BERSAMA MENCEGAH RESISTENSI ANTIMIKROBA

Dibutuhkan kerjsama lintas sektor dalam mengendalikan AMR

Sebagaimana kita ketahui bahwa pekan kesadaran antimikroba sedunia (World Antimicrobial Awareness Week) diperingati tiap tahunnya pada 18 - 24 November. Peringatan ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran ketahanan antimikroba secara global dan mendorong praktik nyata para pemangku kepentingan, termasuk sektor kesehatan, perikanan, dan peternakan, untuk mencegah bahaya kesehatan pada manusia akibat resistansi antimikroba.Resistensi antimikroba juga sudah menjadi isu global, buktinya dalam pertemuan G20 nanti isu tersebut merupakan salah satu isu yang bakal dibahas. 

Dalam rangka memperingati event tersebut FAO, WHO, USAID, bersama Kementerian Kesehatan, Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan berkolaborasi melaksanakan media briefing mengenai pentingnya antimikroba kepada awak media (18/11) yang lalu melalui daring zoom meeting.

AMR Kian Mengkhawatirkan

Dalam presentasinya Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalsum Komaryani mengatakan bahwa saat ini kematian akibat resistensi antimikroba mencapai 700 ribu orang per tahun dan diprediksi di tahun 2050 bisa mencapai 10 juta orang per tahun di seluruh dunia.

"Distribusinya diprediksi terbanyak di Asia dan Afrika sekitar 4,7 juta jiwa dan Afrika 4,1 juta jiwa, sisanya di Australia, Eropa, Amerika,” tutur Kalsum.

Kalsum menjelaskan, strategi pengendalian resistensi antimikroba yang sudah dilakukan di Indonesia adalah dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman resistensi antimikroba, melakukan peningkatan pengetahuan, dan bukti ilmiah melalui surveilans. Saat ini, ada 20 rumah sakit yang terpilih untuk melakukan surveilans antimikroba yang terdiri dari rumah sakit umum pemerintah pusat dan RSUD.

Upaya selanjutnya pengurangan infeksi melalui sanitasi hygiene, optimalisasi pengawasan dan penerapan sanksi jika peredaran dan penggunaan antimikroba tidak sesuai standar, serta peningkatan investasi melalui penemuan obat, metode diagnostic, dan vaksin baru.

Dalam rencana aksi global tahun 2015, disusun dengan pendekatan multi sektor atau pendekatan One Health. Di dalamnya ada lima strategi utama bagaimana negara-negara dapat melakukan pengendalian AMR dan memitigasi dampaknya, yakni Peningkatan Kesadaran terhadap AMR, Surveilans, Pencegahan Infeksi, Penatagunaan Antimikroba, serta Riset dan Pengembangan.

Peternakan dan Perikanan Berbenah

Beberapa sektor yang rentan berisiko dan kerap disalahkan ketika terjadi resistensi antimikroba adalah perikanan dan Peternakan. Dalam paparannya, Dirjen Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan TB Haeru Rahayu mengatakan, untuk bisa memelihara ikan, udang, dan komoditas akuatik lainnya dibutuhkan upaya untuk menjaga kesehatannya.

Sementara dalam program manajemen kesehatannya pembudidaya belum bisa lepas dari penggunaan obat, baik itu yang sifatnya herbal maupun yang sifatnya kimiawi. Salah satunya yakni masih digunakannya sediaan antimikrobial seperti beragam jenis antibiotik.

"Ini yang sedang kita coba kendalikan untuk penggunaannya supaya lebih bijak, supaya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” katanya.

Ia melanjutkan, dampak penggunaan antimikroba yang tidak terkendali kemudian dilepas ke alam atau ke lingkungan maka ini bisa berpengaruh secara tidak langsung.

“Saya beserta jajaran terus memotivasi teman-teman, memotivasi pembudidaya untuk tetap bijak menggunakan antibiotik ketika memang hanya diperlukan saja dan sesuai kebutuhan,” ucap Haeru.

Pengendalian AMR di sektor peternakan juga perlu diperhatikan. Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nuryani Zainuddin mengatakan, Kementan sudah mengeluarkan berbagai regulasi pengendalian di sektor kesehatan hewan.

Secara tegas pada UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 51 ayat 3 menyebutkan setiap orang dilarang menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia. Selain itu, dalam Permentan 14/2017 tentang Klasifikasi Obat Hewan pada pasal 4 disebutkan obat hewan yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia dilarang digunakan pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia.

