Gratis Buku Motivasi "Menggali Berlian di Kebun Sendiri", Klik Disini ditjen peternakan dan kesehatan hewan | Majalah Infovet I Majalah Peternakan dan Kesehatan Hewan -->

TURUNKAN TIM KE LAPANGAN, KEMENTAN RESPONS CEPAT LAPORAN ANTRAKS DI YOGYAKARTA

Tim saat mengambil sampel di peternakan warga karena adanya laporan kasus antraks. (Foto: Istimewa)

Merespons laporan kasus antraks di Kabupaten Sleman dan Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada 8 Maret 2024, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Kementerian Pertanian (Kementan), langsung menurunkan tim ke lapangan.

“Tim kami dari Balai Besar Veteriner Wates telah melakukan investigasi dan pengujian laboratorium dengan hasil positif antraks dari sampel darah sapi dan tanah yang berasal dari Desa Serut, Kecamatan Gedangsari, Gunung Kidul dan sampel tanah dari Desa Gayamharjo, Kecamatan Prambanan, Sleman,” ujar Dirjen PKH, Kementan, Nasrullah, dalam siaran resminya di Jakarta, Selasa (12/3/2024).

Untuk mencegah tambahan kasus, ia sampaikan bahwa Kementan segera mengirimkan bantuan berupa vaksin sebanyak 1.000 dosis, 100 botol antibiotik, dan 1.000 botol vitamin untuk diberikan ke ternak di wilayah terdampak di DIY.

"Bantuan tersebut akan disalurkan untuk penanganan kejadian antraks yang dilaporkan dari Sleman, Gunung Kidul, dan wilayah terancam lainnya," ucapnya.

Sementara terkait adanya kasus antraks, Direktur Kesehatan Hewan, Kementan, Nuryani Zainuddin, menerangkan bahwa penyakit tersebut merupakan salah satu penyakit hewan yang dapat menular ke manusia (zoonosis).

"Saya minta masyarakat tetap waspada dan tidak menjual atau memotong hewan sakit, apalagi mengonsumsinya," imbuhnya. Sebab, adanya kasus pada masyarakat disebabkan karena mereka mengonsumsi ternak yang sakit dan dicurigai antraks.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa timnya bersama dinas setempat telah melakukan dekontaminasi dan disinfeksi pada lingkungan yang tercemar, yaitu lokasi penyembelihan, kandang dan area penguburan ternak, pengobatan antibiotik dan roboransia, serta KIE bersama dengan UPT Puskesmas. Sedangkan vaksinasi akan segera dilakukan setelah pengobatan.

“Tim kami akan terus melakukan penanganan di lapang dan dalam waktu dekat kita akan adakan pertemuan lintas sektor termasuk kesehatan yang dikoordinir oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DIY,” pungkasnya. (INF)

DI PENGHUJUNG TAHUN, INDONESIA EKSPOR LAGI KE SINGAPURA

Sebanyak satu kontainer ayam beku dan satu kontainer produk olahan PT Malindo Food Delight diberangkatkan ke Singapura. (Foto: Istimewa)

PT Malindo Feedmill Tbk mendapat apresiasi oleh Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) karena keberhasilannya kembali menembus pasar Singapura lewat ayam bekunya di penghujung tahun.

Tercatat sebanyak satu kontainer ayam beku dan satu kontainer produk olahan PT Malindo Food Delight dengan nilai sekitar USD 65.000 diberangkatkan dari rumah pemotongan hewan unggas (RPHU) PT Malindo Feedmill Tbk di Desa Cijunti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Jumat (8/12/2023).

“Kami mengapresiasi keberhasilan PT Malindo Feedmill memasukkan produk ayam bekunya ke Singapura untuk pertama kali. Upaya ini tentu tidak mudah, karena seperti yang kita ketahui Singapura memiliki persyaratan ekspor yang ketat,” kata Dirjen PKH, Nasrullah, melalui siaran resminya.

Sementara dihubungi secara terpisah, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Tri Melasari, mengemukakan bahwa upaya pembukaan pasar produk unggas ke Singapura telah dilakukan sejak 2022 dan hal ini juga merupakan salah satu langkah konkret dari peran Indonesia dalam mewujudkan ketahanan pangan regional khususnya di ASEAN.

“Berdasarkan data BPS, jumlah volume ekspor produk peternakan ke Singapura pada tahun ini sampai dengan Oktober 2023 mencapai 13.870 ton dengan nilai setara 49 juta USD,” ungkap Melasari.

