan baku dalam negeri dapat terus diperkenalkan ke berbagai negara tujuan, sejalan dengan upaya bersama untuk memajukan industri pangan Indonesia di tingkat internasional.

Produk OLAGUD RTE merupakan fillet dada ayam siap makan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan kudapan sehat tinggi protein bagi konsumen. Produk ini diproduksi melalui sistem yang tersertifikasi sesuai standar keamanan pangan dan persyaratan kesehatan hewan yang ditetapkan oleh regulasi negara tujuan ekspor.

Hadir dalam banyak varian rasa untuk dada ayam dan sosis, yaitu; Himalayan Pink Salt, Herbs, Miso Shoyu, Peri-Peri, Smokey, Hainanese, Honey Chicken Sausage, dan Smokey Chicken Sausage. Produk ini dikembangkan berdasarkan riset preferensi konsumen Singapura. Inovasi rasa, konsistensi kualitas, serta pengendalian mutu menjadi fokus utama JAPFA dalam membangun kepercayaan pasar internasional. (Rilis)

INDONESIA PERKUAT STANDAR KESEHATAN HEWAN DI TENGAH PEMBATASAN IMPOR UNGGAS SAUDI

Daging ayam beku. (Foto: Istimewa)

Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan kebijakan pembatasan impor unggas dan telur oleh Otoritas Pangan dan Obat Arab Saudi (Saudi Food and Drug Authority/SFDA) merupakan langkah sanitari yang bersifat kehati-hatian dan lazim diterapkan dalam perdagangan internasional produk peternakan.

Indonesia saat ini masih termasuk dalam daftar negara yang dikenakan pembatasan impor unggas oleh Arab Saudi. Kebijakan tersebut bukan kebijakan baru, melainkan bagian dari kebijakan sanitari yang telah berlangsung sejak lama dan diperbarui secara berkala mengikuti perkembangan penyakit unggas global, khususnya sejak peningkatan kasus avian influenza (AI) pada pertengahan 2000-an.

Indonesia mulai masuk dalam daftar temporary banned Arab Saudi sejak 2004, seiring merebaknya wabah AI. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan risiko kesehatan hewan yang bersifat dinamis dan ditinjau berkala oleh otoritas negara tujuan. 

Kementan memandang posisi tersebut sebagai bagian dari proses teknis perdagangan veteriner yang umum terjadi dan tidak secara langsung mencerminkan kondisi terkini sistem kesehatan hewan nasional secara menyeluruh.

Dari sisi ekonomi, dampak kebijakan ini terhadap industri unggas nasional dinilai terbatas karena ekspor produk unggas Indonesia ke Arab Saudi masih relatif kecil, sementara pasar domestik tetap menjadi penopang utama produksi. Namun demikian, pemerintah menjadikan kondisi ini sebagai momentum untuk memperkuat kredibilitas sistem kesehatan hewan dan kesiapan ekspor.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menegaskan pemerintah menjadikan dinamika pembatasan sanitari sebagai momentum memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global produk peternakan.

“Penguatan sistem kesehatan hewan adalah fondasi utama kepercayaan pasar internasional. Karena itu, kami memastikan biosekuriti, surveilans penyakit, serta penerapan zonasi dan kompartemen berjalan konsisten sebagai standar nasional,” ujar Agung di Kantor Kementan Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Ia menegaskan, pemerintah terus mendorong pembukaan akses pasar melalui diplomasi veteriner dan penguatan hilirisasi. “Pendekatan kami tidak hanya membuka pasar, tetapi memastikan produk peternakan Indonesia hadir dengan standar yang diakui dunia. Produk olahan menjadi jalur strategis sekaligus bukti kesiapan industri nasional,” kata dia.

Indonesia merupakan produsen unggas terbesar di ASEAN dengan populasi sekitar 3,9 miliar ekor, sehingga kapasitas produksi nasional telah melampaui kebutuhan domestik dan membuka peluang ekspor produk unggas dan turunannya. 

Direktur Kesehatan Hewan Kementan, Hendra Wibawa, menegaskan bahwa pembatasan oleh negara mitra merupakan mekanisme reguler dalam perdagangan berbasis sanitari.
“Pembatasan sanitari oleh negara mitra umumnya bersifat berbasis risiko dan menjadi bagian dari mekanisme kehati-hatian. Pemerintah terus memperkuat biosekuriti, surveilans, serta transparansi data penyakit untuk memastikan sistem kesehatan hewan nasional memenuhi standar internasional,” ujar Hendra.

