HPDKI DUKUNG PENERTIBAN TERNAK ILEGAL AGAR HARGA TETAP TERJAGA

Pertemuan antara HPDKI bersama Dirjen PKH. (Foto: Istimewa)

“HPDKI mendukung upaya pemerintah menertibkan pemasukan ternak ilegal. Peternak dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan pasar, sehingga sebaiknya impor dihentikan agar harga di tingkat peternak tetap terjaga,” ujar Sekjen Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI), Ajat Sudarjat, dalam pertemuannya di kantor Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Senin (16/3/2026).

Ia menambahkan, peternak dalam negeri pada dasarnya memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Karena itu, penguatan pengawasan dinilai penting untuk menciptakan iklim usaha yang sehat.

Sementara itu, Wakil Sekjen DPP HPDKI, Nuryanto, turut menambahkan bahwa pentingnya pengawasan untuk menjaga kesehatan ternak nasional. Ia menilai ternak yang masuk tanpa prosedur resmi berpotensi membawa penyakit yang dapat merugikan peternak. 

“Selain merugikan negara dari sisi pajak dan bea masuk, hal ini juga merusak harga pasar yang selama ini dijaga oleh peternak lokal,” ucap Nuryanto.

Menanggapi hal itu, pemerintah pun menegaskan komitmennya untuk terus hadir melindungi peternak melalui penguatan kebijakan dan pengawasan di lapangan.

Dirjen PKH, Agung Suganda, mengatakan bahwa pengawasan terhadap peredaran ternak ilegal terus diperkuat, terutama di wilayah perbatasan. 

“Komitmen Menteri Pertanian jelas, yaitu melindungi peternak lokal dari dampak masuknya ternak ilegal yang bisa menekan harga di tingkat peternak,” kata Agung.

Selain pengawasan, pemerintah juga mendorong pengembangan pasar sebagai langkah konkret meningkatkan kesejahteraan peternak. Di antaranya mempercepat harmonisasi persyaratan ekspor domba dan kambing ke Malaysia, hingga usulan pemotongan hewan dam haji dapat dilakukan di Indonesia sehingga memberikan dampak ekonomi langsung bagi peternak.

“Bayangkan kalau pemotongan dam bisa dilakukan di Indonesia, dampak ekonominya luar biasa. Peternak langsung merasakan manfaatnya,” katanya. (INF)

MENTAN PASTIKAN KONDISI PANGAN INDONESIA AMAN DI TENGAH GEJOLAK DUNIA

Mentan Amran berbicara dalam kegiatan buka puasa bersama di kantornya. (Foto: Istimewa)

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa kondisi pangan Indonesia saat ini tetap aman meskipun dunia tengah menghadapi berbagai dinamika. Pemerintah, kata dia, terus melakukan berbagai langkah strategis untuk memastikan ketersediaan pangan nasional bagi seluruh masyarakat.

“Upaya menjaga stabilitas pangan menjadi bagian penting dalam mewujudkan kedaulatan pangan sekaligus mendukung visi Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045. Koordinasi intensif terus dilakukan, terutama jelang perayaan Idulfitri agar kebutuhan pangan masyarakat tetap tercukupi,” ujarnya dalam kegiatan buka puasa bersama di kantornya, Rabu (11/3/2026).

Mentan Amran juga menyampaikan apresiasi atas kebijakan presiden yang dinilai berpihak kepada petani. Salah satunya adalah penurunan harga pupuk hingga 20%. Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa kondisi dunia saat ini sedang menghadapi ketidakpastian geopolitik, termasuk konflik yang berpotensi mengganggu jalur perdagangan global seperti di Selat Hormuz. Namun, ia memastikan kondisi pangan Indonesia tetap aman.

“Sekarang dunia mengalami geopolitik, terjadi perang, bahkan jika Selat Hormuz ditutup itu akan berdampak pada banyak negara. Alhamdulillah dari sisi pangan kita aman,” jelasnya.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kerja keras kepada seluruh pihak untuk mewujudkan kemandirian nasional di berbagai sektor strategis. “Kita wujudkan kemandirian energi, kemandirian protein, dan kemandirian pangan. Jika semua ini terwujud, Indonesia akan jauh lebih aman. Negara ini milik bersama dan akan kita wariskan kepada anak cucu kita,” ucapnya.

Sebagai penutup, ia memastikan bahwa kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, petani, peternak, koperasi, dan BUMN menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan sinergi yang kuat dan kebijakan yang tepat, pemerintah optimis mampu menjaga stabilitas pasokan pangan sekaligus meningkatkan daya saing sektor pertanian.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Wakil Menteri Pertanian, asosiasi pertanian dan peternakan, anggota koperasi, perwakilan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), pelaku usaha, serta direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pangan dan pertanian. (INF)

KEMENTAN: HARGA PAKAN TERPANTAU TURUN, BISA TEKAN BIAYA PRODUKSI

Berdasarkan pemantauan SPORA Direktorat Pakan Kementan, penurunan terjadi pada berbagai jenis pakan untuk broiler maupun layer. (Foto: Dok. Infovet)

Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat tren penurunan harga pakan ternak di tingkat produsen pada periode Februari hingga awal Maret 2026. Penurunan ini diharapkan dapat membantu menekan biaya produksi peternak, khususnya pada sektor perunggasan yang bergantung pada pakan pabrikan.

Berdasarkan pemantauan Sistem Informasi Produksi dan Harga Pakan (SPORA) Direktorat Pakan Kementan, penurunan terjadi pada berbagai jenis pakan untuk ayam pedaging (broiler) maupun petelur (layer). Pakan broiler starter (BR1) mengalami penurunan rata-rata Rp 112/kg dari 33 pabrik pakan, bahkan pada beberapa pabrik penurunan mencapai Rp 600/kg, dengan rataan harga produsen sekitar Rp 8.010/kg. Pakan broiler pre starter (BR0) tercatat turun rata-rata Rp 82/kg dari 30 pabrik pakan dengan rataan harga produsen sekitar Rp 8.451/kg. 

Sementara untuk pakan broiler finisher (BR2) turun rata-rata Rp 89/kg dari 31 pabrik pakan dengan rataan harga produsen sekitar Rp 7.967/kg. Penurunan juga terjadi pada pakan layer masa produksi (P3) sebesar Rp 86/kg dari 32 pabrik pakan dengan rataan harga produsen sekitar Rp 6.803/kg, serta konsentrat layer masa produksi (KP3) yang turun rata-rata Rp 74/kg dari 14 pabrik pakan dengan rataan harga produsen sekitar Rp 7.735/kg.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, mengatakan tren penurunan harga pakan ini menjadi perkembangan positif bagi keberlanjutan usaha peternakan nasional.

“Penurunan harga pakan tentu menjadi kabar baik bagi peternak, karena akan membantu menurunkan biaya produksi. Jika biaya produksi lebih efisien, maka usaha peternakan bisa lebih berkelanjutan dan stabilitas harga produk peternakan juga lebih terjaga,” kata Agung di kantornya, Kamis (5/3/2026).

Kendati demikian, Agung mencatat penurunan harga pakan baru dilakukan oleh sebagian pabrikan. Dari total 87 pabrik pakan unggas yang beroperasi di Indonesia, sekitar 33 pabrik atau 38% telah menyesuaikan harga.

“Sesuai arahan Bapak Menteri Pertanian, kami secara rutin melakukan pemantauan harga melalui sistem SPORA serta menjalin komunikasi dengan industri pakan. Penurunan harga ini menunjukkan adanya penyesuaian yang positif di tingkat industri sehingga dapat membantu menekan biaya produksi peternak,” sebutnya.

Ketua Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT), Desianto Budi Utomo, dalam keterangan terpisah mengatakan industri pakan terus melakukan efisiensi agar harga pakan semakin kompetitif.

