Gratis Buku Motivasi "Menggali Berlian di Kebun Sendiri", Klik Disini PPSKI | Majalah Infovet I Majalah Peternakan dan Kesehatan Hewan -->

PELANTIKAN DPP PPSKI DAN SEMINAR NASIONAL PMK

Ketum PPSKI Melantik Perangkat DPP PPSKI 2020-2025

Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) melangsungkan acara pelantikan DPP PPSKI 2020 - 2025 di Gedung C Kementerian Pertanian, Selasa (28/6) lalu. Dalam sambutannya Ketua Umum PPSKI Drh Nanang Purus Subendro yang juga melantik perangkat kepengurusan tersebut mengatakan bahwa sektor peternakan kini sedang dalam ancaman wabah PMK, oleh karenanya diharapkan kepengurusan baru dapat berkontribusi dan menunjukkan eksistensinya dalam membantu pemerintah dalam memberantas PMK.

Turut pula hadir  Drh Agung Suganda selaku Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Agung menyambut baik acara pelantikan tersebut, dan berharap PPSKI tetap dapat menjaga hubungan baik sebagai mitra pemerintah di bidang peternakan. 

"Kami berterima kasih kepada PPSKI atas segala saran, masukan, dan bahkan kritiknya. Kami juga akan senantiasa berhubungan baik. Mudah - mudahan wabah ini bisa kita atasi bersama," tutur Agung.

 PPSKI juga melaksanakan seminar nasional dengan tema "Pasca PMK, Apa Yang Harus Dilakukan?" secara luring dari Gedung C Kementan dan daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Hadir sebagai narasumber yakni Prof Drh Warsito Guru Besar FKH UGM, Dr Drh Denny Widaya Lukman ahli kesmavet SKHB IPB University, dan Ir Yudi Guntara Noor Komtap Peternakan Kadin Indonesia.

Dalam paparannya Prof Warsito menggambarkan betapa menderitanya peternak sapi, kerbau, dan hewan lain yang rentan terhadap PMK, utamanya peternak skala kecil yang benar - benar menggantungkan hidup dari ternaknya. 

Yang mengejutkan dalam presentasinya, ia menjelaskan bahwa virus PMK ternyata dapat menyebabkan degenerasi hyalin pada otot inangnya. Hal ini dikarenakan virus membutuhkan nutrisi untuk melakukan replikasi.

"Celakanya kita telat mengetahui bahwa daging hewan yang terinfeksi PMK kualitasnya akan jelas menurun, kadar proteinnya juga turun, sehingga masyarakat yang tadinya diharapkan mendapatkan protein malah cuma makan serat kasarnya saja, ini berpotensi menyebabkan malnutrisi di masyarakat," tutur Prof Warsito.

Dr Denny Widaya Lukman selaku narasumber kedua tidak bosannya mengingatkan bahwa PMK bukanlah penyakit zoonosis sehingga masyarakat tidak perlu khawatir untuk mengonsumsi produk hewani seperti susu, daging, dan produk olahan lainnya.

"Yang perlu diingat yakni jangan lupa memasak daging dan jeroan sampai benar - benar matang hingga memastikan semua mikroba patogen baik virus PMK maupun mikroba lain mati. Jadi kita tidak usah panik, tetaplah konsumsi produk hewan dengan kewaspadaan," kata dia.

Sementara itu, Yudi Guntara Noor menjabarkan mengenai dampak ekonomi PMK di sektor peternakan. Menurut dia yang paling terdampak dari adanya wabah ini adalah peternak sapi perah. Berdasarkan data yang ia dapatkan dari GKSI per bulan Juni 2022, sekitar 70 ribu ekor dari total 280 ribu ekor sapi perah milik anggota GKSI terinfeksi PMK. Sekitar 3000 ekor diantaranya dipotong paksa dan sekitar 1500 ekor mati. 

"Kerugian tersebut belum termasuk penurunan produksi susu sekitar 30-40%, ini tentu sangat merugikan, oleh karena itu kita tidak boleh tinggal diam, semua elemen harus berkolaborasi dalam memerangi wabah ini, kalau tidak bisa habis semuanya," tutur Yudi.

