Open House BBPMSOH

Di usianya yang ke-22, Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) yang terletak di Gunungsindur Bogor melakukan Open House yang diisi dengan seminar terbuka. Acara yang diselenggarakan 2 Agustus 2007 lalu ini diikuti oleh banyak pelaku bisnis obat hewan, institusi pemerintah, swasta dan akademisi.

Menurut Drh Agus Heriyanto MPhill Kepala BBPMSOH pelaksanaan Open House ini untuk mendapatkan masukan dari semua stakeholder dalam upaya menata obat hewan yang beredar di masyarakat, sekaligus meningkatkan kemampuan dan pemahaman tentang ketentuan dan peraturan obat hewan serta pemahaman siklus manajemen pendaftaran dan pengujian obat hewan.

Hal ini dilakukan menyusul masih banyaknya obat hewan ilegal yang belum terdaftar yang beredar di Indonesia. Diharapkan dengan open house ini mampu mencairkan segala hambatan dan kendala serta perbedaan persepsi antara BBPMSOH dan pelaku usaha obat hewan.

Agus menambahkan open house ini dilakukan sebagai salah satu upaya yang terus menerus dilakukan dalam rangka meningkatkan transparansi, eksistensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam bentuk peningkatan kinerja pelayanan pengujian obat hewan yang bermutu dan aman tanpa menimbulkan dampak yang merugikan konsumen.

Mengenai masih banyaknya peredaran obat hewan ilegal, kata Agus, hal ini harus segera dibenahi. Peraturan dan perundangan yang mengatur penanganan pengawasan obat hewan telah banyak ditetapkan, namun dalam pelaksanaanya masih banyak menjumpai kendala dan hambatan serta pelanggaran dalam peredaran obat hewan.

Banyaknya obat hewan ilegal dan yang belum terdaftar yang beredar di Indonesia menunjukkan bukti betapa lemahnya komitmen kita tentang peraturan obat hewan. Sementara tuntutan era globalisasi serta pesatnya perkembangan industri obat hewan belum diikuti dengan mantapnya pengawasan obat hewan dari hulu hingga hilir.

Di sesi seminar Drh Wayan Teguh Wibawan PhD peneliti dari FKH IPB memaparkan tentang perkembangan virus AI di Indonesia. Selanjutnya Michel Bublot DVM PhD dari Merial menguraikan tentang keuntungan dan kerugian penggunaan vaksin vektor dan perkembangan teknologi vaksin jenis ini. Setelah rehat Drh Rakhmat Nuriyanto dari ASOHI menjelaskan tentang prospek industri obat hewan memasuki era globalisasi (wan)

Mendesak Peningkatan Sistem Kesehatan Nasional

Di era perdagangan bebas, setiap negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) berhak melindungi negaranya dari ancaman masuknya agen penyakit hewan menular dengan menerapkan tindakan Sanitary and Phytosanitary (SPS). Dalam penerapan SPS yang terkait kesehatan hewan, maka Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE) adalah badan yang berhak menetapkan standar dan prosedur yang dijadikan acuan internasional di bidang kesehatan hewan.

Untuk mendukung perdagangan hewan dan produk hewan, sejak tahun 2007 OIE mulai memperkenalkan suatu gagasan baru dengan menciptakan suatu alat yang dapat digunakan mengevaluasi sistem veteriner (Veterinerary Services/Sistem Kesehatan Hewan) suatu negara. Perangkat tersebut dikenal dengan nama Performance, Vision and Strategy (PVS) yang menjadi tolok ukur pencapaian suatu negara dalam mengembangkan dan memperkuat sistem kesehatan hewannya.

Hal itu terungkap dalam seminar yang diselenggarakan Center for Indonesian Veterinary Analytical Studies (CIVAS) bekerjasama dengan Departemen Ilmu Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner FKH IPB dan Asosiasi Kesehatan Masyarakat Veteriner (Askesmaveti) di Ruang FKH A Kampus IPB Darmaga, Selasa (14/8).

