KUNJUNGI KABUPATEN GARUT, SATGAS PMK SOSIALISASIKAN HAL INI

Satgas PMK Berdiskusi Bersama Stakeholder Peternakan Sapi di Garut

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PMK Nasional Letnan Jenderal TNI Suharyanto melakukan kunjungan ke Kabupaten Garut tepatnya di Kecamatan Cikandang dan Cikajang pada Kamis (20/10) lalu. Disana dirinya memantau perkembangan PMK sembari berdiskusi bersama stakeholder dan mengecek penerapan lima strategi utama penanganan wabah PMK, mulai dari testing, aplikasi biosekuriti, pengobatan, vaksinasi, serta pemotongan bersyarat.

Komar, salah satu peternak mengungkapkan bahwa para peternak di derahnya telah melakukan testing pada sapi perah dan langsung melakukan pengobatan secara tradisional jika menemukan gejala sapi perah yang terpapar PMK.

“Waktu masih awal wabah PMK menyebar, kami langsung melakukan pengobatan tradisional menggunakan racikan kunyit, gula merah dan lemon untuk dikonsumsi oleh sapi perah. Kemudian dilanjutkan dengan tindakan dari dokter hewan,” ujar Komar.

“Kami juga melakukan pemotongan sapi perah untuk mencegah penularan serta agar tidak mubazir sehingga daging sapi masih bisa diolah dan dijual kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.

Komar melanjutkan bahwa para peternak masih belum pulih secara signifikan dari sisi ekonomi.

“Jika dilihat dari sisi ekonomi, Desa Cikandang belum pulih karena minimnya informasi terkait bantuan maupun kompensasi jika sudah melakukan pemotongan,” tutur Komar.

Perwakilan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cikandang Bahrudin turut menjelaskan bahwa para peternak Desa Cikandang membutuhkan pendampingan untuk dapat melakukan proses pengajuan bantuan dengan tepat.

“Para peternak Desa Cikandang koperatif dan sigap untuk melakukan pencegahan wabah PMK, namun masih dibutuhkan pendampingan terkait proses pengajuan bantuan jika peternak telah melakukan pemotongan bersyarat,” ujar Bahrudin. 

“Hal inilah yang menjadi kendala pemulihan ekonomi Desa Cikandang karena telah melakukan pemotongan sapi perah namun subsidi bantuan belum didapatkan sehingga peternak mengalami kerugian,” imbuhnya.

Perwakilan dari Ikatan Dokter Hewan Sapi Indonesia (IDHSI) drh. Supriyanto menjelaskan terkait pelaporan pemotongan bersyarat sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 8373/KPTS/HK.160/F/8/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pemberian Bantuan dalam Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku.

“Tertanggal setelah 4 Agustus 2022, peternak bisa melakukan pelaporan sesuai persyaratan berkas dalam SK Juknis yang telah ditetapkan,” jelas Supriyanto.

“Sedangkan kendala yang ditemukan jika telah melakukan pemotongan bersyarat sebelum tanggal 4 Agustus, tetap dilaporkan saja,” tegas Supriyanto.

“Mohon Kepala Desa serta dokter hewan setempat dapat secara koperatif memenuhi pengajuan berkas administrasi oleh para peternak yang telah melakukan upaya pencegahan sejak awal melalui pemotongan bersyarat sehingga perlahan kerugian ekonomi yang terjadi dapat ditangani,” tambah Supriyanto. 

Tenaga Ahli Ketua Satgas Penanganan PMK Nasional sekaligus Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Firdaus mengungkapkan bahwa para peternak Desa Cikandang akan didampingi oleh tim Satgas Penanganan PMK Nasional mulai dari penginputan data ke iSIKHNAS, penyusunan berkas pengajuan pemotongan bersyarat serta membantu menyelesaikan kendala yang dihadapi di lapangan.

“Satgas PMK Nasional akan melakukan pelatihan dan pendampingan bagi para peternak di Jawa Barat, termasuk Desa Cikandang terkait pelaporan yang selama ini masih minim diketahui oleh peternak pada 21 Oktober di Kota Bandung,” jelas Firdaus.

“Para peternak bisa berinteraksi langsung untuk mengetahui cara yang tepat dan sistematis sehingga pelaporan dan pencairan bantuan bagi peternak yang telah melakukan pemotongan bersyarat dapat dilakukan dengan efektif,” tutur Firdaus.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Cikandang per tanggal 22 Juni 2022, dari total 305 ekor sapi perah yang dimiliki peternak, terdapat 172 ekor yang terjangkit wabah PMK dan 19 ekor mati akibat terpapar wabah PMK. 

Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan bantuan potong bersyarat baginpara peternak mulai dari hewan jenis sapi dan kerbau senilai 10 juta rupiah, kambing dan domba senilai 1,5 juta rupiah serta babi senilai 2 juta rupiah. 

Adapun berkas pelaporan dan pengajuan yang harus disiapkan meliputi photocopy KTP peternak, bukti lapor kasus ternak di website iSIKHNAS, surat keterangan memiliki ternak dari Kepala Desa serta surat keterangan dari dokter hewan berwenang. (INF)

PERKUAT KOLABORASI ANTAR NEGARA KENDALIKAN PMK

Pertemuan SEACFMD. (Foto: Istimewa)

Indonesia bersama Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH) mendorong kolaborasi negara-negara di Asia Tenggara dan China dalam penguatan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Hal itu disampaikan Dirjen Peternakan dan Kesehatan (PKH) Kementerian Pertanian, Nasrullah di sela-sela pertemuan “25th South-East Asia and China Foot and Mouth Disease (SEACFMD) Coordinators Meeting” di Bali (5/10/2022).

Nasrullah katakan, pertemuan SEACFMD yang berlangsung selama tiga hari sangat penting dalam mendorong program pengendalian PMK bagi Indonesia sebagai negara anggota yang baru terdampak.

“Kita berharap hasil dari pertemuan ini dapat mengarahkan, sekaligus memberikan rekomendasi terbaik untuk mengendalikan PMK, serta memberikan panduan dalam perjalanan pemberantasan PMK di Indonesia dan Asia Tenggara serta China,” ujarnya. Pertemuan pun dihadiri oleh negara-negara anggota diantaranya Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, Singapura, China dan Mongolia serta negara-negara tetangga kawasan seperti Timor Leste, Jepang dan Korea Selatan.

Hal senada juga disampaikan Sub-Regional Representative SEACFMD Regional Coordinator WOAH, Ronello Abila, bahwa pertemuan tahunan koordinator nasional SEACFMD merupakan sarana penting untuk membahas situasi risiko PMK, sekaligus menjadi forum berbagi pengalaman dalam pengawasan dan pengendalian PMK.

“Melalui kegiatan ini dapat terjalin kerja sama regional antar negara anggota dan  semua peserta dapat meninjau kemajuan kampanye SEACFMD, serta merumuskan rencana aksi pengendalian PMK,” kata Ronello.

Dalam pertemuan SEACFMD yang juga dihadiri para ahli dari Laboratorium Referensi Dunia untuk PMK-Pirbright, Australian Centre for Disease Preparedness (ACDP), Lanzhou Veterinary Research Institute (LVRI), Regional Reference Laboratory Pakchong dan para mitra kerja internasional, ditambahkan Ronello, semua negara anggota menyepakati rekomendasi dari hasil pertemuan terkait pengendalian PMK, baik untuk negara anggota yang masih tertular PMK maupun juga rekomendasi untuk negara yang masih bebas PMK.

Menurutnya, kolaborasi dan komunikasi, serta sinergi diantara negara anggota, mitra kerja, serta pihak swasta menjadi hal yang disepakati untuk terus ditingkatkan guna memperkuat langkah dalam pengendalian PMK. “Hal ini sejalan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sejak terbentuknya kampanye SEACFMD pada 90-an,” ucapnya.

Sementara Direktur Kesehatan Hewan, Nuryani Zainuddin, optimis bahwa SEACFMD dapat mengkoordinasikan kegiatan pengendalian PMK antara negara-negara anggota. Selain juga memberikan saran teknis dan memastikan strategi regional yang terintegrasi, serta mendorong dukungan politik dan sumber daya untuk kegiatan PMK.

Ia tambahkan, koordinasi, kerja sama dan kolaborasi semua peserta sangat penting untuk dapat mengendalikan PMK dan pada akhirnya memberantas PMK di Kawasan Asia Tenggara dan China.

“Kunci sukses dalam pengendalian PMK di Indonesia tidak hanya komitmen tingkat nasional, tetapi juga harus mendapatkan dukungan global, serta komitmen dari tingkat provinsi hingga kabupaten,” tukasnya. (INF)

RATUSAN SAPI POSITIF PMK, SULTENG JADI ZONA MERAH

Petugas Melakukan Pengobatan Pada Sapi Terindikasi PMK

Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), menyebut 164 ekor sapi di wilayah Kabupaten Morowali dan Morowali Utara (Morut) terpapar penyakit mulut dan kuku (PMK).