PPSKI juga menyampaikan 10 poin pernyataan sikap terhadap kondisi wabah terkini yaitu : 

1. Menyambut gembira dengan adanya Satgas Nasional PMK di bawah komando BNPB, PPSKI berharap banyak bahwa dengan telah terbentuknya Satgas ini, seluruh kebijakan, kegiatan serta koordinasi di lapangan bisa berjalan dengan baik, cepat dan dalam satu komando.

2. Proses pengadaan Vaksin dan Obat-obatan PMK agar menjadi skala prioritas, mengingat saat ini stok obat-obatan untuk PMK mengalami kekosongan di beberapa daerah.

3. Mempercepat Proses Pengadaan Vaksin Mandiri yang sedang di ajukan oleh asosiasi dan beberapa perusahaan peternakan , agar usaha peternakan yang di jalankan swasta bisa tetap hidup dan berkelanjutan dengan adanya Vaksin.

4. Mendorong Percepatan Pembuatan Vaksin Produksi dalam negeri dengan melibatkan pabrikan vaksin hewan Swasta atau milik BUMN yang sudah ada di Indonesia dengan dibawah koordinasi Pusvetma Surabaya.

5. Meminta pemerintah untuk melakukan percepatan dan kemudahan dalam proses adminstrasi biaya penggantian sapi yang terkena PMK, sapi yang mati karena PMK, dan sapi yang dipotong paksa karena PMK, Penggantian biaya ini untuk seluruh sapi yaitu, Sapi Pedet, sapi dewasa, sapi Induk dll yang besarannya di hitung secara proporsional.

6. Meminta kepada pemerintah untuk bisa membantu para peternak sapi dan Kerbau yang terdampak PMK atas Kredit Usaha Rakyat, Kredit LPDB agar bisa ditangguhkan dan diberikan modal baru untuk bisa mengganti ternak yang, sakit , mati atau potong paksa akibat wabah PMK.

7. Mendorong pemerintah untuk segera Menyusun program pemulihan ekonomi akibat adanya wabah PMK , dan memastikan pembangunan peternakan bisa berkelanjutan .

8. Melakukan Proteksi wilayah yang masih terbebas dari PMK yang menjadi kantong Produksi sapi potong, dengan cara segera melakukan vaksinasi di daerah yang masih zona hijau, seperti NTT, Bali dan Sulawesi selatan.

9. Pemerintah agar memastikan kesediaan anggaran Vaksin PMK hingga 3 tahun kedepan, hal ini bagian dari Upaya dari menjadikan Negara Indonesia Bebas PMK.

10. Pemerintah menjamin untuk tidak memasukan daging serta produk turunan hewan dari negara yang belum bebas PMK. (CR)


PPSKI DESAK PEMERINTAH SERIUS DALAM PENANGANAN PMK

PPSKI mendesak pemerintah agar serius menangani wabah PMK

Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang kembali merebak di Indonesia tentunya sangat meresahkan terutama bagi peternak sapi dan kerbau. Keresahan yang dirasakan oleh peternak kemudian diejawantahkan oleh Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) untuk memberikan masukan dan mendesak pemerintah agar serius dalam menanggulangi wabah PMK.

Mereka juga menggelar diskusi publik bertajuk "Peternak Bertanya Pakar Menjawab : PMK & Penanganannya" secara luring dan daring melalui aplikasi Zoom Meeting pada Rabu (8/6) . Acara tersebut dihadiri oleh para peternak dan juga wartawan dari berbagai media nasional. Bertindak sebagai narasumber yakni Dr Drh Sofjan Sudrajat selaku mantan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dalam diskusi tersebut Sofjan menceritakan sejarah masuknya PMK ke Indonesia dan upaya yang dilakukan dalam mengendalikan wabah PMK hingga akhirnya Indonesia dinyatakan bebas PMK pada tahun 1990.

"Sejarahnya panjang, dulu saya berjuang bersama rekan - rekan yang lain dalam menanggulangi wabah, sekarang karena ulah manusia - manusia yang serakah negara ini harus menanggung akibatnya. Saya padahal sudah mewanti - wanti akan hal ini sejak jauh hari, sekarang akhirnya kejadian juga kan," kata dia.

Berdasarkan pengalamannya Sofjan membeberkan tindakan yang harus dilakukan dalam menanggulangi wabah PMK mulai dari melakukan stamping out, vaksinasi massal, pengawasan lalu lintas ternak, isolasi, serta disinfeksi.

