GOPAN TARGETKAN 70 PERSEN GENERASI MUDA MASUK KEPENGURUSAN

 

Munas IV GOPAN sukses diselenggarakan, 21-22 September 2022. 

Garda Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) menargetkan 70 persen generasi muda masuk dalam struktur kepengurusan dengan tujuan agar re-generasi kepemimpinan berjalan lebih cepat. Hal ini disampaikan Ir H Herry Dermawan yang baru saja terpilih kembali sebagai Ketua Umum GOPAN periode 2020-2025.

Dijumpai awak media usai penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) IV GOPAN, Kamis (22/9) di Bogor, Herry menambahkan adanya beberapa perubahan yang juga dicetuskan bersamaan dalam Munas.

“Struktur organisasi GOPAN dulu ada di pusat, sekarang kita putuskan untuk mengubahnya bahwa tidak hanya ada di pusat, namun akan dapat ditemui  di provinsi dan kabupaten,” ungkap Herry.

Perubahan yang tertuang dalam keputusan munas serta dalam AD/ART, bahwa seluruh insan perunggasan dapat bergabung ke dalam keanggotaan GOPAN. Baik itu individu, koperasi peternak maupun bidang usaha yang bergerak di bidang peternakan ayam boleh bergabung ke dalam GOPAN.  

“Seiring berkembangnya zaman, kita melihat di sepanjang jalan daerah-daerah, banyak peternak di luar sana yang tidak terakomodir oleh organisasi apapun. Peternak yang mempunyai kandang-kandang closed house semakin banyak, tetapi ketika ada masalah bingung mau berbagi cerita ke siapa,” terangnya.

Dalam momen munas ini, Herry merangkul semua insan perunggasan kompak dan bersatu, bangkit bersama bangkit lebih kuat agar kebijakan pemerintah sekaligus implementasinya selalu pro kepada peternak. (NDV) 

IR H HERRY DERMAWAN, KETUA UMUM GOPAN PERIODE 2020-2025

 

Ir H Herry Dermawan

Hasil Musyawarah Nasional (Munas) IV tahun 2022 Garda Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) kembali memilih  Ir H Herry Dermawan sebagai Ketua Umum periode 2020-2025, melanjutkan kepengurusan dari tahun 2020.

Munas yang seharusnya berlangsung di tahun 2020 harus ditunda karena pandemi COVID-19.

Bersamaan dengan Munas GOPAN yang diadakan selama dua hari, Rabu dan Kamis (21-22/9) di Bogor, juga terdapat agenda acara Sarasehan Perunggasan Nasional.

Sarasehan mengundang Prof Dr Ir  Bustanul Arifin MSc dan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Dr I Gusti Ketut Astawa SSos MM sebagai pembicara.

Menyoroti data terkini serta pemberitaan ketersediaan stok akhir daging ayam Indonesiayang diperkirakan mengalami surplus sampai Desember 2022, I Gusti Ketut Astawa menyatakan pendapatnya.

“Seperti yang pernah disampaikan bapak Kepala Bapanas, bahwa surplus jangan diangap salah. Kita melihatnya dari sisi ketersediaan, karena banyak negara-negara yang masih kekurangan barang. Selama ketersediaan ini tidak lantas menjadi liar, sehingga harga ayam di kalangan teman-teman peternak tetap bagus,” jelasnya.

Sementara itu, Prof Bustanul menyatakan pentingnya transformasi bisnis menuju integrasi horizontal di mana peternak mandiri mendirikan koperasi ataupun bergabung dengan koperasi peternak yang telah ada.

