BERSAMA MENCEGAH RESISTENSI ANTIMIKROBA

Dibutuhkan kerjsama lintas sektor dalam mengendalikan AMR

Sebagaimana kita ketahui bahwa pekan kesadaran antimikroba sedunia (World Antimicrobial Awareness Week) diperingati tiap tahunnya pada 18 - 24 November. Peringatan ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran ketahanan antimikroba secara global dan mendorong praktik nyata para pemangku kepentingan, termasuk sektor kesehatan, perikanan, dan peternakan, untuk mencegah bahaya kesehatan pada manusia akibat resistansi antimikroba.Resistensi antimikroba juga sudah menjadi isu global, buktinya dalam pertemuan G20 nanti isu tersebut merupakan salah satu isu yang bakal dibahas. 

Dalam rangka memperingati event tersebut FAO, WHO, USAID, bersama Kementerian Kesehatan, Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan berkolaborasi melaksanakan media briefing mengenai pentingnya antimikroba kepada awak media (18/11) yang lalu melalui daring zoom meeting.

AMR Kian Mengkhawatirkan

Dalam presentasinya Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalsum Komaryani mengatakan bahwa saat ini kematian akibat resistensi antimikroba mencapai 700 ribu orang per tahun dan diprediksi di tahun 2050 bisa mencapai 10 juta orang per tahun di seluruh dunia.

"Distribusinya diprediksi terbanyak di Asia dan Afrika sekitar 4,7 juta jiwa dan Afrika 4,1 juta jiwa, sisanya di Australia, Eropa, Amerika,” tutur Kalsum.

Kalsum menjelaskan, strategi pengendalian resistensi antimikroba yang sudah dilakukan di Indonesia adalah dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman resistensi antimikroba, melakukan peningkatan pengetahuan, dan bukti ilmiah melalui surveilans. Saat ini, ada 20 rumah sakit yang terpilih untuk melakukan surveilans antimikroba yang terdiri dari rumah sakit umum pemerintah pusat dan RSUD.

Upaya selanjutnya pengurangan infeksi melalui sanitasi hygiene, optimalisasi pengawasan dan penerapan sanksi jika peredaran dan penggunaan antimikroba tidak sesuai standar, serta peningkatan investasi melalui penemuan obat, metode diagnostic, dan vaksin baru.

Dalam rencana aksi global tahun 2015, disusun dengan pendekatan multi sektor atau pendekatan One Health. Di dalamnya ada lima strategi utama bagaimana negara-negara dapat melakukan pengendalian AMR dan memitigasi dampaknya, yakni Peningkatan Kesadaran terhadap AMR, Surveilans, Pencegahan Infeksi, Penatagunaan Antimikroba, serta Riset dan Pengembangan.

Peternakan dan Perikanan Berbenah

Beberapa sektor yang rentan berisiko dan kerap disalahkan ketika terjadi resistensi antimikroba adalah perikanan dan Peternakan. Dalam paparannya, Dirjen Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan TB Haeru Rahayu mengatakan, untuk bisa memelihara ikan, udang, dan komoditas akuatik lainnya dibutuhkan upaya untuk menjaga kesehatannya.

Sementara dalam program manajemen kesehatannya pembudidaya belum bisa lepas dari penggunaan obat, baik itu yang sifatnya herbal maupun yang sifatnya kimiawi. Salah satunya yakni masih digunakannya sediaan antimikrobial seperti beragam jenis antibiotik.

"Ini yang sedang kita coba kendalikan untuk penggunaannya supaya lebih bijak, supaya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” katanya.

Ia melanjutkan, dampak penggunaan antimikroba yang tidak terkendali kemudian dilepas ke alam atau ke lingkungan maka ini bisa berpengaruh secara tidak langsung.

“Saya beserta jajaran terus memotivasi teman-teman, memotivasi pembudidaya untuk tetap bijak menggunakan antibiotik ketika memang hanya diperlukan saja dan sesuai kebutuhan,” ucap Haeru.

