Gratis Buku Motivasi "Menggali Berlian di Kebun Sendiri", Klik Disini Pelantikan | Majalah Infovet I Majalah Peternakan dan Kesehatan Hewan -->

PELANTIKAN PENGURUS PDHI JABAR 2 PERIODE 2022-2026


Suasana Pelantikan Pengurus PDHI Jabar 2 Masa Bakti 2022-2026
(Sumber : Afdi P)

Minggu, (19/3) di Ruang Lorena 2, Swiss-Belinn Hotel Bogor, lalu telah diselenggarakan kegiatan pelantikan Pengurus Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Jawa Barat (Jabar) 2 periode masa bakti 2022-2026

Pelantikan tersebut dilakukan langsung oleh Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PB PDHI), Drh Andi Wijanarko. Terpilih sebagai Ketua PDHI Cabang Jabar 2 Periode masa bakti 2022-2026 yaitu Drh R. Soenarti Daroendio Waspada, M.Si, MARS.

Pengesahan susunan pengurus PDHI Jabar 2 Periode masa bakti 2022-2026 berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia No 013/PBPDHI.PB/SK/III/2023

Ini merupakan kali kedua wanita yang akrab disapa dr. Narti tersebut resmi dilantik menjadi ketua PDHI Jabar 2. Pada hari itu ia  bersama 37 pengurus lainnya resmi dilanti.

Dalam sambutannya, Drh Andi Wijanarko mengatakan jika PDHI memiliki peran strategis dalam isu stunting yang mengancam generasi muda Indonesia melalui kampanye gizi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi bahan pangan asal hewan yang bergizi tinggi.

Lebih lanjut ia menyinggung bahwa akhir - akhir ini dengan hadirnya penyakit hewan menular strategis seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Lumpy Skin Disease (LSD), dan bahkan penyakit hewan yang bersifat zoonosis seperti Avian Influenza H5N1 Clade 2.3.2.1c menjadikan peran dokter hewan dan PDHI semakin penting sebagai garda terdepan dalam mengantisipasi pencegahan dan penanganan wabah yang dapat berakibat negatif bagi perekonomian Negara dan kesehatan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua PDHI Cabang Jawa Barat 2, Drh R. Soenarti Daroendio Waspada, M.Si, MARS memberikan sambutan dan paparan mengenai PDHI Cabang Jawa Barat 2 yang membawahi wilayah kerja Kabupaten Bogor dan Kota Bogor.

Menurutnya Jabar 2 memegang posisi strategis karena Kabupaten dan Kota Bogor memiliki populasi penduduk yang tinggi. Populasi penduduk yang tinggi tersebut memiliki kaitan dengan kepemilikan hewan yang besar dan populasi hewan ternak yang banyak. Selain itu, PDHI Cabang Jabar 2 merupakan domisili bagi beberapa instansi yang berhubungan dengan kesehatan hewan dan merupakan salah satu potensi tersendiri bagi PDHI Cabang Jawa Barat 2.

“PDHI Cabang Jawa Barat 2 saat ini memiliki anggota 500 dokter hewan, yang tersebar di 2 wilayah, kami juga telah bermitra dengan pemerintah daerah setempat yaitu Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Bogor, Perguruan Tinggi yaitu Institut Pertanian Bogor dan berbagai fasilitas yang membidangi sektor kesehatan hewan di bawah Kementerian Pertanian dalam melaksanakan kegiatannya terutama yang berhubungan dengan pengabdian dokter hewan kepada masyarakat," tandasnya. (Afdi P)


PELANTIKAN DPP PPSKI DAN SEMINAR NASIONAL PMK

Ketum PPSKI Melantik Perangkat DPP PPSKI 2020-2025

Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) melangsungkan acara pelantikan DPP PPSKI 2020 - 2025 di Gedung C Kementerian Pertanian, Selasa (28/6) lalu. Dalam sambutannya Ketua Umum PPSKI Drh Nanang Purus Subendro yang juga melantik perangkat kepengurusan tersebut mengatakan bahwa sektor peternakan kini sedang dalam ancaman wabah PMK, oleh karenanya diharapkan kepengurusan baru dapat berkontribusi dan menunjukkan eksistensinya dalam membantu pemerintah dalam memberantas PMK.