"Stamping out atau depopulasi selektif ini perlu dilakukan agar mengurangi jumlah virus yang ada di alam. Kalaupun tidak bisa, setidaknya pemerintah bisa coba program lain yang kira - kira mengurangi kerugian peternak, kompensasi ini mau enggak mau harus ada," tutur dia.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PPSKI Drh Nanang Purus Subendro menyatakan bahwa pihaknya juga telah memberi masukan pada pemerintah terkait program kompensasi kerugian akibat wabah PMK.

"Misalnya begini, kami kumpulkan semua ternak yang terinfeksi di tiap daerah yang positif PMK, kita lakukan slaugther tapi kemudian dagingnya ditampung oleh BULOG atau lembaga pemerintah lain untuk disimpan dan dijual kemudian hari. Minimal ini mengurangi kerugian peternak akibat PMK," kata Nanang.

Pasalnya akibat PMK Nanang kerap mendapatkan laporan dari peternak dimana harga sapi dan kerbau di pasaran anjlok. Selain itu banyak pihak yang tidak bertanggung jawab yang memancing di air keruh dengan menawar harga ternak jauh di bawah standar.

"Kemarin ada laporan di Jabar, Jatim, Jateng ada irang bawa truk keliling peternakan, mereka menawar harga ternak sampai 50% dibawah harga standar, ini kan peternak jadi rugi. Selain itu mobilitas mereka dari kandang yang satu ke yang lain juga berpotensi menyebarkan virus PMK," tandasnya.

Masukan Bagi Pemerintah

Pada hari itu PPSKI juga memberikan beberapa poin masukan kepada pemerintah pusat dan peternak terkait mewabahnya PMK sebagaimana tertulis di bawah ini : 

1. Mendorong Pemerintah Pusat untuk segera menetapkan status “Kejadian Luar Biasa” atas meluasnya penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku di wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Penyebaran dan dampak Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Indonesia semakin meluas, sejak dinyatakan wabah di 4 kabupaten di Propinsi Jawa Timur dan 1 kabupaten di Propinsi Aceh ( SK Mentan No. 403 & 404 tanggal 9 Mei 2022 ), per tanggal 21 Mei 2022 penyebaran penyakit ini sudah mencapai 82 kabupaten / kota di 16 Provinsi dengan jumlah ternak terdampak 5,4 juta ekor dan 20,7 ribu ekor ternak sakit (Data Ditjen Peternakan & Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian RI). Data tersebut belum termasuk fakta-fakta dilapangan dimana banyaknya ternak sapi yang dipotong oleh para peternak setelah melihat ciri-ciri ternaknya terkena PMK tanpa melakukan test PCR (pemotongan ternak diduga PMK sebelum terkonfirmasi positif PMK). Untuk ternak sapi perah, PMK ini berakibat terhadap turunnya produksi susu secara drastis (mencapai 80%) yang berakibat hilangnya pendapatan harian para peternak sapi perah. Pulau Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah & Jawa Timur) merupakan propinsi utama ternak perah dimana saat ini sudah terlihat turunnya produksi susu harian secara total dari ketiga propinsi tersebut.

3. Mendorong terciptanya komunikasi yang kondusif dan terkontrol didalam pengaturan kebijakan dalam penanganan penyakit Kuku dan mulut, sehingga aktualisasi dan opersional di lapangan dapat di jalankan dengan baik dan terarah, hal ini sebagai upaya mengatasi kebingungan para peternak dalam memahami dan menjalankan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya pengaturan lalu lintas ternak serta produk turunannya, serta dalam rangka mempersiapkan hari raya Qurban dan Pelaksanaan hari raya Qurban nantinya. 

4. Meminta kepada Pemerintah untuk mempercepat proses pengadaan Vaksinasi PMK, karena Vaksinasi terhadap hewan yang masih sehat dari kemungkinan tertular PMK, merupakan hal yang harus segera dilaksanakan, belum tersedianya vaksin PMK di Indonesia dan terbatasnya kemampuan pemerintah dalam pengadaan vaksin PMK dalam jumlah yang mencukupi dan waktu yang cepat, membuat pemerintah harus melakukan terobosan kebijakan sehingga setiap waktu yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif untuk pengadaan vaksin PMK ini. Pihak Industri Peternakan yang juga memiliki resiko ternaknya tertular PMK (Industri Peternakan Sapi Potong, Sapi Perah, Domba/Kambing dan Industri Peternakan Babi) dapat dilibatkan secara langsung dalam penyediaan vaksin ini, termasuk keterlibatan Industri ini dalam membantu vaksinasi untuk para peternak di sekitar lokasi industrinya. 