Ia menambahkan, pendekatan zonasi dan kompartemen menjadi instrumen utama dalam proses pembukaan akses pasar. “Melalui penguatan zonasi dan kompartemen, perdagangan dapat dilakukan secara aman berbasis risiko sekaligus mendukung proses dialog teknis dengan negara tujuan,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementan, Makmun, menjelaskan proses akses pasar unggas ke Arab Saudi saat ini masih berada pada tahap negosiasi persyaratan teknis. “Ekspor produk unggas ke Arab Saudi masih dalam tahap negosiasi persyaratan,” ujar Makmun.

Ia menegaskan bahwa produk unggas segar seperti karkas dan telur belum memperoleh persetujuan akses pasar. “Untuk karkas dan telur, atau produk segar dan beku, saat ini belum disetujui,” kata dia.

Namun demikian, Makmun menyampaikan terdapat kemajuan pada produk olahan unggas. “Persyaratan yang sudah disetujui adalah produk olahan ayam yang telah mengalami pemanasan pada suhu yang mampu membunuh virus HPAI (Highly Pathogenic Avian Influenza),” ujarnya.

Sejalan dengan pengecualian sanitari tersebut, Indonesia masih dapat melakukan ekspor produk olahan unggas. Data menunjukkan ekspor produk olahan daging ayam ke Arab Saudi pada 2023 tercatat 19 ton dengan nilai sekitar USD 294.654. Selain itu, ekspor produk berbasis olahan ayam lainnya terus meningkat hingga mencapai lebih dari USD 132 juta pada 2024.

Pada 2025, Indonesia juga telah memperoleh izin ekspor produk unggas heat-treated retort sterilized atau produk sterilisasi komersial seperti semur ayam, opor ayam, dan rendang ayam untuk kebutuhan jemaah haji Indonesia.

Untuk memastikan standar internasional tetap terpenuhi, Kementan terus menjalankan penguatan biosekuriti berlapis di sentra produksi unggas, peningkatan surveilans penyakit, vaksinasi berbasis risiko, serta pengendalian lalu lintas dan produk unggas secara ketat.
Selain itu, sistem sertifikasi kesehatan veteriner diselaraskan dengan standar Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH), termasuk peningkatan ketertelusuran, audit fasilitas, dan verifikasi unit usaha berorientasi ekspor.

Pemerintah menegaskan akan terus membuka komunikasi teknis dengan otoritas Arab Saudi guna memperoleh kejelasan persyaratan, memperkuat kerja sama veteriner, serta menjajaki peluang pemulihan akses pasar secara bertahap, khususnya melalui jalur produk olahan yang telah memenuhi persyaratan sanitari. (INF)

PERKUAT DAYA SAING PETERNAKAN NASIONAL, BBPKH CINAGARA DORONG TRANSFORMASI MINDSET DAN DIGTALISASI

Workshop juga digelar secara offline di Aula Rajawali BBPKH Cinagara. (Foto: Istimewa)

Upaya memperkuat daya saing sektor peternakan nasional terus dilakukan melalui berbagai pendekatan strategis. Salah satunya melalui workshop “Akselerasi Peternak dan Kelembagaan Peternak yang Mandiri dan Berdaya Saing” yang diselenggarakan Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara, Rabu (25/2/2026) secara luring dan daring.

Dalam sesi diskusi, para narasumber menekankan pentingnya transformasi pola pikir (mindset) peternak. Peternak didorong untuk tidak lagi hanya berorientasi pada produksi semata, namun juga memahami manajemen usaha, pencatatan keuangan, biosekuriti, hingga strategi pemasaran.

Kelembagaan peternak seperti kelompok ternak, koperasi, maupun asosiasi dinilai memiliki peran sentral sebagai penggerak ekosistem. “Kelembagaan yang kuat, peternak akan memiliki posisi tawar yang lebih baik, baik dalam pengadaan sarana produksi maupun dalam pemasaran hasil ternak,” tutur Dr Inneke Kusumawaty STP, MP selaku Kepala BBPKH Cinagara.