Tujuan seminar ini untuk lebih memperkenalkan PVS kepada pihak yang berkepentingan dalam mengembangkan dan memperkuat sistem veteriner di Indonesia

Menurut Drh Tri Satya Putri Naipospos Hutabarat MPhill PhD OIE Certified Expert on PVS, “PVS dirancang untuk membantu suatu negara dalam menetapkan tingkat kinerja dari sistem veterinernya saat ini. Dengan cara mengidentifikasi kekurangannya dan kelemahan negara tersebut dalam memenuhi standar dan pedoman OIE.”

Tujuan evaluasi PVS untuk membantu otoritas nasional dalam proses pengambilan keputusan menyangkut sumberdaya dan prioritas yang harus diterapkan terhadap sistem veteriner nasionalnya. Keberadaan PVS juga mampu menguatkan posisi tawar kita dalam perdagangan dunia menyangkut keamanan komoditi yang diperdagangkan.

Rencananya OIE akan mengirimkan misi PVS ke 105 negara anggota dalam 3 tahun ke depan. Sampai dengan saat ini, OIE telah melakukan 30 misi ke negara-negara anggota terutama di Afrika, Amerika Selatan, dan Asia. (wan)

Japfa Comfeed Gelar Kejurnas Tenis Meja

Japfa Comfeed Indonesia sebagai perusahaan agrobisnis terkemuka di Indonesia yang basis utamanya disektor industri perunggasan semakin peduli terhadap kesejahteraan karyawannya. Hal itu diwujudkan dengan diselenggarakannya Kejurnas Tenis Meja JAPFA Group 2007 yang digelar 2-3 Agustus 2007.

Kejurnas yang diselenggarakan di Gedung KONI Jakarta Pusat ini bertujuan untuk meningkatkan kebersamaan seluruh karyawan JAPFA Group dalam rangka menyambut HUT Republik Indonesia ke-62.

Ir Budiarto Soebijanto Head of Sales & Marketing PT Japfa Comfeed Indonesia Feed Division yang ditemui Infovet usai memenangi pertandingan dikelas perorangan perempat final Kejurnas ini mengatakan bahwa tujuan yang lain dari kejurnas ini sekaligus untuk menggiatkan olahraga. Agar karyawan lebih sehat yang nantinya juga menunjang kesehatan dan kinerjanya di Japfa.

“Karena karyawan itu aset perusahaan yang harus selalu dijaga kesehatannya. Dengan motivasi olahraga seperti ini diharapkan mampu menggiatkan olah raga sekaligus menciptakan bibit baru atlet tenis meja setidaknya dilingkup Japfa Group,” ujar Budi.

Dipilih tenis meja karena murah dan menyehatkan selain itu olah raga melatih semua otot tanpa harus bergerak berat seperti olah raga berat lainnya contohnya tenis lapangan dan sepak bola.

Tenis meja atau yang lebih kita kenal dengan ping pong, kata Budi, bermanfaat menunjang kerja otak karena selama ini kita sebagai karyawan terlalu banyak dijejali berbagai macam training. Ada yang tentang leadership, marketing, management, dan lain sebagainya.

Secara konsep bagus bermacam training ini memang bagus namun untuk aplikasi mungkin sulit dilakukan. Maka dengan kegiatan semacam ini yaitu olah raga yang membutuhkan team work merupakan aplikasi yang tepat bagi semua pelatihan-pelatihan tersebut.

Dengan kebersamaan semua karyawan mampu mengurangi jarak antara bawahan dan atasan dengan satu tujuan yaitu memenangi tantangan yang dihadapi. Hal itu bermanfaat dikondisi yang sebenarnya yaitu memenangi persaingan bisnis global.

Kejurnas ini diikuti oleh seluruh karyawan Japfa Group dari setiap cabang dan unit dengan total peserta 72 orang yang terbagi menjadi 18 regu dari kelas beregu dan perorangan.

PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk merupakan salah satu perusahaan agrobisnis terkemuka di Indonesia. Untuk bidang perunggasan Japfa memiliki divisi unggas yang merupakan kegiatan yang terintegrasi, meliputi produksi pakan dengan merk ”Comfeed”, bibit ayam (DOC) Multibreeder dan pengolahan daging ayam. Untuk consumer goods, JAPFA memproduksi daging olahan berupa chicken nugget dengan merk ” SO GOOD”, Sosis sapi dan ayam siap makan dengan merek ”SOZZIS” . Selain produksi daging olahan perusahaan juga memproduksi Susu ”Real Good” atau susu bantal, susu Yahuii. (wan)

ASOHI dan UPPAI Jalin Kerjasama Tangani AI

Pengendalian Avian Influenza (AI) pada unggas merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder sesuai dengan fungsinya masing-masing. Unit Pengendalian Penyakit AI (UPPAI) sebagai unit khusus Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian yang diberi mandat dalam pengendalian AI perlu mengkoordinasikan kegiatan pengendalian AI di lapangan. Salah satu stakeholder yang diharapkan bekerjasama adalah Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) sebagai organisasi yang mewadahi produsen, importir, distributor, dan pengecer obat hewan di Indonesia.

Adanya kerjasama dengan ASOHI diharapkan dapat mengefektifkan pengendalian AI di lapangan, karena para produsen, importir, distributor dan pengecer obat hewan memiliki tenaga kesehatan hewan lapangan yang bertugas memberikan pelayanan di sektor 1, 2, dan 3, juga memiliki jejaring dengan para pemilik poultry shop sehingga bisa bekerjasama dengan petugas PDS/PDR (participatory disease surveilance / participatory disease response) atau dinas peternakan dan kesehatan hewan setempat dalam hal tukar informasi dan aksi bersama dengan stakeholder lainnya.

Hal itu terungkap dalam pertemuan antara UPPAI Pusat dengan ASOHI di kantor UPPAI Departemen Pertanian, Senin (20/8). Hadir pada pertemuan itu diantaranya dari UPPAI adalah Drh Elly Sawitri, Drh Mastur Aini, dan Drh Memed Zoelkarnaen Hassan. Sementara dari ASOHI antara lain Drh Rakhmat Nuriyanto, Drh Andi Wijanarko, dan Drh Mulyati Sutandi. Infovet hadir berdasarkan undangan khusus diwakili Drh Yonathan Rahardjo dan Wawan Kurniawan.

Lebih lanjut, rencananya kerjasama ini akan diwujudkan dalam bentuk penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara ASOHI dan UPPAI-Deptan yang akan digelar saat Rakornas ASOHI tanggal 29 Agustus 2007. UPPAI sebagai unit khusus yang dibentuk Menteri Pertanian bertugas membantu kerja Dirjen Peternakan cq Ditkeswan dalam pengendalian penyakit AI. Lebih jauh tentang UPPAI telah diulas Infovet di edisi Agustus 2007 lalu.

Dalam MoU tersebut ASOHI akan bekerjasama dengan UPPAI (Campaign Management Unit/CMU) untuk mendayagunakan tenaga pemasar obat hewan (technical services/TS) anggota ASOHI yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menjadi PDS/PDR sebagai jejaring kerja dari UPPAI di tingkat yang paling bersentuhan dengan kenyataan lapangan.

Selain itu pertemuan rutin berkala antara petugas Dinas bersama dengan UPPAI Propinsi/LDCC dan PDS/PDR dengan ASOHI Tingkat Propinsi akan digelar untuk mengkoordinasikan Technical Services dari para produsen, importir, distributor dan pengecer obat hewan untuk melakukan pembahasan situasi penyakit AI diwilayahnya masing-masing serta merencanakan aksi bersama dalam pengendalian AI di masyarakat.

Selain itu anggota ASOHI daerah bersama PDS/PDR bersama melakukan sosialisasi AI dan surveilance. Bila ditemukan sampel kasus yang dicurigai dilakukan pengujian dengan memanfaatkan laboratorium milik pemerintah dan swasta yang terakreditasi. Sementara untuk meningkatkan kemampuan petugas di lapangan dilakukan pelatihan singkat tentang early detection, early reporting, dan early response.