Ia juga menegaskan keberhasilan ekspor produk peternakan ke Singapura adalah bukti bahwa produk peternakan Indonesia memiliki jaminan keamanan pangan yang berkualitas dan layak menembus di pasar internasional.

Direktur PT Malindo Feedmill Tbk, Rewin Hanrahan, pada kegiatan pelepasan ekspor mengatakan bahwa PT Malindo telah memenuhi persyaratan yang diminta oleh Pemerintah Singapura atau dalam hal ini Singapore Food Agency (SFA). SFA meminta agar produk yang diekspor harus berasal dari farm yang sudah memiliki sertifikat kompartemen bebas avian influenza (AI) dan tidak terdeteksi mengandung beberapa virus atau bakteri seperti salmonella.

“RPHU PT Malindo Feedmill Tbk ini memiliki kapasitas potong 3.000 ekor per jam dan cold storage 500 ton. Selain itu, kami juga memiliki ISO 22000:2018 Food Safety Management System, Nomor Kontrol Veteriner (NKV) level I dan sertifikat halal,” jelas Rewin.

Dalam kesempatan tersebut, Rewin turut memberikan apresiasinya kepada pemerintah yang terus mendukung dan mendorong PT Malindo untuk bisa ekspor secara berkelanjutan. “Pada awal 2024 nanti, kami menargetkan untuk dapat  mengekspor kembali ayam beku dan produk olahan ke Singapura, serta produk olahan ke Jepang. Diharapkan juga bisa terealisasi ekspor produk olahan ke United Arab Emirates,” pungkasnya. (INF)

VAKSINASI MASSAL TEKAN RABIES DI TIMOR TENGAH SELATAN

Vaksinasi massal terhadap anjing-anjing di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan. (Foto: Istimewa)

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Kementerian Pertanian (Kementan), melakukan vaksinasi masal terhadap hewan anjing di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur, pasca penetapan kejadian luar biasa wabah rabies.

Direktur Kesehatan Hewan, Ditjen PKH, Kementan, Nuryani Zainuddin, melalui keterangan tertulisnya, Minggu (4/6/2023), mengatakan Kementan telah bergerak cepat memantau langsung pendataan di wilayah penyebaran virus rabies.

“Kami telah mengalokasikan 15 ribu dosis vaksin rabies untuk Provinsi NTT dan saat ini juga memberikan bantuan tambahan sebanyak 5 ribu dosis vaksin untuk Kabupaten Timor Tengah Selatan,” kata Nuryani.

“Kamis hingga Sabtu kemarin berturut-turut kita laksanakan vaksinasi massal terhadap anjing-anjing di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan ini akan terus berlanjut hingga target vaksinasi tercapai.”

Nuryani membeberkan, Kementan telah menjalankan program pengendalian dan pemberantasan rabies di Indonesia, antara lain melalui vaksinasi di wilayah tertular atau wilayah bebas yang terancam, surveilans, pengawasan lalu lintas hewan penular rabies (HPR), manajemen populasi HPR, dan bekerja sama dengan pihak kesehatan dalam rangka penanganan kasus gigitan yang terjadi.

Ia menyebutkan terdapat delapan provinsi bebas rabies, meliputi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Papua, dan Papua Barat. Sedangkan 25 provinsi lainnya di Indonesia menjadi endemik rabies.

Ia juga katakan Kementan telah mengirim tim pusat untuk pelaksanaan vaksinasi dan melakukan diseminasi informasi dan edukasi yang benar tentang rabies, sehingga upaya pencegahan dan pengendalian dapat dilakukan semua pihak.

Sementara Bupati Timor Tengah Selatan, Egusem Pieter Tahun, mengatakan adanya bantuan vaksin dan kehadiran tim vaksinator secara langsung ke lokasi sangat membantu mempercepat pengendalian wabah rabies.

“Kondisi saat ini sudah 128 orang dengan lokasi penyebarannya  di 11 kecamatan, 37 desa, dan kami sudah ke sana sudah tertata dengan kesiapan tenaga medis dan petugas dari peternakan” ujar Egusem.

Kepala Dinas Peternakan Kabupaten TTS, Dianar Ati, mengatakan vaksinasi massal rabies ini merupakan tonggak awal untuk terus dilakukannya vaksinasi terhadap seluruh hewan anjing yang ada di daerah ini.

“Mulai hari ini dan seterusnya vaksinasi harus selalu dilakukan, tadi bapak Bupati berpesan agar setiap hari harus melaporkan ke beliau seberapa banyak capaian pada hari tersebut,” kata Dianar.

