BANJIR IMPOR DAGING KERBAU INDIA, KEMANA SAPI LOKAL KITA?

Impor daging kerbau India terjadi di tengah klaim produksi meningkat, konsumsi stagnan dan neraca defisit. (Foto: Istimewa)

Tahun 2021 Indonesia telah mengimpor daging kerbau asal India sebanyak 80.000 ton. Jumlah tersebut terkoreksi dari sebelumnya dimana kuota impor daging kerbau India sepanjang 2016-2020 mencapai 100.000 ton/tahun. Hal ini tidak lepas dari program pemerintah menyediakan daging murah untuk masyarakat.

Direktur Operasional PT Berdikari Persero, Muhammad Hasyim, mengatakan berdasarkan hasil Rakortas (rapat koordinasi terbatas) 2018, Berdikari mendapat penugasan impor daging kerbau sebanyak 20.000 ton atau sekitar 714 kontainer. Memasuki 2019, impor daging sapi Brasil sebanyak 10.000 ton hanya terealisasi 3.500 ton. Pada 2020, impor daging kerbau 50.000 dan sapi Brasil sebanyak 10.000 dengan realisasi impor daging kerbau 24.724 ton dan sapi 1.900 ton.

“Untuk 2021 impor daging kerbau tidak ada penugasan kepada Berdikari, yang ada hanya impor daging dari Brasil sekitar 20.000 ton dan realiasinya saat ini kurang lebih 16.560 ton,” ungkap Hasyim dalam Webinar PATAKA ke-67 “Banjir Kerbau India, Kemana Sapi Lokal Kita?”, Kamis (13/1/2021). 

Ketua Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo), Didiek Purwanto, mengatakan melalui BUMN Pangan importasi daging kerbau beku India 2016-2021 sebanyak 39.524 ton (2016), tertinggi 93.970 ton (2019), menurun menjadi 73.780 (2021), sedangkan realisasi impor daging Brasil 16.706 ton (2021). Impor dengan harapan mencapai harga Rp 80.000/kg secara nasional. Tetapi realisasinya, harga daging sapi lokal dalam negeri rata-rata Rp 105.000-109.000/kg sepanjang 2019-2021. Dinilai program impor daging kerbau India belum berhasil menurunkan harga daging sapi lokal dalam negeri.

Sementara Ketua Perhimpunan Peternak Sapi Kerbau Indonesia (PPSKI), Nanang Purus Subendro, mengatakan kebijakan impor daging kerbau bertujuan mulia menurunkan harga. Namun impor yang semakin meningkat khawatir terjadi banjir daging kerbau India ketika peternakan rakyat mulai bangkit.

Oleh karena itu menurut Direktur Eksekutif PATAKA, Ali Usman, kebijakan impor daging kerbau India harus dievaluasi. “Tataniaga harus dibenah, jangan hanya melihat sisi konsumen, tapi juga sisi produsen peternak rakyat. Biaya pemeliharaan sapi masih tinggi, hingga rantai pasok fasilitas masih minim, sehingga membuat harga daging sapi masih tinggi,” kata dia dalam keterangan tertulisnya.

Padahal berbagai program pemerintah untuk meningkatkan populasi tetapi defisit daging sapi masih cukup tinggi, sehingga Indonesia masih melakukan impor daging.

Ia mengusulkan, sistem informasi pangan dalam satu data supply-demand daging sapi harus dibangun. Tidak hanya data produksi, tapi angka konsumsi berbagai daerah. Sehingga pemerintah dapat mengetahui jumlah peternak dan ternaknya di tiap daerah, juga data biaya produksi pemeliharaan ternak, pasokan bahan baku pakan, penyediaan bibit, hingga sistem rantai pasok. Sehingga data harga daging bisa dilihat secara transparan oleh konsumen. (INF)

KEMENTAN JANJI PEMENUHAN DAGING JELANG RAMADAN & LEBARAN AMAN

Mentan Syahrul (tengah) dan Dirjen PKH Nasrullah (kiri) saat meninjau Toko Daging Nusantara di Depok, Senin (5/4/2021). (Foto: Humas PKH)

Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, menjamin ketersediaan daging jelang Ramadan dan Idul Fitri 2021 dalam kondisi cukup dan aman.

Dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/4/2021), ia menyebut untuk memenuhi kebutuhan daging nasional, pihaknya tidak hanya mengandalkan mekanisme impor, tetapi juga memaksimalkan produksi daging dalam negeri.

“Selama Ramadan biasanya daging menjadi salah satu kebutuhan pangan cukup tinggi permintaannya, kami lakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan itu, baik dalam bentuk daging segar maupun beku, kami akan maksimalkan dari berbagai tempat termasuk produksi dalam negeri,” kata Mentan Syahrul saat meninjau Toko Daging Nusantara GDC, Depok.

Syahrul mengatakan, kunjungannya ke Toko Daging Nusantara ini menjadi salah satu upayanya memastikan pangan masyarakat khususnya daging. Ia mengaku akan meningkatkan sinergi dengan pihak terkait untuk mengamankan ketersediaan maupun distribusi pangan secara umum.

“Pangan itu sangat terkait dengan supply and demand, maka untuk menjaga ini saya akan bekerja sama dengan para pihak terkait, salah satunya Menteri Perdagangan untuk mendekatkan produksi dengan pasar, jika masih terjadi lonjakan tentu kami akan lakukan operasi pasar, hari ini saya juga mengecek ketersediaan daging bersama Ketua Asosiasi Pedagang Daging Skala UKM dan Rumah Tangga (ASPEDATA) ini juga menjadi bagian kami memperkuat upaya pemenuhan pangan,” ungkap dia.

Terkait stok daging, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Dirjen PKH Kementan), Nasrullah, mengatakan meski pada April 2021 umat muslim di dunia akan menjalankan ibadah puasa, tetapi kondisi permintaan daging masih dalam batas normal, hal ini disebabkan Indonesia masih dalam kondisi pandemi dan aktivitas perekenomian belum sepenuhnya pulih.

“Hasil prognosa kita dengan memperhitungkan kebutuhan normal di April itu sekitar 26.000 ton, kemudian di Mei bertepatan puasa dan lebaran kurang lebih butuh 76.000 ton, ini masih dalam posisi kebutuhan normal. Dengan adanya COVID-19, daya beli turun, serta hotel, restoran dan katering (Horeka) juga belum sepenuhnya normal, tentu angka ini bisa terkoreksi, tapi terus kami update setiap akhir bulan” jelas Nasrullah.

Ia merinci stok daging di Februari dan Maret 2021 dalam kondisi surplus dan angka itu akan memperkuat ketersediaan daging nasional di periode April dan Mei 2021. Jika ditotalkan, stok daging di Maret 2021 ditambah kekuatan produksi dalam negeri, dapat dipastikan pemenuhan daging masyarakat selama Ramadan dan Lebaran dalam posisi aman.

“Di Maret kebutuhan kita 37.000 ton dan ada surplus sekitar 27.000 ton, untuk periode berikutnya stok juga dipenuhi dari sapi bangkalan dan sapi lokal, angkanya kurang lebih 188.000 ekor yang siap dipotong, ini untuk periode April dan Mei, dan stok daging beku yang ada di gudang-gudang pada Maret 2021 ada 24.000 ton, angka suprlus ini untuk memperkuat stok di April, jika di total di Mei nanti InsyaAllah stok daging sapi atau kerbau cukup untuk memenuhi kebutuhan daging masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri,” pungkasnya. (INF)

DARURAT SAPI PEDAGING

Presiden Joko Widodo mengingatkan para pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian terkait munculnya ancaman krisis pangan di tengah pandemi COVID-19. Mungkin ini akan menjadi kenyataan jika pemerintah tidak segera menanganinya dengan baik.

