JAKARTA — Pemerintah memotong peran pedagang perantara dalam rantai distribusi jagung dengan melibatkan pelaku industri pakan ternak dari perencanaan tanam hingga penyerapan panen. Guna mewujudkan hal itu, Kementerian Pertanian telah menandatangani nota kesepahaman dengan 41 perusahaan anggota Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) dan 29 dinas pertanian provinsi.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menuturkan, kolaborasi itu membuat rantai pasok jagung dari petani hingga pengusaha terpangkas. Perusahaan akan disebar ke seluruh sentra penghasil jagung agar serapan bisa lebih pasti dan harga beli tidak jatuh.
“Kami dan GPMT sepakat membagi wilayah untuk 41 perusahaan. Kalau misalnya ada satu perusahaan butuh 200.000 ton jagung per tahun berarti butuh 50.000 hektar lahan. Kami akan tentukan nanti dia masuk di kabupaten, provinsi mana,” katanya usai penandatanganan nota kesepahaman pasokan jagung oleh Kementan, GPMT, dan Dinas Pertanian se-Indonesia, Senin (19/9).
Amran menyebutkan, perusahaan pakan akan dilibatkan sejak dari perencanaan pembukaan lahan dan penyaluran benih. Setiap usulan calon petani dan calon lokasi (CPCL) dari dinas pertanian kepada Kementan akan sepengetahuan GPMT. Dengan demikian, tidak ada celah bagi timbulnya kelangkaan pasokan atau jatuhnya harga beli di tingkat petani.
“Kalau biasanya orang-orang di tengah yang memainkan harga kini tidak ada lagi. Kami membangun sistem dan ini merupakan solusi permanen untuk jagung sebagai pakan ternak,” kata Menteri Amran.
Kementerian Pertanian menyiapkan anggaran Rp 3 triliun dari kuartal IV/2016 hingga tahun depan untuk meningkatkan produksi jagung. Dana itu akan dialokasikan untuk pengadaan benih, pupuk, alat dan mesin pertanian, pembangunan irigasi, dan pendampingan petani jagung.
Anggaran Ditingkatkan
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menambahkan bahwa salah satu upaya untuk menghentikan impor jagung yakni dengan menaikkan anggaran produksi jagung hingga 10 kali lipat. Pada 2014, anggaran jagung hanya Rp 100 miliar, meningkat menjadi Rp 1,2 triliun pada 2015. Sementara pada 2016 ditingkatkan lagi menjadi Rp 2,1 triliun. Bahkan, Kementan memberi tambahan anggaran Rp 2,1 triliun pada tahun ini.
"Anggaran Rp 3 triliun di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tidak ada main-main sehingga kami meminta pengusaha juga tidak main-main," katanya.
Ia mengatakan, pola kemitraan antara industri pakan ternak dengan petani jagung ini diwujudkan pada tahap pertama dengan mengembangkan 724 ribu hektare lahan jagung di 29 provinsi. Ia menargetkan produksi mencapai 3,5 juta ton jagung kering pipil.
Nantinya, GPMT akan menyerap jagung tersebut sehingga menghentikan impor jagung pada 2017. Harga yang diatur pemerintah adalah Rp 3.150 per kilogram dengan kadar air 15 persen.
Jagung merupakan pangan alternatif nonberas yang juga dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Indonesia merupakan lumbung jagung dunia dan berada di posisi kedelapan dengan kontribusi 2,06 persen terhadap produksi jagung dunia.
Namun, petani jagung kerap merasa kesulitan untuk menjual hasil panennya sementara perusahaan pakan memilih mengambil impor. Padahal, kata Amran, jagung lokal lebih segar dan baik untuk diolah menjadi pakan ternak. "Jagung kita lebih baik dari yang impor," katanya.
Ia menjelaskan, cara ini merupakan pola kemitraan permanen antara petani jagung dengan industri pakan ternak. Pemerintah juga menggenjot produksi jagung sehingga dapat mengendalikan impor serta mendorong ekspor jagung. Untuk kebijakan jangka menengah dan panjang, ia melanjutkan, yakni dengan mendorong investasi pada lahan hutan 500 ribu hektare dan 265 ribu hektare lahan Perhutani.
"Ini merupakan solusi permanen dalam rangka mensejahterakan petani jagung dan pemenuhan kebetuhan ternak," ujar Amran.