“Saat ini sebanyak 2.500 dosis akan kami fokuskan di Kecamatan Kota Soe, kemudian kami juga mengarah ke kecamatan yang saat ini dikategorikan zona merah.” (INF)

AMANKAH MENGONSUMSI PRODUK PETERNAKAN YANG TERINFEKSI PMK?

Talkshow PMK : memberikan edukasi kepada masyarakat


Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) atau Foot and Mouth Disease (FMD) baru - baru ini kembali muncul di Indonesia. Setelahada pernyataan resmi dari pemerintah terkait mewabahnya PMK di Provinsi Jawa Timur, semua stakeholder sudah mempersiapkan diri menghadapinya. 

Selain aspek kesehatan hewan, aspek kesehatan masyarakat tentunya juga tidak bisa dilepaskan begitu saja. Untuk memberikan info kepada masyarakat terkait penyakit PMK dan hubungannya dengan aspek keamanan pangan dan kesehatan masyarakat digelarlah acara talkshow "dadakan" pada Senin (9/5) yang lalu.

Penggagas acara tersebut yakni Drh Deddy F. Kurniawan selaku CEO Dairy Pro, narasumber yang dihadirkan dalam acara tersebut yakni Staff Pengajar sekaligus ahli Kesehatan Masyarakat Veteriner IPB University Drh Denny Widaya Lukman. Acara tersebut dihelat melalui kanal youtube Dairy Pro TV.

Drh Deddy mengatakan bahwa kegaduhan akibat wabah PMK yang juga datang mendadak ini menjadi semakin serius karena dalam waktu dekat umat islam di seluruh dunia juga akan merayakan hari raya Idul Adha. Dikhawatirkan dengan adanya isu ini masyarakat jadi ogah mengonsumsi daging ruminansia karena termakan hoax. 

Lalu kemudian Drh Deddy secara historis menceritakan perjalanan penyakit PMK dari masa ke masa beserta tindakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam mengeliminir PMK. 

"1887 PMK ini mulai meledak di Malang lalu menyebar ke Kalimantan dan Sulawesi, pada tahun 1974 diadakan vaksinasi massal sampai 1982 tidak ada wabah, seolah - olah menghilang namun ternyata muncul lagi 1983 di Semarang dan menyebar kemana - mana. Pemerintah kemudian melakukan upaya lagi sampai kemudian di tahun 1986 Indonesia menyatakan diri bebas PMK, lalu di tahun 1987 diakui oleh ASEAN, dan 1990 diakui oleh OIE," tutur Drh Deddy.

Dan kini tahun 2022 PMK kembali "bangkit dari kubur" dan siap meneror industri peternakan negara ini, dimana bagi sebagian orang tentunya PMK adalah sesuatu yang baru, meskipun nyatanya bukan. Namun begitu dampak ekonomi dari penyakit ini dirasa akan sangat hebat mengingat waktunya yang juga dadakan (menjelang Idul Adha).

Drh Denny Widaya Lukman sendiri mengatakan bahwa banyak beredar di media sosial hoax yang mengatakan bahwa mengonsumsi produk hewani asal hewan yang terinfeksi PMK dapat menularkan PMK ke manusia.

"Ini hoax, PMK ini tidak tergolong zoonosis dan dapat menulari manusia, tetapi yang saya tekankan, perilaku manusia justru dapat menyebarkan virus PMK kepada hewan lain," tutur Denny.

Ia memberi contoh misalnya pedagang daging sapi atau soto yang membeli daging atau jeroan dari hewan terinfeksi PMK. Kemudian sebelum memasak mereka mencuci daging atau jeroan tersebut, lalu kemudian limbahnya masuk ke sungai atau sumber air bagi ternak yang peka, jika terkonsumsi akan menyebabkan infeksi pada hewan tersebut. 

Denny juga menjawab berbagai pertanyaan dan membagikan tips kepada para penanya yang hadir. Mulai dari teknik penanganan produk, prosedur penyembelihan di RPH, serta upaya dan tindakan yang harus dilakukan dalam mencegah penyebarluasan PMK. (CR)


KEMENTAN SIAPKAN SUMBERDAYA TANGANI LSD DI RIAU

Lumpy Skin Disease pada seekor sapi 
(Sumber : Ditjen PKH)

Kementerian Pertanian melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Nasrullah menyampaikan siap kerahkan sumberdaya untuk menangani penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) pada sapi yang telah ditemukan di Provinsi Riau. Hal tersebut Ia sampaikan di Jakarta, Sabtu (05/03). 