Perkembangan teknologi turut menjadi bahasan penting. Digitalisasi pencatatan ternak, pemasaran berbasis platform online, hingga pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan usaha menjadi peluang yang harus direspons secara positif oleh peternak.

Prof Dr Ir Mat Syukur MSc, Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Pembiayaan Pertanian memaparkan materi tentang penguatan kapasitas milenial pada program pertanian peternakan. 

“Peternak muda memiliki peran strategis dalam mewujudkan swasembada pangan Indonesia. Regenerasi menjadi kunci berkelanjutan sektor pertanian dan peternakan,” kata Mat Syukur, salah satu pemateri workshop ini.   

BBPKH Cinagara, Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Kementerian Pertanian bersiap dalam pembentukan brikade pangan. 

Langkah strategis juga sebagai penggerak utama di tingkat lapangan yang mengkonsolidasi potensi peternakan, memastikan program berjalan secara terarah, terukur dan berkelanjutan sehingga terwujud ekosistem agribisnis yang kuat dan pasokan harga produk peternakan yang stabil. (NDV)

SIDAK PASAR DI DEPOK, HARGA AYAM DAN DAGING SELAMA PUASA TETAP NORMAL

Sidak yang dilakukan Kementan di pasar wilayah Depok. (Foto: Istimewa)

Dalam rangka menjaga stabilitas pangan selama Ramadan hingga Idulfitri, Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan inspeksi mendadak (sidak) di dua pasar tradisional di Depok, yakni Pasar Depok Jaya dan Pasar Kemiri Muka, Minggu (22/2/2026).

Dalam kegiatan itu Direktur Pakan Kementan, Tri Melasari, menyampaikan bahwa harga komoditas peternakan di dua pasar tersebut relatif masih normal.

“Harga daging ayam rata-rata masih berada di kisaran Rp 37.000-40.000 per ekor. Ini menunjukkan pasokan dan harga tetap terjaga,” ujarnya.

Berdasarkan hasil pemantauan, harga komoditas peternakan terpantau stabil. Di Pasar Depok Jaya, harga telur ayam ras berkisar Rp 32.000/kg, sementara daging ayam ras berada pada kisaran Rp 37.000/kg. Kondisi ini menunjukkan harga masih dalam batas wajar dan pasokan tersedia.

Sementara di Pasar Kemiri Muka, telur ayam ras dijual pada kisaran Rp 31.000/kg, dan daging ayam ras berada pada harga Rp 37.000-40.000/kg. Untuk daging sapi, harga terpantau sekitar Rp 140.000/kg. Harga tersebut dinilai masih stabil, sejalan dengan ketersediaan pasokan di tingkat pedagang.

Pemerintah juga mencatat pasokan ayam di tingkat pedagang cukup melimpah. Kendati begitu, percepatan distribusi tetap diperlukan guna menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

Meskipun harga terpantau relatif stabil, pemerintah akan terus melakukan sidak secara rutin selama Ramadan untuk memantau pergerakan harga. Langkah ini dilakukan agar harga di tingkat konsumen tetap terkendali hingga Idulfitri, sesuai arahan Menteri Pertanian.

Sebelumnya Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, yang juga Kepala Badan Pangan Nasional, menegaskan bahwa pemerintah akan bertindak tegas terhadap praktik yang berpotensi mengganggu stabilitas harga pangan selama Ramadan.

“Kami terus memperkuat koordinasi. Jika ditemukan kenaikan harga yang tidak wajar, pemerintah bersama aparat terkait akan segera mengambil langkah penanganan,” ujarnya. (INF)

STABILKAN HARGA, GPM DAN SPHP JAGUNG DILAKSANAKAN SEPANJANG RAMADAN

Daging ayam. (Foto: Istimewa)

Komoditas daging ayam dan telur ayam terus menjadi perhatian pemerintah. Sumber protein hewani yang paling terjangkau tersebut patut dijaga kestabilan harganya di pasaran. Terbaru, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut rata-rata harga kedua komoditas itu mulai sedikit melampaui Harga Acuan Penjualan (HAP) tingkat konsumen pada minggu kedua Februari 2026.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) berkolaborasi dengan kalangan swasta menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) daging ayam beku. Adapun perusahaan yang terlibat antara lain PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPI) dan PT Japfa Comfeed Indonesia (Japfa).