Drh Rakhmat Nuriyanto (ASOHI) mengungkapkan, sebenarnya ASOHI di daerah telah banyak berperan dalam membantu pemerintah menanggulangi AI sebagai contoh di ASOHI Kalbar yang banyak memberi masukan ke Dinas Peternakan setempat untuk mewujudkan cita-cita Kalbar bebas AI 2008, sementara di Jawa Tengah ASOHI menggelar aksi simpatik vaksinasi massal yang telah digelar sebanyak dua kali,.

Drh Elly Sawitri menambahkan, selain dengan ASOHI, asosiasi lain seperti GAPPI seperti diungkapkan Drh Sudirman dan Drh Teguh juga menyampaikan keinginan untuk membantu UPPAI dalam rangka meningkatkan pengawasan/surveilance terhadap AI di lapangan dengan memanfaatkan TS dari anggota mereka.

“Keberadaan TS-TS ini bisa dimanfaatkan sebagai informan namun bisa juga sebagai investigator. Karena kemungkinan untuk sektor 1 & 2 rekan-rekan TS ini lebih bisa berperan daripada petugas dinas peternakan,” ujar Drh Mastur Aini yang mantan Kepala Dinas Peternakan Subang dan kini ditarik ke pusat untuk bertugas di UPPAI.


Dimulai dengan Pilot Project

Rencananya kerjasama ini akan diawali dengan pilot project yang akan dilakukan di wilayah Sukabumi, Tasikmalaya dan Bali. Saat ini jumlah PDS/PDR yang dimiliki UPPAI telah mencapai 1200 orang yang tersebar di seluruh Indonesia.

Diharapkan dengan bantuan 6.000 personil TS anggota ASOHI yang tersebar di seluruh Indonesia hingga wilayah pelosok, mobilitas mereka bisa dimanfaatkan sebagai tenaga surveilance terhadap munculnya kasus AI di wilayah kerjanya. Sekaligus memberikan sosialisasi public awareness ke peternak melalui komunikasi, informasi dan edukasi. (wan)

Permasalahannya pada Lalu-lintas Perdagangan Babi

Masalah lalu lintas perdagangan ternak babi selalu mencuat tiap tahun dan belum dapat diatasi. Untuk wilayah Jawa, misalnya pemasaran terbesar hanya ke Jakarta dan Surabaya, sebagian lagi untuk memenuhi kebutuhan berbagai kota besar serta kebutuhan konsumen lokal di sekitar daerah peternakan babi.

Peternakan babi di Pulau Jawa jika diperhitungkan cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di Pulau Jawa. Jika kondisi ini bertahan, maka harga jual babi hidup diharapkan akan stabil. Akan tetapi, seringkali pada saat harga jual tinggi, babi dari daerah lain masuk ke Jawa sehingga harga babi di Jawa menjadi anjlok. Hal ini tentu saja tidak diinginkan khususnya oleh para pengusaha peternakan babi di Pulau Jawa.

Hal itu mencuat dalam seminar nasional yang diselenggarakan GITA Organizer bekerjasama dengan Asosiasi Monogastrik Indonesia (AMI) di Hotel Sahid Raya, Solo, Rabu, 27 Juni 2007 dengan tajuk Lalu-Lintas Perdagangan Ternak Babi: Masalah dan Solusinya.

Masalah lalu lintas antar area, ada yang bersifat teknis ada pula masalah sosial. Jika babi dari Pulau Jawa tidak dapat keluar karena masalah teknis kesehatan hewan, hal ini dapat dimaklumi, namun seringkali yang terjadi hanya masalah sosial ekonomi. Misalnya untuk masuk ke Bali, babi dari Pulau Jawa hingga saat ini selalu ditolak. Ini perlu dicari solusinya.

Masalah lalu lintas juga terkait dengan pungutan-pungutan di daerah dimana sejalan dengan otonomi daerah, masalah ini makin membebani peternak. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah angka kematian selama transportasi yang masih tinggi. Ke depan perlu diupayakan agar pengiriman antar wilayah dalam bentuk karkas.