Lumpy Skin Disease (LSD) pada sapi telah ditemukan di Indonesia yaitu di Provinsi Riau, setelah sebelumnya juga terjadi di beberapa negara di Asia termasuk di Asia Tenggara, seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Kamboja. 

"Untuk penanganan LSD di Riau, kita akan kerahkan dokter hewan dan paramedik staf Kementan di Riau untuk membantu melakukan vaksinasi," kata Dirjen PKH Nasrullah. 

Ia sebutkan bahwa Kementan telah melaksanakan berbagai upaya pencegahan masuknya penyakit LSD ini ke Indonesia.  “Upaya-upaya kewaspadaan tersebut telah dilakukan sejak penyakit ini masuk ke Asia Tenggara sejak tahun 2019”, jelasnya. Lebih lanjut Nasrullah meminta kepada semua peternak dan juga dinas yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan, baik di kabupaten maupun provinsi agar melakukan pembatasan lalu lintas ternak untuk pencegahan penyebarluasan penyakit LSD ini.

Hal senada juga disampaikan oleh Nuryani Zainuddin, Direktur Kesehatan Hewan, Kementan telah mengeluarkan Surat Edaran kewaspadaan penyakit LSD kepada para pemangku kepentingan di seluruh Indonesia sebanyak 4 kali sejak itu.  

"Kita gencarkan juga sosialisasi tentang LSD melalui berbagai media serta webinar berseri tentang kesiapsiagaan terhadap LSD pada tahun 2021," tutur Nuryani. 

Upaya peningkatan kewaspadaan tersebut, menurut Nuryani membuat petugas di lapang dapat mendeteksi secara cepat kejadian LSD, melaporkan dan menanganinya. 

"Sistem kita telah berhasil mendeteksi dengan cepat, hal ini didukung dengan sistem pelaporan real-time iSIKHNAS dan kemampuan laboratorium kesehatan hewan yang baik, sehingga penyakit dapat dikonfirmasi dengan segera," tambahnya. 

Ia katakan, sesuai arahan Bapak Mentan SYL, Timnya akan gerak cepat segera melakukan berbagai langkah pengamanan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dari LSD ini. 

"Strategi utama adalah vaksinasi, namun ini harus didukung dengan deteksi dini dan penelurusan kasus, pengendalian lalu lintas, pengendalian vektor, serta komunikasi, informasi dan edukasi," imbuhnya. 

Lebih lanjut Nuryani menyampaikan, penanganan LSD ini akan menantang, karena selain dapat disebarkan oleh lalu lintas sapi tertular dan produknya yang mengandung virus, LSD dapat juga ditularkan melalui perantara mekanik seperti gigitan serangga. 

Ia kembali menegaskan bahwa LSD tidak menular dan tidak berbahaya bagi manusia. Ia menghimbau agar masyarakat tidak perlu panik dan terus mendukung berbagai upaya penanganan yang akan dilakukan oleh pemerintah. 

"Kita telah siapkan sumberdaya yang cukup untuk penanganan LSD ini," pungkasnya. (INF)

KEMENTAN TINGKATKAN PENGAWASAN OBAT HEWAN TERKAIT BAKTERI RESISTEN ANTIBIOTIK PADA UNGGAS

Resistensi Antimikroba, sudah menjadu isu global di seluruh dunia

Menyikapi pemberitaan tentang adanya temuan bakteri resisten antibiotik tertentu pada sampel produk ayam di beberapa lokasi, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Kementerian Pertanian, Nasrullah menegaskan bahwa langkah-langkah pencegahan dan pengendalian resistensi antimikroba terus dilakukan oleh pihaknya.

"Pemerintah Indonesia telah menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba (AMR) lintas sektor sejak tahun 2017," ungkap Nasrullah (17/07/2021).

Menurutnya, ancaman AMR tidak bisa dihindari dan dapat terjadi secara alamiah. Saat ini semua negara, termasuk Indonesia terus berupaya untuk dapat memperlambat laju perkembangan resistensi antimikroba yang sedang terjadi akibat dari penggunaan yang tidak bijak, berlebihan, dan tidak mengikuti aturan.

"Langkah penting yang telah kita lakukan adalah dengan membuat Peraturan Menteri Pertanian No. 14 Tahun 2017 yang secara tegas melarang penggunaan antibiotik untuk tujuan pemacu pertumbuhan (antibiotic growth promoter/AGP)," tambah Nasrullah.  