Seremonial makan daging ayam dan telur. (Foto: Infovet) 

Acara kedua Munas IV GOPAN ini juga ditandai dengan seremonial makan daging ayam dan telur, sebagai bentuk komitmen dan dukungan GOPAN dengan seluruh asosiasi perunggasan untuk meningkatkan konsumsi protein hewani masyarakat Indonesia. (NDV)

PETERNAK BROILER SIAPKAN "AMUNISI" KAWAL JANJI DAN ARAHAN PRESIDEN

Pertemuan peternak mandiri di Bogor

Pada tanggal 15 September yang lalu akhirnya perwakilan peternak ayam dapat bertatap muka secara langsung dengan Presiden - RI. Diawali oleh aksi nekat Suroto, peternak layer dari Blitar yang membentangkan spanduk dikala kunjungan Presiden, akhirnya Presiden memanggil peternak menuju istana.Dalam pertemuan tersebut, Presiden meminta peternak untuk mengemukakan masalahnya dan berjanji akan segera menyelesaikannya.

Dalam menindaklanjuti hal tersebut GOPAN mengadakan pertemuan di Botani Square pada Selasa (21/9) yang lalu. Pertemuan tersebut dihadiri oleh peternak ayam mandiri Se -  Pulau Jawa. Herry Dermawan Ketua Umum GOPAN menyampaikan bahwa ada beberapa hal terkait isu perunggasan yang waktu itu ia kemukakan di depan Presiden. 

"Kalau Suroto cuma minta jagung dan harga jagung distandarkan, waktu itu saya mintanya lebih banyak, aji mumpung lah sekalian, kesempatan langka juga kan bisa ngomong di depan Pak Jokowi," tuturnya.

Ia menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang ia paparkan kepada Presiden pada saat itu diantaranya pemasaran hasil ayam broiler sering bermasalah, tingginya harga pakan dan Day Old Chick ( DOC ), serta isu mengenai data GPS yang berujung pada terjadinya over supply yang berkepanjangan.

Ketua Umum PINSAR, Singgih Januratmoko yang juga hadir dalam pertemuan tersebut juga menyampaikan bahwa dirinya telah memberikan usulan kepada Presiden agar Indonesia memiliki cadangan jagung sebesar 500 ribu ton dan dikelola oleh BUMN. 

"Kalau pemerintah punya stok, jika nanti harga jagung naik kan lebih mudah dikendalikan, selain itu stok juga bisa digunakan ketika memang jagung sedang langka dan berpotensi menaikkan harga pakan. Jadi semacam buffer begitu," tukas Singgih.

Di akhir pertemuan peternak mengambil beberapa langkah strategis yang akan segera dilakukan untuk menindaklanjuti janji dan arahan Presiden. Hal tersebut adalah : 

1. Pemasaran hasil ayam broiler sering bermasalah, terutama  yang dialami peternak mandiri kecil, karena sering bersaing dipasar tradisional dengan produksi dari perusahaan konglomerasi, oleh karena itu perlu adanya segmentasi produk ayam broiler. Perusahaan konglomerasi tidak  boleh  menjual ayam hidup, karena menjual ayam hidup merupakan segmen pasar peternak rakyat mandiri kecil.

2. Peternak rakyat mandiri sering dihadapkan tingginya harga pakan dan Day Old Chick ( DOC ) / anak ayam umur sehari, hal tersebut dipicu oleh tingginya harga jagung, dimana  jagung merupakan komposisi terbesar dari pakan ayam ( 50% ), sehingga peternak  akan mencoba mengupayakan  jagung dapat dijual dengan harga yang wajar dan ketersediaannya cukup. Seperti kondisi saat ini harga jagung yang mahal maka kami meminta pemerintah untuk melakukan import jagung untuk peternak mandiri lewat BUMN Pangan atau Koperasi.

3. Peternak juga akan mengusulkan pemerintah untuk mempunyai cadangan jagung pemerintah sebanyak 500.000 ton yang dilakukan oleh  BUMN Pangan.

4.  Ditetapkannya Harga Eceran Tertinggi ( HET ) Day Old Chick ( DOC ) / anak ayam  umur sehari dan Pakan, atau harga DOC disesuaikan dengan harga ayam hidup  yaitu sebesar 25 % dari harga ayam hidup, dan revisi harga acuan ayam hidup pada Permendag No. 07 tahun 2020.