CPI menggelar GPM daging ayam beku di 1.200 outlet penjualan yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara Japfa memastikan GPM daging ayam beku tersedia di 500 outlet jaringannya. Masyarakat dipastikan dapat memperoleh daging ayam beku seharga Rp 40.000/kg. Periodenya mulai 18 Februari sampai sehari sebelum Idulfitri.

“Untuk daging ayam di beberapa tempat kami pantau di wilayah Jakarta dan Tangerang relatif masih bagus. Harga Rp 40.000, paling tinggi. Nah ini ada inisiatif positif kami bersama PT CPI dan Japfa menggelar GPM daging ayam ras. Jadi masyarakat dipastikan bisa membeli sesuai HAP yang telah ditentukan pemerintah,” ujar Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Maino Dwi Hartono, di Jakarta pada Kamis (19/2/2026).

Sementara menurut BPS, rata-rata harga daging ayam ras sampai minggu kedua Februari 2026 berada di Rp 40.471/kg dengan batas maksimal HAP tingkat konsumen di Rp 40.000/kg. Jumlah daerah yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) daging ayam ras disebutkan mencapai 155 kabupaten/kota.

Akan tetapi, dari 155 kabupaten/kota tersebut, hanya 53 daerah saja yang mengalami rata-rata harga daging ayam ras melampaui HAP tingkat konsumen. Sementara 102 daerah mengalami kenaikan IPH tapi harganya masih tidak melebihi HAP tingkat konsumen.

Sementara untuk komoditas telur ayam ras, Maino menjelaskan bahwa kondisi harga saat ini masih terpantau stabil tanpa gejolak berlebihan. Ia optimis harga telur ayam ras sepanjang Ramadan dapat terkendali. Terlebih, pemerintah telah menyiapkan paket program intervensi pangan yang tidak hanya menyasar konsumen saja, namun juga produsen pangan dalam negeri seperti peternak unggas.

“Kalau telur bervariasi. Ada yang Rp 30.000, ada yang Rp 31.000, tapi kecenderungan memang sudah turun di beberapa tempat. Mulai menurun menjadi Rp 29.000-30.000 untuk telur, menurut pantauan kami,” ucap Maino.

Dalam laporan BPS, untuk rata-rata harga telur ayam ras secara nasional sampai minggu kedua Februari 2026, disebutkan berada di Rp 31.757/kg dengan HAP tingkat konsumen maksimal di Rp 30.000/kg. Sementara jumlah daerah yang mengalami kenaikan IPH telur ayam ras mencapai 80 daerah. Dari jumlah daerah itu, hanya 28 kabupaten/kota yang mengalami harga telur ayam ras melewati HAP tingkat konsumen, sementara 52 kabupaten/kota lainnya masih cukup aman dan sesuai koridor.

Salah satu upaya lain pemerintah untuk menjaga kestabilan harga daging ayam dan telur adalah pelaksanaan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan. Anggaran sebesar Rp 678 miliar, target penyaluran SPHP jagung pakan ke para peternak mencapai total 242 ribu ton.

Diharapkan program ini dapat menjadi angin segar karena target SPHP jagung di 2026 meningkat drastis hingga hampir lima kali lipat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Adapun penyaluran SPHP jagung 2025 berada di angka 51,2 ribu ton yang menyasar ke 3.578 peternak ayam ras petelur di 17 provinsi.

Terpisah, Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, meminta agar harga daging ayam ras dan telur tidak ada kenaikan. Ini karena kedua komoditas tersebut telah surplus secara nasional. Produksi dalam negeri mampu penuhi kebutuhan konsumsi rakyat Indonesia.

“Daging ayam dan telur ayam tidak boleh naik. Kita surplus. Tidak ada alasan naik. Kita sekarang sudah swasembada sembilan komoditas. Termasuk telur dan daging ayam, kita sudah swasembada,” kata Amran saat di acara Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional di Jakarta (13/2/2026). (INF)

EKSPOR PERDANA MEDION KE TAIWAN, ZAMBIA, DAN MESIR

Pelepasan ekspor produk herbal Medion ke Mesir. (Foto: Dok. Medion)

Medion Farma Jaya kembali memperluas jangkauan pasar internasionalnya melalui ekspor produk farmasetik ke beberapa negara tujuan baru. Pada Desember 2025, Medion melakukan pelepasan ekspor perdana ke Taiwan, Zambia, dan Mesir.