Koordinasi Diperkuat
Di tempat yang sama, Pelaksana Harian Ketua GPMT Desianto B. Utomo mengatakan, asosiasi akan secepatnya mengatur penyebaran anggota yang akan menyerap jagung ke berbagai daerah. GPMT membutuhkan 800.000 ton jagung per bulan untuk dipasok ke 72 pabrik pakan ternak milik anggotanya.
“Kini kami dilibatkan sejak awal. Ini akan memberkuat koordinasi. Yang jelas ini akan memperpendek rantai pasok,” ujarnya. Kendati demikian, Desianto mewanti-wanti bahwa kesukseskan kerja sama ini akan sangat ditentukan oleh dinas pertanian. Pasalnya, dinas pertanian tersebut menjadi ujung tombak dalam penyaluran benih dan pupuk dan memiliki akses kepada gabungan kelompok tani (gapoktan) sebagai pemasok jagung.
Pada tahap awal, kolaborasi ini akan dilakukan di Lampung, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat yang tengah memasuki masa panen. Walau demikian, Desianto belum berani memprediksi berapa potensi kenaikan volume produksi jagung yang bisa diserap.
Mentan Amran Sulaiman meyakini kerja sama ini dapat dieksekusi di lapangan dengan optimal dalam jangka waktu setahun. Produksi, menurut dia, bisa dipacu karena pemerintah menyiapkan 1 juta hektar lahan jagung hingga 2017. Lahan itu berasal baik dari lahan tidur maupun area perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri, hingga konsesi Perum Perhutani.
“Petani akan terus menanam karena dengan harga patokan Rp 3.150 per kilogram sudah menguntungkan,” katanya. Bila berhasil, Amran berpendapat kelak tidak ada lagi justifikasi perusahaan pakan untuk meminta kuota impor jagung. Bahkan, dia mengklaim, sebelum kerja sama itu dijalankan pun impor jagung per Agustus 2016 baru mencapai 800.000 ton.
Padahal, pada periode yang sama tahun lalu mencapai 2,5 juta ton sehingga realiasi tahun ini sudah terpangkas 60%. “Insya Allah paling lambat pada 2018 Indonesia tidak lagi impor jagung. Kalau bisa lebih cepat lebih bagus,” katanya. (wan)
 |
| Kementerian Pertanian gelar kesepakatan kemitraan penyerapan jagung nasional dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Gabungan Perusahaan Makanan ternak (GPMT) di Jakarta, (19/9). |
“Kami dan GPMT sepakat membagi wilayah untuk 41 perusahaan. Kalau misalnya ada satu perusahaan butuh 200.000 ton jagung per tahun berarti butuh 50.000 hektar lahan. Kami akan tentukan nanti dia masuk di kabupaten, provinsi mana,” katanya usai penandatanganan nota kesepahaman pasokan jagung oleh Kementan, GPMT, dan Dinas Pertanian se-Indonesia, Senin (19/9).
Amran menyebutkan, perusahaan pakan akan dilibatkan sejak dari perencanaan pembukaan lahan dan penyaluran benih. Setiap usulan calon petani dan calon lokasi (CPCL) dari dinas pertanian kepada Kementan akan sepengetahuan GPMT. Dengan demikian, tidak ada celah bagi timbulnya kelangkaan pasokan atau jatuhnya harga beli di tingkat petani.
“Kalau biasanya orang-orang di tengah yang memainkan harga kini tidak ada lagi. Kami membangun sistem dan ini merupakan solusi permanen untuk jagung sebagai pakan ternak,” kata Menteri Amran.
Kementerian Pertanian menyiapkan anggaran Rp 3 triliun dari kuartal IV/2016 hingga tahun depan untuk meningkatkan produksi jagung. Dana itu akan dialokasikan untuk pengadaan benih, pupuk, alat dan mesin pertanian, pembangunan irigasi, dan pendampingan petani jagung.
Anggaran Ditingkatkan
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menambahkan bahwa salah satu upaya untuk menghentikan impor jagung yakni dengan menaikkan anggaran produksi jagung hingga 10 kali lipat. Pada 2014, anggaran jagung hanya Rp 100 miliar, meningkat menjadi Rp 1,2 triliun pada 2015. Sementara pada 2016 ditingkatkan lagi menjadi Rp 2,1 triliun. Bahkan, Kementan memberi tambahan anggaran Rp 2,1 triliun pada tahun ini.