"Sekarang status Sulteng sudah berubah menjadi zona merah dengan total yang terpapar 164 ekor sapi," kata Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet Dinas Perkebunan dan Peternakan Sulteng, Dandi Alfita di Palu, Rabu (21/9/2022).

Dia menjelaskan dari total 164 ekor itu masing-masing Kabupaten Morowali Utara sebanyak 124 ekor, sedangkan Kabupaten Morowali 40 ekor sapi. Semula gejala tersebut, lanjut Alfita, ditemukan dari ternak milik beberapa masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan investigasi untuk mengetahui peta sebaran PMK yang sudah terjadi.Hasil dari pemetaan itu menunjukkan gejala PMK juga muncul pada beberapa ekor sapi di Kabupaten Morowali. 

"Sekaligus saat itu juga kami melakukan pengambilan sampel untuk dilakukan uji laboratorium Balai Besar Veteriner Maros dan hasilnya baru keluar hari ini ternyata positif," ucap Alfita.

Berdasarkan hasil tersebut, pihak Dinas Peternakan dan Perkebunan Sulteng menutup seluruh akses pengiriman hewan ternak dari Morut dan Morowali.

"Langsung kami tutup dengan memperketat titik cek poin yang dijaga petugas Peternakan maupun dari aparat keamanan seperti Polri dan TNI," jelasnya.

Upaya lain, sambung Alfita, adalah dengan cara melakukan penyemprotan desinfektan terhadap seluruh kandang ternak sapi baik di Morut maupun Morowali.

"Terakhir adalah vaksin yang sudah dalam proses pengiriman dan secepatnya akan langsung dilakukan penyuntikan terhadap hewan yang terpapar maupun yang tidak agar memperkecil kemungkinan penyebaran lebih luas lagi," tambahnya.

Dia juga mengimbau agar seluruh masyarakat yang memiliki peternakan sapi maupun yang tidak agar melakukan pencegahan secara mandiri, diantaranya dengan cara menyemprotkan desinfektan secara berkala. (INF)

LAUNCHING BUKU “RISALAH KHUSUS PMK” KARYA SOFJAN SUDARDJAT

Webinar sekaligus launching buku karya Sofjan Sudardjat. (Foto: Dok. Infovet)

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang kembali mewabah di Indonesia sejak Mei 2022 kemarin, membuat banyak pihak terkejut melihat betapa banyaknya kerugian yang diderita peternak.

Pengakuan Indonesia menjadi negara bebas PMK sejak 1990 sirna begitu saja. Padahal banyak upaya dilakukan dalam mengamankan Indonesia dari PMK. Mantan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan periode 1999-2003, Dr Drh Sofjan Sudardjat MS, menjadi aktor penting dalam pembebasan PMK di Indonesia.

Sejak mewabahnya PMK kembali, Sofjan langsung sigap memberikan saran penanganan dan pengalamannya, salah satunya melalui buku tebarunya berjudul “Konsep Pemikiran dan Aplikasi Pengamanan Maksimum Kesehatan Hewan, Risalah Khusus Penyakit Mulut dan Kuku di Indonesia” yang di-launching pada Rabu (14/9/2022), dalam acara Webinar Nasional “Strategi Indonesia Bebas PMK (Belajar dari Pelaku Sejarah).”

Di dalam bukunya, Sofjan banyak menjabarkan pengalamannya sewaktu menangani PMK. Dalam bukunya yang berjumlah 384 halaman terbitan Gita Pustaka itu, Sofjan juga menjabarkan sejarah PMK, usaha pemberantasan, program pembebasan, hingga kebijakan maximum security terhadap PMK.

Hadirnya buku ini mendapat banyak apresiasi. Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI), Gani Harijanto, menyampaikan sambutan dalam buku tersebut yang merupakan pengalaman lengkap Sofjan tentang PMK dan saran penanganan PMK, sehingga buku ini sangat penting bagi institusi, ilmuwan, mahasiswa, pelaku usaha maupun asosiasi peternak.

Hal senada juga disampaikan Ketua ASOHI, Drh Irawati Fari. Ia mengungkapkan bahwa buku ini bisa menjadi referensi penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan, sekaligus saran penanganan PMK di Indonesia. 