Protokol kesehatan di era pandemi ternyata telah berdampak terhadap kegiatan lalu lintas barang dan komoditas antar negara. Akibatnya tentu berdampak pula pada penyediaan pangan, terutama pada komoditas yang masih banyak di impor, diantaranya komoditas pangan strategis dan hasil peternakan, seperti daging sapi, susu, beras, kedelai, bawang putih, jagung, gandum dan lainnya.

Bencana di Australia
Australia sebagai Negara pengekspor sapi terbesar bagi Indonesia, dalam dua tahun terakhir dilanda banjir bandang pada 2019 dan kebakaran hutan di 2020. Dua peristiwa bencana alam tersebut telah memorak-porandakan kegiatan industri peternakan di Negeri Kanguru itu.

Penurunan populasi sapi yang sangat signifan (24,1%) telah terjadi dari populasi sapi sebesar 27,8 Juta ekor di 2002, kini hanya tinggal 21,1 juta ekor. Semua kondisi ini telah mengakibatkan meningkatnya harga sapi impor di Indonesia, karena kelangkaan pasokan dari Australia.

Dalam sejarah importasi sapi Australia di awal 1990-an, baru kali ini terjadi harga sapi impor sekitar Rp 56 ribuan/kg berat hidup (landed cost) lebih mahal daripada harga sapi lokal (sekitar Rp 47 ribuan/kg berat hidup). Kondisi ini membuat para pengusaha feedlot tidak mungkin lagi menggunakan sapi bakalan impor. Bagi perusahaan feedlot yang masih bertahan, mereka mulai beralih dalam penyediaan sapi bakalannya dengan memanfaatkan sapi-sapi lokal. Akibat dari kondisi ini, dikhawatirkan akan terjadi dampak yang serius dan merugikan bagi pengembangan peternakan sapi dalam negeri. Pasalnya, permintaan akan daging sapi selalu lebih tinggi ketimbang kemampuan pasokannya. Sementara itu, pemerintah melalui program yang ada (SIKOMANDAN dan SIWAB) masih memanfaatkan kemampuan penyediaan sapi kepada peternakan rakyat secara konvensioanal. Program ini selama puluhan tahun masih belum mampu membuktikan bahwa peningkatan pasokan akan melebihi dari permintaannya.

Depopulasi
Kondisi saat ini mengingatkan kita pada 2012-2013 lalu, pasca dilakukannya pendataan sapi potong dan kerbau (PSPK) 2011 oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kala itu, kebijakan pemerintah menurunkan importasi dari 53% ke 17,5%. Lantaran, hasil PSPK menunjukan bahwa populasi sapi telah memenuhi kondisi swasembada berdasarkan blue print. Namun realita sebaliknya, yaitu terjadi kelangkaan pasokan sapi di pasar yang menyebabkan harga melangit dan berakibat terhadap depopulasi sapi perah mencapai sekitar 30%. Hingga kini, ketergantungan industri persusuan terhadap impor meningkat menjadi sekitar 80%, padahal sebelum krisis ekonomi lalu kontribusi produksi susu dalam negeri pernah mencapai 50%. Jika tidak segera ditangani, diduga akan terjadi kembali depopulasi terhadap sapi di dalam negeri (pedaging maupun perah). Hal ini karena kondisi usaha sapi perah yang faktanya masih belum mampu memberikan kesejahteraan bagi peternak. Sehingga peternak merasa lebih menguntungkan jika sapinya dijual sebagai sapi pedaging, daripada dipelihara sebagai sapi perah.

Darurat Sapi
Keadaan bisnis sapi pedaging, pada dua-tiga tahun ke depan dihadapkan pada kondisi titik nadir, yang memerlukan perhatian khusus. Hal ini disebabkan, Australia masih membenahi industrinya untuk meningkatkan populasi ternak sapinya. Idealnya populasi ternak sapi di Australia sekitar 25 juta ekor untuk mampu melakukan ekspor ke Indonesia. Semantara itu impor dari Negara lain seperti Brasil masih belum siap infrastrukturnya. Jika saja dalam dua-tiga tahun ke depan (2021-2023), pemerintah melalui Kementerian Pertanian tidak mengubah strategi mendasarnya dalam pembangunan peternakan sapi, dipastikan akan terjadi pengurasan sapi di dalam negeri dan untuk selamanya negeri ini akan tergantung impor komoditas daging sapi. Pantasnya, kondisi dua-tiga tahun ke depan kita sebut “sebagai darurat sapi pedaging.”

