UPAYA MENCEGAH AI DAN PIB, SUDAH SEJAUHMANA?

Vaksinasi harus tepat guna dan protektif. (Sumber: Istimewa)

Sebagai negara dengan iklim tropis, pastilah mikroorganisme patogen kerasan tinggal di Indonesia. Bukannya tanpa daya dan upaya, berbagai cara telah dilakukan oleh seluruh stakeholder dalam mengendalikan AI dan “konco-konconya”. Lalu seberapa efektifkah upaya tersebut?

Memang jika dilihat lebih lanjut persoalan wabah AI di Indonesia kini tidak hits seperti pada masa awal AI mewabah. Namun hal tersebut bukan berarti peternak bisa nyantai, terutama dalam unsur pemeliharaan. Semakin zaman berubah, bibit-bibit penyakit juga akan berubah menyesuaikan dirinya dalam upaya survival layaknya manusia. Oleh karenanya upaya pencegahan perlu dilakukan secara maksimal, berkesinambungan dan konsisten.

Upaya Pencegahan AI 
Dalam mengendalikan AI, idealnya memang harus dilakukan secara menyeluruh. Stamping out dan depopulasi selektif seharusnya dilakukan, namun risikonya akan ada kerugian ekonomi dari peternak akibat depopulasi tadi akan sangat besar, pemerintah juga pasti tidak akan mampu memberikan kompensasi bagi peternak. Pada saat AI mewabah 2003 lalu, pemerintah melalui Keputusan Menteri Pertanian No. 96/Kpts/PD.620/2/2004 telah menetapkan sembilan langkah strategis dalam mengendalikan AI, diantaranya:

1. Meningkatkan biosekuriti pada semua aspek manajemen
2. Depopulasi secara selektif kelompok ayam/unggas yang terinfeksi virus AI
3. Stamping out kelompok ayam/unggas pada daerah infeksi baru
4. Vaksinasi terhadap AI
5. Kontrol lalu lintas unggas, produk asal unggas dan produk sampingannya.
6. Surveilans dan penelusuran kembali
7. Mengembangkan penyadaran masyarakat
8. Restocking
9. Monitoring dan evaluasi

Direktur Kesehatan Hewan (Dirkeswan), Drh Fadjar Sumping Tjatur Rasa, mengatakan bahwa pada dasarnya pemerintah juga menerapkan konsep pendekatan One Health dalam penanggulangan AI.

“Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak utamanya dari kalangan medis, baik hewan maupun manusia, semua kami libatkan, bahkan sampai tingkat RT. Memang kenyataannya ini yang sulit, koordinasi,” kata Fadjar.

Data Kementerian Pertanian mencatat hingga saat ini sebanyak tiga provinsi telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian sebagai... (CR)


Selengkapnya baca Majalah Infovet edisi Februari 2019.

Kementan-FAO Luncurkan Dokumen Panduan Hadapi PIB dan Zoonosis

Foto bersama pada saat peluncuran dokumen panduan PIB dan zoonosis oleh Kementan dan FAO. (Sumber: Istimewa)

Kementerian Pertanian bersama FAO meluncurkan tiga buku panduan (dokumen) dalam menghadapi ancaman penyakit infeksi baru (PIB) atau berulang dan zoonosis.

“Panduan tersebut fokus untuk menguatkan kapasitas petugas di lapangan dalam mendeteksi, mencegah dan mengendalikan wabah penyakit dan juga membantu para pembuat keputusan di tingkat daerah dan pusat melalui pendekatan One Health,” ujar Direktur Kesehatan Hewan (Dirkeswan), Fadjar Sumping Tjatur Rasa dalam acara peluncuran buku, Selasa (29/1) di Jakarta.

Adapun ketiga dokumen yang diluncurkan diantaranya “Strategi Komunikasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Infeksi Baru/Berulang dan Zoonosis Tertarget dengan Pendekatan One Health” kemudian “Modul Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksi Baru untuk Petugas Lapang Tiga Sektor dengan Pendekatan One Health” dan “Panduan Praktis Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksi Baru (PIB) melalui Optimalisasi Fungsi Puskeswan dengan Dukungan Dana Desa”.

“Buku-buku ini adalah dokumen penting yang berisi panduan bagaimana kita bisa mengerahkan semua kemampuan kita dalam menghadapi ancaman terjadinya wabah. Ini merupakan hasil kolaborasi, koordinasi dan komunikasi kita bersama,” ucap Fadjar.

Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Naalih Kalsum, menyampaikan, penyakit dan kematian manusia yang disebabkan oleh zoonosis setiap tahun, mengindikasikan hubungan kuat antara kesehatan manusia, kesehatan hewan dan lingkungan. Untuk itu, pendekatan multisektoral (One Health) menjadi penting untuk mendeteksi, mencegah dan mengendalikan ancaman tersebut.

Hal senada juga disampaikan Siti Ganefa dari Kementerian Kesehatan. Menurutnya beban untuk menghadapi ancaman PIB dan zoonosis  tidak bisa ditanggung sendiri. Perlu adanya koordinasi lintas sektor, lintas disiplin ilmu untuk menghadapinya.

Sementara itu, Indra Exploitasia dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyambut positif langkah Kementan bersama FAO, dalam merangkul berbagai pihak untuk bersiap siaga menghadapi ancaman pandemi. 

Pada momen yang sama, FAO ECTAD Team Leader, James McGrane, menegaskan, dalam peningkatan kapasitas pemerintah Indonesia untuk mencegah, mendeteksi dan merespon ancaman kesehatan global yang baru atau yang muncul kembali dan zoonosis, FAO mendukung penuh pemerintah Indonesia melalui program EPT2 yang didanai oleh USAID.

“Semoga dengan kehadiran tiga dokumen (buku) ini, kita dapat melindungi masyarakat Indonesia dan sumber penghidupannya,” katanya. (RBS)