Pengendalian AMR di sektor peternakan juga perlu diperhatikan. Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nuryani Zainuddin mengatakan, Kementan sudah mengeluarkan berbagai regulasi pengendalian di sektor kesehatan hewan.

Secara tegas pada UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 51 ayat 3 menyebutkan setiap orang dilarang menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia. Selain itu, dalam Permentan 14/2017 tentang Klasifikasi Obat Hewan pada pasal 4 disebutkan obat hewan yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia dilarang digunakan pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia.

Pihaknya juga telah melakukan surveilans pada populasi umum unggas broiler, survei di provinsi sumber produksi unggas broiler, dan pengembangan sistem surveilans AMR pada bakteri patogen unggas petelur.

“Perlu diperkuat pengawasan bersama. Pada rantai distribusi antimikroba dari produsen sampai dengan konsumen harus diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan antimikroba,” kata Nuryani.

Memperkuat Kerjasama Dalam Mengendalikan AMR

Berbanding terbalik dengan kecepatan berkembangnya AMR, riset dan penemuan jenis antimikroba baru dalam mengendalikan resistensi antimikroba ini berjalan lambat. Perwakilan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Indonesia Benyamin Sihombing mengatakan, dalam laporan tahun 2020, WHO mengidentifikasi dari 26 kandidat antibiotik yang sedang dalam pengembangan klinis untuk menghadapi 8 patogen prioritas dunia, yang ampuh untuk multidrug-resistant hanya dua.

“Padahal kita mau menargetkan 8 patogen tapi hanya 2 yang berhasil. Ini mengartikan bahwa kecepatan munculnya resistensi antimikroba itu jauh melebihi penemuan antibiotik baru yang ampuh,” ucap Benyamin.

Dr Paranietharan yang juga perwakilan WHO untuk Indonesia menuturkan, resistensi antimikroba adalah salah satu ancaman kesehatan masyarakat yang paling mendesak dan membutuhkan aksi yang dilaksanakan dengan segera. Respons berbasis One Health yang berkelanjutan dan mendorong keterlibatan semua sektor, yakni manusia, hewan, tanaman, dan lingkungan, sangatlah penting untuk mengatasi ancaman ini.

Berbeda dengan pandemi Covid-19, AMR bukanlah krisis yang tidak terduga dan kita sudah tahu bagaimana cara mencegahnya. Kita harus meningkatkan pencegahan dan pengendalian infeksi dan WASH (air, sanitasi, dan hygiene).

“Kita harus mempromosikan penggunaan antimikroba yang bertanggung jawab. Kita harus meningkatkan kapasitas laboratorium untuk surveilans. Dan kita harus memperkuat koordinasi lintas sektor maupun kerangka regulasi,” ujar Perwakilan WHO untuk Indonesia tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) atau FAO senantiasa mendukung pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk mencapai tujuannya dalam mengendalikan AMR, sebagaimana tertuang dalam rencana aksi nasional.

“Kami berharap dapat bekerja sama dengan Anda semua untuk mempromosikan penggunaan antimikroba yang bijak dan bertanggung jawab dalam sistem pertanian pangan, melalui kebijakan dan edukasi publik yang efektif,” kata Rajendra Aryal, Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste. (CR)

MEWASPADAI BAHAYA DIBALIK MAKANAN YANG KITA MAKAN

Denny Widaya Lukman berbincang dalam Live stream talkshow 

Memperingati hari pangan sedunia yang jatuh pada 16 Oktober lalu FAO berkolaborasi bersama USAID, dan Kementan mengadakan live streaming talkshow bertajuk "Adakah Bahaya Tersembunyi Dibalik Makanan Kita" melalui kanal youtube kokbisa? pada Minggu (14/11) yang lalu. Tujuannya tentu saja sebagai salah satu wahana dalam mengedukasi masyarakat mengenai food safety, food hygiene, bahkan zoonosis. 

Hadir sebagai narasumber yakni Drh Denny Widaya Lukman Staff Pengajar sekaligus Komisi Ahli Keswan, Kesmavet, dan Karantina Hewan Kementerian Pertanian. Dalam acara yang berlangsung selama kurang lebih dua jam tersebut Dr Denny menjelaskan mengenai foodborne disease dan foodborne zoonosis dengan bahasa yang santai dan mudah dimengerti. Sebagai catatan kanal youtube kokbisa? diikuti (subscribe) oleh 3,2 juta orang yang sebagian besar adalah generasi muda milenial.