Ubah Strategi 
Perubahan strategi yang dimaksud adalah Pertama, mengubah mindset bahwa untuk meningkatkan permintaan daging sapi dengan mengintroduksi sapi-sapi premium (Belgian Blue/BB dan Glacian Blond/GB) dan importasi daging kerbau yang menyita biaya sangat besar dengan tingkat keberhasilan yang rendah. Kebijakan tersebut segera dialihkan dengan mengoptimalkan peningkatan produktivitas sapi-sapi lokal, melalui intensifikasi pola breeding dan pemanfaatan lahan-lahan terluang.

Kedua, mengubah sentra produksi sapi yang selama ini ditujukan ke wilayah-wilayah konvensional seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT dan Sulawesi Selatan, beralih ke sentra-sentra perkebunan besar di Sumatra, Kalimantan dan Papua, serta lahan-lahan bekas tambang di Kalimantan, juga ke pulau-pulau kosong di wilayah Timur.

Sentra-sentra perkebunan ini menghasilkan limbah atau hasil ikutan industri perkebunan sebagai pakan ternak yang murah harganya. Lahan-lahan perkebunan (sawit, karet dan sebagainya), serta lahan bekas tambang yang luasnya ribuan mungkin juga jutaan hektar, selama ini dibiarkan tidak termanfaatkan secara optimal. Banyak pelajaran yang telah dan tengah dilakukan oleh para pihak, terutama swasta yang melakukan upaya ini, namun minim proteksi dan insentif pemerintah terhadap upaya tersebut. Terutama mengenai berbagai kebijakan kontra produktif bagi pengembangan usaha ternak sapi selama ini. Misalnya, kebijakan importasi daging kerbau, introduksi sapi BB/GB, kebijakan ekspor bungkil sawit ataupun insentif permodalan yang tidak merangsang  terhadap pengembangan peternakan sapi dalam negeri.

Kiranya kebijakan pemerintah menjadikan negeri ini sebagai lumbung ternak Asia di 2045 mendatang tidak akan dapat terwujud, jika tidak melakukan perubahan mendasar kebijakan importasi daging dan intervensi sapi premium, serta pemanfaatan lahan-lahan terluang dan integrasinya dengan perkebunan. ***

Oleh: Rochadi Tawaf

Dewan Pakar PB ISPI dan Komite Pendayagunaan Petani

MENGGUGAH MINAT KAUM MILENIAL BERBISNIS SAPI PEDAGING

Jumpa publik pengalaman merintis peternakan sapi pedaging di Indonesia oleh Nanang Purus Subendro. (Foto: Istimewa)

Dalam suasana serba sulit seperti yang terjadi disaat pandemi ini, industri sapi pedaging di Indonesia harus bisa kreatif dan beradaptasi dengan keadaan di lapangan. Sebelum pandemi industri sapi pedaging mengalami banyak tekanan, khususnya karena adanya persaingan dengan daging impor, disamping masalah produktivitas, urusan jebakan pangan daging sapi, kehalalalan, serta aspek kesejahteraan ternak.

Pada awal pandemi, industri sapi pedaging mengalami kesulitan baik dalam hal pengadaan sarana produksi peternakan, khususnya bakalan dan pakan, kenaikan biaya distribusi dan penurunan omzet karena berkurangnya kegiatan yang membutuhkan banyak daging. Selain itu, pandemi juga berdampak negatif terhadap industri sapi pedaging karena turunnya daya beli masyarakat.

Di sisi lain, ada harapan besar peternakan sapi pedaging bisa berkontribusi menjadi salah satu penopang food estate, lumbung pangan, memiliki peran besar pada pemenuhan sumber protein hewani bangsa, yang penting bagi keberlanjutan generasi muda Indonesia yang maju, cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi.