Ekspansi ini merupakan bagian dari strategi pertumbuhan Medion setelah berhasil menembus lebih dari 20 negara di kawasan Asia dan Afrika, sekaligus memperkuat daya saing produk farmasetik nasional di pasar global.

Dalam pelaksanaannya, Medion melakukan seleksi distributor potensial melalui agen ekspor Artha Vena International (AVI), menawarkan produk berkualitas ekspor dengan harga yang kompetitif dengan dukungan data scientific yang lengkap dan tim teknis yang siap men-support distributor dalam memasarkan produk, serta pemenuhan pesanan dengan cepat dan efektif.

Medion juga menyediakan pembuatan label khusus sesuai bahasa dan regulasi di negara tujuan, untuk memastikan produk mudah diterima dan digunakan oleh pasar lokal. Adapun produk yang diekspor ke tiga negara tersebut meliputi produk antibiotik, vitamin, dan herbal.

Seluruh produk diproduksi sesuai standar Good Manufacturing Practice (GMP) dan dikirimkan melalui jalur laut maupun udara dengan standar distribusi produk yang baik, sehingga kualitas produk terjaga hingga tiba di negara tujuan.

Medion berharap dapat terus menambah varian produk yang diekspor, khususnya produk herbal untuk membantu meminimalkan resiko antimicrobial resistance (AMR), menjangkau lebih banyak negara baru, serta memperkuat posisinya sebagai produsen utama obat kesehatan hewan di kawasan Asia dan Afrika. (INF)

RESMI DIKUKUHKAN, KOMITMEN PERMINDO BANGUN EKOSISTEM PERUNGGASAN YANG ADIL & BERKELANJUTAN

Momen penyerahan bendera pataka dari Ketua Dewan Pembina PERMINDO kepada ketua dan pengurus inti PERMINDO. (Foto: Infovet/Ridwan)

Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (PERMINDO) resmi dikukuhkan pada Kamis (12/2/2026). Pengukuhan dilakukan langsung oleh Ketua Dewan Pembina PERMINDO, Hartono, dengan penyerahan bendera pataka kepada ketua dan pengurus inti PERMINDO.

“PERMINDO hadir untuk menjadi wadah bagi peternak rakyat mandiri di tengah kekosongan perlindungan kebijakan. Padahal ketika ada persoalan, peternak rakyat mandiri yang paling pertama terkena dampaknya,” ujar Hartono disela-sela acara pengukuhan sekaligus kegiatan Focus Group Discussion yang diadakan PERMINDO, di Bogor.

Ia menambahkan, peternak yang selama ini telah berjuang menghasilkan protein hewani bagi masyarakat berharap pemerintah bisa lebih memperhatikan nasibnya agar mendapat keadilan dalam berusaha dan memperoleh kehidupan yang layak.

“PERMINDO meminta negara mengambil sikap dan berani berpihak pada keadilan bagi peternak rakyat mandiri,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum PERMINDO, Kusnan, menyebut bahwa hingga kini sektor perunggasan masih menghadapi tantangan yang tidak sedikit. Mulai dari persaingan global, biaya produksi, efisiensi produksi, produktivitas, pembiayaan, hingga terkait kebijakan pemerintah termasuk mengenai harga acuan. Begitu juga terkait stabilitas harga bahan baku pakan maupun produk unggas.

“Oleh karena itu, hadirnya PERMINDO agar teman-teman peternak rakyat kecil bisa terus eksis dan bisa menjembatani aspirasi mereka dengan kebijakan pemerintah dan dinamika industri. Kami datang dengan data lapangan, pengalaman nyata, dan komitmen untuk membangun ekosistem perunggasan yang adil dan berkelanjutan,” kata Kusnan.

Ia juga menambahkan, kegiatan perdana yang dilaksanakan ini merupakan bentuk sinergi dari PEMINDO kepada pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan asosiasi perunggasan yang sudah ada. “Kita di sini berdiskusi bagaimana ke depan peternak rakyat kecil bisa berkolaborasi memajukan sektor perunggasan,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PERMINDO, Herry Irawan, bahwa lahirnya PERMINDO bukan untuk bersaing dengan asosiasi manapun, tetapi untuk saling menguatkan dan melengkapi dari organisasi yang sudah lebih dulu besar dan mapan.

