Potensi Peternakan di Tanah Papua

Pemerintah terus mendorong pengembangan potensi peternakan di Provinsi Papua Barat untuk terus ditingkatkan. Hal ini terlihat dari keseriusan lembaga legislatif dan eksekutif pada kunjungan kerja Komisi IV DPR RI yang membidangi  fungsi pertanian, pangan, maritim dan kehutanan (9-11/5/16) di Provinsi Papua Barat.

Dirjen PKH Muladno meninjau langsung potensi peternakan
sapi potong di Kabupaten Sorong.

Kunjungan kerja telah dilakukan di kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Sorong oleh anggota Komisi IV DPR bersama-sama dengan perwakilan dari Kementerian teknis terkait yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Perum BULOG dan instansi terkait lainnya  

Pada akhir kunjungan kerja, anggota Komisi IV DPR bersama-sama dengan perwakilan dari Kementerian teknis/Lembaga terkait melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua Barat beserta jajarannya pada tanggal 11 Mei 2016 di Kantor Gubernur Papua Barat.  Wakil Ketua Komisi IV, Ir. E Herman Khaeron, M.Si meminta Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) untuk memaparkan program pembangunan peternakan yang sesuai dengan kondisi alam di Provinsi Papua Barat.

Dirjen PKH, Dr. Ir. Muladno, MSA yang ikut mendampingi kunjungan kerja tersebut memaparkan  program dan pendekatan pembangunan sub sektor peternakan yang sesuai dengan potensi yang ada di Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Sorong.

Muladno berpendapat bahwa pengembangan sub sektor peternakan di kabupaten Raja Ampat diibaratkan masih dalam bentuk kertas putih yang masih perlu didesign pengembangannya. Pengembangan peternakan diharapkan dapat menopang industri pariwisata di wilayah Raja Ampat, sehingga pemerintah daerah harus mengetahui berapa kebutuhan konsumsi daging sapi dan ayam yang dibutuhkan oleh masyarakat dan wisatawan di wilayah ini.

Muladno menambahkan, “Komoditas peternakan yang sesuai untuk dikembangkan di Kabupaten ini adalah ternak lokal yakni sapi Bali dan ayam kampung. Namun demikian perlu diseleksi masyarakat yang mau berusaha untuk mengusahakan peternakan. Hal ini mengingat sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan, sehingga diharapkan tidak akan merusak kearifan lokal di wilayah ini.”

Selanjutnya Dirjen PKH menyampaikan mengenai program dan pendekatan pembangunan sub sektor peternakan yang sesuai dengan potensi yang ada di Kabupaten Sorong. Sub sektor peternakan, terutama untuk pengembangan sapi potong di Kabupaten Sorong lebih banyak dikembangkan dengan menggunakan pola pemeliharaan ekstensif yaitu dengan memanfaatkan padang pengembalaan atau sistem ranch.

Pola pendekatan sebaiknya dilakukan dengan berbasis kawasan melalui model Sentra Peternakan Rakyat (SPR). Dengan SPR dimana di dalamnya ada Sekolah Peternakan Rakyat diharapkan transfer ilmu dari perguruan tinggi dan stakeholder terkait lainnya dapat dilakukan dengan baik dan bersinergi.

“Melalui SPR, pemanfaatan padang pengembalaan diharapkan lebih maksimal. Dimana didalamnya dilakukan pendampingan oleh perguruan tinggi untuk penerapan teknologi dibidang peternakan seperti pengolahan pakan dan manajemen pemeliharaan yang baik,” ungkap Muladno.

“Diharapkan Bupati dapat segera menyusun MoU dengan Rektor universitas setempat supaya akademisi dapat turun untuk mengajari peternak dalam menangani kendala ketersediaan hijauan pakan, terutama pada musim kemarau,” jelasnya.

Wakil Bupati Kabupaten Sorong, Suka Hardjono, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa sapi merupakan komoditas unggulan di Kabupaten Sorong. Sapi Bali merupakan jenis sapi yang sesuai dengan kondisi alam di wilayah ini.

“Kabupaten Sorong telah menerima bantuan ternak sebanyak 1.100 ekor sapi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY), yakni melalui kegiatan on top tahun 2013-2014. Diharapkan pula Kabupaten ini dapat menjadi lumbungnya ternak sapi dari Papua Barat, mengingat selama ini kebutuhan daging sapi di Provinsi ini sebagian besar dipenuhi dari Kabupaten Sorong. Ditambah Kabupaten sorong merupakan pintu gerbang Papua dan Papua Barat, sehingga diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan di kedua provinsi tersebut,” ungkapnya.

Foto bersama Dirjen PKH Muladno bersama segenap
perwakilan Komisi IV DPR dan Pemprov Papua Barat.

Gubernur Papua Barat juga menyampaikan bahwa beliaulah yang pertama kali menginisiasi untuk pengembangan sapi potong di Papua Barat, mengingat potensi padang pengembalaan yang terbentang luas terdapat di beberapa distrik yaitu Bomberay Kabupaten Fak-Fak seluas 3.300 hektar, Kebar di Kabupaten Tambaruw dan Salawati di Kabupaten Sorong.

Selain itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat drh. Hendrikus Fatem menyampaikan bahwa baru baru ini telah diresmikan pembangunan Balai Pembibitan dan Hijauan Makanan Ternak (BPHMT) beberapa waktu lalu (24/2) di Satuan Pemukiman V Distrik Salawati.

BPHMT ini sebagai model pengembangan sapi potong sekaligus pusat pelatihan bagi peternakan dan stakeholder lain di Provinsi Papua Barat. BPHMT tersebut dibangun ditanah seluas 10 hektar. Pengembangan padang pengembalaan dilakukan dengan pengolahan lahan dan penanaman rumput pakan ternak yaitu Bracaria humicoides yang didatangkan dari Darwin Australia dan Bracaria decumbens dari Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU HPT) Padang Mangatas yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH).

Papua Barat memperoleh penilaian positif dari Ditjen PKH Kementerian Pertanian. Papua Barat ditetapkan sebagai provinsi yang memiliki padang pengembalaan atau ranch modern terbesar di Indonesia, sehingga Dirjen PKH berharap potensi yang dimiliki ini dapat dikembangkan sebagai wilayah sumber ternak, seperti Australianya Indonesia.

Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama antara lembaga eksekutif dan legislatif yang harus bersinergi untuk memajukan masyarakat di Provinsi Papua Barat ini dengan tetap memanfaatkan Sumber Daya Alam dan Kearifan lokal wilayah tersebut. (wan, sumber : Humas Ditjen PKH)