5. Meminta kepada Pemerintah agar ketersediaan dana anggaran yang cukup besar baik dalam pengadaan vaksin PMK dan pelasanaan vaksinasinya (80% dari populasi ternak beresiko PMK), operasional pengawasan lalu lintas ternak, tindakan pengobatan, bantuan supporting untuk para peternak yang terdampak PMK, tindakan ganti rugi jika terjadi pemusnahan, permasalah kredit KUR akibat ternaknya terkena PMK dan lain-lain. Karena masih dimungkinkan bahwa PMK ini semakin meluas dan penanganannya dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama.

6. Mendorong terbentuknya kelembagaan Satuan Tugas Penanganan PMK yang terkoordinasi secara terpusat, layaknya penanganan pemerintah saat pandemic Covid19, atau wabah Flu Burung (Avian Influenza) yang lalu.

7. Meminta kepada pemerintah untuk memberhentikan Importasi Daging Kerbau dari India. 

8. Mendorong Pemerintah untuk melakukan “Stamping Out” dengan pemotongan bersyarat melibatkan BULOG,dan BULOG beralih fungsi menjadi penampung daging dari sapi korban dari penyakit PMK,  karena saat ini Sebagian Rumah Potong Hewan dipenuhi oleh ternak yang akan dipotong paksa akibat terkena penyakit mulut dan Kuku. 

9. Menghimbau kepada para Peternak sapi dan Kerbau di Indonesia agar lebih memperketat Biosecurity di masing-masing Kandang, agar ternak sapi dan kerbau yang masih sehat dapat terhindar dari penyakit mulut dan kuku. 

10. Menghimbau kepada Para Peternak sapi dan Kerbau di Indonesia agar segera melaporkan kepada petugas di daerah masing-masing apabila ditemukan gejala penyakit PMK di daerahnya (CR)

OUTLOOK BISNIS PETERNAKAN ASOHI: HADAPI DINAMIKA DAN PERCEPATAN PEMULIHAN

Webinar Nasional ASOHI Outlook Bisnis Peternakan 2021. (Foto: Infovet/Ridwan)

“Bersama Menghadapi Dinamika dan Percepatan Pemulihan” menjadi tema Webinar Nasional Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) Outlook Bisnis Peternakan 2021, Kamis (16/12), yang dihadiri sekitar 170 orang peserta. Acara tahunan ini kembali menghadirkan para ketua asosiasi bidang peternakan dan kesehatan hewan dalam membahas potret dan peluang bisnis di masa mendatang.

Terkait tema webinar, Ketua Panitia, Drh Harris Priyadi, mengatakan pihaknya bermaksud mengembalikan esensi kebersamaan para stakeholder peternakan, mengingat disrupsi dan tantangan yang sedang terjadi.

“Kita semua ingin dan harus  mengusahakan lalu mendapati situasi lebih baik di depan kita semua. Ada quotes yang mengatakan ‘Our better future is not something we just to wait, but it is something for us together to create’, artinya kita tidak bisa berdiam diri saja untuk melakukan perubahan, tapi kita harus menciptakannya secara bersama-sama,” ucapnya.

Sementara Ketua ASOHI, Drh Irawati Fari, menambahkan bahwa di 2022 mendatang terdapat titik cerah untuk bisa melakukan pemulihan dalam bisnis peternakan dan kesehatan hewan.

“Dengan melihat situasi saat ini yang semakin membaik, mudah-mudahan memasuki tahun 2022 kita masuk dalam masa pemulihan. Untuk itu tema webinar yang dipilih tahun ini sangat bagus dan memotivasi kita, serta ini mengandung makna bahwa semua stakeholder peternakan harus bersama-sama dalam menghadapi berbagai dinamika dan berupaya melakukan percepatan pemulihan,” ujar Irawati.