Peternakan babi, di satu sisi sangat menjanjikan karena jika dibandingkan dengan ternak lain, babi paling produktif dan paling cepat besar sehingga dari berat lahir yang hanya sekitar 2 kg dapat meningkat menjadi 100 kg pada usia hanya 4-6 bulan. Dengan status bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Indonesia juga memiliki peluang yang besar untuk mengekspor hasil peternakan babi.

Akan tetapi di sisi lain, peternakan ini sangat spesifik, karena hanya dinikmati oleh kalangan terbatas, sehingga wilayah pemasarannya pun juga terbatas.


Perlu Input Bibit Baru

Saat ini kualitas bibit babi mengalami penurunan. Seperti disampaikan Ketua Umum AMI Ir Rachmawati Siswadi MAgr Sc karena angka depresi inbreeding pada babi di Indonesia sudah cukup menghawatirkan maka akan berpotensi mengakibatkan performans ternak babi menjadi kurang baik. (Baca juga artikel berjudul Kompleksitas Permasalahan Peternakan Babi di Indonesia)

Dari tahun ke tahun tetua babi yang ada di Indonesia hanya bersaling silang antara babi yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Sebagian peternak memang sudah berinisiatif impor semen beku dari berbagai Negara (Amerika, kanada, Australia, new Zealand) dan Negara-negara lain di dunia. Akan tetapi prosedur yang seharusnya dilalui belum sepenuhnya diketahui sehingga untuk impor semen beku dirasa sangat sulit. Sebagai akibatnya, kadang-kadang ditempuh jalan pintas untuk impor semen yang mungkin belum mengikuti prosedur yang benar, yaitu pemasukan secara ilegal.

Saat ini British Pig Association sudah menawarkan kerjasama untuk mengirim bibit babi yang berkualitas, namun terkendala persyaratan perijinan impor, karena pemerintah Indonesia menilai Inggris belum bebas PMK. Enggano Swara dari kedutaan Inggris yang hadir dalam seminar tersebut mendampingi Brian Edwards menyatakan, saat ini pihaknya sedang mengurus dokumen dari Inggris yang dipersyaratkan oleh pemerintah Indonesia dalam pemasukan bibit babi ke Indonesia.


Lokasi Peternakan Babi dan Perijinan

Peternakan babi di Indonesia menghadapi masalah ketidakpastian hukum mengenai lokasi usaha peternakan, karena kebijakan pemerintah mengenai tata ruang masih belum jelas.

Dalam tujuh kegiatan utama Dirjen Peternakan disebutkan adanya pengembangan Budidaya Ternak Kambing/Domba, Kerbau, Babi Dan Aneka Ternak. Namun dalam kasus Perda di Kabupaten Karanganyar, justru tidak mencantumkan pengembangan ternak babi.

Dalam seminar ini terungkap, meski tidak dicantumkan dalam perda, namun peternakan babi boleh berdiri dengan izin khusus. Hal ini justru mengkhawatirkan para peternak babi mengenai masa depan usahanya, karena ketidakjelasan status usahanya, apakah masih bisa berdiri dalam jangka waktu 5-10 tahun atau tidak. Padahal selama ini wilayah Surakarta (termasuk kabupaten Karanganyar) merupakan sentra peternakan babi yang mensuplai kebutuhan Jakarta dan Surabaya.

Meskipun seminar ini membahas masalah perdagangan ternak babi, peserta seminar menyampaikan masalah-masalah lain seperti masalah sarana kesehatan hewan sebagai pendukung usaha peternakan babi. Diusulkan adanya peta penyakit babi di Indonesia untuk memudahkan penanganan kesehatan ternak babi. Diusulkan juga perlunya kerjasama antara AMI, ASOHI & peternak babi untuk menyusun jenis vaksin yang dibutuhkan di Indonesia, sehingga proses registrasi obat untuk ternak babi bisa lebih lancar. (wan)

Open House BBPMSOH

Di usianya yang ke-22, Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) yang terletak di Gunungsindur Bogor melakukan Open House yang diisi dengan seminar terbuka. Acara yang diselenggarakan 2 Agustus 2007 lalu ini diikuti oleh banyak pelaku bisnis obat hewan, institusi pemerintah, swasta dan akademisi.