5. Jika terjadi harga jual ayam hidup terendah ditingkat  peternak mandiri mohon BUMN  Pangan dapat ikut berperan untuk menyerap ayam-ayam  peternak mandiri dengan  ketentuan harga yang wajar dan dapat menjadi  cadangan pangan.

6. Ayam dimasukan keprogram bantuan-bantuan sosial baik tingkat  pusat, provinsi maupun kabupaten.

7. Kerataan kepemilikan indukan ayam ( Grand Parent Stock ) selanjutnya disebut  dengan GPS yang selama ini dikuasai oleh 2 ( dua ) perusahaan yang mendapat  kuota + 65 %. Peternak akan mengawal dan meminta kepada kementerian terkait agar DOC dapat didistribusikan secara merata dan  berkeadilan sehingga peternak mandiri yang naik kelas bisa juga mendapatkan   GPS tersebut. Dengan komposisi setiap perusahaan atau peternak mandiri mendapatkan kuota maksimal tidak lebih dari 20 %.

8. Terkait dengan  hal-hal tersebut  diatas yang bernuasa perlindungan terhadap  peternak rakyat mandiri kecil mohon diterbitkan PERPRES yang melindungi peternak mandiri.

9. Agar kondisi ini setiap saat dan setiap waktu bisa dilaporkan kepada  pemerintah ( Bapak Presiden ) kami meminta dibuat semacam team kecil  ( team monitoring dan evaluasi yang didalamnya ada perwakilan peternak  ungags rakyat mandiri ). (CR)

FGD FORMAT : RAMBU - RAMBU PENGGUNAAN ANTIBIOTIK DI PERUNGGASAN

FGD FORMAT, membahas penggunaan antibiotik di perunggaan lebih mendalam

Beberapa waktu yang lalu harian Kompas mengangkat tema terkait Antimicrobial Resisstance (AMR) pada laman utamanya. Lalu kemudian digelar pula acara konferensi pers antara YLKI bekerjasama dengan beberapa LSM terkait temuan bakteri yang resisten antimikroba pada produk perunggasan (karkas).

Sebagai upaya klarifikasi atas isu tersebut, Forum Media Peternakan (FORMAT) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) mengenai penggunaan antibiotik di sektor perunggasan melalui daring Zoom Meeting pada Kamis (5/8). FGD ini sengaja dibatasi pesertanya hanya pengurus Format dan para wartawan media anggota Format, sedangkan narasumber yang diundang adalah para pimpinan asosiasi terkait dengan isu ini yaitu Pinsar Indonesia, GOPAN, Pinsar Petelur Nasional, GPMT, GPPU, ASOHI, PDHI serta perwakilan pemerintah yaitu Ditkeswan. FGD  dibuka oleh Ketua Format Suhadi Purnomo dan dipandu oleh sekretaris Format Yopi Safari

Pada kesempatan pertama Drh Rakhmat Nuryanto Ketua Bidang Kesmavet PINSAR Indonesia mengatakan bahwa isu bakteri kebal antibiotik terutama E.Coli sebenarnya adalah isu yang sudah lama terjadi, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri. Ia mengutip beberapa laporan dan hasil penelitian terkait isu tersebut.

"Permasalahannya, yang duluan mengangkat isu tersebut adalah media mainstream, sehingga masyarakat menjadi geger. Itu tidak bisa dihindari dan memang dampak sosio-ekonominya cukup besar," tutur Rakhmat. 

Rakhmat sendiri menyayangkan hal tersebut, padahal menurutnya bakteri sekebal apapun terhadap antimikroba akan tetap mati dengan cara dimasak . Jadi untuk meredam isu tersebut ia menyarankan pada stakeholder untuk meng-counternya dengan menyarankan pada masyarakat agar tidak takut makan ayam dan telur.

Selain itu menurut Rakhmat, sektor peternakan bukanlah satu - satunya sektor yang harus disalahkan dari terjadinya AMR. Kesalahan pola konsumsi antibiotik pada manusia juga memegang peranan yang besar atas terjadinya AMR.

