Hasbiallah Ilyas (Foto : Detik.com) |
Warga mengeluhkan limbah kotoran sapi yang mencemari lingkungan di Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan. Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas heran peternakan sapi ada di tengah-tengah kota Jakarta.
-->
Hasbiallah Ilyas (Foto : Detik.com) |
Warga mengeluhkan limbah kotoran sapi yang mencemari lingkungan di Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan. Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas heran peternakan sapi ada di tengah-tengah kota Jakarta.
Peternakan sapi yang dikelola Hasan (Foto : ROL) |
Jakarta memang dikenal sebagai kota metropolitan, bahkan megapolitan. Meski begitu, masih ada warga Jakarta yang menemukini pekerjaan sebagai peternak sapi di tengah permukiman padat penduduk. Burhan adalah salah satunya.
Dia memiliki peternakan sapi di Jalan Cikoko Barat III, RW 05, Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Usaha peternakan yang dimiliki Burhan ini sebenarnya merupakan warisan dari ayahnya, H Yahya yang dirintis sejak tahun 1968. Kala itu, tentu saja kawasan Cikoko masih didominasi perkebunan sehingga sangat mendukung usaha pengembangbiakan sapi.
Burhan mulai meneruskan usaha peternakan tersebut sejak 2016, ketika ayahnya meninggal dunia. Hanya saja, kini lokasi peternakan tersebut diprotes warga sekitar. Hal itu terkait dengan pembuangan limbah kotoran sapi yang dianggap mencemari saluran air dan Sungai Ciliwung.
Burhan pun terus berusaha agar usahanya tidak lagi mencemari lingkungan sekitar. Dia menjelaskan, selama ini, sudah membangun bak kontrol sebagai tempat penampungan limbah peternakannya agar tidak lagi masuk ke saluran umum. Dengan begitu, tidak ada limbah yang mengalir ke saluran air warga.
"Saya inisiatif buat bak penampungan sendiri, tetapi terkadang masih rembes ke tanah dan meluber juga. Saya belum mendapatkan informasi ukuran bak yang tepat itu seperti apa dan lainnya," ujar Burhan.
Pantauan di lokasi, lokasi peternakan memang tidak jauh dari Sungai Ciliwung. Beberapa sapi berukuran besar berada di area kandang yang tertata rapi. Pekerja sedang membagikan pakan rumput untuk dimakan sapi yang terlihat gemuk karena terawat dengan baik.
Burhan berharap, aparat Kelurahan Cikoko bisa membantunya mencari solusi. Hal itu agar ia bisa menyelesaikan keluhan warga sekitar terkait persoalan limbah. Dengan begitu, usahanya tetap bisa berjalan dan masalah warga dapat terselesaikan.
Hasan Alhabsy merupakan warga yang ikut protes dengan bau dan limbah peternakan milik Burhan. Dia mengaku, sudah melaporkan hal itu kepada Lurah Cikoko Fitriyani. Sayangnya, ia mengaku, tidak mendapatkan respons positif dari Sang Lurah.
Menurut Hasan, ketika ada pertemuan dengan Burhan, lurah hanya memanggil warga bernama Yusuf untuk beraudiensi. Hanya saja, ia selaku pelapor malah tidak pernah diajak lurah untuk berdiskusi secara langsung dengan Burhan.
Dia merasa heran mengapa lurah melakukan hal itu. "Pak Burhan dan Pak Yusuf juga sudah meminta kepada Bu Lurah untuk menghadirkan saya, tapi saya sendiri tidak diundang. Ini malah membuat konflik antara saya dengan Pak Burhan, padahal dari awal kita berdua sudah menempuh jalur musyawarah," ucap Hasan.
Hingga saat ini, masalah Hasan dengan warga sekitar terkait kelangsungan peternakan sapi belum menemukan jalan keluarnya. Hasan sudah sering menanyakan kepada lurah terkait persoalan tersebut, tapi tidak adanya progres laporan sama sekali. (INF)
Salah Satu Peternakan Sapi Perah di Kota Batu, Malang |
Potensi peternakan sapi perah di Kota Batu cukup besar. Bahkan di Dusun Brau, Desa Tulungrejo, Bumiaji, jumlah sapi perahnya lebih banyak dibanding jumlah penduduknya. Lalu bagaimana kondisinya sekarang?