Menghadapi kondisi tersebut, para generasi milenial harus dapat menghadapi fakta ini dengan optimisme. Jika berminat untuk terjun di peternakan sapi pedaging, persiapan harus dilakukan sejak dari sekarang, antara lain dengan mempelajari, bergelut langsung di peternakan sapi, serta berinteraksi dengan para pelaku bisnis sapi pedaging.

Hal itu dipaparkan oleh Nanang Purus Subendro, Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) yang juga Direktur PT Indo Prima Beef (IPB) dalam acara “Jumpa Publik: Pengalaman Merintis Peternakan Sapi Pedaging di Indonesia” yang diselenggarakan Indonesia Livestock Alliance (ILA) melalui daring, Sabtu (16/1/2021).

Untuk mendorong para milenial dapat menekuni peternakan sapi pedaging, Nanang secara terbuka menyediakan farm-nya untuk dijadikan sarana pelatihan dan pembelajaran dalam beternak sapi pedaging. Kesempatan magang di farm PT Indo Prima Beef yang berlokasi di Lampung Tengah, terbuka luas bagi para calon peternak ataupun mahasiswa yang berminat.

 
Di samping itu, edukasi tentang peternakan sapi pedaging untuk menggugah minat generasi muda masuk ke dalamnya, antara lain adalah dengan melakukan kerja sama dengan lima perguruan tinggi, untuk mensosialisasikan serta mengajak mahasiswa terutama dari Fakultas Peternakan dan Fakultas Kedokteran Hewan untuk praktek langsung cara beternak sapi pedaging. Nanang mendatangi kampus-kampus yang mengundangnya untuk berbagi pengalaman dan kiat dalam berbisnis sapi pedaging. (IN)

PENERAPAN SISTEM PELACAKAN PADA INDUSTRI SAPI PEDAGING

Tri Nugrahwanto dalam Training Online bertajuk “Ketertelusuran (Traceability) pada Rantai Pasok Sapi Potong Berbasis Teknologi Informasi”. (Foto: Istimewa)

Di Indonesia, rantai pasok dan teknologi untuk melacak sapi pedaging impor Australia mengalami perkembangan, terutama di sektor usaha penggemukan (feedlot), pasca terjadinya penghentian ekspor sapi hidup Australia ke Indonesia pada 2011 silam.

Rantai pasok (supply chain) dibentuk sebagai suatu jaringan untuk mempermudah melakukan sistem pelacakan sapi-sapi yang diimpor dari Australia. Pelacakan tersebut dilakukan oleh feedlot dengan penerapan standar kesejahteraan hewan (animal welfare) sejak un-loading sapi di pelabuhan sampai sapi dipotong di rumah pemotongan hewan ruminansia (RPH-R).

Hal itu seperti disampaikan Supply Chain Manager PT Tanjung Unggul Mandiri, Tri Nugrahwanto, dalam Training Online bertajuk “Ketertelusuran (Traceability) pada Rantai Pasok Sapi Potong Berbasis Teknologi Informasi” yang dilaksanakan pada Sabtu (19/9/2020).

Acara yang diselenggarakan oleh Forum Logistik Peternakan Indonesia (FLPI) dan Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor (IPB) tersebut menghadirkan pula narasumber penting lain yakni Guru Besar pada Fakultas Teknologi Pertanian IPB, Prof Dr Kudang Boro Seminar.

Dalam paparannya, Tri mengatakan keterlacakan sapi pedaging akan mudah dilakukan melalui sistem pencatatan (recording) ternak digital. Jika melihat bagaimana Australia mengelola sapi-sapinya, sistem pelacakan ternak di Australia sudah terstandarisasi secara baku dan wajib dilaksanakan oleh semua peternak. Sedangkan di Indonesia masih ala kadarnya karena tidak ada sistem pencatatan (recording) digital ternak yang baku dan valid. 