“Industri pakan terus melakukan berbagai efisiensi dan penyesuaian agar harga pakan dapat lebih kompetitif. Kami juga terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk memastikan ketersediaan bahan baku pakan dengan harga yang lebih kompetitif, sehingga industri pakan dapat mendukung keberlanjutan usaha peternakan nasional,” kata Desianto.

Sebelumnya, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat produksi jagung nasional sebagai bahan baku utama pakan ternak. “Tidak ada impor jagung khusus pakan. Bahkan kita sudah ekspor. Ekspor di Kalimantan Barat ke Malaysia, juga ekspor ke Filipina. Ada dari NTB dan Gorontalo. Jadi ada tiga tempat, dan Bapak Presiden lepas langsung,” kata Mentan Amran dalam Panen Raya Jagung di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (8/1/2026). (INF)

MENTAN KEMBALI LEPAS EKSPOR KOMODITI UNGGAS KE BEBERAPA NEGARA

Mentan Amran Sulaiman Melepas Ekspor Produk Unggas. (Foto: Infovet/CR)

Selasa (3/3) yang lalu Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman melakukan seremonial pelepasan ekspor unggas ke beberapa negara seperti Jepang, Singapura, dan Timor Leste di Kantor Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta. Pengiriman sendiri akan dilakukan bertahap ke masing - masing negara oleh perusahaan pengekspor sampai dengan 31 Maret mendatang. 

Menurut Amran, ekspor menjadi arah strategis pemerintah dalam memperkuat devisa, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri. Menurutnya, keberhasilan ini membuktikan bahwa industri perunggasan nasional sudah sangat mandiri.

"Protein hewani khususnya unggas, kita sudah bisa swasembada dan ekspor ini merupakan yang kesekian kalinya," ujar Amran. 

Ia sendiri menyebut bahwa pemerintah akan senantiasa mendukung para pelaku usaha yang memang ingin mengharumkan nama bangsa melalui ekspor. Bantuan yang diberikan tentunya dalam aspek legalitas dan pembukaan akses pasar mancanegara. 

Sebanyak 545 ton produk unggas mulai dari telur, karkas, serta produk olahan dikirim pada hari itu. Pada kesempatan tersebut nilai transaksi ekspor yang tercatat yakni 18,2 Miliar Rupiah. 

Petinggi TIB Group Bersama Perwakilan Ditjen PKH. (Foto: Infovet/CR)

Salah satu perwakilan perusahaan yakni Ariefin selaku PT Raja Jeva Nisi (TIB Group) ketika ditemui oleh Infovet menyatakan rasa bangganya karena ikut andil dalam mengharumkan nama bangsa melalui ekspor. Menurutnya ekspor adalah salah satu bukti bahwa produk lokal mampu menembus pasar internasional dan diakui kualitasnya.

"Kita sebelumnya pernah ekspor juga produk olahan kita ke Bangladesh, kita sangat senang kalau produk kita bisa diekspor. Artinya produk kita sudah memenuhi standar dari negara pengimpor, dan kita memang fokus di kualitas," tutur Ariefin. 

Dalam kesempatan yang sama komisaris PT Raja Jeva Nisi Tjandra Srimulianingsih juga mengungkapkan rasa syukur dan terima kasihnya kepada kementerian pertanian yang sudah sangat support kepada pelaku usaha. 

"Perizinan segala macamnya kita sangat terbantu, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Menteri dan jajarannya," tutur Tjandra. 

Ia melanjutkan bahwa kedepannya TIB Group juga sedang mengincar beberapa negara lagi untuk dijadikan pasar ekspor, karena menurutnya pasar ekspor terutama produk olahan unggas di luar negeri cukup menjanjikan. 

Di hari itu TIB Group sendiri mengekspor sekitar 2 kontainer produk karkas dan olahan daging ayam dengan volume total sebanyak 22 ton. Transaksi yang berhasil dibukukan oleh TIB Group yakni sekitar USD 50.675 atau sekitar 837 juta rupiah. (CR)

SIDAK PASAR DI DEPOK, HARGA AYAM DAN DAGING SELAMA PUASA TETAP NORMAL

Sidak yang dilakukan Kementan di pasar wilayah Depok. (Foto: Istimewa)

Dalam rangka menjaga stabilitas pangan selama Ramadan hingga Idulfitri, Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan inspeksi mendadak (sidak) di dua pasar tradisional di Depok, yakni Pasar Depok Jaya dan Pasar Kemiri Muka, Minggu (22/2/2026).

Dalam kegiatan itu Direktur Pakan Kementan, Tri Melasari, menyampaikan bahwa harga komoditas peternakan di dua pasar tersebut relatif masih normal.

“Harga daging ayam rata-rata masih berada di kisaran Rp 37.000-40.000 per ekor. Ini menunjukkan pasokan dan harga tetap terjaga,” ujarnya.

Berdasarkan hasil pemantauan, harga komoditas peternakan terpantau stabil. Di Pasar Depok Jaya, harga telur ayam ras berkisar Rp 32.000/kg, sementara daging ayam ras berada pada kisaran Rp 37.000/kg. Kondisi ini menunjukkan harga masih dalam batas wajar dan pasokan tersedia.

Sementara di Pasar Kemiri Muka, telur ayam ras dijual pada kisaran Rp 31.000/kg, dan daging ayam ras berada pada harga Rp 37.000-40.000/kg. Untuk daging sapi, harga terpantau sekitar Rp 140.000/kg. Harga tersebut dinilai masih stabil, sejalan dengan ketersediaan pasokan di tingkat pedagang.

Pemerintah juga mencatat pasokan ayam di tingkat pedagang cukup melimpah. Kendati begitu, percepatan distribusi tetap diperlukan guna menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

Meskipun harga terpantau relatif stabil, pemerintah akan terus melakukan sidak secara rutin selama Ramadan untuk memantau pergerakan harga. Langkah ini dilakukan agar harga di tingkat konsumen tetap terkendali hingga Idulfitri, sesuai arahan Menteri Pertanian.

Sebelumnya Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, yang juga Kepala Badan Pangan Nasional, menegaskan bahwa pemerintah akan bertindak tegas terhadap praktik yang berpotensi mengganggu stabilitas harga pangan selama Ramadan.

“Kami terus memperkuat koordinasi. Jika ditemukan kenaikan harga yang tidak wajar, pemerintah bersama aparat terkait akan segera mengambil langkah penanganan,” ujarnya. (INF)

STABILKAN HARGA, GPM DAN SPHP JAGUNG DILAKSANAKAN SEPANJANG RAMADAN

Daging ayam. (Foto: Istimewa)

Komoditas daging ayam dan telur ayam terus menjadi perhatian pemerintah. Sumber protein hewani yang paling terjangkau tersebut patut dijaga kestabilan harganya di pasaran. Terbaru, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut rata-rata harga kedua komoditas itu mulai sedikit melampaui Harga Acuan Penjualan (HAP) tingkat konsumen pada minggu kedua Februari 2026.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) berkolaborasi dengan kalangan swasta menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) daging ayam beku. Adapun perusahaan yang terlibat antara lain PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPI) dan PT Japfa Comfeed Indonesia (Japfa).

CPI menggelar GPM daging ayam beku di 1.200 outlet penjualan yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara Japfa memastikan GPM daging ayam beku tersedia di 500 outlet jaringannya. Masyarakat dipastikan dapat memperoleh daging ayam beku seharga Rp 40.000/kg. Periodenya mulai 18 Februari sampai sehari sebelum Idulfitri.