Hingga saat ini, setoran susu dari para peternak sapi perah di Kota Batu ke KUD Kota Batu belum kembali pulih sempurna pasca terserang wabah penyakit mulut dan kaki (PMK) beberapa waktu lalu. Sebelum adanya PMK, KUD Kota Batu menerima sekitar 25 ton susu dalam sehari. Sedangkan baru-baru ini jumlah maksimal yang diterima ialah sekitar 15 ton. Ada penurunan hingga 10 ton.
Ketua KUD Batu Haji Ismail Hasan mengatakan jika penyebab produksi susu belum sepenuhnya pulih ialah populasi sapi yang berkurang dan produksi susu tiap sapi yang belum maksimal.
“Kalau jumlah keseluruhan sapi yang di Batu kan ada sekitar 1.000 hewan ternak yang mati,” katanya.
Menurutnya mayoritas sapi sudah terkena PMK.
“Cuma bedanya mungkin ada yang mati dan ada yang selamat,” terangnya. Ia menjelaskan jika sapi-sapi sebelum terjangkit PMK dapat memproduksi susu sekitar 20-25 liter susu per hari dengan dua kali pemerahan. “Tetapi setelah kena PMK ini bisa keluar 15 liter saja sudah bagus,” terangnya.
Bahkan pernah, ketika PMK masih marak, setoran para peternak ke KUD hanya sekitar tujuh ton.
“Itu pun yang masuk kategori layak hanya sekitar 3 ton,” ungkap Ismail.
Setelah dikumpulkan ke KUD, susu itu dikirim ke pabrik pengolahan susu Nestle yang ada di Pasuruan, Jawa Timur. Namun, tidak semuanya di setor ke pabrik tersebut, karena KUD Batu juga sudah mampu mengolah susu menjadi bermacam-macam produk yang bisa dijual di Kota Batu dan sekitarnya.
Diungkapkannya, sekitar 75-85 persen yang dikirim ke luar dan sisanya dimanfaatkan secara mandiri.
“Ada sekitar tiga ton an yang diolah, ada susu pasteurisasi dengan berbagai macam rasa, yogurt, mentega dan es krim,” jelasnya. Dalam memasarkan produk, saat ini KUD, memiliki sekitar lima outlet.
Dalam kesempatan tersebut Ismail juga berharap agar para pengumpul susu sapi non KUD bergabung menjadi satu dengan KUD. Karena pengambilan harga pun relatif sama. Pihaknya juga membuka pintu lebar kepada para peternak yang ingin menjadi anggota KUD Batu.
Sementara itu kata dia, hingga kini, sapi-sapi itu masih dalam proses pemulihan.
“Dari kukunya bisa dilihat, bahwa belum sembuh total,” imbuhnya.
Selain itu, dia juga berharap ada bantuan dari dinas untuk menangani masalah cacing. Karena jika pencernaan hewan sapi sehat, akan membuat produksi susu juga iku meningkat.
“Semoga pemerintah membantu menyediakan sapi perah, kalau belum bisa yang dari luar negeri ya bibit sapi perah yang unggul,” terangnya. (INF)
Sapi Yang Terserang Septicemia Epizootica |
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Riau mengimbau para peternak untuk tidak menjual ternak apabila mengalami gejala penyakit ngorok atau Septicaemia Epizootica (SE)
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Riau Herman melalui Kabid Kesehatan Hewan Faralinda Sari mengatakan, ternak yang terpapar SE jika belum terlalu parah masih bisa diobati. Dan kemungkinan ternak sembuh juga cukup besar.
"Kalau belum parah, ternaknya masih bisa diobati. Dan kemungkinan sembuhnya masih cukup besar," ujarnya.
Disebutkan Faralinda, dar informasi yang pihaknya terima, masyarakat enggan melapor jika ada ternak terpapar SE karena takut tidak bisa segera menjual ternaknya. Padahal, jika jual beli ternak terus dilakukan ditengah kondisi ternak terpapar SE akan merugikan peternak lain.