Menurut Drh Agus Heriyanto MPhill Kepala BBPMSOH pelaksanaan Open House ini untuk mendapatkan masukan dari semua stakeholder dalam upaya menata obat hewan yang beredar di masyarakat, sekaligus meningkatkan kemampuan dan pemahaman tentang ketentuan dan peraturan obat hewan serta pemahaman siklus manajemen pendaftaran dan pengujian obat hewan.

Hal ini dilakukan menyusul masih banyaknya obat hewan ilegal yang belum terdaftar yang beredar di Indonesia. Diharapkan dengan open house ini mampu mencairkan segala hambatan dan kendala serta perbedaan persepsi antara BBPMSOH dan pelaku usaha obat hewan.

Agus menambahkan open house ini dilakukan sebagai salah satu upaya yang terus menerus dilakukan dalam rangka meningkatkan transparansi, eksistensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam bentuk peningkatan kinerja pelayanan pengujian obat hewan yang bermutu dan aman tanpa menimbulkan dampak yang merugikan konsumen.

Mengenai masih banyaknya peredaran obat hewan ilegal, kata Agus, hal ini harus segera dibenahi. Peraturan dan perundangan yang mengatur penanganan pengawasan obat hewan telah banyak ditetapkan, namun dalam pelaksanaanya masih banyak menjumpai kendala dan hambatan serta pelanggaran dalam peredaran obat hewan.

Banyaknya obat hewan ilegal dan yang belum terdaftar yang beredar di Indonesia menunjukkan bukti betapa lemahnya komitmen kita tentang peraturan obat hewan. Sementara tuntutan era globalisasi serta pesatnya perkembangan industri obat hewan belum diikuti dengan mantapnya pengawasan obat hewan dari hulu hingga hilir.

Di sesi seminar Drh Wayan Teguh Wibawan PhD peneliti dari FKH IPB memaparkan tentang perkembangan virus AI di Indonesia. Selanjutnya Michel Bublot DVM PhD dari Merial menguraikan tentang keuntungan dan kerugian penggunaan vaksin vektor dan perkembangan teknologi vaksin jenis ini. Setelah rehat Drh Rakhmat Nuriyanto dari ASOHI menjelaskan tentang prospek industri obat hewan memasuki era globalisasi (wan)

Mendesak Peningkatan Sistem Kesehatan Nasional

Di era perdagangan bebas, setiap negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) berhak melindungi negaranya dari ancaman masuknya agen penyakit hewan menular dengan menerapkan tindakan Sanitary and Phytosanitary (SPS). Dalam penerapan SPS yang terkait kesehatan hewan, maka Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE) adalah badan yang berhak menetapkan standar dan prosedur yang dijadikan acuan internasional di bidang kesehatan hewan.

Untuk mendukung perdagangan hewan dan produk hewan, sejak tahun 2007 OIE mulai memperkenalkan suatu gagasan baru dengan menciptakan suatu alat yang dapat digunakan mengevaluasi sistem veteriner (Veterinerary Services/Sistem Kesehatan Hewan) suatu negara. Perangkat tersebut dikenal dengan nama Performance, Vision and Strategy (PVS) yang menjadi tolok ukur pencapaian suatu negara dalam mengembangkan dan memperkuat sistem kesehatan hewannya.

Hal itu terungkap dalam seminar yang diselenggarakan Center for Indonesian Veterinary Analytical Studies (CIVAS) bekerjasama dengan Departemen Ilmu Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner FKH IPB dan Asosiasi Kesehatan Masyarakat Veteriner (Askesmaveti) di Ruang FKH A Kampus IPB Darmaga, Selasa (14/8).