“Semoga buku ini dapat menginspirasi kita untuk lebih berpikir dan bertindak positif dalam upaya menangani masalah kesehatan hewan dan juga dalam menangani usaha pengendalian wabah PMK yang sedang berkecamuk di negera kita sekarang ini,” ungkapnya seperti dikutip dalam sambutan pada buku karya Sofjan tersebut. (RBS)

*Untuk informasi lebih lanjut mengenai pembelian Buku “Konsep Pemikiran dan Aplikasi Pengamanan Maksimum Kesehatan Hewan, Risalah Khusus Penyakit Mulut dan Kuku di Indonesia” karya Sofjan Sudardjat, bisa hubungi: Wawan Kurniawan (0856-8800-752) / Nur Ayu Sharfina (0858-9540-1298).

PETERNAK SAPI MENOLAK TERNAKNYA DIVAKSIN PMK

Petugas Dinas Pertanian dan Pangan Bermediasi Dengan Peternak Agar Ternaknya Mau Divaksin

Sebagian peternak di beberapa desa di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, selalu menolak hewan peliharaannya divaksin sehingga menyulitkan  capaian vaksinasi penyakit mulut dan kuku hewan di daerah itu.

Penolakan warga terhadap vaksin hewan diungkapkan Tim Vaksinasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kayong Utara.

“Masih ada sebagian masyarakat yang tidak mau ternaknya divaksin dan masih ada ternak yang tidak diikat tali sehingga menyulitkan petugas vaksinasi," kata  Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Kayong Utara, Ludi Nurmala.

Menurutnya, program nasional vaksinasi PMK sudah memasuki pemberian vaksin tahap II untuk sejumlah wilayah di Indonesia.

Sedangkan di Kayong Utara, katanya, wilayah yang sudah memasuki vaksinasi PMK tahap II baru dimulai pada Kecamatan Simpang Hilir yaitu terdiri dari Desa Penjalaan, Rantau Panjang, Medan Jaya, Melano, Sei Mata-mata, Batu Barat dan Desa Pemangkat.

"Jumlah sapi yang divaksin selama dua hari mencapai 180 ekor.  Setelah semua kecamatan di Kabupaten Kayong Utara nanti sudah mendapatkan vaksinasi PMK tahap II,  maka akan dilanjutkan dengan vaksinasi tahap III dengan jangka waktu enam bulan dari vaksinasi tahap II," terangnya.

Sedangkan Kecamatan Sukadana dan Seponti baru memasuki vaksinasi PMK tahap I untuk ternak sapi. Untuk Kecamatan Sukadana yang sudah menerima vaksin tahap I ini baru dua desa yaitu Desa Gunung Sembilan dan Desa Harapan Mulya dengan total 100 vaksin yang telah diberikan.

"Kecamatan Seponti sendiri dalam dua hari sudah menerima vaksin tahap I sebanyak 300 dosis yaitu untuk ternak sapi pada Desa Telaga Arum, Seponti Jaya, dan Wonorejo. Selanjutnya Dispangan menargetkan vaksinasi tahap I untuk Kecamatan Teluk Batang dan Pulau Maya," kata dia.

Menurut dia, syarat ternak yang divaksin adalah semua jenis sapi yang sehat dan mulai berumur dua minggu atau lebih. Sapi yang sudah divaksin tidak boleh disembelih dalam waktu dekat.

“Vaksinasi merupakan salah satu cara untuk mencegah penularan penyakit mulut dan kuku. Oleh karena itu masyarakat dihimbau agar turut berpartisipasi dan mensukseskan kegiatan vaksinasi penyakit mulut dan kuku yang dilaksanakan di Kabupaten Kayong Utara” harapnya. (INF)

ASOHI UNGKAP PENTINGNYA KETERSEDIAAN OBAT HEWAN DI MASA WABAH PMK

Webinar Memperingati HUT BBPMSOH 

Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPSMOH) Gunung Sindur menggelar webinar “Penanggulangan Wabah PMK di Indonesia” yang dilaksanakan dalam rangka memaknai 77 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dan 37 Tahun BBPMSOH pada Selasa (16/8). Webinar yang digelar secara virtual memanfaatkan fasilitas zoom meeting menghadirkan nara sumber salah satunya Ketua Umum ASOHI Drh Irawati Fari.