Pihaknya juga telah melakukan surveilans pada populasi umum unggas broiler, survei di provinsi sumber produksi unggas broiler, dan pengembangan sistem surveilans AMR pada bakteri patogen unggas petelur.

“Perlu diperkuat pengawasan bersama. Pada rantai distribusi antimikroba dari produsen sampai dengan konsumen harus diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan antimikroba,” kata Nuryani.

Memperkuat Kerjasama Dalam Mengendalikan AMR

Berbanding terbalik dengan kecepatan berkembangnya AMR, riset dan penemuan jenis antimikroba baru dalam mengendalikan resistensi antimikroba ini berjalan lambat. Perwakilan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Indonesia Benyamin Sihombing mengatakan, dalam laporan tahun 2020, WHO mengidentifikasi dari 26 kandidat antibiotik yang sedang dalam pengembangan klinis untuk menghadapi 8 patogen prioritas dunia, yang ampuh untuk multidrug-resistant hanya dua.

“Padahal kita mau menargetkan 8 patogen tapi hanya 2 yang berhasil. Ini mengartikan bahwa kecepatan munculnya resistensi antimikroba itu jauh melebihi penemuan antibiotik baru yang ampuh,” ucap Benyamin.

Dr Paranietharan yang juga perwakilan WHO untuk Indonesia menuturkan, resistensi antimikroba adalah salah satu ancaman kesehatan masyarakat yang paling mendesak dan membutuhkan aksi yang dilaksanakan dengan segera. Respons berbasis One Health yang berkelanjutan dan mendorong keterlibatan semua sektor, yakni manusia, hewan, tanaman, dan lingkungan, sangatlah penting untuk mengatasi ancaman ini.

Berbeda dengan pandemi Covid-19, AMR bukanlah krisis yang tidak terduga dan kita sudah tahu bagaimana cara mencegahnya. Kita harus meningkatkan pencegahan dan pengendalian infeksi dan WASH (air, sanitasi, dan hygiene).

“Kita harus mempromosikan penggunaan antimikroba yang bertanggung jawab. Kita harus meningkatkan kapasitas laboratorium untuk surveilans. Dan kita harus memperkuat koordinasi lintas sektor maupun kerangka regulasi,” ujar Perwakilan WHO untuk Indonesia tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) atau FAO senantiasa mendukung pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk mencapai tujuannya dalam mengendalikan AMR, sebagaimana tertuang dalam rencana aksi nasional.

“Kami berharap dapat bekerja sama dengan Anda semua untuk mempromosikan penggunaan antimikroba yang bijak dan bertanggung jawab dalam sistem pertanian pangan, melalui kebijakan dan edukasi publik yang efektif,” kata Rajendra Aryal, Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste. (CR)

GGF-KEMENKES-HABITAT FOR HUMANITY INDONESIA, JALIN KERJA SAMA UNTUK BANTU SESAMA

GGF serahkan donasi 2.500 kg buah jambu kepada perwakilan Kemenkes, dr Mukti Eka Rahadian Mkes MPH. (Foto: Istimewa)

Great Giant Foods (GGF) bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Habitat for Humanity Indonesia kembali menjalin kerja sama dalam upaya mendukung tenaga kesehatan yang bertugas dimasa pandemi COVID-19.

Dukungan berupa donasi uang tunai senilai Rp 300 juta untuk dukungannya dalam Program Tempat Singgah Pejuang Medis. Acara serah terima donasi dilakukan secara virtual pada Jumat (13/8/2021) dan donasi diserahkan Direktur External Affairs PT Great Giant Pineapple (GGP), Welly Soegiono, kepada National Director Habitat for Humanity Indonesia Susanto Samsudin.

Sedangkan kerja sama antara GGF dengan Kemenkes berupa donasi buah jambu sebanyak 2.500 kg yang diserahkan kepada Rumah Sakit Darurat COVID-19 Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur. Acara serah terima dilakukan pada Kamis (12/8/2021) yang diwakili oleh Head of FMCG GGF, Eva Arisuci Rudjito, kepada RSDC Asrama Haji yang diwakili dr Mukti Eka Rahadian Mkes MPH sebagai penangggung jawab logistik Filantropi, sekaligus MPH Koordinator Bidang Analisis Lingkungan Strategis Kemenkes.