Ia juga menambahkan, “Melalui webinar ini kita dapat merekam opini masyarakat yang diwakili asosiasi untuk menjadi masukan kepada pemerintah dan diharapkan ada tindak lanjutnya.”

(Dari atas kiri): Ketua Panitia Harris Priyadi, Ketua Umum ASOHI Irawati Fari, Kasatgas Pangan Polri Irjen Pol. Helmy Santika dan Dirkeswan Nuryani Zainuddin. (Foto: Infovet/Ridwan)

Hal senada juga disampaikan Kasatgas Pangan Polri, Irjen Pol. Helmy Santika dan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diwakili Direktur Kesehatan Hewan, Drh Nuryani Zainuddin, yang berharap webinar ini menjadi bekal dalam menghadapi dinamika sektor peternakan di masa sekarang dan yang akan datang, serta memberikan manfaat dalam membangun sektor peternakan dan kesehatan hewan.

(Dari atas kiri): Narasumber Ketua GPPU Achmad Dawami, Wakil Ketua Pinsar Eddy Wahyudin, Ketua HPDKI Yudi Guntara, Ketua GPMT Desianto B. Utomo, Ketua PPSKI Nanang P. Subendro dan Ketua AMI Sauland Sinaga.

Webinar yang dimulai sejak pukul 08:00 WIB menghadirkan pembicara tamu Equity Research Analyst BRI Danareksa Sekuritas, Victor Stefano, serta pembicara dari Ketua GPPU Achmad Dawami, Ketua GPMT Desianto B. Utomo, Wakil Ketua Pinsar Eddy Wahyudin, Ketua PPSKI Nanang Purus Subendro, Ketua HPDKI Yudi Guntara Noor, Ketua AMI Sauland Sinaga dan Ketua ASOHI Irawati Fari. (RBS)

MENGGUGAH MINAT KAUM MILENIAL BERBISNIS SAPI PEDAGING

Jumpa publik pengalaman merintis peternakan sapi pedaging di Indonesia oleh Nanang Purus Subendro. (Foto: Istimewa)

Dalam suasana serba sulit seperti yang terjadi disaat pandemi ini, industri sapi pedaging di Indonesia harus bisa kreatif dan beradaptasi dengan keadaan di lapangan. Sebelum pandemi industri sapi pedaging mengalami banyak tekanan, khususnya karena adanya persaingan dengan daging impor, disamping masalah produktivitas, urusan jebakan pangan daging sapi, kehalalalan, serta aspek kesejahteraan ternak.

Pada awal pandemi, industri sapi pedaging mengalami kesulitan baik dalam hal pengadaan sarana produksi peternakan, khususnya bakalan dan pakan, kenaikan biaya distribusi dan penurunan omzet karena berkurangnya kegiatan yang membutuhkan banyak daging. Selain itu, pandemi juga berdampak negatif terhadap industri sapi pedaging karena turunnya daya beli masyarakat.

Di sisi lain, ada harapan besar peternakan sapi pedaging bisa berkontribusi menjadi salah satu penopang food estate, lumbung pangan, memiliki peran besar pada pemenuhan sumber protein hewani bangsa, yang penting bagi keberlanjutan generasi muda Indonesia yang maju, cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi.

Menghadapi kondisi tersebut, para generasi milenial harus dapat menghadapi fakta ini dengan optimisme. Jika berminat untuk terjun di peternakan sapi pedaging, persiapan harus dilakukan sejak dari sekarang, antara lain dengan mempelajari, bergelut langsung di peternakan sapi, serta berinteraksi dengan para pelaku bisnis sapi pedaging.

Hal itu dipaparkan oleh Nanang Purus Subendro, Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) yang juga Direktur PT Indo Prima Beef (IPB) dalam acara “Jumpa Publik: Pengalaman Merintis Peternakan Sapi Pedaging di Indonesia” yang diselenggarakan Indonesia Livestock Alliance (ILA) melalui daring, Sabtu (16/1/2021).

Untuk mendorong para milenial dapat menekuni peternakan sapi pedaging, Nanang secara terbuka menyediakan farm-nya untuk dijadikan sarana pelatihan dan pembelajaran dalam beternak sapi pedaging. Kesempatan magang di farm PT Indo Prima Beef yang berlokasi di Lampung Tengah, terbuka luas bagi para calon peternak ataupun mahasiswa yang berminat.
 