Webinar dibuka dengan sambutan dan arahan dari Direktur Kesehatan Hewan Dr drh Nuryani Zainuddin . Kemudian dilanjutkan dengan paparan dari Kepala BBPMSOH Drh Maidaswar MSi yang bertajuk “37 Tahun BBPMSOH Membersamai”.

Pembicara kedua Prof Dr drh I Wayan T Wibawan MS membawakan materi berjudul “Pedoman vaksinasi PMK pada ternak dalam upaya penanggulangan dan pengendalian Penyakit PMK di Indonesia”.  Sementara perwakilan dari Bagian Fitofarmaka IPB University memberikan paparan bertajuk, “Penggunaan obat hewan alami sebagai terapi pendukung dalam penanggulangan penyakit virus di Indonesia.”

Pembicara terakhir Ketua Umum ASOHI Drh Irawati Fari membawakan materi bertajuk “Peran Penting ASOHI Untuk Penyediaan Obat Hewan Di Masa Wabah PMK.” Dalam paparannya Irawati menekankan selama wabah Penyakit PMK ini ASOHI secara aktif ikut dalam Pertemuan/Rapat dengan Lembaga Pemerintah ; Kementan, Kemenko Ekonomi, Kemenko Maritim dan Investasi dan Badan Nasional Penaggulangan Bencana. ASOHI terdaftar sebagai anggota SATGAS BNPB Pusat & Propinsi.

Berbagai kegiatan ASOHI  diantaranya melakukan koordinasi kegiatan sehubungan dengan peran ASOHI dalam memberikan donasi dalam kondisi kedaruratan dan koordinasi penyediaan Obat Hewan supportive dan disinfectant. Koordinasi dengan ASOHI Daerah dalam penggalangan donasi Obat Hewan dan penyalurannya kepada pemerintah. Memfasilitasi anggota ASOHI dalam percepatan proses dalam mendapatkan rekomendasi impor untuk Obat Hewan PMK.

“Kami menyarankan donasi langsung dari ASOHI Daerah kepada Pemda setempat yang berlangsung sampai sekarang. Koordinasi dengan produsen dan Importir Obat Hewan dalam rangka kesiapan untuk memenuhi kebutuhan Vaksin dan Obat Hewan. Meyelenggarakan Webinar PMK, 29 Juni 2022. Pembentukan Satgas PMK – ASOHI melalui Surat ASOHI bernomor KP 007/ASH/VI/2022. ASOHI berperan aktif dan cepat memberikan informasi ketersediaan stok, jenis vaksin PMK yang tersedia dan informasi lain yang dibutuhkan Pemerintah untuk penanggulangan PMK. Koordinasi rutin dan intens dengan Satgas PMK Kementan,” terang Irawati.

Irawati melanjutkan, hingga saat ini kegiatan donasi penyediaan Obat Hewan supportive dan disinfectant yang dilakukan oleh ASOHI Pusat dan Daerah telah mencakup 14 Provinsi. Diantaranya di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, DKI Jakarta, Banten, Lampung, Medan, Bangka Belitung (oleh ASOHI Sumsel), Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah (oleh ASOHI Kalsel), NTB (oleh ASOHI Bali), dan Sulawesi Selatan.

Secara total perkiraan nilai total donasi ASOHI dalam rupiah mencapai Rp. 668.585.000 dengan rincian Desinfektan Rp. 390.645.000, Obat Hewan Rp. 196.500.000, Obat Luka Rp. 26.400.000, dan Lain-Lain Rp. 55.040.000.

Irawati juga menuturkan permasalahan obat hewan yang saat ini menjadi tantangan dalam pengendalian wabah PMK. Diantaranya adalah soal data kebutuhan vaksin dan obat hewan. Kemudian juga soal administrasi Rekomendasi impor, Registrasi & Registrasi ulang yang sedikit banyak menghambat akselerasi penyediaan obat hewan untuk PMK. Belum lagi soal penyediaan & distribusi, penggunaan obat hewan yang teregistrasi, isu AMR, dan prosedur penyediaan  via pemerintah (e-catalog).

Irawati juga menjelaskan tentang adanya informasi di medsos dari Pemerintah untuk menggunakan desinfektan berbahan kimia RT (tidak memiliki nomor registrasi). Banyaknya penggunaan desinfektan yang belum terdaftar, seperti pemutih pakaian, asam sitrat, dan lain-lain yang mana itu dilakukan oleh pemerintah sendiri.

