PEMBANGUNAN PETERNAKAN DAN PERTANIAN INKLUSIF DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19

Pembangunan peternakan dalam situasi pandemi (Foto:Ist)

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional sudah seharusnya dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan. Dengan demikian, pembangunan ekonomi harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan inklusif.

Hal ini berbeda dengan pembangunan yang dilakukan secara eksklusif, yaitu pembangunan yang hanya menjadikan aspek pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya tujuan utama yang seringkali menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa pemerataan kesejahteraan, maka pembangunan inklusif menjadi pilihan logis dalam mempertahankan produksi, produktifitas, dan konsumsi produk produk peternakan dan pertanian pada situasi pandemi COVID-19.

"Pembangunan inklusif mengurangi tingkat kemiskinan dan terwujud karena semua pihak berkontribusi menciptakan peluang yang setara berbagi manfaat pembangunan dan memberikan ruang partisipasi seluas luasnya dalam pengambilan keputusan secara partisipatif, non diskriminatif dan akuntabel," jelas Prof Tjeppy Soedjana, Tim Analisis Kebijakan Puslitbang Peternakan, Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian RI yang menjadi pembahas dalam Diskusi Online yang diselenggarakan oleh Indonesia Livestock Alliance (ILA) dan Yayasan CBC Indonesia (YCI) pada Rabu (20/5) melalui aplikasi daring.

Diskusi online #Edisi10 dengan mengangkat tema “Praktik Bisnis Inklusif untuk Pengembangan Usaha di Sektor Pertanian dan Peternakan" yang dilaksanakan oleh YCI-ILA tersebut dengan berkolaborasi bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Partnership for Indonesia Suistainable Agriculture (PISAgro), serta atas dukungan Australia-Indonesia Partnership Promoting Rural Incomes through Support for Markets in Agriculture (PRISMA). PRISMA adalah sebuah program Kemitraan Pembangunan antara Pemerintah Australia (Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT) dengan Pemerintah Indonesia (Bappenas). Kemitraan pembangunan multitahun ini bertujuan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Narasumber penting lain yang dihadirkan dalam diskusi rutin yang diselenggarakan untuk yang ke-10 itu yakni Ir. R. Anang Noegroho Setyo Moeljono, M.E.M (Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas), Lulu Wardhani (Unit Manager, Rural Development  Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)), Devin Marco (Head of Portfolio PRISMA), M. Burmansyah K. (Manager Partnership & Smallholder PT Pupuk Kalimantan Timur), Regi Diar Patrizia (Business Development KJUB Puspetasari), Febroni Purba(Manager Marketing PT Sumber Unggas Indonesia), Dr. Andre Rivanda Daud (Dosen Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Peternakan Unpad).

Lebih jauh Tjeppy memaparkan, strategi utama pembangunan inklusif adalah dengan penciptaan lapangan kerja produktif dan menguntungkan, menyediakan jaring pengaman sosial yang efektif dan efisien untuk melindungi mereka yang tidak mampu bekerja atau yang terlalu sedikit mendapatkan manfaat pembangunan, meningkatkan pelayanan dasar publik dan dukungan kebijakan publik yang memadai.

Pada prinsipnya, pembangunan inklusif merupakan model pembangunan ekonomi lokal dengan melibatkan secara peran aktif pemerintah, sektor bisnis dan masyarakat yang diimplementasikan dalam bentuk intervensi program dengan memanfaatkan potensi ekonomi daerah, pengembangan perencanaan partisipatif, pengembangan forum multipihak, advokasi kebijakan publik, serta dukungan usaha kecil dan menengah terutama yang berbasis pemanfaatan sumber daya alam untuk membangun iklim pembangunan inklusif.

Pandemi COVID-19 telah mengganggu ketersediaan, distribusi, dan akses terhadap pangan di berbagai negara termasuk Indonesia, sehingga diperkirakan akan terjadi kelangkaan pangan, dan dikuti oleh perubahan perilaku masyarakat dalam mencukupi kebutuhan pangannya.

Melihat hal itu, Tjeppy menjelaskan, penanganan dampak dan potensi dampak ekonomi dan sosial dapat dilakukan melalui pendekatan pembangunan pertanian inklusif di perdesaan.

Beberapa langkah pendekatan itu yakni dengan mendekatkan petani pelaku usaha pertanian kepada teknologi inovatif untuk meningkatkan adopsi, perbaikan pendapatan, dan kesejahteraan ;jaminan ketersediaan penyediaan bahan pangan pokok, percepatan ekspor komoditas potensial setempat dalam mendukung keberlanjutan ekonomi ;pengembangan pasar tani di provinsi termasuk pasar online, jaring pengaman sosial melalui kegiatan padat karya dan fasilitas penyediaan pangan murah;dukungan terhadap UMKM dan usaha ekonomi informal di sektor pertanian ;dan menjamin keberlangsungan usaha pertanian melalui bantuan sarana produksi seperti alat dan mesin pertanian, input produksi berupa benih bibit ternak, pupuk dan biaya usaha pertanian -melalui kegiatan padat karya tunai. (IN)