"Karena itu hendaknya laporkan saja, agar penyebaran penyakit SE ini dapat dihentikan," imbaunya.
Seperti yang baru saja terjadi di Kabupaten Kampar, dimana kembali ditemukan ternak yang terpapar SE tepatnya di daerah Sungai Pagar. Diduga, ternak tersebut terpapar penyakit dari ternak lainnya yang baru saja dibeli dari daerah yang sudah ditemukan penyakit SE.
"Laporan yang kami terima ada dua ternak yang mati karena penyakit SE, namun yang terpapar kemungkinan lebih dari itu," katanya. (INF)
Selain betina, selektif dalam memilih sapi pejantan unggul agar kualitas anakan baik dan stabil. (Foto: Dok. Infovet) |
Petugas Disnakkeswan Melakukan Pemeriksaan Pada Sapi Perah |
Meskipun secara nasional kasusnya terus menurun, namun jumlah ternak di Kabupaten Pasuruan yang terserang penyakit mulut dan kuku (PMK) masih ada hingga kini.
Dari catatan harian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan hingga 9 april 2023, setidaknya ada 199 ekor sapi yang terinfeksi PMK. Dari jumlah tersebut, 25 ekor diantaranya masih dalam kondisi sakit, 155 ekor sembuh, 6 ekor mati, 8 ekor dijual dan 5 ekor dipotong paksa.
Plt Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan, Diana Lukita Rahayu menjelaskan, dari ratusan sapi yang terinfeksi PMK, kejadian paling banyak di wilayah Kecamatan Lumbang, Prigen dan Kejayan.
Namun karena para peternak sudah memahami cara mengantisipasi agar tak tertular ke ternak yang lain, sehingga lebih banyak yang sembuh.
"Kalau dulu mungkin kaget dan panik. Tapi sekarang sudah pinter-pinter para peternaknya," kata Diana di sela-sela kesibukannya, Selasa (11/04/2023).
Selain pemahaman para peternak, Pemkab Pasuruan juga sudah menyebarkan banyak obat-obatan, vitamin plus vaksin dan desinfektan ke semua kecamatan. Utamanya di wilayah yang kasus PMK nya masih mendominasi.
Kata Diana, distribusi vaksin, obat dan vitamin sudah dilakukan sejak akhir desember, lantaran untuk dapat mencover kebutuhan di tribulan awal tahun ini.
"Sebelum desember sudah dropping vaksin, desinfektan sampai obat dan vitamin. Harapannya bisa mengcover awal 2023 sembari juga menunggu dari propinsi," jelasnya.
Saat ditanya perihal 199 ternak terbilang banyak atau sedikit kejadian di satu daerah, Diana menegaskan bahwa hampir di semua wilayah di Indonesia masih ada kasus PMK.
Namun karena penanganannya sudah bagus plus antisipasi dan pencegahan dimaksimalkan, maka resiko kematian ternak juga bisa ditekan.
"Memang mulai naik tapi tidak di Kabupaten Pasuruan saja. Melainkan di hampir semua wilayah di Indonesia. Namun resiko kematiannya sedikit karena penanganan, pencegahan juga cepat," ucapnya.
Demi bisa semakin menekan kasus PMK, Dinas Peternakan terus bersosialisasi ke kecamatan hingga desa, dan mengajak seluruh tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk sama-sama membantu agar kasus PMK bisa segera nol kasus.
"Kita intens sosialisasi pencegahan PMK ke kecamatan sampai pelosok desa. Dan ahamdulillah juga dibantu toga dan tomas," akunya. (INF)
Sapi perah dengan gejala LSD berat. (Foto: Infovet/Joko) |
Satgas PMK, Menyiapkan Pemusnahan Daging Impor (Sumber : jubi.id) |
Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke, Papua Selatan memusnahkan 60,9 kilogram daging impor yang disita dari sejumlah rumah makan di Kota Merauke.
Pemusnahan daging impor dilaksanakan di halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Merauke pada Selasa (21/2/2023), dan dihadiri Sekda Ruslan Ramli serta sejumlah pejabat.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke, Martha Bayu Wijaya menyatakan puluhan daging impor olahan tersebut disita dari sejumlah rumah makan oleh satuan tugas penyakit mulut dan kuku – Satgas PMK Merauke dalam operasi beberapa hari lalu.