Selain itu, bantuan lain sebelumnya berupa susu, jus dan makanan berbahan ayam juga diberikan kepada 18 rumah sakit di Jakarta, Tangerang hingga Bogor. Bantuan tersebut untuk meningkatkan imunitas para tenaga kesehatan yang bertugas di masa pandemi.

Welly Soegiono, mengatakan bahwa dalam masa pandemi COVID-19, pihaknya terus melakukan kegiatan sosial. Mulai pembagian gratis masker, hazmat, makanan sehat dan buah-buahan, susu hingga oksigen di beberapa rumah sakit di Jawa, Bali dan Lampung.

“Hal ini semata sebagai bentuk kepedulian kami kepada masyarakat dan tenaga kesehatan yang menjadi ujung tombak di masa pandemi ini. Harapan saya dengan bantuan ini bisa meringankan beban masyarakat dan pemerintah dalam menanggulangi penyebaran COVID-19,” kata Welly dalam keterangan tertulisnya.

Pada kesempatan yang sama, Susanto Samsudin, juga mengatakan bahwa lonjakan penularan COVID-19 yang semakin meningkat mendorong pihaknya melanjutkan program Tempat Singgah Pejuang Medis yang sebelumnya telah membantu lebih dari 1.900 tenaga kesehatan yang melayani pasien COVID-19. Saat ini program lanjutan itu mulai berjalan lagi dan telah membantu 42 tenaga kesehatan.

“Kita perlu mendukung mereka karena jika mereka tumbang, maka kita pun tumbang. Kami berterima kasih juga kepada GGF yang memiliki semangat mendukung kami dalam menjalankan program ini. Semoga kerja sama ini dapat terus dilakukan demi Indonesia kuat menghadapi situasi pandemi,“ kata Susanto.

Kerja sama tersebut mendapat apresiasi tinggi dari Kemenkes. Hal itu disampaikan dr Mukti Eka Rahadian. “Semoga bantuan yang diberikan dapat memberi manfaat, terutama bagi tenaga kesehatan yang bertugas dan para pasien di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Haji Pondok Gede. Semoga ini menjadi amal ibadah kita kepada Tuhan,” katanya. (INF)

CEGAH STUNTING ITU PENTING!

Suasana diskusi mengenai stunting di Menara 165, Jakarta. (Foto: Infovet/Ridwan)

“Wujudkan SDM Unggul Indonesia Melalui Pengendalian Stunting dengan Pangan Bergizi dan Terjangkau” menjadi tema bahasan dalam forum diskusi yang dilaksanakan oleh Majalah Agrina, Rabu (12/2) di Menara 165, Jakarta.

“Tema yang kita bahas kali ini sesuai dengan program presiden, salah satunya pengembangan sumber daya manusia (SDM). Hal ini menjadi sangat penting dan strategis sekali,” ujar mantan Menteri Pertanian Prof Bungaran Saragih saat memberikan sambutannya.

Lebih lanjut, pengembangan tersebut saat ini menurutnya masih terkendala oleh persoalan stunting. Data statistik menunjukkan bahwa Indonesia menduduki posisi kedua tingkat ASEAN dan posisi kelima dunia untuk masalah stunting.

“Masalah ini sangat penting dan urgent. Beberapa upaya yang dilakukan sampai saat ini masih belum membantu. Karena beberapa strategi yang dilakukan dan implementasi di lapangan sering tidak nyambung,” ucap Bungaran.

Hal itu pun lanjut dia, harus diselesaikan melalui pemetaan secara mendetail dan komplit, mengingat masalah stunting yang sangat kompleks.

“Dilakukan pemetaan mengenai siapa, dimana dan kenapa masalah stunting bisa terjadi. Pertanyaan pokok itu yang harus dipetakan, jika bisa menjawabnya, kita bisa rumuskan strategi, kebijakan dan implementasi dalam mengatasi masalah stunting,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan, “Walau rumit, kerjasama sektoral, inter-sektoral dan inter-regional dibutuhkan. Seperti ketika penanggulangan pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana, itu cukup berhasil, kita bisa belajar dari pengalaman itu. Intinya kita butuh nasional strategi dan nasional policy yang terkoordinasi, jangan hanya sibuk saja namun tidak ada hasil yang dicapai.”