Senada dengan Rakhmat, Ketua Umum PB PDHI Dr. Drh Muhammad Munawaroh juga menyayangkan hal tersebut. Menurutnya hal tersebut hanya menyebabkan kepanikan belaka di masyarakat sehingga masyarakat menjadi takut untuk mengonsumsi daging dan telur ayam.

Peternak Bicara

Dalam forum tersebut juga hadir perwakilan PINSAR Petelur Nasional (PPN) yakni Yudianto Yosgiarso. Menurutnya di lapangan sebisa mungkin peternak tidak menggunakan antibiotik maupun obat, karena hal tersebut juga merupakan cost tambahan produksi. 

Ia juga mendukung upaya pemerintah dalam menggalakkan program sertifikasi NKV di Indonesia. Menurutnya dengan adanya program tersebut, peternak dapat lebih meningkatkan sisi manajemen pemeliharaan dimana dengan manajemen yang baik, tidak dibutuhkan penggunaan obat - obatan termasuk antibiotik dalam jumlah yang banyak.

"Saya sangat mendukung itu dan sudah melihat sendiri bahwa dengan memperbaiki cara beternak, obat - obatan termasuk antibiotik dapat dikurangi. Makanya saya dukung program pemerintah ini dan kalau bisa semua peternak ayam petelur juga meneruskan langkah baik ini," tuturnya.

Pendapat Yosgiarso juga didukung oleh Herry Dermawan, Ketua Umum GOPAN. Ia memaparkan bahwasanya penggunaan antibiotik dapat ditekan dengan cara menerapkan biosekuriti yang baik sehingga ayam tetap sehat dan performanya baik.

"Di Priangan Timur sana, kami (termasuk saya), memanen ayam di umur 23-24 harian, karena kami sadar nanti kalau dipanen di umur 28 hari keatas banyak tantangan penyakit. Dengan  dipanen 24 hari, peternak sudah mulai menerapkan cara pemeliharaan yang sangat minim menggunakan obat. Jadi faktanya peternak sendiri sudah melakukan upaya mengurangi penggunaan obat-obatan termasuk antibiotik," kata Herry.

Namun begitu kata Herry, isu yang ditimbulkan oleh pemberitaan negatif terkait ayam membuat peternak cukup terpukul. Terlebih lagi ketika peternak menghadapi anjloknya harga ayam terkait masalah supply dan demand. Oleh karenanya Herry mengatakan bahwa isu ini harus bisa segera diredam untuk mencegah dampak sosio - ekonomi yang lebih hebat lagi.

Memperkuat Pengawasan dan Komunikasi

Pemerintah pun sebenarnya tidak tinggal diam dalam menghadapi masalah ini. berbagai peraturan telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengurangi penggunaan antibiotik yang serampangan. Mewakili Direktur Kesehatan Hewan Drh Ni Made Ria Isriyanthi, PhD pun menjabarkan berbagai regulasi terkait penggunaan antibiotik pada ternak.

Menurut Ria, berbagai upaya kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementan bersama stakeholder di luar sektor peternakan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya terus meningkatkan pengawasan peredaran obat hewan bersama stakeholder . 

"Kami sedang menggodok aturan bagaimana caranya agar sediaan obat hewan ilegal tidak dijual di marketplace . Ini masih butuh waktu dan kami diskusikan juga dengan ASOHI," tutur Ria.

Sementara itu Ketua Umum ASOHI Drh Irawati Fari dalam forum ini mengutarakan, bahwa sebagai mitra pemerintah pihaknya mendukung upaya pemerintah dalam menjalankan kebijakan pengendalian AMR.

"Kami juga mengerti kalau permasalahan ini tidak bisa kami selesaikan sendiri. ASOHI pun telah mewanti - wanti anggotanya agar selalu menaati peraturan yang berlaku, dan kami membuktikan itu. Berbagai kolaborasi dengan pihak lain juga telah kami jalankan agar bisa mereduksi dampak dari AMR, karena kami paham isu ini sifatnya global dan dampak sosio - ekonominya pun besar," tutur Irawati.