“Tim Satgas PMK berhasil menyita 60,9 kilogram daging olahan yang didatangkan dari luar daerah oleh sejumlah rumah makan di Merauke. Keseluruhannya adalah daging sapi. Operasi yang dilakukan Satgas Kabupaten Merauke dalam rangka mencegah masuknya penyakit mulut dan kuku di wilayah Merauke.
Sementara itu, Sekda Merauke Ruslan Ramli menyatakan bahwa pemusnahan daging olahan yang didatangkanl dari luar Merauke terhitung telah tiga kali. Pemusnahan dilakukan dengan tujuan agar virus PMK tidak menyebar di Kabupaten Merauke.
Pemerintah daerah, kata Ruslan, sangat mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Peternakan serta Satgas PMK setempat dalam upaya mengendalikan dan mencegah masuknya penyakit mulut dan kuku di sana.
“Pemusnahan ini adalah yang ketiga kalinya, pemusnahan awal kita lakukan sebanyak 1 ton lebih. Pemusnahan dilakukan agar kita bersama-sama mencegah masuknya virus PMK di Merauke. Pemerintah daerah sangat mendukung berbagai upaya yang dilakukan oleh dinas dan satgas dalam rangka mencegah masuknya penyakit ini,” kata Ruslan.
Ruslan menambahkan, Pemerintah Kabupaten Merauke sedang mengupayakan agar wilayah tersebut tetap bebas (zona hijau) dari penyakit mulut dan kuku. Sehingga tindakan pencegahan terus dikedepankan agar penyakit PMK tidak masuk dan menyebar di Merauke.
“Dengan pemusnahan ini, kita harapkan juga agar para pelaku usaha tidak lagi mendatangkan daging olahan yang berpotensi menyebarkan penyakit di wilayah ini. Pemerintah daerah juga mengharapkan partisipasi masyarakat, khususnya para pelaku usaha untuk bersama-sama mencegah,” tutup Ramli. (INF).
LSD Kembali Merebak, Peternak Diminta Waspada (Sumber : Istimewa) |
Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DP3) Kota Tanjungpinang mengimbau para peternak atau pedagang sapi di wilayahnya agar tidak membeli atau mendatangkan hewan ternak dari wilayah tertular Lumpy Skin Disease (LSD).
Kepala Bidang (Kabid) Peternakan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner DP3 Kota Tanjungpinang, Wantin Diarni, menuturkan meskipun saat ini status Tanjungpinang bebas penyakit LSD. Namun, pihaknya tetap mewaspadai adanya potensi ancaman penularan virus tersebut terhadap hewan ternak.
"Jangan cepat tergiur dengan harga bibit ternak yang murah. Saat mendatangkan ternak harus ikuti aturan yang berlaku, jika butuh pendampingan bisa hubungi dinas terkait," ucapnya.
Lebih lanjut Wantin menerangkan, jika ada indikasi hewan ternak tertular ternak dengan gejala demam tinggi, timbul benjolan pada kulit dengan batas yang jelas, terdapat keropeng pada hidung dan rongga mulut, demam dan hipersalivasi.
Maka, diharapkan para peternak segera melaporkan kasus tersebut ke instansi terkait. Sebab, penyakit LSD ini bisa ditularkan melalui gigitan serangga, seperti nyamuk, caplak dan lalat. Selain itu, penularannya juga terjadi melalui air liur dan lendir hidung sapi yang terinfeksi.
"Tanda-tandanya ternak malas bergerak, nafsu makan menurun, pada ternak bunting akan mengalami keguguran bahkan kemandulan pada ternak jantan," tutup Wantin. (INF)
Salah Satu Sapi Milik Warga Yang Terinfeksi LSD (Sumber : Istimewa) |
Wabah Lumpy Skin Disease (LSD) dilaporkan menyerang puluhan ekor ternak sapi di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Menurut laporan sementara yang dirilis Dinas Peternakan Trenggalek, Jumat (17/2/2023), total sudah ada 20 ekor ternak sapi yang terdeteksi terinfeksi LSD.
