Tuesday, October 16, 2007

YANG IMPOR PUN HARUS DIKONTROL

(( Masalah kesehatan produk impor, harus terus dikontrol hingga kapanpun. ))

Dari tahun ke tahun, pasokan ternak impor dari luar negeri ke Indonesia terus menunjukkan peningkatan. Hal ini sebenarnya merupakan sebuah keprihatinan, mengingat tiga penentu kebijakan dalam hal ini yaitu produsen, konsumen dan pemerintah, hingga saat ini belum mencapai kapasitas kerja yang diharapkan.
Sementara masalah kesehatan produk impor tersebut, masih terus dipertanyakan hingga saat ini. Masalah kesehatan pangan impor pernah meruyak beberapa waktu lalu. Masalah sapi gila (mad cow), terinfeksinya beberapa hewan unggas oleh virus avian, dan beberapa kejadian lain cukup membuat kita memilih tidak mengonsumsi beberapa jenis produk pangan tertentu.
Bahkan pemerintah juga telah melakukan beberapa tindakan seperlunya, seperti mengefektifkan sistem pintu masuk berbagai produk pangan tersebut ke Indonesia. Hingga mengakibatkan makin tingginya kualitas produk pangan hewan yang ingin diimpor ke Indonesia.
Namun, masalahnya ternyata produk pangan hewani di dalam negeri hingga saat ini belum mampu mencukupi kebutuhan nasional. Ini terlihat dari catatan yang diterima dari Direktorat Jenderal Peternakan (dan Balai Pusat Statistik (BPS) hingga tahun 2002 lalu. Dari catatan tersebut menunjukkan bahwa dari target konsumsi 6 gram/kapita/hari yang ditargetkan oleh FAO, Indonesia baru mampu mencapai 4,19 gram/kapita/hari.
Hal ini diperkuat oleh hitungan yang dikeluarkan oleh Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI).

Tiga Tiang
Dalam dunia perekonomian terdapat tiga tiang utama yang mempengaruhi pasar. Yaitu produsen, konsumen dan pemerintah. Dalam bagian produsen, kendala kurangnya produksi pangan hewani memang masih menjadi momok hingga saat ini. Dan pemerintah yang mencermati hal ini, sepertinya lebih memilih jalan pintas untuk masalah ini dengan mengimpor berbagai produk pangan hewani dari luar negeri.
Di satu sisi hal ini menimbulkan dampak positif, karena berarti terpenuhinya kebutuhan daging untuk rakyat Indonesia yang semula dianggap kurang. Keuntungan yang kedua adalah keberadaan ternak lokal yang tidak terkuras habis-habisan. ”Selain itu juga peternak lokal bisa belajar untuk mulai berkompetisi dengan peternak global,” ujar Ir Yudi Guntara Noor Ketua Umum ISPI (Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia) dalam suatu kesempatan.
Namun masalahnya bagaimana dengan berbedanya ukuran kesehatan hewan dari berbagai negara pengekspor dengan negara pengimpor. Belum lagi kebijakan ekonomi dan faktor musim yang tiap negara yang berbeda satu sama lain. Yang akan berpengaruh langsung pada kondisi daging yang diimpor. Kalau ini terjadi, lagi-lagi konsumen Indonesia yang kena getahnya.
”Padahal konsumen Indonesia hingga saat ini masih berada pada posisi tawar yang rendah,” kata Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Dra. Indah Suksmaningsih, menanggapi hal tersebut.
Faktor konsumen yang tidak korektif, sikap produsen dan pemerintah yang cenderung hanya menguntungkan diri sendiri, makin menambah ketidakjelasan faktor keamanan kesehatan produk impor tersebut.

Solusi
Berbagai faktor yang menaungi tiga tiang ekonomi di atas yang seharusnya secepatnya dibenarkan. Selain juga faktor kesepadanan persepsi dari berbagai negara untuk masalah ini, yang seharusnya juga menjadi prioritas utama pemecahan masalah tersebut.
Indah menyarankan agar masalah edukasi pada masyarakat agar lebih digalakkan. ”Agar masyarakat konsumen tidak hanya menuntut hak, tapi juga mengerti tanggung jawab dan kewajibannya.”
Selain itu Indah juga menyarankan agar konsumen lebih berani mengadu jika melihat sesuatu yang terasa tidak aman di makanan mereka. Selain solidaritas sesama konsumen yang juga harus perlu dibangun lebih baik lagi.
Sementara Yudi lebih menekankan pada equal treatment yang mengacu pada kesepakatan WTO sebagai jalan keluar semua masalah ini. ”Equal treatment ini untuk mencegah distorsi yang mungkin timbul,” ucapnya.
Dengan adanya equal treatment ini diharapkan persepsi status kesehatan dari negara pengekspor dan pengimpor menjadi sepadan. Hal equal treatment ini juga mencakup masalah tindakan terhadap hewan potong yang pantas, seperti penggunaan hormon pemacu pertumbuhan.
Sementara itu di pihak lain, kondisi kebijakan pemerintah baik di Indonesia maupun di negara pengimpor juga harus seimbang, baik secara fiskal, finansial dan retribusi. ”Dengan kondisi persyaratan tersebut di atas diharapkan bahwa akan ada suatu perlindungan terhadap peternak dan ternak lokal di Indonesia dalam era globalisasi ini,” katanya. (SH)

0 komentar:

Post a Comment

 
Infovet Copyright © 2009 Blogger Template Designed by Bie Blogger Template