Tujuan seminar ini untuk lebih memperkenalkan PVS kepada pihak yang berkepentingan dalam mengembangkan dan memperkuat sistem veteriner di Indonesia

Menurut Drh Tri Satya Putri Naipospos Hutabarat MPhill PhD OIE Certified Expert on PVS, “PVS dirancang untuk membantu suatu negara dalam menetapkan tingkat kinerja dari sistem veterinernya saat ini. Dengan cara mengidentifikasi kekurangannya dan kelemahan negara tersebut dalam memenuhi standar dan pedoman OIE.”

Tujuan evaluasi PVS untuk membantu otoritas nasional dalam proses pengambilan keputusan menyangkut sumberdaya dan prioritas yang harus diterapkan terhadap sistem veteriner nasionalnya. Keberadaan PVS juga mampu menguatkan posisi tawar kita dalam perdagangan dunia menyangkut keamanan komoditi yang diperdagangkan.

Rencananya OIE akan mengirimkan misi PVS ke 105 negara anggota dalam 3 tahun ke depan. Sampai dengan saat ini, OIE telah melakukan 30 misi ke negara-negara anggota terutama di Afrika, Amerika Selatan, dan Asia. (wan)

IMAKAHI Abdikan Diri ke Masyarakat

Sebagai bagian dari Insan pendidikan, terutama dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pengabdian masyarakat, Ikatan Mahasiswa Kedokteran Hewan Indonesia (IMAKAHI) bekerjasama dengan BEM FKH Universitas Airlangga (Unair), dan Kelompok Minat Profesi Veteriner (KMPV) Ternak Besar dan KMPV Unggas dan Burung FKH Unair Surabaya, mengadakan Pengabdian Masyarakat Nasional 2007 pada 4-13 Agustus 2007 di Kediri Jawa Timur.

Kegiatan yang diawali dengan acara Pra Munas IMAKAHI XI dan dilanjutkan dengan kegiatan pengabdian masyarakat (pengmasy) ini di sambut baik oleh Dekan FKH Unair, Prof Drh Hj Romziah Sidik PhD.

Dalam sambutannya Prof Romziah mengatakan bahwa sebagai calon generasi profesi dokter hewan, mahasiswa kedokteran hewan harus mampu menjawab segala tantangan yang ada, sehingga dengan adanya kegiatan ini agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh mahasiswa sebagai proses pembelajaran sebelum menempuh kehidupan yang sebenarnya. Bahkan melalui kegiatan pengmasy dapat dijadikan sebagai momentum yang baik untuk memperkenalkan profesi veteriner kepada masyarakat luas.

Menurut ketua pelaksana, Jeremia Sibarani, kegiatan pengmasy ini dilaksanakan di 4 kecamatan dengan 15 desa di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dimana tiap kecamatan dibimbing oleh satu orang dosen pembimbing dan satu kordinator kecamatan serta satu orang supervisor ditiap desanya. Ditempat yang sama, Iwan Berri Prima selaku Ketua Umum IMAKAHI yang didampingi Dony Bindariyanto selaku ketua BEM FKH Unair dan Novi Susanty selaku Ketua IMAKAHI Cabang FKH Unair, berharap kegiatan ini dapat secara kontinyu dilaksanakan tiap tahunnya sebagai program kerja rutin dari IMAKAHI.

Ikut hadir dalam kegiatan ini adalah mahasiswa FKH Unair (Surabaya), delegasi mahasiswa FKH Universitas Syiah Kuala (Aceh), FKH Institut Pertanian Bogor (Bogor) dan FKH Universitas Udayana (Bali) dan delegasi mahasiswa FKH luar negeri dari Kanada. (Imakahi)

NTB ANTISIPASI MUNCULNYA KASUS FLU BURUNG PADA MANUSIA

Sejak diketemukannya kasus flu burung pada manusia di Kabupaten Jembrana Ball pada awal Agustus yang lalu. Pemerintah Daerah NTB secara cepat melakukan antisipasi untuk menangkal munculnya kasus flu burung pada manusia, agar tidak terjadi seperti di Bali, maka pada tanggal 16 Agustus yang lalu bertempat di ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Terpadu yang dipimpin langsung Gubernur NTB dan dihadiri semua Instansi terkait seperti Dinas Peternakan Propinsi NTB dan Distanak Kabupaten se pulau Lombok, Karantina Hewan Lembar, Dinas Kesehatan Propinsi NTB, Rumah Sakit Umum Mataram, RSAD Mataram, Pangkalan Utama Angkatan Laut Lembar dan Muspida Propinsi NTB.