“Sapi-sapi yang terpapar ini (kebetulan) belum mendapat vaksinasi LSD,” kata Ririn Hari Setiani Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek.
"Upaya vaksinasi kini terus dioptimalkan. Kendati vaksin masih terbatas, sosialisasi dan rencana kerja percepatan vaksinasi telah dipersiapkan. Sejauh ini yang sudah menerima sebanyak 2 ribu ekor, semua dialokasikan ke sapi perah. Pertama 700 dosis, lalu yang kedua sebanyak 1.300 dosis,” kata Ririn.
Melansir dari Antara, upaya lain yang kini digiatkan adalah dengan memperketat pengawasan lalu lintas hewan ternak di perbatasan daerah itu dengan kabupaten lain, seperti Ponorogo, Pacitan dan Tulungagung.
“Kami meminta waspada terutama lalu lintas angkutan hewan yang keluar masuk Trenggalek. Kemudian kami lakukan sosialisasi pencegahan, seperti menjaga kebersihan kandang. Karena LSD ini penurunannya menggunakan vektor salah satunya lalat caplak atau nyamuk,” katanya.
Ririn menjelaskan, meskipun penyakit kulit pada ternak itu tidak bisa menimbulkan kematian, namun peternak terancam merugi lantaran harga jual sapi yang anjlok.
Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menjual sapi yang terkena LSD karena memberikan banyak dampak.dang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek.
Sejauh ini, sudah ada sebanyak 2 ribu dosis vaksin LSD yang telah diinjeksikan ke sapi-sapi perah warga. Sapi perah menjadi prioritas karena sistem pemeliharaannya mayoritas warga memelihara sapi perah lebih banyak dengan kepemilikan lebih dari satu ekor.
Ririn juga mengimbau pada masyarakat untuk segera melaporkan kepada petugas veteriner maupun hotline Dinas Peternakan Trenggalek jika ada yang mengetahui gejala penyakit kulit pada hewan itu.
Meskipun tidak menular ke manusia, namun wabah itu memicu lumpuhnya sendi-sendi perekonomian masyarakat.
“Jika ada ternak mengarah pada gejala LSD, segera hubungi petugas medis veteriner terdekat. Atau bisa hubungi hotline Dinas Peternakan 0822-3190-3384 dan 0822-3254-9854,” pungkasnya. (INF)
Pemprov NTT Siap Membangun Kawasan Peternakan Sapi Berskala Besar |
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2022 menyiapkan lahan seluas 250 hektare untuk kawasan peternakan (ranch) di kawasan Besipae, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang dapat digunakan para peternak untuk mengembangkan usahanya.
"Pemerintah Provinsi NTT memang memiliki keterbatasan anggaran sehingga pada 2022 dari luas lahan 3.000 lebih hektare hanya 250 hektare yang dijadikan sebagai lahan ranch ternak sapi," kata Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Johana Lisapali kepada wartawan di Kupang, NTT, Sabtu (22/10).
Ia mengatakan Pemerintah NTT berkeinginan agar ranch yang dibangun itu bekerja sama dengan pihak ketiga agar dalam kawasan seluas 3.000 hektare itu juga ada kawasan ternak yang dibangun selain milik Pemerintah NTT.
Dikatakannya dalam kawasan seluas 250 hektare itu tidak saja digunakan pengembangan ternak yang dilakukan pemerintah NTT, tetapi juga memberikan kesempatan kepada para peternak di Besipae untuk mengembangkan ternak dalam kawasan itu.
"Para peternak di Kabupaten Timor Tengah Selatan boleh menempati juga lahan seluas 250 hektare itu untuk pengembangan usaha ternak," tegasnya.
Menurut dia, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur segera membangun kandang jepit dalam kawasan seluas 250 hektare itu untuk memfasilitasi masyarakat dalam mendukung pengembangan usaha ternak berupa pemberian vitamin dan vaksinasi ternak dalam mencegah adanya penyakit menular bagi ternak.