“Untuk daging ayam di beberapa tempat kami pantau di wilayah Jakarta dan Tangerang relatif masih bagus. Harga Rp 40.000, paling tinggi. Nah ini ada inisiatif positif kami bersama PT CPI dan Japfa menggelar GPM daging ayam ras. Jadi masyarakat dipastikan bisa membeli sesuai HAP yang telah ditentukan pemerintah,” ujar Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Maino Dwi Hartono, di Jakarta pada Kamis (19/2/2026).

Sementara menurut BPS, rata-rata harga daging ayam ras sampai minggu kedua Februari 2026 berada di Rp 40.471/kg dengan batas maksimal HAP tingkat konsumen di Rp 40.000/kg. Jumlah daerah yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) daging ayam ras disebutkan mencapai 155 kabupaten/kota.

Akan tetapi, dari 155 kabupaten/kota tersebut, hanya 53 daerah saja yang mengalami rata-rata harga daging ayam ras melampaui HAP tingkat konsumen. Sementara 102 daerah mengalami kenaikan IPH tapi harganya masih tidak melebihi HAP tingkat konsumen.

Sementara untuk komoditas telur ayam ras, Maino menjelaskan bahwa kondisi harga saat ini masih terpantau stabil tanpa gejolak berlebihan. Ia optimis harga telur ayam ras sepanjang Ramadan dapat terkendali. Terlebih, pemerintah telah menyiapkan paket program intervensi pangan yang tidak hanya menyasar konsumen saja, namun juga produsen pangan dalam negeri seperti peternak unggas.

“Kalau telur bervariasi. Ada yang Rp 30.000, ada yang Rp 31.000, tapi kecenderungan memang sudah turun di beberapa tempat. Mulai menurun menjadi Rp 29.000-30.000 untuk telur, menurut pantauan kami,” ucap Maino.

Dalam laporan BPS, untuk rata-rata harga telur ayam ras secara nasional sampai minggu kedua Februari 2026, disebutkan berada di Rp 31.757/kg dengan HAP tingkat konsumen maksimal di Rp 30.000/kg. Sementara jumlah daerah yang mengalami kenaikan IPH telur ayam ras mencapai 80 daerah. Dari jumlah daerah itu, hanya 28 kabupaten/kota yang mengalami harga telur ayam ras melewati HAP tingkat konsumen, sementara 52 kabupaten/kota lainnya masih cukup aman dan sesuai koridor.

Salah satu upaya lain pemerintah untuk menjaga kestabilan harga daging ayam dan telur adalah pelaksanaan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan. Anggaran sebesar Rp 678 miliar, target penyaluran SPHP jagung pakan ke para peternak mencapai total 242 ribu ton.

Diharapkan program ini dapat menjadi angin segar karena target SPHP jagung di 2026 meningkat drastis hingga hampir lima kali lipat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Adapun penyaluran SPHP jagung 2025 berada di angka 51,2 ribu ton yang menyasar ke 3.578 peternak ayam ras petelur di 17 provinsi.

Terpisah, Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, meminta agar harga daging ayam ras dan telur tidak ada kenaikan. Ini karena kedua komoditas tersebut telah surplus secara nasional. Produksi dalam negeri mampu penuhi kebutuhan konsumsi rakyat Indonesia.

“Daging ayam dan telur ayam tidak boleh naik. Kita surplus. Tidak ada alasan naik. Kita sekarang sudah swasembada sembilan komoditas. Termasuk telur dan daging ayam, kita sudah swasembada,” kata Amran saat di acara Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional di Jakarta (13/2/2026). (INF)

MENTAN AMRAN: RPH DILARANG NAIKKAN HARGA DAGING

Mentan Amran saat melihat ketersediaan daging sapi di pasar. (Foto: Istimewa)

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menegaskan seluruh rumah pemotongan hewan (RPH) untuk melarang para jagal menaikkan harga daging sapi, sebagai bagian dari kesiapan pemerintah menjaga stabilitas pangan nasional menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026.

Penegasan tersebut disampaikan di tengah kondisi harga pangan nasional yang cenderung terkendali. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), komponen harga bergejolak (volatile food) secara bulan ke bulan mengalami deflasi sebesar 1,96%, sementara secara tahunan tercatat inflasi sebesar 1,14%, menandakan stabilitas harga pangan masih terjaga.

Pemerintah telah menetapkan harga sapi siap potong dari feedloter tidak lebih dari Rp 55.000/kg dan terima di RPH maksimal Rp 56.000/kg. Untuk itu semua jagal wajib menjaga stabilitas harga karkas sehingga harga daging di pasar tidak lebih dari Rp 130.000/kg.

“Seluruh RPH tidak boleh menaikkan harga daging. Pemerintah ingin memastikan harga sapi dan daging tetap stabil, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026,” kata Mentan Amran dalam keterangan resminya, Selasa (3/2/2026).

Ia juga menekankan bahwa kenaikan harga yang tidak wajar tidak akan ditoleransi, terlebih jika dilakukan dengan memanfaatkan meningkatnya kebutuhan masyarakat pada momentum hari besar keagamaan.

Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif, Mentan Amran meminta Satuan Tugas (Satgas) Pangan Mabes Polri bersama instansi terkait melakukan pengawasan dan pemeriksaan ketat terhadap RPH yang diduga memainkan harga daging.

“Satgas Pangan kami minta turun langsung memeriksa RPH yang memainkan harga. Jika ditemukan pelanggaran, akan dilakukan penindakan tegas,” ucapnya.

Sebagai langkah penertiban rantai pasok, Mentan juga menginstruksikan feedloter agar tidak menyalurkan/suplai sapi hidup kepada para jagal RPH yang tidak patuh terhadap ketentuan harga karkas dan daging.

“Feedloter jangan memasok sapi ke jagal/pemotong di RPH yang tidak patuh. Ini bentuk penertiban agar stabilisasi harga berjalan efektif,” tambahnya.

Sebagai informasi BPS mencatat terjadi deflasi pada Januari 2026, terutama pada komponen harga bergejolak terutama didorong oleh penurunan harga sejumlah komoditas pangan, salah satunya telur ayam ras di sejumlah wilayah. Sementara secara tahunan, beberapa komoditas termasuk daging ayam ras masih memberikan andil inflasi, namun dinilai masih dalam batas wajar dan tidak mengganggu stabilitas harga pangan secara keseluruhan.

Mentan Amran menegaskan, dengan pasokan pangan strategis yang berada dalam kondisi aman, pemerintah berkomitmen menjaga harga tetap terkendali serta memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dan merayakan Idulfitri 2026 tanpa tekanan lonjakan harga pangan. (INF)

JAGA HARGA DAN PASOKAN, PEMERINTAH BERSAMA ASOSIASI SEPAKAT HARGA TIMBANG HIDUP SAPI 55 RIBU PER KG

Menteri Pertanian saat jumpa pers dalam rapat koordinasi jelang HBKN di kantornya. (Foto: Istimewa)

Pemerintah bersama asosiasi pedagang dan pelaku usaha sepakat menjaga stabilitas harga dan pasokan daging sapi menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026, dengan harga timbang hidup sapi di tingkat feedlot sebesar Rp55.000/kg dan berlaku mulai 22 Januari 2026 hingga menjelang Idulfitri, tanpa kenaikan harga.

Kesepakatan itu dicapai dalam rapat koordinasi yang digelar di Kementerian Pertanian (Kementan), Kamis (22/1/2026), yang dihadiri Badan Pangan Nasional (Bapanas), Satgas Pangan, asosiasi pedagang, asosiasi pemotong, feedlotter, hingga pelaku usaha impor sapi bakalan.