Di samping itu, edukasi tentang peternakan sapi pedaging untuk menggugah minat generasi muda masuk ke dalamnya, antara lain adalah dengan melakukan kerja sama dengan lima perguruan tinggi, untuk mensosialisasikan serta mengajak mahasiswa terutama dari Fakultas Peternakan dan Fakultas Kedokteran Hewan untuk praktek langsung cara beternak sapi pedaging. Nanang mendatangi kampus-kampus yang mengundangnya untuk berbagi pengalaman dan kiat dalam berbisnis sapi pedaging. (IN)

MUSYAWARAH NASIONAL PPSKI KE-IX 2020

Munas PPSKI XI 2020 melalui daring. (Foto: Istimewa)

Sabtu, 12 Desember 2020, Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) resmi melaksanakan Musyawarah Nasional yang ke-IX.

Dihadiri sebanyak 128 orang terdiri dari Pengurus Pleno DPP PPSKI, 20 DPD PPSKI dari 22 Anggota PPSKI se-Indonesia dan peternak sapi/kerbau, pelaku usaha/asosiasi peternakan sapi dan kerbau, pemerintah bidang peternakan, lembaga penelitian/perguruan tinggi/mahasiswa peternakan dan tamu undangan.

Melalui keterangan tertulis dari PPSKI, Munas kali ini mengangkat tema “Reposisi dan Reaktualisasi PPSKI dalam Meningkatkan Daya Saing Peternak Rakyat di Era Digital”. Sebagai organisasi profesi peternak sapi dan kerbau tertua di Indonesia, PPSKI akan mereposisi dan mereaktualisasi organisasi baik secara internal dan eksternal dalam pengembangan sapi dan kerbau di Indonesia.

Adapun hasil yang dicapai dalam Munas IX tersebut:
1. Penetapan Ketua Umum PPSKI 2020-2025. Telah dipilih secara aklamasi Ketua Umum DPP PPSKI adalah Drh Nanang Purus Sumbendro, seorang peternak/pengurus DPD PPSKI Provinsi Lampung.

2. Menetapkan AD/ART PPSKI. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diterima dengan beberapa catatan kecil untuk diperbaiki, yaitu penambahan struktur organisasi ketua bidang advokasi/penyuluhan, serta domisili organisasi.

3. Menetapkan program kerja PPSKI 2020-2025. Menetapkan garis besar program kerja dalam ruang lingkup kerja komoditi ternak sapi perah, sapi daging, kerbau dan advokasi kepada peternak. Dalam program kerja ini, kegiatan kerja PPSKI akan disetarakan aktivitas masing-masing komoditi ternak.

4. Resolusi peternak sapi dan kerbau 2020. Resolusi peternak sapi dan kerbau merupakan sikap PPSKI yang merespon perkembangan teknologi dan zaman.

Resolusi peternak sapi dan kerbau Indonesia 2020, berdasar kepada eksisting kondisi, potensi yang dimiliki negeri ini dan dalam rangka membangun peternakan sapi dan kerbau nasional melalui ketahanan pangan, menuju kedaulatan pangan protein hewani, maka para peternak sapi dan kerbau Indonesia mengajukan resolusi sebagai berikut:

• Bidang Peternakan Sapi Pedaging dan Kerbau
1. Penyelamatan sapi/kerbau betina produktif (SBP) dilakukan secara konsisten. Sebagian SBP dari kawasan padat ternak dapat direlokasikan ke wilayah pengembangan di perkebunan kelapa sawit atau lahan bekas tambang. Untuk hal ini, diperlukan instrumen kebijakan pemerintah dan inisiatif untuk daerah, peternak dan pelaku usaha.

2. Revitalisasi Village Breeding Centre, melalui pola klaster sapi/kerbau di kawasan-kawasan prudusen sapi/kerbau. Program pengembangan klaster ini dilakukan dengan kemitraan antara peterna rakyat dengan perusahaan. Pelaksanaan IB dapat dibarengi dengan InKA untuk meningkatkan calving rate dan dukungan pembangunan feed bank berbasis sumber daya lokal.

3. Mempercepat pengembangan sistem integrasi tanaman-ternak, terutama sawit-sapi dan/kerbau dengan mendorong PTPN, swasta dan masyarakat, dengan memanfaatkan sapi lokal/kerbau maupun bibit komersial dengan dukungan insentif bagi pelaku usaha.