Turut pula hadir  Drh Agung Suganda selaku Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Agung menyambut baik acara pelantikan tersebut, dan berharap PPSKI tetap dapat menjaga hubungan baik sebagai mitra pemerintah di bidang peternakan. 

"Kami berterima kasih kepada PPSKI atas segala saran, masukan, dan bahkan kritiknya. Kami juga akan senantiasa berhubungan baik. Mudah - mudahan wabah ini bisa kita atasi bersama," tutur Agung.

 PPSKI juga melaksanakan seminar nasional dengan tema "Pasca PMK, Apa Yang Harus Dilakukan?" secara luring dari Gedung C Kementan dan daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Hadir sebagai narasumber yakni Prof Drh Warsito Guru Besar FKH UGM, Dr Drh Denny Widaya Lukman ahli kesmavet SKHB IPB University, dan Ir Yudi Guntara Noor Komtap Peternakan Kadin Indonesia.

Dalam paparannya Prof Warsito menggambarkan betapa menderitanya peternak sapi, kerbau, dan hewan lain yang rentan terhadap PMK, utamanya peternak skala kecil yang benar - benar menggantungkan hidup dari ternaknya. 

Yang mengejutkan dalam presentasinya, ia menjelaskan bahwa virus PMK ternyata dapat menyebabkan degenerasi hyalin pada otot inangnya. Hal ini dikarenakan virus membutuhkan nutrisi untuk melakukan replikasi.

"Celakanya kita telat mengetahui bahwa daging hewan yang terinfeksi PMK kualitasnya akan jelas menurun, kadar proteinnya juga turun, sehingga masyarakat yang tadinya diharapkan mendapatkan protein malah cuma makan serat kasarnya saja, ini berpotensi menyebabkan malnutrisi di masyarakat," tutur Prof Warsito.

Dr Denny Widaya Lukman selaku narasumber kedua tidak bosannya mengingatkan bahwa PMK bukanlah penyakit zoonosis sehingga masyarakat tidak perlu khawatir untuk mengonsumsi produk hewani seperti susu, daging, dan produk olahan lainnya.

"Yang perlu diingat yakni jangan lupa memasak daging dan jeroan sampai benar - benar matang hingga memastikan semua mikroba patogen baik virus PMK maupun mikroba lain mati. Jadi kita tidak usah panik, tetaplah konsumsi produk hewan dengan kewaspadaan," kata dia.

Sementara itu, Yudi Guntara Noor menjabarkan mengenai dampak ekonomi PMK di sektor peternakan. Menurut dia yang paling terdampak dari adanya wabah ini adalah peternak sapi perah. Berdasarkan data yang ia dapatkan dari GKSI per bulan Juni 2022, sekitar 70 ribu ekor dari total 280 ribu ekor sapi perah milik anggota GKSI terinfeksi PMK. Sekitar 3000 ekor diantaranya dipotong paksa dan sekitar 1500 ekor mati. 

"Kerugian tersebut belum termasuk penurunan produksi susu sekitar 30-40%, ini tentu sangat merugikan, oleh karena itu kita tidak boleh tinggal diam, semua elemen harus berkolaborasi dalam memerangi wabah ini, kalau tidak bisa habis semuanya," tutur Yudi.

PPSKI juga menyampaikan 10 poin pernyataan sikap terhadap kondisi wabah terkini yaitu : 

1. Menyambut gembira dengan adanya Satgas Nasional PMK di bawah komando BNPB, PPSKI berharap banyak bahwa dengan telah terbentuknya Satgas ini, seluruh kebijakan, kegiatan serta koordinasi di lapangan bisa berjalan dengan baik, cepat dan dalam satu komando.

2. Proses pengadaan Vaksin dan Obat-obatan PMK agar menjadi skala prioritas, mengingat saat ini stok obat-obatan untuk PMK mengalami kekosongan di beberapa daerah.