Dalam kesempatan yang serupa, Drh Desianto Budi Utomo Ketua Umum GPMT ikut menyatakan pendapat. Ia menjabarkan bahwa semua pabrik pakan anggota GPMT dipastikan sudah mematuhi semua peraturan terkait antibiotik baik AGP maupun medikasi.

"Kami ikuti sesuai peraturannya dan setiap anggota kami wajib memiliki dokter hewan yang menjadi PJTOH (Penanggung Jawab Teknis Obat Hewan) di pabrik masing - masing, jika nanti terjadi praktik yang tidak sesuai tentunya akan mudah dilacak," kata Desianto.

Sementara itu, Ketua Umum GPPU Ahmad Dawami mengatakan bahwa memang isu perunggasan yang diangkat Kompas beberapa waktu belakangan efeknya cukup mencengangkan. Meskipun ia mengetahui pasti bahwa orang - orang di sektor perunggasan akan menanggapinya dengan santai, tetapi di luar sektor perunggasan pasti dampaknya akan berbeda.

"Kita santai karena kita ngerti, yang lain kan enggak ngerti. Makanya ini kita harus bisa mengubah mindset orang - orang ini agar enggak takut makan ayam dan telur," tutur Dawami.

Ia menyoroti pola komunikasi yang ada di masyarakat dimana sebenarnya banyak beredar isu tak sedap mengenai perunggasan, mulai dari hormon, telur palsu, antibiotik, dan lain sebagainya. 

Selain itu Dawami juga menyoroti ketegasan pemerintah dalam melakukan sanksi pada pihak yang dinilai menyalahi aturan.Menurutnya, pemerintah harus lebih tegas dalam memberikan sanksi, jangan hanya memberikan sanksi administratif, bila perlu penutupan izin usaha.

Drh Munawaroh juga sangat menyoroti sisi komunikasi dari isu ini. Menurutnya, sektor peternakan kurang aktif dalam mengampanyekan sisi baiknya kepada masyarakat luas. Sehingga berita - berita hoaks jadi semakin susah ditangkis.

"Selama ini saya enggak pernah lihat di TV, koran, ada kampanye "Ayo makan daging dan telur Ayam!" padahal ini penting. Makanya kalau dibutuhkan ayo kita bikin kampanye yang masif, PDHI siap membantu mengedukasi masyarakat juga kok. Kalau komunikasinya berjalan dengan baik pasti bisa kita naikkan konsumsi protein hewani kita," tutur Munawaroh.

Ia juga meminta agar FORMAT senantiasa melakukan upaya terbaik dalam meng-counter pemberitaan di media mainsteam. Karena menurutnya FORMAT sebagai media yang berfokus di sektor peternakan lebih paham dan mengerti terkait seluk - beluk peternakan ketimbang media mainstream (CR).

MENKO PEREKONOMIAN DUKUNG KAMPANYE KONSUMSI AYAM DAN TELUR

Mentan dan Menko Perekonomian bagikan paket ayam dan telur secara simbolis

Ada yang spesial pada Kamis (3/6) yang lalu, karena pada acara puncak Edukasi Gizi Ayam dan Telur yang diselenggarakan di IPB International Convention Center Bogor, dua menteri hadir. Yang pertama tentunya adalah menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. 

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga Hartarto membagikan secara simbolis, bingkisan daging ayam dan telur kepada perwakilan masyarakat. Pembagian paket ayam dan telur tersebut dihelat di tiga kota. Jakarta dibagikan sebanyak 1.000 paket, Bandung 5.000 paket, dan 1.000 paket di Bogor. Dengan dibagikannya paket ini diharapkan masyarakat semakin gemar mengonsumsi telur dan daging ayam.

"Industri peternakan yang tulang punggungnya peternakan rakyat harus dilindungi, pemerintah menjaga suplai dan demand agar harga stabil," ujar Airlangga Hartarto

Ia melanjutkan, langkah selanjutnya agar produksi peternakan unggas harus semakin efisien, agar makin menguntungkan peternak dan produknya bisa bersaing.