Kementan menegaskan tidak akan membiarkan gangguan distribusi maupun praktik spekulasi yang merugikan masyarakat, khususnya menjelang hari besar keagamaan nasional (HKBN). Pemerintah terus melakukan pemantauan harga, pasokan, dan distribusi secara ketat untuk memastikan kebijakan pangan tetap berpihak pada rakyat, peternak, dan pelaku usaha yang taat aturan.

Ketua Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI), Wahyu Purnama, memastikan seluruh pedagang di bawah naungan APDI kembali berjualan. “Mulai malam Jumat, 23 Januari 2026, pedagang daging kembali beraktivitas dan RPH siap memotong sapi,” kata Wahyu.

Ia menegaskan, jika ditemukan harga di atas kesepakatan tersebut, pedagang diminta segera melapor. “Kalau ada yang melanggar, laporkan ke saya dan akan langsung kami teruskan ke pemerintah,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua Umum Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia (JAPPDI), H Asnawi. “Kalau ada pengusaha feedlot menjual di atas Rp55 ribu per kilogram, silakan laporkan dengan bukti untuk diteruskan ke Menteri Pertanian,” tegasnya.

Pemerintah juga memastikan pasokan sapi aman. Kuota impor sapi bakalan sekitar 700 ribu ekor per tahun telah disiapkan dan dialokasikan kepada sekitar 80 perusahaan penggemukan sapi. Selain itu, BUMN Pangan ditugaskan sebagai stabilisator untuk menjaga keseimbangan harga dan pasokan di tingkat konsumen.

Pemerintah juga akan terus mengawal agar distribusi berjalan lancar dan masyarakat tidak terbebani lonjakan harga daging sapi menjelang Ramadan dan Lebaran. (INF)

BANTUAN BAGI PETERNAK TERDAMPAK ERUPSI GUNUNG SEMERU

Petugas membantu membawa ternak milik warga. (Foto: Istimewa)

Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) sigap menanggulangi dampak erupsi Gunung Semeru terhadap peternak di Kabupaten Lumajang.

Rapat koordinasi penanganan bencana berlangsung pada Rabu, 26 November 2025, melibatkan berbagai unit di antaranya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lumajang, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang.

Sebagai tindak lanjut permohonan bantuan, Kementan menyalurkan pakan sebanyak 14 ton berupa hijauan segar (rumput dan legum), silase, serta complete feed secara bertahap melalui UPT Ditjen PKH. Bantuan pakan disalurkan mulai akhir November hingga awal Desember oleh BBIB Singosari, BBPTUHPT Baturraden, dan Balai Embrio Ternak Cipelang.

Selain pakan, disalurkan juga bantuan obat-obatan, vitamin, disinfektan, dan alat pelindung diri untuk petugas lapangan yang disediakan Direktorat Kesehatan Hewan, BBVET Wates, dan Pusvetma.

"Kami memastikan penanganan hewan yang terdampak bencana dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kesejahteraan hewan dan mengutamakan keselamatan bagi petugas di lapangan untuk mencegah dampak lebih lanjut," kata Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, I Ketut Wirata, di kantornya, Rabu (26/11/2025).

Kementan juga menyiapkan kandang penampungan sementara yang dikelola Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) untuk membantu ternak terdampak.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lumajang, Endra Novianto, mengungkapkan, "Kerja sama lintas sektor ini sangat penting untuk pemulihan cepat peternakan dari dampak erupsi. Kami mengapresiasi respons cepat Kementan dalam menyediakan kebutuhan esensial bagi peternak." (INF)

MUNAS ASOHI IX SIAP DIGELAR, KEMENTAN DORONG ASOHI TINGKATKAN EKSPOR OBAT HEWAN

Audiensi ASOHI bersama Dirjen PKH Kementan Agung Suganda. (Foto: Istimewa)

Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan selalu menjalin sinergi dengan Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI). Pengurus ASOHI Pusat melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Agung Suganda di kantor Kementerian Pertanian, Rabu (8/10/2025). Pertemuan tersebut terkait penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) ke-IX.

Dalam kesempatan tersebut pengurus ASOHI berharap Dirjen PKH Agung Suganda dapat hadir dalam acara Munas IX ASOHI yang akan diselenggarakan pada Kamis, 23 Oktober 2025 di IPB Convention Center Botani Square, Bogor, Jawa Barat.

Agung yang pada kesempatan itu didampingi Direktur Kesehatan Hewan Hendra Wibawa dan Koordinator Substansi Pengawasan Obat Hewan Arif Wicaksono,  mengungkapkan apresiasinya kepada ASOHI yang terus mendukung subsektor peternakan dan kesehatan hewan terus tumbuh. Ia pun mengungkapkan harapannya untuk bisa hadir dalam Munas tersebut. “Insyaallah saya akan usahakan hadir,” ujarnya.

ASOHI yang berdiri sejak 25 Oktober 1979, dan menaungi perusahaan-perusahaan produsen, eksportir, importir, distributor, serta pengecer obat hewan, dalam pertemuan tersebut, selain membahas terkait penyelenggaraan Munas IX juga menyampaikan perkembangan industri obat hewan nasional.

Ketua Umum ASOHI, Irawari Fari, mengungkapakan bahwa industri obat hewan di Indonesia saat ini mengalami perkembangan signifikan dan sukses menembus pasar ekspor, dengan nilai ekspor mencapai Rp 3,7 triliun pada 2024 dan terus meningkat pada 2025.

“Saat ini telah berhasil menembus pasar ekspor ke lebih dari 30 negara,” ujarnya. Ia juga menyebutkan bahwa obat hewan lokal Indonesia tidak hanya untuk pasar dalam negeri, tetapi juga memiliki daya saing di pasar global, adapun beberapa pasar ekspor yakni China, Jerman, Mesir, dan Arab Saudi.

ASOHI berharap kerja sama dengan Kementan akan terus berlanjut dan semakin kuat, terutama dalam peningkatan standar mutu obat hewan, penguatan kompetensi pengujian, serta berbagai kegiatan yang mendukung pertumbuhan industri obat hewan dan ketahanan pangan nasional.

Dalam audiensi tersebut, Pemred Infovet, Bambang Suharno, juga turut hadir dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Badan Pengawas ASOHI. (INF)

PERINGATI HUT KE -10, NUTRICELL RAYAKAN DENGAN EKSPOR PRODUK KE AMERIKA

Prosesi Simbolik Pelepasan Ekspor Nutricell Ke Amerika Serikat
(Foto : CR)

Perhelatan ILDEX 2025 di ICE Tangerang bukan hanya ajang pameran semata. PT Nutricell Pacific misalnya, selain berpartisipasi dalam pameran tersebut, mereka juga menambah meriah suasana dengan melakukan seremoni pelepasan ekspor ke Amerika Serikat. Acara tersebut terjadi pada hari pertama ILDEX yakni 17 September 2025 yang tentunya membuat pameran semakin meriah. 

Sejumlah pejabat seperti Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Wakil Menteri Pertanian, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan hewan terlihat menghadiri acara pelepasan kegiatan ekspor ke Amerika Serikat tersebut.

Kebanggaan Indonesia 

Dalam sambutannya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Prof Rachmat Pambudy menyatakan kebanggannya serta apresiasi setinggi - tingginya kepada Nutricell.  Ia mengatakan bahwa Nutricell merupakan salah satu perusahaan di bidang obat hewan yang frekuensinya cukup sering dalam melakukan ekspor. 

"Saya hitung - hitung sudah lebih dari 2 kali Nutricell melakukan ekspor, kali ini rasanya sangat melegakan sekaligus menggembirakan. Pasalnya, ditengah keadaan ekonomi yang masih bergejolak sertai isu perang tarif Amerika, Nutricell tetap tak bergeming untuk membuktikan bahwa mereka tetap bisa mengharumkan nama bangsa di bidang obat hewan," tutur Rachmat. 