Pada kesempatan itu Gubernur NTB menegaskan perlunya kewaspadaan kita semua untuk menghadapi munculnya kasus flu burung, baik pada manusia maupun unggas agar kasus flu burung di Bali tidak terjadi di NTB. Kadisnak NTB Drh H Abdul Muthalib MM mengatakan dalam eksposenya bahwa walaupun satu tahun terakhir sudah tidak diketemukan kasus flu burung pada unggas di NTB dan NTB termasuk daerah beresiko rendah, namun mengingat sifat penyakit ini penyebarannya sangat cepat dan kematian pada unggas sangat tinggi, maka tetap menjadi prioritas kita untuk mengantisipasinya, apalagi pulau Bali yang menjadi barier bagi NTB telah terjadi kasus flu burung pada manusia maka NTB harus lebih waspada.

Untuk itu telah diperintahkan kepada semua jajaran unit Pelayanan Kesehatan Hewan terdepan yaitu Poskeswan telah dibekali dan dipersiapkan segala sarana dan prasarana untuk mengendalikan penyakit flu burung ini. Pengawasan lalu lintas unggas antar kabupaten diperketat, dan pelarangan unggas masuk NTB dari pulau Bali tetap berlaku untuk menolak dan menangkal penyakit flu burung ini sesuai SK Gubernur NTB No. 71 tanggal 21 April tahun 2004 tentang “Penolakan dan pencegahan masuknya penyakit flu burung di Propinsi NTB dan pengawasan lalu lintas unggas dan produknya”.

Drh Soleh Anwar Kepala Balai Karantina Hewan Kelas II Lembar Lombok menambahkan bahwa pihaknya sejak bulan April 2006 telah melakukan pengawasan di pintu pelabuhan Lembar dan mengadakan operasi terpadu selama 24 jam setiap hari bersama pihak Kepolisian Pelabuhan dan KKP serta Adpel Pelabuhan Lembar sebagai upaya antisipasi pemasukan ilegal unggas dari pulau Bali.

Dr Baiq Magdalena, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi NTB pada ekspose pemaparan di Rapat tersebut juga menegaskan walaupun di NTB belum ditemukan kasus flu burung pada manusia, namun jajaran kesehatan NTB telah siap mengantisipasi dan melakukan kewaspadaan tinggi berupa antara lain menyiapkan Rumah Sakit Umum Mataram sebagai Rumah Sakit Rujukan pasien kasus flu burung, menyiapkan obat-obatan seperti Tamiflu pada setiap Puskesmas yang ada di NTB serta melakukan sosialisasi bersama Dinas Peternakan Propinsi NTB kepada masyarakat dan sekolah-sekolah SMA yang ada di NTB agar mereka dapat memahami secara benar apa itu penyakit flu burung dan bagaimana cara penanggulangan dan pencegahannya baik ditinjau dari aspek kesehatan manusia dan kesehatan hewannya.

Semoga dengan melakukan Rakor ini benar-benar dapat mengamankan wilayah NTB tidak terjadi kasus flu burung pada manusia dan unggas serta tetap mempertahankan tidak ada kasus Avian Influenza (flu burung) di NTB dengan tetap mengacu pada 9 langkah pengendalian flu burung pada unggas, semoga !!!

Dan kepada teman-teman Poskeswan NTB Selamat Berjuang, kalian adalah ujung tombak Kesehatan Hewan di wilayah NTB dan juga Barometer Kesehatan Hewan Nasional “Lindungi ungggasnya, Basmi virusnya, Makan daging dan telurnya, Sehat manusianya dan Sejahtera peternaknya, Amin...”.


Drh. HERU RACHMADI
Kasubdin Keswan Lombok Timur dan Koresponden INFOVET NTB