“Sistem recording ternak sapi digital secara nasional dapat untuk mengetahui tingkat ketersediaan dan ketahananan pangan, serta mengangkat potensi ekonomi peternak,” kata Tri.

Ia menambahkan, salah satu unsur recording sapi pada perusahaan feedlot adalah identifikasi individual sapi yang digunakan dalam bentuk ear tags (tag manual) dan RFID (elektronik tag). (IN)

PENGUATAN HULU-HILIR HASILKAN PRODUK DAGING BERKUALITAS

Proses produksi yang berkaitan dengan keamanan pangan asal ternak terutama terjadi pada tempat pemotongan daging. (Foto: iStock)

Dalam mendapatkan produk daging yang aman dan higienis, dapat dilakukan tidak hanya dengan melihat saat pasca produksi, tetapi juga dari pra produksi dan proses produksinya. Hal itu disebabkan adanya berbagai cemaran berbahaya bahan baku pakan seperti mikotoksin, pestisida, logam berat dan berbagai zat berbahaya lain, yang walaupun berjumlah sedikit dan tidak menimbulkan efek langsung, tetapi cemaran itu dapat terus berada di dalam tubuh seseorang yang mengonsumsi produk hasil ternak. 

Hal itu disampaikan Dosen Fakultas Industri Halal, UNU Yogyakarta, Meita Puspa Dewi SPt MSc dalam Indonesia Livestock Club (ILC) #Edisi07: Penguatan Hulu-Hilir dalam Menghasilkan Produk Berkualitas, pada Sabtu (1/8/2020), melalui sebuah aplikasi daring.

Acara diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Peternakan Indonesia (BPPI), Indonesia Livestock Alliance (ILA), Universitas Tidar, Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta.

Meita mengatakan, proses produksi yang berkaitan dengan keamanan pangan asal ternak terutama terjadi pada tempat pemotongan, yaitu di rumah pemotongan hewan untuk daging.

“Adanya rumah pemotongan hewan (RPH) atau rumah pemotongan unggas (RPU) merupakan salah satu upaya implementasi keamanan pangan seperti yang dimaksud dalam UU Pangan,” kata Meita.

Dalam hal kualitas daging yang baik, salah satu indikatornya adalah adanya marbling pada daging yang dipilih. Marbling merupakan serat-serat lemak intraseluler yang terdapat pada daging, yakni merupakan guratan berwarna putih yang berada diantara merahnya daging, tampak seperti pola pada batu marmer (marble). 

Banyaknya serat akan meningkatkan rasa juicy dari daging saat dikonsumsi, utamanya bila dihidangkan sebagai steak atau yakiniku. Marbling juga merupakan indikasi dari baik tidaknya kualitas pakan dan perawatan dari ternak tersebut.

“Semakin buruk kualitas pakan, marbling akan semakin sedikit dan mengakibatkan grade daging akan semakin rendah dan harga jual daging juga akan jadi semakin murah,” pungkasnya. (IN)

DINAMIKA INDUSTRI SAPI POTONG DI MASA PANDEMI COVID-19

Dinamika industri sapi potong (Foto: Humas UGM)

Pandemi COVID-19 telah mengubah merubah tatanan dunia secara dramatis dan masif dan akhirnya berimbas kepada semua sektor. Akibat pandemi, sektor pertanian tumbuh stagnan di kuartal I (Q1) 2020, yaitu sebesar 0,02% melambat dari Q1 2019 yang masih tumbuh sebesar 1,82%.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI), Ir Didiek Purwanto IPU dalam Obrolan Peternakan (OPERA) yang diselenggarakan oleh Fakultas Peternakan (Fapet) UGM pada 3 Juli 2020 melalui Zoom Meeting.

Didiek menambahkan, di masa pandemi ini sektor peternakan hanya tumbuh 2,86% melambat dari Q1 2019 yang tumbuh 7,96%. Dalam hal pemenuhan kebutuhan daging sapi pun selalu terdapat kesenjangan yang luar biasa. Kebutuhan daging nasional sebesar 650.000 ton per tahun atau setara 3,8-3,9 juta ekor sementara itu jumlah populasi sapi potong hingga tahun 2019 hanya sebanyak 17.118.650 ekor.

