SCAN APLIKASI ANDROID

SCAN APLIKASI ANDROID

EDISI SEPTEMBER 2018

Susunan Redaksi

Pemimpin Umum/Redaksi
Ir. Bambang Suharno
Wakil Pemimpin Umum/Usaha
Drh. Rakhmat Nuriyanto MBA
Redaktur Pelaksana
Ir. Darmanung Siswantoro
Koordinator Peliputan
Ridwan Bayu Seto
Nunung Dwi Verawati

Redaksi
Wawan Kurniawan, SPt, (Jabodetabek)
Drh Untung Satriyo (Jogja & Jateng)
Drh. Yonathan Rahardjo (Jatim)
Drh. Masdjoko Rudyanto (Bali)
Drh Heru Rachmadi (NTB)
Sadarman SPt (Riau)
Drh. Sry Deniati (Sulsel)
Drh. Joko Susilo (Lampung)
Drh Putut Pantoyo (Sumatera Selatan)

Kontributor
Prof Dr Drh Charles Rangga Tabbu,
Drh Dedy Kusmanagandi, MM,
Gani Haryanto,
Drh Ketut T. Sukata, MBA,
Drs Tony Unandar MS
Prof Dr Drh CA Nidom MS

Kabag Produksi & Sirkulasi
M. Farur Rozi

Staf Produksi & Sirkulasi
M. Sofyan, Achmad Febriyanto, Rizky Yunandi

Administrasi:
Nur Aidah,

Keuangan:
Eka Safitri
Achmad Kohar

Alamat Redaksi:
Ruko Grand Pasar Minggu
Jl. Raya Rawa Bambu No. 88A
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520
Telp: (021) 7829689, 78841279, Fax: 7820408
e-mail:
Redaksi : majalah.infovet@gmail.com
Pemasaran : marketing.infovet@gmail.com

Rekening
Bank MANDIRI Cab Ragunan,
No 126.0002074119

Bank BCA KCP Cilandak KKO I
No 733-0301681
a/n PT Gallus Indonesia Utama

Redaksi menerima artikel yang berkaitan dengan kesehatan hewan dan atau peternakan. Redaksi berhak menyunting artikel sepanjang tidak merubah isinya.
Semua artikel yang dimuat menjadi milik redaksi.
Email artikel Anda ke: majalah.infovet@gmail.com

Jumlah Pengunjung

PT. GITA Group

Followers

Info Agribisnis Klik Di Sini

alterntif text

TRANSLATE

Terus Merugi, Ribuan Peternak Broiler Geruduk Istana

On 4:25:00 PM

Ribuan peternak broiler dari berbagai wilayah di Indonesia melakukan unjuk rasa menuntut perhatian pemerintah atas rendahnya harga jual ayam hidup di tingkat peternak di depan Istana Negara, Selasa (1/3).  