4. Revitalisasi RPH berlandaskan “kesejahteraan ternak” menuju terciptanya rantai dingin dalam ketersediaan daging sapi nasional, secara bertahap menghentikan pemotongan ternak sapi/kerbau di luar RPH (kecuali untuk keperluan keagamaan/sosial budaya).

5. Dalam upaya meningkatkan populasi ternak sapi/kerbau, diharapkan pemerintah menerbitkan kebijakan kemitraan pengembangan betina produktif maupun penggemukan, bagi industri penggemukan dan importir daging dalam kegiatan pembiakan/penggemukan bersama peternak rakyat.

6. Pemberdayaan infrastruktur penunjang bagi pembangunan peternakan sapi/kerbau seperti pasar hewan, karantina, transportasi darat dan laut, sistem logistik dan kebijakan pendukungnya.

7. Perlu adanya penetapan data populasi ternak sapi/kerbau yang akuntabel, sehingga mampu memprediksi pembangunan peternakan sapi dan kerbau secara nasional.

8. Penurunan populasi ternak kerbau merupakan keniscayaan, faktor utamanya disebabkan oleh ketiadaan perhatian pemerintah terhadap upaya pengembangan ternak ini secara nasional. Oleh karenanya diperlukan upaya peningkatkan produksi dan produktivitas kerbau asli indonesia yang tertera dalam rancangan program nasional maupun regional dengan cara memberikan kesetaraan perlakukan antara ternak sapi dan kerbau.

9. Peningkatan populasi kerbau lokal seperti kerbau di wilayah Pampangan Sumatra Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sumbawa, Sulawesi Selatan dan lainnya perlu diukung oleh teknologi dan dukungan dana yang memadai, kebijakan yang berpihak kepada komoditi ternak kerbau, serta melibatkan masyarakat dan dukungan teknologi maupun kearifan lokal.

10. Pemerintah segera meninjau ulang pengembangan ternak sapi-sapi Double Muscle (BB dan GB) yang telah dirilis penyebarannya bagi peternak rakyat, mengingat dampak negatifnya di masa mendatang dan akan merugikan pembangunan peternakan nasional.

• Bidang Peternakan Sapi Perah
1. Menurunya produksi susu sapi nasional sebagai akibat depopulasi sapi perah sebagai dampak dari mahalnya harga daging sapi. Untuk itu, perlu kebijakan perlindungan populasi melalui penyesuaian harga jual susu segar ke Industri Pengolahan Susu, ataupun melalui pengembangan Industri Menengah Persusuan Nasional dan merealisasikan secara konsisten program minum susu segar bagi anak usia sekolah.

2. Dalam rangka meningkatkan produktivitas peternakan sapi perah rakyat, perlu dilakukan pemberdayaan penyebaran sapi-sapi pejantan FH hasil progeny melalui pemberdayaan kelembagaan Asosiasi Holstein Indonesia yang mapan.

3. Pemerintah perlu memberikan dukungan dan fasilitas finansial, peralatan, serta kelembagaan koperasi guna percepatan pengembangan peternakan sapi perah di dalam negeri. Hal ini disebabkan karena sampai saat ini usaha peternakan sapi perah rakyat belum mampu memberikan peningkatan kesejahteraannya. Untuk itu, kiranya pemerintah dapat melakukan revitalisasi asosiasi dan kelembagaan koperasi peternak sapi perah rakyat. (INF)

OUTBREAK ANTRAKS DI YOGYAKARTA, PPSKI BERI MASUKAN

Outbreak Antraks di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa oleh pemerintah. (Foto: Infovet/Ridwan)

Berkaitan dengan outbreak penyakit Antraks di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, yang telah menimbulkan kematian beberapa ekor ternak sapi dan kambing, serta menyerang manusia. Kini telah ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) oleh Dirjen Penanggulangan Penyakit, Kementrian Kesehatan.

Hal tersebut turut menjadi perhatian bagi Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau (DPP PPSKI). Melalui surat resminya, Senin (20/1/2020), PPSKI menyampaikan beberapa poin penting bagi pemerintah terhadap penanganan kasus Antraks yang selalu muncul setiap tahun.