3. Mempercepat Proses Pengadaan Vaksin Mandiri yang sedang di ajukan oleh asosiasi dan beberapa perusahaan peternakan , agar usaha peternakan yang di jalankan swasta bisa tetap hidup dan berkelanjutan dengan adanya Vaksin.

4. Mendorong Percepatan Pembuatan Vaksin Produksi dalam negeri dengan melibatkan pabrikan vaksin hewan Swasta atau milik BUMN yang sudah ada di Indonesia dengan dibawah koordinasi Pusvetma Surabaya.

5. Meminta pemerintah untuk melakukan percepatan dan kemudahan dalam proses adminstrasi biaya penggantian sapi yang terkena PMK, sapi yang mati karena PMK, dan sapi yang dipotong paksa karena PMK, Penggantian biaya ini untuk seluruh sapi yaitu, Sapi Pedet, sapi dewasa, sapi Induk dll yang besarannya di hitung secara proporsional.

6. Meminta kepada pemerintah untuk bisa membantu para peternak sapi dan Kerbau yang terdampak PMK atas Kredit Usaha Rakyat, Kredit LPDB agar bisa ditangguhkan dan diberikan modal baru untuk bisa mengganti ternak yang, sakit , mati atau potong paksa akibat wabah PMK.

7. Mendorong pemerintah untuk segera Menyusun program pemulihan ekonomi akibat adanya wabah PMK , dan memastikan pembangunan peternakan bisa berkelanjutan .

8. Melakukan Proteksi wilayah yang masih terbebas dari PMK yang menjadi kantong Produksi sapi potong, dengan cara segera melakukan vaksinasi di daerah yang masih zona hijau, seperti NTT, Bali dan Sulawesi selatan.

9. Pemerintah agar memastikan kesediaan anggaran Vaksin PMK hingga 3 tahun kedepan, hal ini bagian dari Upaya dari menjadikan Negara Indonesia Bebas PMK.

10. Pemerintah menjamin untuk tidak memasukan daging serta produk turunan hewan dari negara yang belum bebas PMK. (CR)


NASRULLAH, SANG NAHKODA BARU DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan yang baru Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc


Kamis pada tanggal 6 Agustus 2020, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo melantik pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan kementerian pertanian. Sebanyak 9  pejabat pimpinan tinggi yang terdiri dari 1 orang Eselon I, 7 orang Eselon IIa, dan Eselon IIb dilantik pada hari itu. Acara pelantikan dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

Yang menjadi pusat perhatian yakni dilantiknya Nasrullah sebagai Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang ke-17 menggantikan I Ketut Diarmita. Sebelumnya Nasrullah juga pernah menjabat sebagai Direktur Pakan dan Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dalam sambutannya Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengingatkan kepada para pejabat yang baru dilantik bahwa jabatan adalah amanah dari Tuhan. 

"Mudah - mudahan pejabat yang baru dilantik bisa bekerja dengan baik dan memberikan yang terbaik bagi Kementan, juga bangsa kita. Perlu diingat ini adalah amanah dari Tuhan YME, oleh karenanya nanti tentu juga akan dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan," tutur Syahrul. 

Sementara itu Nasrullah yang baru saja dilantik belum banyak berkata - kata, ketika ditanyai oleh awak Infovet mengenai apa saja yang hendak ia lakukan dalam jangka pendek dalam menghadapi problem di sektor peternakan, dirinya tidak menjawab sembari melempar senyuman.

Nasrullah adalah lulusan Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Jurusan Nutrisi dan Makanan ternak (1985-1989) . Pendidikan S2 (Jurusan Grassland and Animal Production) ditempuh di The University Miyazaki Jepang pada tahun 2000 dengan mendapatkan gelar Master of Agriculture (M.Agr.). Sedangkan pendidikan S3 (doktoral) Jurusan Produksi Ternak ditempuh di United Graduate School of Agricultural Sciences, Kagoshima University Jepang dan diselesaikan pada tahun 2003 dengan gelar Ph.D.