Dipicu rendahnya harga ayam hidup saat ini, lebih dari 1.200 peternak yang tergabung dalam berbagai asosiasi peternak daerah dan asosiasi nasional melakukan aksi demo di depan Istana Negara Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (1/3). Mereka bersatu dalam satu wadah Sekretariat Bersama Penyelamatan Peternak Rakyat dan Perunggasan Nasional. Aksi demo ini ditujukan agar pemerintah memperhatikan nasib peternak rakyat Indonesia yang saat ini sedang dalam kondisi memprihatinkan.
Seperti diketahui over supply DOC dan over supply ayam besar (Live Bird=LB) sudah berlangsung sejak Januari s/d Februari 2016. Harga LB sangat hancur sehingga merugikan para peternak rakyat dengan rataan kerugian selama 3 pekan ini berkisar Rp 10.000 - 11.000/kg hidup. Artinya, merupakan kerugian tertinggi yang pernah terjadi selama 10 tahun terakhir. Selama tiga pekan ini pada tingkat kementerian terkait hanya bisa menghimbau dan tidak ada kemampuan memberikan solusi dari Pemerintah. 
Oleh karena itu, para peternak rakyat mendatangi Istana Negara Jakarta untuk menyampaikan aspirasinya dan meminta solusi dari pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi. Semua ini terjadi semakin runyam di perunggasan Nasional karena berlakunya UU No.18 Tahun 2009 yang tidak memiliki pasal-pasal tentang Segmentasi Pasar sehingga terjadi perang harga antara produksi peternak rakyat pembudidaya dengan produksi monopoli para perusahaan besar Integrator dan PMA di pasar tradisional yang mengakibatkan tergusurnya para peternak rakyat.
Ketua GOPAN Herry Dermawan dan Nano Supriyatno mendampingi
Jenny Soelistiani perwakilan peternak Lampung saat berorasi.  
Dalam orasinya, Sugeng Wahyudi perwakilan peternak Bogor yang juga Sekjen GOPAN menuntut pemerintah untuk segera menaikkan harga jual ayam hidup diatas Biaya Pokok Produksi (BPP) peternak rakyat. Saat ini BPP peternak rakyat Rp 18.500/kg, sementara harga jual ayam di kandang Rp 8.000/kg.
Mewakili peternak, ia juga menuntut eksistensi peternak rakyat ditetapkan dalam hal budidaya unggas minimal 70% diserahkan ke peternak rakyat untuk pasar dalam negeri. “Sementara perusahaan besar terintegrasi menguasai 30% hak budidaya dengan kewajiban mengekspor produksinya atau diolah dalam bentuk produk olahan berbasis daging ayam,” ujar Sugeng.
Sugeng melanjutkan, penataan suplai DOC sesuai dengan permintaan konsumen akhir, antara lain dengan cara yang sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu melalui pengaturan jumlah GGPS (Great Grand Parent Stock), GPS (Grand Parent Stock)dan penataan jumlah DOC final stock. Hal tersebut dimaksudkan agar ada kesesuaian antara permintaan dan penawaran DOC.
Selain itu, menurut Sugeng, carut marutnya perunggasan nasional saat ini tidak lepas dari peran UU No. 18 Tahun 2009 yang tidak mampu memayungi peternak rakyat Indonesia sehingga harus dicabut atau diganti dengan peraturan sejenis yang berkeadilan. Terutama dapat menjaga keberlangsungan eksistensi peternak rakyat.
Sementara itu Jenny Soelistiani perwakilan peternak Lampung dalam orasinya menharapkan negara dapat sungguh-sunguh hadir untuk menyelamatkan jutaan rakyat yang sudah puluhan tahun bermatapencaharian sebagai peternak.
“Kami menolak segala bentuk industrialisasi yang mengatasnamakan target pemenuhan protein asal unggas tetapi pada kenyataannya, menghancurkan dan membinasakan usaha peternak rakyat swadaya, swakelola dan padat karya yang selama ini menjadi penggerak ekonomi masyarakat di seluruh daerah,” ujar Jenny.
Ia juga memohon adanya regulasi perunggasan yang memberikan keamanan dan kenyamanan berusaha bagi semua pelaku perunggasan. “Berikan kami payung hukum yang bisa melindung peternak dari segala praktek persaingan yang tidak adil dan tidak bermartabat,” ujar Jenny lantang.
Aksi ini juga mendapat dukungan dari mahasiswa anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Pertanian Bogor. Perwakilan BEM IPB terlihat turut serta dalam demo dan orasi peternak unggas menuntut perbaikan harga panen yang terpuruk selama beberapa pekan ini.
Perwakilan peternak diterima Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan dari hasil perbincangan telah disepakati :
1.       Pemerintah akan mensolusi permasalahan dan kekisruhan dalam perunggasan Nasional.
2.       Pemerintah akan berupaya untuk memperbesar porsi pangsa pasar bagi Peternakan Rakyat dari semula 20% menjadi 50%.
3.       Pemerintah akan membuat Perppu atau Keppres, jika UU No.18 Tahun 2009 Jo. UU No.41/2014 dapat dicabut atau dibatalkan MK.

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »

Artikel Populer