"Vaksinasi ternak harus dilakukan secara rutin sehingga pemerintah Provinsi NTT memfasilitasi menyiapkan kandang jepit untuk digunakan para peternak dalam melakukan vaksinasi ternak di kawasan Besipae," tambah Johana yang juga adalah Plt Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur itu. (INF)
Petugas Melakukan Pengobatan Pada Sapi Terindikasi PMK |
Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), menyebut 164 ekor sapi di wilayah Kabupaten Morowali dan Morowali Utara (Morut) terpapar penyakit mulut dan kuku (PMK).
"Sekarang status Sulteng sudah berubah menjadi zona merah dengan total yang terpapar 164 ekor sapi," kata Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet Dinas Perkebunan dan Peternakan Sulteng, Dandi Alfita di Palu, Rabu (21/9/2022).
Dia menjelaskan dari total 164 ekor itu masing-masing Kabupaten Morowali Utara sebanyak 124 ekor, sedangkan Kabupaten Morowali 40 ekor sapi. Semula gejala tersebut, lanjut Alfita, ditemukan dari ternak milik beberapa masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan investigasi untuk mengetahui peta sebaran PMK yang sudah terjadi.Hasil dari pemetaan itu menunjukkan gejala PMK juga muncul pada beberapa ekor sapi di Kabupaten Morowali.
"Sekaligus saat itu juga kami melakukan pengambilan sampel untuk dilakukan uji laboratorium Balai Besar Veteriner Maros dan hasilnya baru keluar hari ini ternyata positif," ucap Alfita.
Berdasarkan hasil tersebut, pihak Dinas Peternakan dan Perkebunan Sulteng menutup seluruh akses pengiriman hewan ternak dari Morut dan Morowali.
"Langsung kami tutup dengan memperketat titik cek poin yang dijaga petugas Peternakan maupun dari aparat keamanan seperti Polri dan TNI," jelasnya.
Upaya lain, sambung Alfita, adalah dengan cara melakukan penyemprotan desinfektan terhadap seluruh kandang ternak sapi baik di Morut maupun Morowali.
"Terakhir adalah vaksin yang sudah dalam proses pengiriman dan secepatnya akan langsung dilakukan penyuntikan terhadap hewan yang terpapar maupun yang tidak agar memperkecil kemungkinan penyebaran lebih luas lagi," tambahnya.
Dia juga mengimbau agar seluruh masyarakat yang memiliki peternakan sapi maupun yang tidak agar melakukan pencegahan secara mandiri, diantaranya dengan cara menyemprotkan desinfektan secara berkala. (INF)
Peternak Sapi Indonesia, Masih Didominasi Peternak Tradisional |
Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Ibnu Budiman mengatakan, pelibatan sektor swasta mempercepat adopsi teknologi pada peternakan sapi, yang salah satu dampaknya adalah meningkatkan produktivitas susu.
"Pelibatan swasta dapat mempercepat adopsi teknologi pada peternakan sapi karena mereka memiliki metode kemitraan yang bersifat jangka panjang, ada kontinuiti pada program tersebut. Program kemitraan dengan swasta juga memberikan kesempatan kepada peternak untuk meningkatkan kualitas susu yang dihasilkan, melalui transfer pengetahuan dan teknologi," jelas Ibnu dalam siaran resminya diterima di Jakarta, Rabu (21/9).
Ibnu melanjutkan, saat ini produksi susu segar Indonesia hanya mampu memenuhi 22 persen kebutuhan susu nasional. Dengan meningkatnya konsumsi susu dan target nasional untuk memenuhi setidaknya 60 persen kebutuhan nasional dari produksi dalam negeri pada tahun 2025, peningkatan produktivitas peternakan sapi perah menjadi penting.
Untuk itu, lebih banyak adopsi teknologi, teknik dan praktik manajemen peternakan terbaik oleh peternakan sapi perah untuk meningkatkan produktivitas susu sapi sangat dibutuhkan. Namun, karena sebagian besar peternak sapi perah adalah petani kecil, berinvestasi dalam teknologi merupakan tantangan karena biaya, skala produksi yang kecil, dan kurangnya informasi dan motivasi.