Ia berharapNutricell tidak boleh berpuas diri dan turut mendo'akan agar Nutricell tidak berhenti berinovasi dan tetap konsisten dan berkomitmen dalam mengharumkan nama bangsa melalui kegiatan ekspor. 

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Drh Agung Suganda juga menyatakan kekagumannya pada Nutricell. Menurutnya Nutricell membuktikan bahwa produk kesehatan asal Indonesia adalah produk yang berkualitas dan berdaya saing sehingga dapat menembus pasar Internasional. 

"Tentunya upaya ini bukan hanya terjadi dalam satu - dua bulan, atau tahun. Nutricell berhasil konsisten dengan inovasinya serta kualitasnya sehingga pasar Amerika Serikat yang banyak orang impikan dapat mereka tembus. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Nutricell, semoga dapat menjadi inspirasi bagi perusahaan lain untuk terus berupaya melakukan penetrasi pasar internasional," kata Agung. 

Kado Spesial di Ulang Tahun Ke-10

Sejak beroprasi pada September 2015 lalu, tahun 2025 merupakan tahun ke-10 Nutricell beroperasi. Dengan segala hambatan yang melintang, nyatanya Nutricell masih dapat survive bahkan mengharumkan nama bangsa melalui produk - produknya. 

Suaedi Sunanto selaku CEO Nutricell mengatakan bahwa ini adalah kado dari Nutricell untuk Indonesia. Ia menyatakan bahwa ini merupakan peristiwa yang spesial bagi dirinya dan perusahaan yang ia pimpin. 

"Momennya pas, ILDEX, HUT ke -10, kami persembahkan ini untuk Indonesia. Kami telah membuktikan bahwa kami mampu bersaing bahkan hingga negeri Paman Sam. Kedepannya kami mohon do'a restu agar kami dapat kembali mengharumkan nama bangsa melalui ekspor," kata Suaedi. 

Ia juga mengatakan bahwa produk yang diekspor ke Amerika Serikat pada hari itu memiliki total nilai mencapai 170.000 USD atau sekitar 2,8 Miliar Rupiah. Jumlah produk yang diekspor terdiri atas dua jenis produk yakni Nutrifat Ca-84 dan Toxicell - Plus. Keduanya merupakan produk feed suplement untuk hewan ternak.

Nutrifat Ca-84 merupakan suplemen nutrisi ternak yang berfungsi sebagai sumber energi bagi ternak untuk meningkatkan performa produksi. Sedangkan Toxicell - Plus merupakan suplemen pengikat dan penetral mikotoksin yang berperan penting dalam keamanan pakan serta menjaga kesehatan hewan ternak dari ancaman cemaran mikotoksin.

"Kami juga berterima kasih kepada seluruh jajaran yang telah membantu kami dalam mencapai keberhasilan ini. Tentunya ini adalah kerja sama yang apik antara pemerintah dan swasta. Kami juga akan terus berusaha melangkah, menjajaki pasar di negara lain, dan tentunya mengekspor produk ke sana," tutup Suaedi. (CR)

LEBIH DARI 1.500 SAPI PERAH IMPOR DATANG LAGI

Sapi perah bunting kembali didatangkan untuk perkuat populasi dan mendukung produktivitas peternak lokal. (Foto: Istimewa)

Dalam dua hari, lebih dari 1.500 ekor sapi perah bunting kembali didatangkan dari Australia ke Indonesia untuk memperkuat populasi sapi perah dan mendukung produktivitas peternak lokal.

Sebanyak 1.088 ekor sapi perah tiba di Pelabuhan Tanjung Tembaga, Probolinggo, Sabtu (28/6/2025). Pemasukan ini difasilitasi PT Santosa Agrindo Lestari (Santori), anak perusahaan JAPFA, bekerja sama dengan PT Greenfields Dairy Indonesia, PT Karya Suci Pratama, PT Irfai Berkah Sejahtera, PT Arla Food, serta Koperasi Suka Makmur.

Sehari sebelumnya, 485 ekor sapi perah juga telah masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, oleh PT Kironggo Joyo. Total, dalam waktu dua hari, jumlah sapi perah impor yang masuk mencapai 1.573 ekor.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Kementerian Pertanian (Kementan), Agung Suganda, mengatakan bahwa langkah ini selaras dengan program pemerintah dalam mempercepat peningkatan populasi dan produksi susu nasional, khususnya melalui Program Percepatan Produksi Susu dan Daging Nasional (P2SDN).

“Pemerintah menargetkan peningkatan populasi sapi perah sebanyak satu juta ekor hingga 2029. Ini adalah bagian penting dari strategi mencapai ketahanan pangan dan mendukung program Makan Bergizi Gratis,” ujar Agung dalam keterangan resminya, Sabtu (28/6/2025).

Saat ini, produksi susu segar dalam negeri baru mampu memenuhi sekitar 21% dari kebutuhan nasional yang mencapai 4,6 juta ton/tahun. Kehadiran sapi impor ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas peternak lokal dan mendorong kemandirian produksi susu di dalam negeri.

Adapun jenis sapi yang diimpor merupakan persilangan antara Holstein dan Jersey yang memiliki keunggulan genetik berupa produktivitas susu tinggi, masa laktasi panjang, interval kelahiran yang singkat, serta lebih adaptif terhadap iklim tropis Indonesia. Selain itu, ukuran tubuh yang lebih kecil dinilai sesuai untuk dikelola oleh peternak skala kecil dan menengah.

Direktur Kesehatan Hewan, Kementan, Imron Suandy, menegaskan bahwa seluruh sapi impor telah melalui protokol kesehatan hewan sejak sebelum pengiriman hingga tiba di Indonesia. Pemerintah memastikan hewan yang masuk dalam kondisi sehat, bebas penyakit hewan menular strategis, dan telah disertai dokumen lengkap sesuai standar internasional.

“Bersama dengan Badan Karantina Hewan, tindakan karantina dan pemeriksaan kesehatan hewan kami lakukan secara menyeluruh. Ini bagian dari komitmen menjaga kesehatan hewan sekaligus menjamin keamanan pangan asal hewan,” kata Imron.

Ia menambahkan, pengawasan juga dilakukan selama proses distribusi sapi ke para perusahaan joint shipment dan peternak mitra Greenfields di Jawa Timur.

CEO Greenfields, Akhil Chandra, menjelaskan bahwa sapi-sapi tersebut akan didistribusikan kepada 120 peternak mitra yang tersebar di Kabupaten Malang, Blitar, Pasuruan, dan Kota Batu, Jawa Timur.

“Kami juga akan menyerap seluruh hasil susu dari peternak mitra dan memberikan dukungan teknis berkelanjutan agar para peternak dapat meningkatkan produktivitas secara optimal,” katanya. (INF)

PENGGUNAAN ANTIBIOTIK TAK SEMBARANGAN, DAGING AYAM AMAN DIMAKAN

Produk pangan asal hewan yang beredar di masyarakat telah melalui sistem pengawasan yang ketat dan aman untuk dikonsumsi. (Foto: Istimewa)

Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan bahwa ayam dan produk pangan asal hewan lainnya yang beredar di masyarakat telah melalui sistem pengawasan yang ketat dan aman untuk dikonsumsi. Pernyataan ini disampaikan untuk merespons beredarnya informasi menyesatkan mengenai penggunaan antibiotik berbahaya dalam pakan ayam beberapa waktu lalu.

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Kementan, Nuryani Zainuddin, menegaskan bahwa penggunaan antibiotik sebagai pemacu pertumbuhan (antibiotic growth promoter/AGP) telah dilarang di Indonesia sejak 2018, melalui Permentan No. 14/2017.