Di kesempatan yang sama Ketua Umum PINSAR Indonesia sekaligus ketua panitia pengarah acara yang bertahuk Silaturahmi Peternak dan Kampanye Konsumsi Ayam & Telur 2021tersebut, Singgih Januratmoko mengatakan bahwa tujuan dari acara ini untuk meningkatkan konsumsi ayam dan telur masyarakat Indonesia.

“Kita masih kalah jauh dalam konsumsi telur dan daging ayam dengan tetangga jiran, Malaysia dan Singapura," ujar Singgih Januratmoko yang juga anggota Komisi VI DPR RI.

Ia menyitir Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa konsumsi daging ayam nasional mencapai 12,79 kg per kapita dan telur 130.000 butir telur per kapita per tahun. Sementara Malaysia mencapai 30-40 kg daging ayam per tahun dan telur 460.000 butir telur per kapita per tahun.

Menurut Singgih hal itu harus jadi perhatian berbagai pihak. Pasalnya industri unggas itu tidak bergantung langsung pada impor, sebagian besar dapat dicukupi dalam negeri.

“Dan yang paling penting, ayam dan telur ini merupakan protein yang terjangkau. Dalam kondisi wabah Covid-19, ayam dan telur sangat penting untuk menjaga imunitas dan ketercukupan gizi," ujar Singgih.

Selain itu di hari dan tempat yang sama digelar acara silaturahmi peternak nasional. Seperti biasa, acara tersebut merupakan wadah bagi para stakeholder perunggasan untuk bertukar ide, gagasan, dan ajang mencari solusi terkait permasalahan di bidang perunggasan yang masih bisa dibilang belum sepenuhnya stabil. (CR)

UNTUK KE-8 KALINYA REMBUK NASIONAL PERUNGGASAN DIGELAR

Kampanye gizi makan daging & telur ayam disela acara rembuk perunggasan nasional

Setelah beberapa kali harus tertunda akibat pandemi Covid-19, Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) dan Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR Indonesia) akhirnya sukses menyelenggarakan Rembuk Perunggasan Nasional di Grand Ballroom Trans Luxury Hotel, Bandung, Jawa Barat 2 Maret 2021 yang lalu.

Acara tersebut merupakan acara rembuk yang kedelapan kalinya. Tema yang diusung pada acara tersebut yakni "Perkuat Sinergitas Kolaborasi Antar Peternak dalam Mewujudkan Iklim Usaha Ayam Broiler Nasional yang Berdaulat, Adil dan Sejahtera Bagi Semua".

Tujuannya selain untuk menjaga kestabilan harga ayam hidup di tingkat peternak agar tetap menguntungkan, rembuk perunggasan nasional ini diharapkan dapat menjadi ajang bertukar ide dari semua stakeholder yang berkecimpung dalam perunggasan dalam membantu pemerintah menyusun kebijakan yang pas di sektor perunggasan, agar tidak menimbulkan masalah lain di kemudian hari. 

Hadir dalam acara tersebut para pimpinan organisasi perunggasan, perwakilan integrator, peternak unggas mandiri, dan perwakilan pemerintah (Kementan, Kemendag, satgas pangan, dina terkai). Juga hadir dalam kesempatan tersebut  yakni PT Berdikari selaku BUMN yang bergerak di bidang peternakan. 

Dalam sambutannya, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menyatakan rasa kagetnya terkait konsumsi produk unggas Indonesia yang masih rendah angkanya ketimbang negara tetangga. 

Jerry juga berujar akan banyaknya keluhan pada Kemendag terkait disparitas harga ayam di tingkat peternak dan pasar. Oleh karena itu Jerry menyebut momen ini patut dimanfaatkan sebaik mungkin bagi dirinya selaku pemangku kebijakan untuk bertukar ide dengan pelaku usaha (peternak dan stakeholder lainnya).