Selain membutuhkan strategi secara nasional, pemberian asupan pangan bergizi  juga menjadi hal utama dalam penanganan kasus stunting. Hal itu disampaikan oleh Guru Besar Ilmu Gizi, Fakultas Ekologi Manusia IPB, Prof Hardinsyah, sebagai narsumber.

“Konsumsi pangan bergizi dari daging, ikan, telur dan susu sangat baik bagi pertumbuhan anak dan juga ibu hamil untuk mencegah terjadinya stunting,” tuturnya. Ia menjelaskan, konsumsi satu butir telur dalam sehari saja pada anak usia 6-9 bulan selama enam bulan, berpotensi menurunkan angka stunting.

Hal senanda juga diungkapkan Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, Andriko Noto Susanto.

“Konsumsi bahan pangan berkualitas, menyehatkan dan bergizi sangat baik bagi pertumbuhan. Pemerintah terus melakukan edukasi terkait itu, kita dorong on farm-nya agar produksi tidak menurun dan melakukan modernisasi untuk menarik minat para petani muda menghasilkan produk pangan yang sehat,” katanya.

Kendati demikian, persoalan stunting yang multi-dimensional tidak hanya sebatas kekurangan makan. Direktur Gizi Masyarakat, Kementerian Kesehatan, Dhian Proboyekti, mengemukakan bahwa akar masalah disebabkan oleh rerata penduduk masih minim pendidikan dan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi.

“Adapun penyebab tidak langsung terjadinya stunting yakni masih terjadinya kasus rawan pangan, pertumbuhan balita yang tidak terpantau dan persoalan sanitasi. Kemudian penyebab langsungnya diakibatkan anak usia dini (6-23 bulan) mengonsumsi makanan yang tidak beragam dan tidak memberikan imunisasi pada anak,” jelas Dhian.

Untuk itu, kata dia, pemberdayaan masyarakat dari bawah mutlak harus dilakukan. “Kami pemerintah terus berkoordinasi antar kementerian fokus pada persoalan stunting. Terbukti sejak 2018-2020 angka stunting kita menurun. Dan pada 2020-2024 kita fokus lakukan percepatan penurunan stunting, tahun ini target 24,1% dan di 2024 ditargetkan 14%,” pungkasnya. (RBS)

KELELAWAR BUAH BERPOTENSI JADI PENYEBAR VIRUS CORONA DI INDONESIA

Konsumsi Daging Kelelawar, Faktor Risiko Penularan Virus Corona

Ahli patologi Fakultas Kedokteran Hewan IPB University, Prof Drh Agus Setiyono MS, PhD, APVet, menilai virus corona berpeluang menyebar di wilayah Indonesia lewat kelelawar pemakan buah. Kesimpulan tersebut berdasarkan hasil penelitian Prof Agus bersama Research Center for Zoonosis Control (RCZC), Hokkaido University, Jepang, tentang kelelawar buah. Dalam penelitian tersebut ditemukan enam jenis virus baru pada kelelawar buah dengan daerah sampel yaitu Bukittinggi, Bogor, Panjalu (Ciamis), Gorontalo, Manado, dan Soppeng (Sulawesi Selatan).

Enam virus tersebut adalah coronavirus, bufavirus, polyomavirus, alphaherpesvirus, paramyxovirus, dan gammaherpesvirus. Menurut Prof Agus, mengonsumsi kelelawar buah dapat berisiko terpapar virus corona bila preparasi kelelawar menjadi bahan makanan dilakukan secara kurang tepat. Virus corona dapat berada di dalam tubuh kelelawar tanpa menimbulkan persoalan medis bagi kelelawar dan virus ini tidak secara khusus hidup di dalam kelelawar buah. “Hewan lain juga memiliki kemungkinan menjadi induk semang virus ini,” ungkap Prof Drh Agus.

Ia menilai letak geografis kelelawar buah tidak menjadi penentu penyebaran virus karena virus ini secara umum terdapat pada kelelawar buah di mana pun berada. Prof Agus menilai penyebaran corona virus dari kelelawar buah di Indonesia terinfeksi virus corona. Menurut dia, kelelawar terbang sangat jauh dan dapat berpindah tempat tinggal (habitat) mengikuti musim buah sebagai makanan pokoknya. “Kelelawar memiliki sistem imun yang unik. Ada berbagai virus yang berdiam dalam tubuhnya dan bukan hanya virus corona, tapi banyak lagi patogen yang berpotensi zoonosis (penyakit yang secara alami dapat menular dari hewan vertebrata ke manusia atau sebaliknya). Dan hal ini tidak 'dihalau' sebagai benda asing oleh kelelawar,” terang Prof Agus.