“Pemberian antibiotik dalam pakan hanya boleh dilakukan untuk tujuan pengobatan, bukan sebagai pemacu pertumbuhan. Itu pun harus melalui resep dokter hewan dan diawasi secara ketat oleh pengawas obat hewan,” jelas Nuryani dalam keterangan resminya, Jumat (20/6/2025).

Menurutnya, pakan yang mengandung antibiotik dalam konteks pengobatan biasa disebut pakan terapi, yang penggunaannya dibatasi dan diatur secara rinci. Mulai dari jenis zat aktif, dosis, hingga masa henti (withdrawal period) untuk memastikan tidak ada residu pada produk hewan yang dikonsumsi masyarakat.

Lebih lanjut dijelaskan, ketentuan penggunaan obat dan pakan ternak telah diatur dalam UU No. 18/2009 jo. UU No. 41/2014, serta PP No. 95/2012. “Aturan ini menjadi fondasi kita dalam menjamin keamanan pangan dan mencegah resistansi antimikroba,” jelasnya.

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Kementerian Pertanian, Nuryani Zainuddin. (Foto: Istimewa)

Untuk memperkuat pengawasan, Kementan bersama otoritas veteriner rutin melakukan Program Monitoring Surveilans Residu dan Cemaran Mikroba (PMSRCM), dengan cara mengambil sampel dari rumah pemotongan hewan, unit usaha pangan, hingga tempat penjualan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini adanya residu antibiotik atau cemaran lainnya dalam produk hewan.

Nuryani juga mengimbau masyarakat untuk memilih produk hewan dari unit usaha yang telah memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV). NKV sendiri merupakan sertifikat resmi dari otoritas veteriner yang menandakan bahwa unit usaha tersebut telah memenuhi standar higiene dan sanitasi, termasuk penggunaan pakan dan obat hewan yang sesuai.

“Produk dari unit bersertifikat NKV menjamin bahwa hewan yang digunakan sehat dan dipelihara secara baik. Ini adalah indikator penting dalam sistem jaminan keamanan pangan,” tegasnya.

Dalam proses penerbitan NKV, petugas memeriksa aspek kesejahteraan hewan, penggunaan pakan dan obat, serta pelarangan AGP. Semua ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk hewan yang masuk ke pasar berasal dari rantai produksi yang aman, bertanggung jawab, dan transparan.

Ia berharap masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh informasi yang menyesatkan. “Kami pastikan bahwa produk ayam yang legal beredar di pasaran adalah aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH). Konsumsi produk asal hewan tetap aman selama masyarakat memilih dengan cermat dan bijak,” tukasnya.

Sebelumnya beredar rekaman talkshow di Radio Elshinta Bandung pada Minggu (15/6/2025), dengan narasi “Makan ayam bisa kena tumor. Stop makan ayam goreng. Inilah bahaya sering konsumsi ayam goreng,” dengan narasumber Dosen Peneliti Teknologi Pakan Universitas Pasundan, Rini Triani Ssi Phd. Dalam rekaman video tersebut dijelaskan bahaya mengonsumsi ayam broiler, karena kata Rini Triani di dalam pakannya mengandung growth promoter/pemacu pertumbuhan yang membuat pertumbuhan ayam menjadi lebih cepat.

Rekaman yang menyebut bahaya makan ayam. Videonya kini telah dihapus. (Foto: Istimewa)

“Banyak yang mengira itu hormon yang ditaro di ayam, kebanyakan enggak karena hormon harganya mahal, yang akhirnya yang ditaro itu antibiotik di pakannya. Dimakan sama ayam, seumur hidupnya dia makan itu, dan itu antibiotik ada di dagingnya, kalau kita makan masuk juga antibiotiknya,” ucapnya dalam video tersebut.

Lebih lanjut disampaikan, katanya banyak yang tidak menyadari karena dampak buruk dari antibiotik akan membuat mikroba baik dalam usus manusia yang mengonsumsi daging ayam akan ikut mati.

“Iya karena antibiotik yang ada di dalam daging ayam. Makannya prevalensi orang yang kena tumor sekarang makin banyak. Maka itu saya ingin share ini, karena saya juga penderita, jadi saya tidak menyadari bahwa saya makan itu selama ini, sering makan ayam goreng,” ucapnya.

Hal itu langsung mendapat respons dari berbagai kalangan di industri perunggasan, banyak yang menilai informasi tersebut keliru dan menyesatkan. Berdasarkan pantauan Infovet, konten tersebut kini telah dihapus, namun rekaman video sudah beredar di berbagai grup terkait dan peternak unggas.

Hal itu juga mendapat perhatian dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) Daerah Jawa Barat (Jabar). Dalam pembicaraan dengan Infovet, pihak ASOHI Daerah Jabar berencana akan melakukan pertemuan dengan pakar dalam video tersebut untuk meluruskan dan memberikan informasi yang lebih lengkap tentang penggunaan antibiotik di peternakan. (INF)

WAMENTAN SUDARYONO: RI SIAP PANGKAS KETERGANTUNGAN IMPOR DAGING, INVESTASI SAPI BETINA JADI KUNCI

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono mengungkapkan bahwa pemerintah terus mendorong investasi untuk meningkatkan populasi sapi hidup di Indonesia sebagai upaya memenuhi kebutuhan daging dan susu dalam negeri. 

Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar menyampaikan, peluang investasi tersebut dapat dilakukan bagi pelaku usaha dari dalam ataupun luar negeri. 

“Bukan negara yang mengeluarkan anggaran untuk impor sapi hidup. Kita membuka kesempatan karena ada kebutuhan besar di daging dan susu, maka kita membuka kesempatan bagi banyak investor untuk berinvestasi,” kata Wamentan Sudaryono usai pertemuan bersama Wakil Menteri Pertanian, Perikanan, Ketahanan Pangan Belanda di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan pada Selasa (17/6/2025).

Wamentan Sudaryono menjelaskan bahwa investor mendatangkan sapi hidup, khususnya sapi indukan, yang nantinya diberdayakan dan dikelola bersama peternak. Pada tahun 2025, pemerintah menargetkan sebanyak 100.000 hingga 150.000 ekor sapi indukan dan hingga kini baru terealisasi sebesar 20.000 ekor.

“Banyak investor yang berkomitmen untuk investasi mendatangkan sapi betina hidup ke Indonesia. Karena kita punya stok sperma dari inseminasi buatan, tapi sapi betina tidak cukup sehingga pemerintah membuka peluang bagi perusahaan dalam negeri ataupun luar negeri,” jelasnya.

Ia menegaskan, terkait regulasi kuota impor sapi hidup yang dilakukan pemerintah untuk menjamin ketersediaan pasokan daging hingga susu. Menurutnya, dengan tidak diberlakukannya kuota impor sapi hidup tersebut, justru memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada berbagai pelaku usaha.

“Yang dimaksudkan kuota dihapus tuh jangan sampai yang dapat dia lagi, dia lagi, gitu. Kita tidak mau. Ini kan namanya demokrasi berkeadilan. Jadi siapapun boleh dalam kerangka volume yang disepakati di neraca komoditas,” tegasnya.

Wamentan Sudaryono juga menjelaskan bahwa kuota impor yang tidak dibatasi tidak akan merugikan peternak dalam negeri karena diatur dalam neraca komoditas. “Itu semuanya dibikin namanya neraca komoditas. Jadi, diputuskan kita punya kebutuhan daging setahun berapa, maka kita kalau produksi dalam negerinya berapa, kan harus ada peternak lokal yang harus kita lindungi,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa arah kebijakan pemerintah adalah menuju swasembada pangan, termasuk susu dan daging. Upaya mendatangkan sapi hidup merupakan bagian dari usaha meningkatkan jumlah sapi nasional yang ke depannya diharapkan dapat tercukupi sehingga dapat mengurangi kebutuhan impor di masa yang akan datang.