Pernah menjabat sebagai Pj. Kepala BPTP Sulawesi Selatan, Balai Besar Pengkajian dan Pegembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) 2008-2011, serta menjabat sebagai Kepala Balai Penelitian Ternak 2012.  Setelah itu dipercaya di Ditjen PKH antara lain sebagai Direktur Pakan dan kemudian Sekretaris Ditjen PKH.

Dalam kesempatan tersebut juga dilantik Drh Maidaswar sebagai Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan yang baru menggantikan Drh Sri Mukartini. Turut pula dilantik Drh Agus Susanto sebagai Penanggung Jawab Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.  (CR/Bams)

SEMINAR NASIONAL & PELANTIKAN PENGURUS ASKESMAVETI PERIODE 2018-2022


Pelantikan Pengurus ASKESMAVETI Masa Bakti 2018-2022 oleh Ketum PB PDHI

Bertepatan dengan World Veterinary Day atau Hari Kedokteran Hewan se-Dunia yang jatuh setiap hari Sabtu terakhir di bulan April tiap tahunnya, Asosiasi Kesehatan Masyarakat Veteriner Indonesia (ASKESMAVETI), melaksananakan Seminar Nasional & Pelantikan pengurusnya untuk periode masa bakti 2018-2022. Seminar Nasional dan Pelantikan tersebut dilangsungkan pada Sabtu 27 April 2019 yang lalu di Gedung Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH), Bogor. 

Hadir dalam acara tersebut Ketua Umum PB PDHI, Drh Munawaroh. Dalam sambutannya setelah melantik pengurus ASKEMAVETI, ia berharap agar ASKESMAVETI juga mendukung program – program PB PDHI saat ini. “Sebagai salah satu Organisasi non-territorial, ASKESMAVETI juga memiliki peran penting, terutama dalam food hygiene, food safety, dan food security. Selain itu ASKESMAVETI juga banyak bersinggungan dengan isu – isu zoonosis yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Oleh karenanya peran dan eksistensi dokter hewan terutama sangat dibutuhkan disitu. Saya harap seminar ini berjalan dengan sukes, juga pengurus baru yang dilantik dapat menjalankan tugasnya dengan baik,” tutur Munawaroh.

Ketua Umum ASKESMAVETI Drh Sri Hartati dalam pidatonya menyatakan bahwa Kesmavet sebagai salah satu cabang ilmu dari kedokteran hewan berperan juga dalam menyehatkan masyarakat (manusia). “Kita harus ingat bahwa sejatinya tujuan akhir dari kesehatan hewan adalah kesehatan manusia. Selain itu, peranan dokter hewan dalam menjamin tersedianya pangan asal produk hewan yang safety dan secure juga tidak boleh dikesampingkan,” tutur Sri. Ia mengajak serta kepada khususnya anggota ASKEMAVETI dan umumnya kepada dokter hewan, untuk berkontribusi di masyarakat.

Selain pelantikan pengurus, diadakan pula seminar dengan dua pembicara yakni Drh Syamsul Ma’arif (Direktur Kesmavet Kementan), juga Drh Denny Widaya Lukman. Drh Denny Widaya Lukman dalam presentasinya berbicara banyak terkait Kesehatan Masyarakat Veteriner, ruang lingkup, dan aplikasinya. Sementara Drh Syamsul Ma’arif menjabarkan tentang tantangan yang dihadapi oleh para dokter hewan di masa depan khususnya bidang Kesmavet.(CR)

PDHI Siap Berkolaborasi dengan ISPI

Pelantikan Pengurus Besar ISPI periode 2018-2022 sukses digelar pada Rabu (23/1) yang lalu. Tidak hanya dihadiri oleh pemerintah serta perwakilan perusahaan, tetapi juga oleh organisasi profesi lainnya, misalnya PDHI. Dalam acara pelantikan pengurus besar ISPI 2018 – 2022 hadir pula Ketua Umum PDHI Drh. Muhammad Munawaroh. 