Coronavirus atau virus corona muncul di Wuhan, China, pada awal tahun 2020. Virus jenis baru ini telah menewaskan 80 orang dan telah menyebar ke berbagai negara. Spekulasi ataupun dugaan bermunculan mengenai penyebab asal virus tersebut. Salah satunya berasal dari sup kelelawar, sebuah makanan populer di Wuhan.

Prof Agus memberikan saran untuk dapat melakukan pencegahan terhadap serangan virus corona, yakni tidak bersentuhan dengan kelelawar, baik langsung maupun tidak langsung. Kedua, tidak memakan buah sisa masak pohon yang digerogoti kelelawar, meskipun biasanya ini yang paling manis.

Ketiga, sebaiknya bagi sebagian masyarakat dengan budaya mengonsumsi sayur atau lauk dari kelelawar mulai mempertimbangkan kembali untuk melanjutkan mengonsumsi kelelawar. “Masih banyak pangan fungsional yang baik dan menyehatkan,” tutupnya (CR).

27 ORANG DI GUNUNG KIDUL POSITIF ANTHRAX

Kenali cara penularan anthrax, agar tidak mudah terinfeksi

Puluhan orang diduga tertular penyakit antraks di Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sejak Desember 2019 lalu. Namun, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan tidak semua terduga kasus antraks pada manusia tersebut dinyatakan positif.

Berdasarkan data Kemenkes, terdapat 96 warga Gunungkidul yang sempat diduga tertular antraks. Dari jumlah itu, 27 orang dinyatakan positif tertular antraks. Menurut Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, data tersebut berdasarkan laporan hingga akhir Desember 2019.

Nadia mengatakan, satu di antara 27 warga itu meninggal dunia. Namun, kematian tersebut bukan karena antraks melainkan meningitis. Dia juga mengklaim tidak ada laporan warga Gunungkidul meninggal karena antraks.

"Jadi 27 orang total semuanya, satu meninggal tapi bukan karena antraks, karena meningitis," kata Nadia pada Kamis (16/1/2020), seperti dilansir Antara. Kata Nadia, sejak kasus Antraks dilaporkan muncul di Gunugkidul pada Desember 2019, sempat ada 607 warga di kabupaten itu yang diduga terpapar atau punya riwayat kontak dan memakan daging hewan yang terinfeksi antraks.

Namun, dari 607 warga itu, hanya sekitar 96 orang yang kemudian diduga terjangkit antraks karena mengalami gejala diare, penyakit kulit, dan batuk pilek. Ternyata, tidak semua dari 96 warga itu positif tertular Sejauh ini, Nadia mencatat, kematian yang diakibatkan oleh antraks di Gunungkidul hanya terjadi pada hewan ternak, yaitu tiga ekor sapi dan enam ekor kambing.

Mengingat kejadian yang dilaporkan sudah sejak Desember 2019, Kementerian Kesehatan bersama dengan dinas kesehatan dan dinas peternakan daerah setempat telah melakukan beberapa penanganan.

"Sejak 6 Desember sudah dilakukan penyelidikan epidemologi terkait antraks, diberikan pengobatan profilaksis yaitu dengan antibiotik kepada 607 orang yang terpapar di dua dusun di Kabupaten Gunung Kidul," ujar dia.

Penyakit antraks pada manusia terjadi karena tertular oleh hewan ternak sapi atau kambing yang sebelumnya memang sudah terjangkit penyakit antraks. Penularan antraks dari hewan ternak ke manusia bisa melalui cairan pada tubuh hewan dengan kontak tubuh, memakan daging hewan yang berpenyakit antraks, melakukan kontak dengan hewan ternak yang mati karena antraks, atau menghirup spora antraks.