“Lambatnya pengambilan keputusan Pemerintah untuk menentukan jenis vaksin import yang disetujui juga menjadi slah satu tantangan dalam akselerasi pengendalian wabah PMK,” ujar Irawati. (INF)

LUKA MUKOSA AKIBAT PMK BISA PULIH KEMBALI

Lesi awal infeksi, tampak mulai terbentuk vesikel pada mukosa lidah. (Foto: Istimewa)

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) telah menyebar ke berbagai pulau dan provinsi di Indonesia. Penyebaran penyakit terjadi secara cepat dari provinsi ke berbagai kabupaten. Perbedaan harga, pedagang yang hanya mengejar keuntungan yang besar di tengah ketidakpahaman para peternak tentang PMK menyebabkan sapi tertular, sapi subklinis PMK yang baru saja tertular atau baru fase penyembuhan luka di mukosa mulutnya dibeli murah pedagang untuk dijual lagi dalam kondisi hidup atau disimpan untuk dipotong.

Dalam kenyataan di lapang di area pemeliharaan sapi, sapi Bali jantan muda yang di pasaran dalam kondisi sehat laku Rp 15.000.000, harga dibeli oleh pedagang seharga Rp 7.000.000 lantaran terkena PMK. Sapi Limosin jantan dewasa besar normal sehat seharga Rp 45.000.000, dalam kondisi terserang PMK harga dibeli pedagang Rp 20.000.000. Pedagang menyetok sapi, memberi pengobatan, dalam fase menuju sembuh, menjual ke lokasi lain dengan harga sapi normal. Dalam 1-2 minggu keuntungan pedagang berlipat ganda.

Stay at home, tinggal di dalam kandang untuk sapi sakit karena PMK adalah penting, sapi diberikan pengobatan suportif, multivitamin dan antibiotika. Pemberian antibiotika bertujuan untuk mencegah terjadinya infeksi sekunder bakterial yang terjadi pada mukosa hidung, mukosa mulut dan pada celah kuku, corona kuku atau pada kuku. Tinggal dalam kandang menekan penyebaran PMK antar kandang atau antar area.

Kepanikan peternak biasa terjadi saat pertama terjadi infeksi PMK, kemarahan pedagang dan reaksi lainnya timbul saat petugas datang untuk memeriksa sapi-sapinya. Saat diberikan penjelasan, pengobatan beberapa kali dan disinfeksi, barulah peternak bisa mengerti. Pada awalnya sapi tidak nafsu makan, demam dan bobot badan menurun. Beberapa hari luka-luka di mulut dan lidah mulai membaik, sapi mulai mau makan, beberapa sapi mulai bisa berdiri dan berjalan normal tidak pincang lagi.

Sapi-sapi besar dewasa jantan Simental atau Limosin ada beberapa diantaranya yang kesulitan berdiri akibat luka di kukunya dan menahan bobot badan yang besar. Sapi bisa menjadi cepat kurus karena tidak bisa menjangkau tempat pakan dan minum.

Berbeda dengan ras sapi Bali atau sapi Madura, sapi jenis ini relatif tidak menunjukkan gejala hipersalivasi (berliuran berlebih) dibandingkan ras Simental atau Limosin. Luka di celah kuku, corona kuku tidak terlihat mencolok. Bahkan beberapa sapi ras Bali dan sapi Madura tampak sehat secara fisik jarak jauh dengan lesio pada mukosa mulut yang tidak tampak, tetapi hasil pemeriksaan virologis dengan RT-PCR positif terdeteksi adanya matriks virus PMK.

Virus PMK di Indonesia
Indonesia memilih laboratorium referensi untuk pengujian PMK yaitu Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) di Surabaya. Pengujian PMK secara serologi dan virologi sudah bisa dilakukan di Balai Besar Veteriner dan Balai Veteriner yang berada di Sumatra, Jawa, Bali, Kalimantan dan Sulawesi.

Sampel swab mukosa lesi mukosa dalam transpor media virus (VTM), darah dan organ sapi yang tertular PMK atau kawanan sekandangnya di Indonesia telah diuji secara virologis dengan RT-PCR, skuensing dan filogenik analisis telah dilakukan guna mengetahui virus PMK yang bersirkulasi dan menyerang ternak berkuku belah di Indonesia. Virus PMK Indonesia… Selengkapnya baca di Majalah Infovet edisi Agustus 2022.

Ditulis oleh: 

Drh Sulaxono Hadi

Medik Veteriner Ahli Madya

Balai Veteriner Banjarbaru