"Anggaran Rp 3 triliun di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tidak ada main-main sehingga kami meminta pengusaha juga tidak main-main," katanya.
Ia mengatakan, pola kemitraan antara industri pakan ternak dengan petani jagung ini diwujudkan pada tahap pertama dengan mengembangkan 724 ribu hektare lahan jagung di 29 provinsi. Ia menargetkan produksi mencapai 3,5 juta ton jagung kering pipil.
Nantinya, GPMT akan menyerap jagung tersebut sehingga menghentikan impor jagung pada 2017. Harga yang diatur pemerintah adalah Rp 3.150 per kilogram dengan kadar air 15 persen.
Jagung merupakan pangan alternatif nonberas yang juga dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Indonesia merupakan lumbung jagung dunia dan berada di posisi kedelapan dengan kontribusi 2,06 persen terhadap produksi jagung dunia.
Namun, petani jagung kerap merasa kesulitan untuk menjual hasil panennya sementara perusahaan pakan memilih mengambil impor. Padahal, kata Amran, jagung lokal lebih segar dan baik untuk diolah menjadi pakan ternak. "Jagung kita lebih baik dari yang impor," katanya.
Ia menjelaskan, cara ini merupakan pola kemitraan permanen antara petani jagung dengan industri pakan ternak. Pemerintah juga menggenjot produksi jagung sehingga dapat mengendalikan impor serta mendorong ekspor jagung. Untuk kebijakan jangka menengah dan panjang, ia melanjutkan, yakni dengan mendorong investasi pada lahan hutan 500 ribu hektare dan 265 ribu hektare lahan Perhutani.
"Ini merupakan solusi permanen dalam rangka mensejahterakan petani jagung dan pemenuhan kebetuhan ternak," ujar Amran.
Koordinasi Diperkuat
Di tempat yang sama, Pelaksana Harian Ketua GPMT Desianto B. Utomo mengatakan, asosiasi akan secepatnya mengatur penyebaran anggota yang akan menyerap jagung ke berbagai daerah. GPMT membutuhkan 800.000 ton jagung per bulan untuk dipasok ke 72 pabrik pakan ternak milik anggotanya.
“Kini kami dilibatkan sejak awal. Ini akan memberkuat koordinasi. Yang jelas ini akan memperpendek rantai pasok,” ujarnya. Kendati demikian, Desianto mewanti-wanti bahwa kesukseskan kerja sama ini akan sangat ditentukan oleh dinas pertanian. Pasalnya, dinas pertanian tersebut menjadi ujung tombak dalam penyaluran benih dan pupuk dan memiliki akses kepada gabungan kelompok tani (gapoktan) sebagai pemasok jagung.
Pada tahap awal, kolaborasi ini akan dilakukan di Lampung, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat yang tengah memasuki masa panen. Walau demikian, Desianto belum berani memprediksi berapa potensi kenaikan volume produksi jagung yang bisa diserap.
Mentan Amran Sulaiman meyakini kerja sama ini dapat dieksekusi di lapangan dengan optimal dalam jangka waktu setahun. Produksi, menurut dia, bisa dipacu karena pemerintah menyiapkan 1 juta hektar lahan jagung hingga 2017. Lahan itu berasal baik dari lahan tidur maupun area perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri, hingga konsesi Perum Perhutani.
“Petani akan terus menanam karena dengan harga patokan Rp 3.150 per kilogram sudah menguntungkan,” katanya. Bila berhasil, Amran berpendapat kelak tidak ada lagi justifikasi perusahaan pakan untuk meminta kuota impor jagung. Bahkan, dia mengklaim, sebelum kerja sama itu dijalankan pun impor jagung per Agustus 2016 baru mencapai 800.000 ton.
Padahal, pada periode yang sama tahun lalu mencapai 2,5 juta ton sehingga realiasi tahun ini sudah terpangkas 60%. “Insya Allah paling lambat pada 2018 Indonesia tidak lagi impor jagung. Kalau bisa lebih cepat lebih bagus,” katanya. (wan)
0 Comments:
Posting Komentar