Manusia yang terjangkit penyakit antraks sukar diketahui karena tidak memiliki gejala khas. Gejala umum yang terjadi jika tertular antraks ialah mengalami diare dan gatal-gatal yang hebat. (CR)

PENUTUPAN PROGRAM EPT-2 : CEGAH PANDEMI PENYAKIT JADI LEBIH SIGAP

Kerjasama yang apik antara USAID dan Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi pandemi

Pemerintah Amerika Serikat melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) dan Pemerintah Indonesia telah lama bekerjasama dalam peningkatan kapasitas kesiapsiagaan dan respon terhadap ancaman Penyakit Infeksi Emerging (PIE) dan pandemi. Kerja sama ini dimulai sejak proyek Avian and Pandemic Influenza (API) di Indonesia pada tahun 2006, yang dilanjutkan dengan proyek Emerging Pandemic Threats (EPT) yang terdiri dari dua fase, yakni EPT-1 (2011 – 2015) dan EPT-2 (2015 – 2019).

Rangkaian proyek ini dinilai berhasil memberikan kontribusi terhadap upaya pencegahan, deteksi dini, dan respon terhadap PIE dan pandemi melalui penguatan kapasitas inti dan penerapan Peraturan Kesehatan Internasional (IHR) 2005 yang berfokus pada surveilans, peningkatan kapasitas laboratorium, dan koordinasi multi-sektoral.

Sejalan dengan hal tersebut, bentuk dukungan nyata dari Pemerintah Indonesia dalam kerja sama ini adalah dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespon Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia, yang ditetapkan pada bulan Juni lalu.

                                              

Memperkuat pernyataan tersebut, Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Drh Fadjar Sumping Tjatur Rasa menyampaikan bahwa Kementan telah aktif bekerjasama dengan USAID melalui FAO untuk peningkatan kapasitas di bidang peternakan dan kesehatan hewan melalui pendekatan One Health.

"Telah banyak kemajuan di bidang pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, dan kita juga sangat aktif dalam membangun kerja sama lintas sektor dalam rangka meningkatkan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan melalui implementasi One Health,” ucap Fadjar.

Tepat di tahun 2019 ini, Indonesia dan Amerika Serikat memperingati 70 tahun hubungan diplomatiknya.  Demikian pula, kerja sama Pemerintah RI dan Amerika Serikat melalui USAID telah berjalan lebih dari satu dekade. Dengan adanya kerja sama tersebut, berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan melalui berbagai program multisektoral. Dalam sambutannya, Ryan Washburn selaku Direktur USAID Indonesia mengatakan bahwa Amerika Serikat melalui USAID bangga dapat bermitra dengan Pemerintah Indonesia.

“Pemerintah AS melalui USAID telah bermitra selama lebih dari 13 tahun untuk memajukan kemandirian Indonesia dalam pengendalian dan pencegahan penyakit. Meskipun Indonesia terus menghadapi ancaman penyakit di kawasan ini, komitmennya untuk menerapkan pendekatan One Health menjadi acuan untuk peningkatan kemampuan pencegahan, deteksi, dan respons kawasan ini untuk mencapai ketahanan kesehatan. Kami bangga melihat kesuksesan kemitraan selama lima tahun terakhir yang menjadi bagian dari peringatan 70 tahun hubungan AS-Indonesia,” kata Direktur USAID Indonesia Ryan Washburn pada saat pembukaan acara Closing Ceremony EPT-2 yang diselenggarakan di Hotel Sari Pacific, Jakarta.  

Acep Somantri, selaku Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kesehatan sangat mengapresiasi kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara tersebut. Menurut dia, kerjasama semacam ini dapat terus dilakukan secara berkesinambungan dan kontinu. “Sebuah progress yang patut kita apresiasi. Dukungan lintas sektor telah banyak membantu program-program nasional di bidang kesehatan, khususnya program kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap ancaman PIE dan pandemi. Kami pastikan kapasitas para tenaga kesehatan di Indonesia terutama dalam menangani ancaman wabah sehingga Instruksi Presiden dapat kita tanggapi secara positif untuk dapat kita laksanakan secara bersama-sama dengan berbagai sektor," pungkas Acep. (CR)

KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP RESISTENSI ANTIMIKROBA PERLU DITINGKATKAN

Isu mengenai resistensi antimikroba hingga kini masih menjadi topik yang kerap kali dibicarakan tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Faktanya penggunaan antimikroba baik di dunia kesehatan manusia dan hewan yang masih serampangan menimbulkan resistensi antimikroba. Berbagai ahli dari bermacam disiplin ilmu medis hadir dalam Seminar Studium Generale bertajuk Peningkatan Kesadaran tentang Pencegahan dan Pengendalian Resistensi Antimikroba di Jakarta (8/5) lalu. Acara tersebut diprakarsai oleh ASOHI, PB PDHI, Kementan, dan didukung oleh FAO serta USAID.