“PERMINDO siap berkolaborasi dengan stakeholder perunggasan nasional. Dimana visi PERMINDO bahwa peternak rakyat bukan pelengkap industri, tapi pilar utama kedaulatan pangan nasional dan tidak ada mensrea kepada pihak manapun,” katanya. (RBS)

GELAR FGD, PERMINDO SIAP BERSINERGI BERSAMA STAKEHOLDER PERUNGGASAN

FGD PERMINDO di Bogor. (Foto: Infovet/Ridwan)

Kamis (12/2/2026), bertempat di Royal Hotel Bogor, Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (PERMINDO), menggelar agenda pertamanya yakni Focus Group Discussion (FGD) mengenai arah perunggasan di tahun ini.

Latar belakang diadakannya FGD tersebut karena sektor perunggasan berperan sangat signifikan dalam ekonomi Indonesia, utamanya sebagai penyedia protein hewani, penggerak lapangan kerja bagi sekitar 12,5 juta jiwa, dan penggerak perekonomian dengan perputaran uang hingga puluhan triliun rupiah per tahun. Selain itu, perunggasan juga sangat berkontribusi bagi ketahanan pangan, pendapatan, bahkan peluang ekspor.

Kendati demikian, menurut Ketua Umum PERMINDO, Kusnan, hingga kini sektor perunggasan masih menghadapi tantangan yang tidak sedikit. Mulai dari persaingan global, biaya produksi, efisiensi produksi, produktivitas, pembiayaan, hingga terkait kebijakan pemerintah termasuk mengenai harga acuan. Begitu juga terkait stabilitas harga bahan baku pakan maupun produk unggas.

“Oleh karena itu, hadirnya PERMINDO agar teman-teman peternak rakyat kecil bisa terus eksis dan bisa menjembatani aspirasi mereka dengan kebijakan pemerintah dan dinamika industri. Kami datang dengan data lapangan, pengalaman nyata, dan komitmen untuk membangun ekosistem perunggasan yang adil dan berkelanjutan," ujar Kusnan dalam sambutannya.

Ia juga menambahkan "ini merupakan bentuk sinergi dari PEMINDO kepada pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan asosiasi perunggasan yang sudah ada. Kita di sini berdiskusi bagaimana ke depan peternak rakyat kecil bisa berkolaborasi memajukan sektor perunggasan."

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal PERMINDO, Herry Irawan, turut menambahkan bahwa lahirnya PERMINDO bukan untuk bersaing dengan asosiasi manapun, tetapi untuk saling menguatkan dan melengkapi dari organisasi yang sudah lebih dulu besar dan mapan.

“PERMINDO siap berkolaborasi dengan stakeholder perunggasan nasional. Dimana visi PERMINDO bahwa peternak rakyat bukan pelengkap industri tapi pilar utama kedaulatan pangan nasional dan tidak ada mensrea kepada pihak manapun," ujarnya.

Tahun ini, lanjut dia, kebijakan pemerintah terkait perunggasan pun sangat dinanti. Mengingat pemerintah juga memiliki program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sangat terkait dengan produk perunggasan, sebagai salah satu sumber protein yang diberikan dalam program tersebut.

“Pun demikian dengan program memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya dalam penyediaan bahan baku pakan seperti soybean meal (SBM) dan gandum, melalui investasi peternakan terintegrasi skala besar. Program ini rencana mulai bergulir tahun 2026 ini. Oleh karena itu, perlu adanya dialog dan diskusi antara peternak, industri, pemerintah, akademisi, dan semua stakeholder terkait arah perunggasan di 2026 ini," tukasnya.

Diskusi pun menghadirkan beberapa pembicara di antaranya Ketua Umum PERMINDO Kusnan, Dekan Fapet IPB University Dr Idat Galih Permana, Country Director PT FPT Defryansyah, dan Guru Besar IPB University Prof Muladno Basar. Selain itu, dalam kegiatan tersebut juga sekaligus diadakan pengukuhan pengurus inti PERMINDO oleh Ketua Dewan Pembina PERMINDO Hartono. (RBS)