Hadir sebagai undangan, Ketua Umum PB PDHI mengucapkan selamat kepada pengurus ISPI yang baru dilantik. Selain itu ia juga menekankan pada ISPI, bahwa PDHI sebagai “saudara tua” sesama organisasi profesi akan selalu siap melakukan kerjasama dalam bentuk apapun bersama ISPI.


Munawaroh : peternakan & kesehatan hewan jangan dipisahkan (Sumber foto : Infovet/Cholill)

“Peternakan dan Kesehatan Hewan itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, oleh karenanya kami siap membantu dan selalu berkoordinasi dengan ISPI dalam membangun sektor peternakan Indonesia,” tukas Munawaroh. Lebih lanjut ia menjelaskan, kolaborasi tersebut bisa dilakukan dalam banyak hal, misalnya saja dalam upaya pemenuhan protein hewani bagi masyarakat, penanganan bencana, dan lain sebagainya.


“Contoh baru – baru ini misalnya saja bencana erupsi Gunung Batur di Bali, kami (PDHI) di Bali sudah berkoordinasi dengan peternak serta perwakilan ISPI di sana untuk membantu para peternak yang kesulitan mengevakuasi ternaknya. Selain itu dari segi medis dan manajemen kami pun juga turut berkolaborasi di sana,” pungkasnya.

Munawaroh berharap, dengan terjalinnya kerjasama yang baik antar organisasi profesi dapat memberikan kontribusi lebih bagi masyarakat terutama peternak. (CR)

Pelantikan Pengurus Besar ISPI Periode 2018-2022


      
Pengurus Besar ISPI Periode 2018-2022 Yang Baru dilantik (Sumber : Infovet/Cholill)
Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) melaksanakan acara pelantikan pengurus besarnya, Rabu (23/1) lalu di Gedung Pusat Informasi Agribisnis, Kementan, Jakarta. Dalam sambutannya, Ketua Umum ISPI periode 2018-2022 Didiek Purwanto mengatakan bahwa sarjana bidang peternakan di Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap pembangunan peternakan nasional, sebagai kekuatan dalam negeri terutama dalam penyediaan pangan asal hewan dengan pemanfaatan sumber daya lokal. 

Dalam acara tersebut dibacakan juga sambutan dari Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diwakili oleh Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Sugiono. Ia menyampaikan hal senada dengan Didiek, serta mengajak seluruh insan sarjana peternakan melalui ISPI, untuk sama-sama bahu-membahu bersama pemerintah dan para stakeholder peternakan lainnya, mendukung pembangunan kemandirian pangan asal ternak.

“Saya yakin dan percaya ISPI mampu mengambil berbagai peran untuk meningkatkan pembangunan di sub sektor peternakan. Keanggotaan ISPI yang berasal dari berbagai elemen, seperti akademisi, birokrasi, dan praktisi pelaku usaha di berbagai komoditi yakni sapi, kambing domba, unggas, pakan dan sapronak, dapat saling bersinergi antar elemen tersebut”, jelas Sugiono.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Ir. Syukur Iwantoro, MS, MBA dalam arahannya pada acara pelantikan tersebut juga mengharapkan agar ISPI dapat menjadi katalisator agar para lulusan sarjana peternakan dapat dengan mudah memperoleh pekerjaan melalui mempertemukan lembaga sertifikasi kompetensi bagi sarjana peternakan dengan perguruan tinggi. Disamping itu Syukur Iwantoro juga mengingatkan agar ISPI dapat menghilangkan sekat-sekat dan berkolaborasi dengan lembaga terkait untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan peternakan. Lebih lanjut Syukur Iwantoro juga berharap agar ISPI dapat membangun penyediaan pangan asal hewan yang sehat dan terjangkau bagi masyarakat. “Hal ini mengingat ISPI memiliki network dari pusat hingga daerah” imbuhnya.