Hal tersebut dilakukan Kementan untuk mencegah adanya residu dan gangguan kesehatan bagi manusia, serta mencegah timbulnya bakteri resisten antibiotik.

"Baru-baru ini, pengawasan itu kita perkuat lagi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian No. 16 Tahun 2021 tentang Kajian Lapang dan Pengawasan Obat Hewan," imbuhnya.

Aturan baru tersebut menurut Nasrullah sangat tegas mengatur bahwa antibiotik sebagai obat keras hanya bisa dipakai dengan resep dokter hewan, dan digunakan di bawah pengawasan dokter hewan, bahkan melarang penggunaan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya dikonsumsi manusia.

Lanjut dijelaskannya, antibiotik yang beredar di Indonesia telah terdaftar di Kementerian Pertanian, sehingga dapat dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya.

"Semua aturan tersebut telah kita sosialisasikan, diskusikan, bahkan kita latihkan ke semua pemangku kepentingan terkait. Ini dilakukan untuk memastikan pemahaman juga pelaksanaan di lapang," jelas Nasrullah.

Dalam implementasinya sendiri, Kementan bersama petugas dari dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan serta pemangku kepentingan terjun langsung melakukan pengawasan di lapang.

"Apabila ada penyimpangan dan pelanggaran, selain dibina, kita bisa juga secara tegas menerapkan sanksi sesuai  peraturan perundangan. Jadi jangan ragu, segera laporkan saja ke kami ke WA 082288887076 dan email keswan@pertanian.go.id," tegas Nasrullah. (INF)

PROFIL NURYANI ZAINUDDIN, DIREKTUR KESEHATAN HEWAN YANG BARU


Dr drh Nuryani Zainuddin MSi, Kamis (20/5/2021) dilantik sebagai Direktur Kesehatan Hewan (Dirkeswan) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, menggantikan Drh Fadjar Sumping Tjatur Rasa PhD.

Dr Nuryani, alumni Fakultas Kedokteran Hewan IPB angkatan 32 ini sebelumnya dikenal menjabat Kepala Bidang Karantina Hewan, Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta. Selama menjabat Kepala Bidang Karantina Hewan, dia aktif di berbagai forum.  

Pada 12 Februari 2019 lalu, Nunung sapaan akrab Nuryani, menguraikan masalah pengolahan limbah Instalasi Karantina Hewan (IKH) dalam disertasinya  di Sidang Promosi Doktor di IPB.

Bersumber dari laman Facebook Badan Karantina Pertanian, Nunung memaparkan, IKH menghasilkan limbah yang merupakan sumber pencemaran bagi ternak, manusia dan lingkungan. Limbah IKH saat ini belum sepenuhnya dikelola agar risiko yang ditimbulkan ketika dilepas ke lingkungan lebih aman.

Menurut Nunung, strategi pengelolaan limbah IKH yang berkelanjutan yang direkomendasikan adalah meningkatkan kualitas ekologi melalui pelaksanaan UKL/UPL setiap 6 bulan dengan mengimplementasikan biosecurity check, serta pencegahan invasi penyakit hewan melalui peningkatan teknologi pengelolaan limbah IKH.

Kiprah Nunung ketika mengemban tanggung-jawab sebagai Kepala Bidang Karantina Hewan, salah satunya bekerjasama dengan PT Angkasa Pura II Bandar Udara Soekarno Hatta melakukan tindakan pencegahan penyakit African Swine Fever (ASF) dengan sigap memberikan public awareness melalui informasi digital banner di ruang pelayanan utama kantor induk Karantina Pertanian Soekarno Hatta, Terminal 2 dan Terminal 3 Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta.

Dalam berbagai kesempatan, Nunung juga diundang sebagai pembicara seminar/webinar yang fokus pada pengawasan maksimum lalu lintas Hewan Pembawa Rabies (HPR) yang masuk dari luar negeri. 

Pada Musyawarah Nasional (Munas) ke-6 Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia (IDHKI) yang digelar 23 Maret 2018, Nunung dipercaya menjadi Ketua Panitia Munas. **

ARTIKEL TERPOPULER

ARTIKEL TERBARU

BENARKAH AYAM BROILER DISUNTIK HORMON?


Copyright © Majalah Infovet I Majalah Peternakan dan Kesehatan Hewan. All rights reserved.
About | Kontak | Disclaimer