Pendekatan sektor swasta lebih efektif untuk memastikan adopsi teknologi karena mereka memahami masalah yang dihadapi peternak terkait kualitas susu dan manajemen peternakan dari interaksi sehari-hari. Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan adopsi teknologi dan produksi susu sapi peternak.Dengan bekerja sama dengan koperasi susu dalam membantu peternak membeli teknologi melalui pemberian pinjaman, pendekatan kemitraan berkontribusi untuk mempertahankan adopsi yang berkelanjutan dan mencegah perilaku disadopsi atau adopsi semu yang biasanya terjadi dalam penyediaan teknologi gratis.
"Penting bagi Kementerian Pertanian (Kementan) untuk memfasilitasi peran sektor swasta dalam transfer teknologi dan pengetahuan. Hal ini dapat dicapai dengan terlebih dahulu memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan target spesifik dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementan berikutnya," ungkapnya. Ibnu juga menambahkan, Kementan juga perlu merevisi dan melaksanakan Permentan Nomor 13/2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan untuk melaksanakan alih teknologi dan ilmu pengetahuan sebagai kemungkinan skema kemitraan antara perusahaan dan peternakan.
Pemetaan transfer teknologi yang ada dari sektor swasta, donor, dan pemerintah daerah juga diperlukan untuk memastikan intervensi yang diberikan tepat sasaran. Intervensi dari pemerintah sendiri dapat melengkapi dan memfasilitasi para peternak melalui pendekatan berbasis pasar.
Penelitian terbaru CIPS yang berjudul Technology and Knowledge Transfer to Dairy Farms: Private Sector Contribution to Improve Milk Production merekomendasikan beberapa hal untuk meningkatkan adopsi teknologi pada peternakan.
Yang pertama adalah meningkatkan kemitraan antara peternakan dan pelaku usaha untuk penyerapan susu dalam negeri. Permentan Nomor 33/2018 memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan transfer teknologi dan harga yang lebih baik untuk mendorong kualitas dan produksi susu yang lebih tinggi.Sementara itu, Perpres 10/2021 juga mendorong kemitraan melalui pemberian tax allowance bagi investor yang menjalin kemitraan dengan petani. Kementan, dengan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dapat lebih mendorong transfer teknologi melalui insentif untuk bisnis, misalnya, insentif pajak yang terkait dengan penyediaan teknologi kepada petani lokal atau jumlah susu segar dalam negeri yang digunakan dalam produksi. (INF)
Prof Muladno bersama Bupati Blora (kedua dari kiri) dalam acara sosialisasi SPR |
IPB University merintis didirikannya Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) di Kabupaten Blora. Hal tersebut merupakan tindak lanjut penandatanganan MoU antara Bupati Blora dengan Rektor IPB University beberapa waktu lalu dalam rangka Sesarengan mBangun Blora di sektor peternakan.
Tim yang dipimpin Guru Besar Fakultas Peternakan IPB University Prof Muladno, menggelar sosialisasi kepada para Camat, Kepala Desa, dan petani peternak di hall pertemuan Hotel Al-Madina Blora, Jumat (19/8/2022).
Hadir langsung Bupati Blora, Arief Rohman dan Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati bersama beberapa pejabat di Kabupaten Blora seperti Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan, dan jajarannya.
Prof Muladno yang juga mantan Dirjen Peternakan dan Keswan Kementan itu mengaku senang bisa hadir di Blora. Pihaknya bersedia membantu pembangunan sektor peternakan yang menurutnya Blora memang mempunyai potensi besar.
“Setelah sejak dua tahun lalu berkomunikasi dengan Pak Arief, Pak Bupati, akhirnya kini saya bisa berjumpa langsung dengan beliau disini. Terimakasih Pak Bupati yang bulan lalu telah menjalin MoU dengan Pak Rektor IPB sebagai dasar program SPR ini,” ucap Prof Muladno.
Menurutnya, peternakan menjadi sektor yang penting untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pangan nasional. Sehingga sudah seharusnya para peternak kecil di pedesaan bisa memperoleh ilmu dan pendampingan untuk mengembangkan usahanya.
“Di Indonesia ini, sebagian besar kebutuhan daging nasional dipenuhi oleh para peternak kecil di berbagai daerah yang punya sapi 2 sampai 4 ekor," sambungnya.
Sisanya baru perusahaan peternakan dimana sapinya justru beli dari Australia.