Ketidakmampuan produksi lokal memenuhi kebutuhan daging nasional tersebut menurut Didiek disebabkan oleh belum tuntasnya beberapa permasalahan. Beberapa hal tersebut ialah makin tingginya gap antara supply dan demand, arah pembangunan yang belum jelas, ego kedaerahan setelah adanya otonomi daerah, dan belum berubahnya pola beternak.

Di masa pandemi ini, keadaan diperparah dengan harga sapi di Q1 mencapai $3/kg/hidup, nilai tukar rupiah Q1 menembus Rp16.500,00 bahkan sampai Rp17.000,00, daya beli turun secara  signifikan, biaya operasional meningkat karena meningkatnya harga bahan baku pakan, dan tata niaga dan logistik terhambat karena penerapan PSBB di beberapa daerah di Australia.

Untuk mengatasi hal tersebut, Didiek menyebutkan beberapa tindakan yang perlu dilakukan. Pertama, arah pembangunan peternakan yang terstruktur, sustainable, kesamaan bahasa serta partisipatif aktif semua stakeholder permberdayaan dan perlindungan peternak lokal. Kedua, harmonisasi regulasi interdepartment yang sejalan dengan perundangan dan PP. Ketiga, inventaris dan optimalisasi sumber daya lokal potensial, infrastruktur informasi dan teknologi harus ada di daerah.

Keempat, peternakan harus dibangun berdasarkan klasterisasi atau spasialisasi sebuah wilayah, pembiayaan dan kebijakan fiskal yang mendukung serta skema pembiayaan yang efektif dan efisien. Ketujuh, segera disusun konsep tata ruang pengembangan industri, struktur sistem agribisnis, kesehatan hewan dan veteriner. Kedelapan, pembangunan peternakan berorientasi industri dan integrated dengan memperhatikan tuntutan era globalisasi dan industri 4.0.

Untuk itu, Didiek memberikan beberapa rekomendasi, yaitu memilih ternak yang adaptif dengan lingkungan lokal, membangun padang penggembalaan yang produktif, mengoptimalkan sumber pakan lokal dengan strategi suplementasi, dan menghentikan kebijakan yang kontra produktif dengan pembangunan peternakan yang berkelanjutan.

Selain itu, diperlukan kolaborasi produktif antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, serta komunitas, arah pembangunan yang jelas terarah melalui pengkajian data yang saksama, dan menentukan pola pengembangan peternakan yang sesuai dengan kondisi Indonesia.

Dosen Fapet UGM, Ir Panjono SPt MP PhD yang juga menjadi narasumber dalam acara tersebut mengatakan, sebelum pandemi, industri sapi potong mengalami banyak tekanan, khususnya karena adanya persaingan dengan daging impor. Pada awal pandemi, industri sapi potong mengalami kesulitan baik dalam hal pengadaan sarana produksi peternakan, khususnya bakalan dan pakan, kenaikan biaya distribusi, dan penurunan omzet karena berkurangnya kegiatan yang membutuhkan banyak daging. Selain itu, pandemi juga berdampak negatif terhadap industri sapi potong karena turunnya daya beli masyarakat.

Situasi sulit di masa pandemi ini menurut Panjono dapat diatasi dengan penerapan protokol kesehatan, efisiensi produksi, inovasi produk melalui pengolahan hasil, dan inovasi pemasaran secara daring. Pengolahan hasil, khususnya produk olahan beku, akan meningkatkan daya simpan dan mendekatkan industri ke konsumen akhir sehingga meningkatkan jangkauan pasar.

Di akhir paparannya, Panjono mengungkapkan dua harapan agar kondisi industri sapi potong membaik. Pertama, adanya relaksasi Permentan No. 41 Tahun 2019 terkait kewajiban memasukkan indukan sebanyak 5%. Kedua, berjalannya kesepakatan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) terkait bea masuk. (Rilis)