Pertama, keprihatinan terhadap munculnya wabah Antraks yang mematikan ternak dan manusia di Kabupaten Gunung Kidul. Hal ini mengindikasi bahwa kurang cermatnya pemerintah (daerah/provinsi/kota) dalam menangani (preventif dan kuratif) tentang Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) di sentra-sentra peternakan rakyat yang telah diidentifikasi sejak lama.

Kedua, belajar dari kasus Anthraks di Gunung Kidul, pemerintah harus lebih mewaspdai kemungkinan merebaknya 25 jenis penyakit yang masuk katagori PHMS lainnya seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Rabies, BSE (mad cow) dan lain sebagainya, termasuk Antraks.

“Saat ini pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan terhadap lalu lintas ternak, baik yang ada di dalam negeri maupun impor dari wilayah-wilayah tertular agar tidak merebak. Misalnya, mengatur dan mengawasi dengan ketat lalu lintas dari Gunung Kidul ke wilayah lainnya. Demikian pula dengan importasi daging kerbau dari India, yang tidak memiliki status zona bebas PMK, melanggar UU No. 41 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan,” kata Ketua Umum PPSKI, Teguh Boediyana, dalam surat tersebut.

Adapun poin ketiga, yakni pemerintah perlu menganggarkan dana tanggap darurat, biaya untuk vaksinasi massal, melakukan penyuluhan kepada masyarakat melalui sekolah dan media tentang tata cara penanggulangan penyakit Antraks jika tertular dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan.

“Hal ini agar setiap muncul wabah PHMS yang sangat berbahaya dapat segera diatasi. Semoga seluruh komponen bangsa yang terlibat dalam pengembangan peternakan sapi dan kerbau dapat bekerjasama mengatasi hal ini,” pungkasnya. (INF)

PPSKI BERI PERINGATAN OUTBREAK PMK KE PEMERINTAH

PMK merupakan penyakit hewan menular yang biasa menyerang ternak berkuku genap, termasuk sapi, dan sangat berbahaya serta menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial. (Foto: Infovet/Ridwan)

Impor daging kerbau asal India terus menuai protes dari beberapa kalangan. Pasalnya, India termasuk dalam kategori negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku (PMK). Belakangan diketahui dari beberapa berita, negara bagian Punjab, India, telah terjadi outbreak PMK.

Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI), yang terus menyuarakan kritik atas tindakan yang dilakukan pemerintah membuka keran impor daging kerbau asal India yang dinilai berbahaya.

Ketua Umum PPSKI, Teguh Boediyana, mengungkapkan, terkait outbreak yang terjadi di India, pihaknya meminta pemerintah melakukan beberapa tindakan. Pertama, meninjau kembali kebijakan importasi daging kerbau India karena dikhawatirkan akan membawa virus PMK ke Indonesia dan membahayakan, khususnya bagi peternak rakyat.

Kedua, peninjauan kembali peraturan undang-undang serta turunannya yang memberikan peluang masuknya produk peternakan ataupun ternak yang berpotensi membawa penyakit hewan menular berbahaya termasuk PMK.

Ketiga, perlu segera mengambil langkah untuk mengantisipasi kemungkinan masuknya PMK ke wilayah Indonesia.

“Banyak negara lain yang melakukan upaya pencegahan masuknya PMK dan melakukan maximum security. Karena PMK juga dikenal memiliki sifat airbone disease, artinya virus tersebut dapat menyebar melalui udara dan dapat menjangkau sekitar 250 kilometer,” jelas Teguh dalam keterangan tertulis yang diterima Infovet, Rabu (13/3).

India memang dikenal sebagai negara yang belum terbebas dari PMK, berbeda dengan beberapa negara lain seperti Brazil, yang walaupun statusnya belum bebas PMK, namun memiliki daerah atau zona bebas PMK, baik tanpa ataupun dengan vaksinasi.

Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE) pun telah menempatkan PMK sebagai penyakit hewan menular pada daftar A karena dianggap sangat berbahaya dan banyak menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial. (RBS)

ARTIKEL TERPOPULER

ARTIKEL TERBARU

BENARKAH AYAM BROILER DISUNTIK HORMON?


Copyright © Majalah Infovet I Majalah Peternakan dan Kesehatan Hewan. All rights reserved.
About | Kontak | Disclaimer