"Maka jika kita ingin daulat daging, peternak desa-desa harus kita damping untuk berkembang. Salah satunya lewat SPR ini nanti,” jelasnya.
Sebagai pilot project, tahap awal ini menurutnya SPR akan dilaksanakan di Desa Palon, Kecamatan Jepon, dan Desa Pengkolrejo, Kecamatan Japah.
“Jadi nanti peternak rumahan di desa itu kita kumpulkan untuk belajar bersama, sekaligus praktik, hal itu agar peternak bisa ikut membangun industri peternakan di wilayahnya sendiri.Untuk pembiayaan program ini InsyaAllah dibantu IPB dan Kementan." terangnya.
"Sedangkan untuk pelaksanaannya akan kita carikan skema pinjaman bunga rendah, seperti yang pernah disampaikan Pak Bupati,” tambahnya.
Pada kesempatan itu Bupati Arief Rohman menyampaikan terimakasih kepada Prof Muladno dan tim yang beranggotakan para dosen IPB Bogor asli Blora, atas kesediaannya hadir memberikan ilmu peternakan kepada peternak lokal di Blora.
“Pak Kades, dan para peternak yang sudah hadir harus bersungguh-sungguh mengikuti program ini. Nek ra berhasil nanti tak coret, tidak akan dikasih bantuan program pengembangan peternakan atau lainnya," kata Bupati Blora.
Dikatakannya, harus sungguh-sungguh, apalagi program ini dibiayai oleh IPB dan Kementan. Sedangkan untuk modalnya kalau bisa nanti kita skema pinjaman bunga rendah.
"Kalau pinjaman itu ada tanggung jawab mengembalikan, namun kalau bantuan pasti habis tidak berkelanjutan,” papar Bupati.
Bupati Arief Rohman ingin agar potensi peternakan sapi di Kabupaten Blora benar-benar bisa berkembang untuk mendorong kesejahteraan para petani peternak.
“Selama ini masih banyak yang hanya sekedar rojo koyo. Hanya untuk tabungan saja kalau perlu dana dijual," ungkapnya.
Padahal, lanjut Bupati, kita punya populasi sapi terbesar di Jawa Tengah. Kita punya mimpi SPR ini nanti tidak hanya di Kecamatan Jepon dan Japah saja. Namun kedepan setiap Kecamatan bisa memiliki SPR.
"Jepon dan Japah ini harus sungguh-sungguh sebagai contoh awal,” sambung Bupati.
Dikatakan, pihaknya tertarik dengan SPR karena beberapa tahun lalu mendengar sukses story peternakan justru dari Kabupaten sebelah.
Sedangkan Blora yang punya potensi besar justru belum punya SPR. Oleh karena itu SPR di Blora harus bisa dijalankan dengan baik. Untuk penjualan hulu hilirnya, Pemkab juga telah menjalin MoU dengan PD Dharma Jaya DKI Jakarta.
Untuk diketahui Sentra Peternakan Rakyat (SPR) merupakan suatu kawasan tertentu sebagai media pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang di dalamnya terdapat populasi ternak tertentu yang dimiliki oleh sebagian besar pemukim di satu desa atau lebih, serta sumber daya alam untuk kebutuhan hidup ternak (air dan bahan pakan).
Di dalam SPR, terdapat Sekolah Peternakan Rakyat (Sekolah PR) yang merupakan sarana transfer ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membangun kesadaran peternak dan mendorong tindakan kolektif.
Melalui SPR, peternak berskala kecil baik individu maupun yang sudah tergabung dalam kelompok atau asosiasi didorong untuk berkonsolidasi membangun perusahaan kolektif yang dikelola secara profesional dalam satu manajemen. Ini merupakan salah satu upaya untuk menjadikan peternak berdaulat dan memiliki posisi tawar lebih tinggi.
“Sapinya bisa berkembang dengan baik dan menguntungkan. Kotorannya bisa dimanfaatkan untuk pupuk organik," kata Bupati.
Jadi nanti pertanian organiknya juga harus jalan. Kedepan pertanian organik ini menjadi produk yang mahal dan banyak dicari orang. (INF)