Setelah sukses menyelenggarakan Kongres ke XII di Malang, akhir tahun lalu, ISPI semakin merapatkan barisan antar anggotanya. Tidak hanya pelantikan kepengurusan, turut pula diadakan Rapat Koordinasi antar bidang dan kelembagaan. ISPI sebagai wadah dan bentuk kerjasama para Sarjana Peternakan di Indonesia yang bertujuan untuk memajukan, mengembangkan dan mengamalkan ilmunya dalam pembangunan nasional.

Oleh karenanya diharapkan dapat terus memajukan peternakan di Indonesia dan menjadi mitra bagi pemerintah dalam meningkatkan konsumsi protein hewani. Didiek Purwanto berharap ISPI dapat menjadi tempat berkumpul, berdialog, bersosialisasi, dan berinteraksi bersama bagi anggota para Sarjana Peternakan, sehingga dapat mengembangkan keahlian dan potensi setiap anggotanya. “Langkah awal yang telah dilakukan ialah pemutakhiran anggota dengan mendata jumlah anggota secara online,” terangnya.

ISPI yang saat ini berusia setengah abad juga memiliki tugas yang sangat penting, yakni mengembangkan peternakan di Indonesia dan meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat yang masih rendah akan protein hewani. Tingkat konsumsi protein hewani masyarakat Indonesia yang masih sangat rendah ini dipandang oleh negara lain sebagai potensi pasar bagi mereka. Untuk itu, kita sebagai bangsa sendiri juga harus dapat memanfaatkan peluang ini. (CR)

Berikut susunan pengurus ISPI periode 2018-2022
Ketua Umum : Didiek Purwanto
Ketua I : Dr. Soeharsono, S.Pt., M.Si
Ketua II : Ir. Sugiono, MP
Ketua III : Ir. Suaedi Sunanto
Ketua IV : Ir. Robi Agustiar, S.Pt., IPM
Sekretaris Jenderal : Joko Susilo S.Pt.,
Wakil Sekjen I : Ismatullah Salim S.Pt., 
Wakil Sekjen II : Andang Indarto S.Pt.,
Bendahara Umum : Idha Susanti S.Pt., MM.,
Wakil Bendahara : Christine Septriansyah S.Pt.

MENTAN KEMBALI LANTIK PEJABAT ESELON II

Pelantikan lima Pejabat Eselon II
di Auditorium Gedung F Kementan, Jumat (15/9).
Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, kembali melantik lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) setingkat Eselon II, yang dilaksanakan di Auditorium Gedung F Kementan, Jakarta Selatan.

Menurutnya, pelantikan ini dilakukan sebagai bentuk penyegaran, rotasi jabatan dan pengisian posisi pejabat yang masih kosong. “Jadi ini memang rotasi ada yang baru, untuk penyegaran saja,” ujar Mentan di acara pelantikan, Jumat (15/9).

Ia juga menyebut, para pejabat yang baru dilantik bisa menjalankan amanah pekerjaan dengan baik. “Saya secara resmi melantik jabatan baru di lingkungan Kementan, Saya percaya saudara akan melaksanakan tugas dengan baik sesuai yang diberikan,” katanya.

Pelantikan ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian RI No. 572/KPTS/KP.230/9/2017 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Adapun lima pejabat eselon II yang dilantik diantaranya, 1) Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Surachman Suwardi, dilantik menjadi Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian. 2) Pelaksana Tugas Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Ditjen PKH, Syamsul Maarif, menjadi Pejabat Sementara Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner. 3) Direktur Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Yanuardi, menjadi Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, Direktorat Jendral Tanaman Pangan. 4) Inspektur III Inspektorat Jendral, Widono, dilantik menjadi Inspektur II, Inspektorat Jendral. 5) Sekretaris Inspektorat Jendral, Bambang Pamuji, dilantik menjadi Inspektur III, Inspektorat Jendral. (RBS)

ARTIKEL TERPOPULER

ARTIKEL TERBARU

BENARKAH AYAM BROILER DISUNTIK HORMON?


Copyright © Majalah Infovet I Majalah Peternakan dan Kesehatan Hewan. All rights reserved.
About | Kontak | Disclaimer