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PINSAR yang juga anggota Komisi IX DPR-RI Singgih Januratmoko menyatakan bahwa peternak tidak akan bosan - bosan memberikan masukan, ide, kritik, dan saran terkait perunggasan agar lebih tertata dengan baik.

"Kami di sini sudah ke-8 kalinya, oleh karena itu kalau masih belum menghasilkan keputusan dan hasil yang baik, siap - siap saja kita lakukan rembuk yang ke-9 kalinya. Pokoknya kami tidak akan bosan," tutur Singgih.

Acara rembuk berjalan sejak pagi hingga sore hari, diskusi dan tanya jawab berlangsung apik dan berisi. Meskipun hingga berita ini diturunkan belum dihasilkan keputusan dan kesimpulan yang valid. (CR)

KONSOLIDASI PETERNAK DAN STAKEHOLDER STABILKAN HARGA AYAM HIDUP

Konsolidasi stakeholder perunggasan sepakati kenaikan harga

Selasa 2 Februari 2021 yang lalu diadakan pertemuan antara peternak yang tergabung dalam asosiasi (GOPAN & PINSAR), pemerintah (Kementan, Kemendag, & satgas pangan), serta perwakilan anggota DPR. Mereka membahas urgensi harga live bird yang kembali anjlok dibawah HPP.

Berdasarkan penuturan Mukhlis, salah seorang perwakilan peternak, harga ayam hidup di kandang per tanggal 2 Februari 2021 anjlok di level Rp. 15.000 – Rp. 16.000 per kilogram di berbagai wilayah. Padahal, HPP peternak berada di angka Rp. 19.000 – Rp. 19.500.

“Sekarang ini harga pakan saja sudah menyentuh Rp.7.200 – Rp.7.500/kg, DOC Rp. 6.300 – Rp. 6.500, kalau harga jualnya cuma Rp.15.000 – Rp. 16.000 rugi banget kita. Minimal kita HPP di Rp. 19.000-an,” tutur Mukhlis.

Senada dengan Mukhlis, Kholik yang juga peternak asal Malang juga mengungkapkan keluhannya terhadap harga ayam yang kembali anjlok. Menurutnya peternak dalam hal ini lebih baik daripada pemerintah yang memberikan subsidi harga ayam hidup.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasrullah mengatakan bahwa pemerintah sudah semaksimal mungkin berkoordinasi dan berkolaborasi dalam menstabilkan harga ayam hidup. Dirinya secara blak-blakan juga mengancam kepada semua stakeholder untuk tidak “bermain di air keruh”.

“Kami sudah atur kuota impor GP, kita atur cutting segala macam, kalau sudah begini masih ada yang macam – macam, nanti biar kita cabut izin usahanya. Data kami ada, yang belum melakukan cutting silakan ikuti aturannya, kami juga sudah berkolaborasi dengan kemendag dan kementerian terkait, pokoknya ini harus selesai,” sergah Nasrullah.

Pada hari itu akhirnya seluruh perwakilan yang hadir menyepakati adanya kenaikan harga ayam hidup sebesar Rp.1000/kg per tanggal 3 Februari 2021. Nantinya di hari – hari berikutnya harga ayam hidup akan dinaikkan secara bertahap sebesar Rp.500 hingga menyentuh Rp.19.000/kg sesuai dengan HPP.

Ketua Umum PINSAR yang juga anggota Komisi IX DPR – RI Singgih Januratmoko mengatakan bahwa situasi perekonomian yang tidak kondusif kini juga mempengaruhi rendahnya daya serap daging ayam. Oleh karena itu, upaya perbaikan harga unggas harus dilakukan secara bertahap.

“Sekarang semua juga sedang lesu, makanya kita harapkan kenaikan ini benar – benar bisa mencapai harga Rp.19.000 dengan penyerapan yang baik,” tutur Singgih.

Ia juga berharap peran pemerintah juga dalam menjaga kondisi permintaan dan penawaran perunggasan. Pengawasan harus terus dilakukan hingga situasi normal sehingga harga yang terbentuk juga sesuai dengan harapan para peternak.(CR)