Ketua panitia yang juga merupakan pengurus ASOHI Drh Andi Widjanarko mengatakan bahwa resistensi antibiotik merupakan tanggung jawab dari semua disiplin ilmu medis. “ Mudah – mudahan terjadi kolaborasi yag baik dari semua lini medis, dokter, dokter hewan, serta ilmu lain yang berkaitan. Karena masa depan generasi selanjutnya juga dipertaruhkan sekarang,” tuturnya.

Para peserta dan pemateri berfoto bersama (Dok : CR)

Dalam seminar tersebut Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba (KPRA) Kementerian Kesehatan yang diwakili oleh Dr Harry Parathon Sp.OG menyampaikan kekhwatirannya akan resistensi antimikroba. Bisa jatuh korban sekitar 10 juta jiwa pada tahun 2050 akibat resistensi antimikroba menurut studi WHO pada 2014, ini kan mengkhawatirkan sekali,” tutur Harry. Selain itu Harry juga menunjukkan beberapa contoh kasus resistensi antimikroba yang terjadi di Indonesia yang bahkan menyebabkan kematian.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diwakili oleh Kasubdit POH Drh Ni Made Ria Isriyanthi mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia melalui Kementan dan Kementerian terkait telah mengambil langkah strategis dengan adanya Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba (RAN PRA) yang merupakan tidak lanjut dari Rencana Aksi Global. 

Selain itu sejak 2014 yang lalu Kementan telah melakukan kegiatan peningkatan kesadaran dan pemahaman terkait resistensi antimikroba pada berbagai kesempatan. Misalnya melalui kegiatan Pekan Kesadaran Antibiotik sedunia, seminar bagi mahasiswa kedokteran hewan di 11 universitas di Indonesia, seminar bagi peternak unggas melalui sarasehan, Expo dan pameran (Indolivestock, ILDEX dan Sulivec) dengan melibatkan sektor kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan.

PB PDHI yang diwakili oleh Drh Tri Satya Putri Naipospos, menyampaikan bahwa dalam mengendalikan AMR harus digunakan pendekatan one health yang melibatkan multisektor dan semua aktor dari peternakan ke konsumen, dan dari fasilitas kesehatan ke lingkungan. Penggunaan antimikroba yang bijak dan bertanggung jawab juga harus dipahami oleh semua orang yang terlibat dalam sektor peternakan, termasuk dokter hewan dan kesadaran tersebut harus ditularkan kepada seluruh lapisan masyarakat. 

"Ke depan mereka dapat menjadi agen perubahan dalam penggunaan antimikroba yang bijak dan bertanggung jawab di tingkat peternakan dan masyarakat veteriner untuk mengurangi risiko resistensi antimikroba di sektor peternakan dan kesehatan hewan" ujar wanita yang akrab disapa Ibu Tata tersebut.

Selain Kementan dan PB PDHI ASOHI juga tidak mau ketinggalan. Ketua Umum ASOHI Drh Irawati Fari menekankan pentingnya peran dokter hewan sebagai petugas lapang dalam memastikan pemberian antibiotik yang tepat dan bijak. “Jangan hanya terpaku karena omzet, pemakaian antibiotik nanti jadi serampangan, harus ada tanggung jawab moralnya juga dong,” tuturnya. 

Ira juga menambahkan bahwa selama ini ASOHI selalu dan akan selalu mendukung serta menjadi partner Pemerintah dalam implementasi berbagai peraturan, seperti peraturan terkait pelarangan penggunaan antibiotik untuk imbuhan pakan, juga petunjuk teknis untuk medicated feed.

Menutup pertemuan tersebut Ketua Umum PB PDHI yang diwakili oleh Drh B. Suli Teruli Sitepu mengapresiasi semua pihak yang telah mensukseskan serta turut mengampanyekan isu resistensi AMR. Selain itu ia juga mengingatkan kembali akan landasan etika profesi dokter hewan terkait isu resistensi AMR. “Sebagai seorang dokter hewan, yang telah disumpah maka harus professional dalam setiap langkahnya, termasuk dalam bidang pengobatan. Saya setuju dengan Ibu Ketum ASOHI, bahwa jangan hanya terpacu karena keuntungan materil saja, tetapi etika dan tanggung jawab moral sebagai dokter hewan terabaikan,” tukasnya. (CR)