”Sama seperti di susu dan daging, mungkin sekarang kita akan impor, tapi kan komitmen pemerintah itu kita ingin kurangi impor. Nah caranya bagaimana, you boleh impor, tapi you mesti datangkan sapi hidup ke Indonesia, sehingga nilai jumlah yang di impor itu dari tahun ke tahun itu akan semakin kecil,” terangnya.

Sebelumnya, dalam pertemuan bersama Wakil Menteri Pertanian, Perikanan, Ketahanan Pangan Belanda, Guido Landheer, bersama delegasi bisnis dari perusahaan Belanda, kedua negara sepakat untuk kerja sama dalam teknologi perbenihan, petanian berkelanjutan, dan pengairan. Wamentan Sudaryono juga mendorong perusahaan Belanda untuk terus berinvetasi dalam pengembangan industri sapi di Indonesia.

Selain menyediakan daging dan susu, kerja sama investasi dan kemitraan peternakan juga membuka peluang kerja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga pemerataan dan kualitas hidup masyarakat dapat meningkat. Langkah strategis ini juga sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang mampu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, menjaga stabilitas pasokan, dan menjaga stabilitas harga di tengah tantangan pangan global. (Rilis)

JELANG IDULADHA, KEMENTAN AMANKAN KESEHATAN HEWAN

Kebutuhan hewan kurban yang meningkat signifikan turut memicu tingginya mobilisasi ternak antar wilayah. (Foto: Istimewa)

Menyambut Hari Raya Iduladha 1446 H/2025 M, Kementerian Pertanian (Kementan) memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban guna mencegah penyebaran penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan zoonosis. Upaya ini dilakukan melalui koordinasi intensif dengan dinas peternakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Agung Suganda, menekankan pentingnya pengawasan lalu lintas ternak dan mitigasi risiko di seluruh rantai distribusi hewan kurban. Pengawasan tersebut mencakup peternakan, pasar hewan, tempat penjualan, rumah potong hewan (RPH), hingga lokasi pemotongan non-RPH.

“Kebutuhan hewan kurban yang meningkat signifikan turut memicu tingginya mobilisasi ternak antar wilayah. Jika tidak diantisipasi serius, hal ini dapat membuka celah masuknya penyakit seperti PMK, LSD, hingga antraks,” ujar Agung dalam keterangan resminya, Rabu (7/5/2025).

Salah satu langkah konkret yang diwajibkan adalah vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan kurban di sekitar titik penjualan dalam radius minimal tiga kilometer. Vaksinasi ini harus dilakukan paling lambat enam bulan sebelum penyembelihan.

Kementan juga mengimbau masyarakat untuk segera melapor kepada petugas kesehatan hewan jika menemukan gejala sakit pada hewan kurban. Pemerintah daerah diminta aktif melaporkan hasil pemeriksaan hewan, baik sebelum (antemortem) maupun sesudah pemotongan (postmortem) melalui aplikasi iSIKHNAS. Selain itu, sistem pelaporan darurat juga wajib diaktifkan, didukung dengan penguatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada publik.

“Dengan sinergi semua pihak, kita berharap Iduladha tahun ini bukan hanya khidmat secara spiritual, tetapi juga aman dari sisi kesehatan,” ucapnya.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Nuryani Zainuddin, menyoroti pentingnya pelaksanaan pemotongan hewan kurban yang higienis dan memperhatikan kesejahteraan hewan. “Setiap tahapan pemotongan mulai dari pemeriksaan sebelum hingga sesudah penyembelihan harus dilakukan dengan baik dan benar,” jelas Nuryani.

Ia juga mengimbau agar masyarakat memilih hewan kurban yang sehat, cukup umur, dan bebas gejala penyakit. Menurutnya, pelaksanaan kurban yang baik bukan hanya terkait dengan syariat agama, tetapi juga melindungi kesehatan masyarakat.

“Penanganan daging dan jeroan yang tidak higienis bisa menjadi jalur masuk penyakit zoonosis ke manusia. Di sinilah peran edukasi dan kesadaran kolektif sangat penting,” imbuhnya.

Kementan turut mengingatkan bahwa hewan kurban yang tidak terjual tidak boleh dikembalikan ke daerah asal. Hewan tersebut harus dipelihara, dipotong di RPH setempat, atau dijual di wilayah sekitar untuk mencegah penyebaran penyakit lintas wilayah.

Tahun ini, kebutuhan hewan kurban sapi dan kambing/domba diperkirakan mencapai 2.074.269 ekor, naik 1,98% dibandingkan tahun lalu. Sementara itu, ketersediaan nasional mencapai 3.217.397 ekor, sehingga terdapat surplus sekitar 1,14 juta ekor. Kementan memastikan kecukupan hewan kurban secara nasional dan telah menyiapkan mekanisme distribusi dari daerah surplus ke daerah yang kekurangan. (INF)

HARY SUHADA RESMI DILANTIK MENJADI DIRBITPRO

Dr Hary Suhada SPt MSc resmi dilantik sebagai Dirbitpro, Ditjen PKH. (Foto: Ditjen PKH, Kementan)

Dr Hary Suhada SPt MSc resmi dilantik menjadi Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak (Dirbitpro), Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), menggantikan Drh Sintong HMT Hutasoit MSi. Pelantikan dilaksanakan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jumat (2/5/2025).

Amanah baru ini diharapkan dapat membawa kemajuan bagi sektor peternakan di Indonesia dan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.

Sekilas info mengenai Hary Suhada, yang merupakan pria kelahiran 5 Oktober 1974 di Pondok Tinggi, Sungai Penuh, Jambi. Adapun riwayat pendidikan tinggi yang ia tempuh yakni S1 Universitas Jambi Fakultas Peternakan, Produksi Ternak; S2 Universitas Gadjah Mada Fakultas Peternakan, Pemuliaan ternak; dan S3 Universitas Andalas Fakultas Peternakan, Pemuliaan Ternak (Genetika Molokuler).

Hary mengawali masa kerjanya pada Desember 2001 di BPTU-HPT Padang Mangatas. Kemudian dilanjutkan pada Agustus 2009 hingga Januari 2012, ia menjabat Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan pada Januari 2012 sampai Agustus 2012 diangkat menjadi Kepala Seksi Pelayanan Teknis Produksi di BPTU-HPT Padang Mangatas.

Sebulan kemudian pada September 2012 sampai Mei 2017, Hary mengemban jabatan sebagai Pengevaluasi Rencana dan pada Januari 2018 dipercaya sebagai Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran di BPTU-HPT Padang Mangatas. Kemudian, ia dipercaya menjabat sebagai Pengawas Bibit Ternak Madya di BPTU-HPT Padang Mangatas sejak Desember 2020 hingga akhirnya dilantik menjadi Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar pada 2 Agustus 2022. Dan saat ini beliau resmi dilantik menjadi Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak. (INF)

KEMENTAN DAN AL-AIN FARMS TEKEN KERJA SAMA DORONG INVESTASI SUSU

Investasi produksi susu menjadi bagian dari kerja sama bilateral antara Indonesia dan PEA. (Foto: Istimewa)

Kementerian Pertanian (Kementan) menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Al-Ain Farms for Livestock Production dari Persatuan Emirat Arab (PEA) terkait investasi produksi susu di Indonesia.

Penandatanganan MoU ini menjadi bagian dari rangkaian kerja sama bilateral antara Indonesia dan PEA yang ditandatangani pada 9 April 2025 di Abu Dhabi, sebagai tindak lanjut kunjungan Presiden RI ke PEA.

Kesepakatan investasi produksi susu di Indonesia tertuang dalam Memorandum Saling Pengertian antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, dengan Al-Ain Farms for Livestock Production PEA.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menyambut positif setiap komitmen investasi dan menegaskan bahwa Kementan akan mengawal penuh prosesnya agar dapat segera direalisasikan.

“Jika ingin menarik investor, maka yang utama adalah kenyamanan. Pemerintah hadir untuk mengawal agar proses investasi tidak berbelit,” ujar Mentan Amran beberapa waktu lalu saat menerima kunjungan investor di Jakarta.

Lebih lanjut, ia menegaskan pihaknya akan berkoordinasi erat dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat proses implementasi investasi di lapangan. 

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, menyampaikan bahwa kerja sama dengan Al-Ain Farms ini difokuskan pada pengembangan sektor susu nasional, termasuk peningkatan produksi dan kualitas susu, serta penguatan ekosistem industri peternakan yang berkelanjutan.

“Kami menyambut baik minat investasi dari Al-Ain Farms yang akan menjadi bagian dari upaya mempercepat swasembada susu. Kerja sama ini juga diharapkan membuka lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan peternak lokal melalui kemitraan,” ujar Agung di kantornya, Kamis (10/4/2025).

Ia menambahkan, selain peningkatan terhadap kuantitas dan kualitas susu, kerja sama ini juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka panjang.

Dalam nota kesepahaman tersebut, Kementan menyatakan dukungannya terhadap rencana investasi Al Ain Farms, salah satunya melalui program pengembangan sapi perah di lokasi-lokasi yang telah ditetapkan dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Selain itu, pemerintah juga menawarkan kemudahan akses lahan dan juga insentif diberikan, termasuk pembebasan bea masuk impor ternak dan peralatan industri, skema pembiayaan berbunga rendah, program asuransi peternakan, serta koordinasi lintas sektor demi memastikan keberhasilan implementasi di lapangan.

“Kami percaya bahwa kerja sama ini akan menjadi contoh model investasi strategis yang dapat direplikasi di wilayah lain dalam mendukung ketahanan pangan nasional,” pungkasnya. (INF)

PEMERINTAH GELAR OPERASI PASAR MURAH, HARGA DIBAWAH HET

Mentan Amran saat Kick Off Operasi Pasar Pangan Murah di Jakarta. (Foto: Istimewa)

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bersama Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan pimpinan kementerian/lembaga terkait pangan menggelar operasi pasar murah di seluruh Indonesia dengan harga terjangkau di bawah harga eceran tertinggi (HET).

Dalam operasi pasar kali ini, daging kerbau beku dijual Rp 75.000/kg dari HET Rp 80.000/kg, lebih rendah dibandingkan harga daging kerbau dan sapi saat ini di pasaran. “Bapak Presiden Prabowo ingin agar masyarakat nyaman menjalankan ibadah puasa dan mendapatkan pangan yang terjangkau. Harga bahan pokok di operasi pasar di bawah HET. Dan saya ingatkan sekali lagi, jangan ada pengusaha yang menjual di atas HET. Itu ada pasal-pasalnya jika melanggar bisa disegel bahkan terancam penjara,” kata Mentan Amran usai melakukan Kick Off Operasi Pasar Pangan Murah di Kantor Pos Fatmawati, Jakarta Selatan, Senin (24/2/2025).

Pada kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan kondisi stok komoditas pangan Indonesia relatif aman dibandingkan negara-negara lain seperti Malaysia, Filipina, dan Jepang yang saat ini tengah mengalami krisis pangan, khususnya beras.

”Kita patut bersyukur karena kita telah mempersiapkan diri dan bergerak cepat. Di saat negara lain mengalami krisis pangan, kita punya cadangan beras yang kuat. Bahkan parlemen Malaysia minta Kementerian Pertanian Malaysia belajar ke Indonesia. Itulah kebanggaan kita,” ucapnya.

Ia pun berharap agar semua pihak terus mempertahankan sinergitas untuk mewujudkan Indonesia yang semakin maju, termasuk mencapai swasembada pangan. Operasi pasar melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pangan Nasional, dan Satgas Pangan.

Seperti diketahui, Operasi Pasar Pangan Murah merupakan kolaborasi pemerintah dan BUMN Pangan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok selama Ramadan dan Idulfitri. Harga bahan pokok dijual di bawah HET. Selain daging kerbau, daging ayam ras beku dijual Rp 34.000/kg dari HET Rp 40.000/kg, Minyakita dijual Rp 14.700/liter dari HET Rp 15.700/liter, gula konsumsi Rp 15.000/kg dari HET Rp 18.500/kg, bawang putih Rp 32.000/kg dari HET Rp 40.000/ kg, dan beras SPHP Rp 12.000-12.600/kg dari HET Rp 12.500-13.500/kg.

Adapun pasokan pangan disediakan sejumlah jaringan asosiasi petani dan pengusaha komoditas, serta BUMN Pangan seperti Perum BULOG, PT RNI, PTPN, PT Berdikari, dan PT PPI.

Untuk memasifkan pelaksanaan operasi pasar kali ini, pemerintah juga menggandeng PT Pos Indonesia dan akan memanfaatkan jaringan BUMN Pangan serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementan di berbagai daerah. (INF)

GEJALA ANTRAKS MUNCUL DI GUNUNG KIDUL, TIM RESPONS CEPAT

Tim langsung merespons cepat dengan melakukan penelusuran dan pengambilan sampel kasus antraks di Gunung Kidul. (Foto: Istimewa)

Tim dari Balai Besar Veteriner (BBVet) Wates yang merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pertanian (Kementan) langsung merespons cepat satu kasus gejala antraks di Desa Tileng, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, DIY, pada 15 Februari 2025.

“Pemerintah serius menangani setiap kasus penyakit hewan menular yang muncul. Kami telah mengirimkan tim ke lokasi kasus untuk melakukan penelusuran, pengambilan sampel, dan penyuluhan kepada pemilik ternak,” kata Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan, Agung Suganda, melalui siaran resminya saat meninjau laboratorium BBVet Wates, Selasa (18/2/2025).

Ia menambahkan, tim BBVet Wates juga terus berkoordinasi dengan Dinas PKH Kabupaten Gunung Kidul dan meminta untuk berkoordinasi lintas sektor dengan Dinas Kesehatan setempat dalam melakukan pemantauan dan cek kesehatan pada pemilik ternak atau yang memiliki riwayat kontak dengan ternak sakit.

Sementara itu, Kepala BBVet Wates, Hendra Wibawa, mengatakan tim BBVet Wates dan Dinas PKH Kabupaten Gunung Kidul telah melakukan disinfeksi secara menyeluruh pada kandang yang terdampak untuk memastikan dekontaminasi kuman, sehingga potensi penyebaran penyakit dapat dihilangkan.

“Ternak-ternak yang masih ada di kandang diisolasi, tidak boleh dikeluarkan, dan pembatasan akses keluar masuk, serta kandang terus dijaga biosekuritinya agar ternak tidak terpapar penyakit,” jelas Hendra.

“Pengobatan antibiotik pada ternak yang sekandang juga telah dilakukan dan akan dilanjutkan vaksinasi antraks pada ternak tersebut setelah masa kerja/residu antibiotik berakhir. Untuk di luar lokasi kasus, vaksinasi antraks dapat dilakukan secepatnya pada ternak-ternak yang sehat untuk mencegah penularan.”

Sampai berita ini diturunkan, pemerintah menyatakan tidak ditemukan penularan kasus pada ternak lain dan juga tidak ditemukan kasus klinis pada manusia. Kementan akan terus melakukan pemantauan dan penanganan kasus antraks untuk mencegah penyebaran penyakit, serta melindungi kesehatan hewan dan manusia. (INF)