Dalam diskusi tersebut Dr Denny juga menjawab berbagai pertanyaan dari para penonton terkait masalah higiene pangan serta serba - serbi, hoax, dan mitos yang beredar di masyarakat tentang pangan terutama pangan asal hewan.

Misalnya saja terkait daging ayam yang mengandung hormon, secara tegas Dr Denny menolak isu tersebut dimana sebenarnya tidak pernah ada daging ayam yang disuntikkan hormon ke dalamnya.

"Ayam negeri (broiler) itu sudah dikondisikan sedemikian rupa oleh para ilmuwan agar cepat tumbuh, jadi memang tumbuhnya cepat, enggak ada pakai - pakai hormon. Kalau tidak percaya ayo sama - sama kita ke peternakan langsung lihat apakah peternak itu pakai hormon atau tidak?," tutur Denny.

Denny juga memberikan beberapa tips terkait membeli, mengonsumsi, dan treatment pada pangan asal hewan sebelum dikonsumsi agar tetap aman bagi konsumennya. Ia juga mengajak kepada para penonton yang memiliki hewan peliharaan baik pet animal maupun exotic animal agar "rajin - rajin" memeriksakan hewannya ke dokter hewan karena hewan peliharaan berpotensi menularkan zoonosis kepada pemiliknya.

Hingga kini kanal acara tersebut sudah ditonton sebanyak 29 ribu kali dan mendapatkan banyak feedback positif oleh penontonnya. Tentunya ini merupakan salah satu media yang efektif sebagai ajang edukasi masyarakat terutam kaum milenial agar lebih cerdas terkait isu - isu di peternakan, kesehatan hewan, dan pangan asal hewan. Untuk mengaksesnya silakan kllik link ini. (CR)

HARI PANGAN SEDUNIA 2021: AKSI BERSAMA MENDESAK UNTUK SISTEM PERTANIAN-PANGAN YANG LEBIH BAIK DI INDONESIA

Memperingati Hari Pangan Sedunia

Hari Pangan Sedunia (#WorldFoodDay) diperingati setiap tanggal 16 Oktober. Untuk kedua kalinya Hari Pangan Sedunia diperingati saat pandemi COVID-19. Pandemi telah memicu resesi ekonomi yang hebat, menghambat akses pangan, dan mempengaruhi seluruh sistem pertanian - pangan. Namun bahkan sebelum pandemi, kelaparan terus berlangsung; Gizi buruk dan jumlah orang kelaparan meningkat di seluruh dunia.

Situasi ini mendorong Badan Pangan dan Pertanian PBB (FAO) pada Hari Pangan Sedunia tahun ini mengangkat tema: Tindakan kita, masa depan kita, untuk produksi, gizi, lingkungan dan kehidupan yang lebih baik (four betters). Tema ini menyoroti pentingnya sistem pertanian-pangan berkelanjutan untuk membangun dunia yang lebih tangguh dalam menghadapi masa depan.

Dunia mengalami kemunduran besar dalam perang melawan kelaparan. Saat ini, lebih dari tiga miliar orang (hampir 40% populasi dunia) tidak mempunyai akses terhadap makanan sehat. Sebanyak 811 juta orang kekurangan gizi di dunia dan sebaliknya, 2 miliar orang dewasa kelebihan berat badan atau obesitas karena pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat.

Di Indonesia, jumlah orang dewasa yang obesitas meningkat dua kali lipat selama dua dekade terakhir. Seiring dengan itu, obesitas pada anak juga meningkat. Di sisi lain, 27,67% anak di Indonesia di bawah usia 5 tahun mengalami stunting, atau terlalu pendek untuk usia mereka. Angka stunting ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan angka rata-rata di kawasan Asia. 

Statistik yang kontras ini menunjukkan sistem pertanian pangan saat ini tidak setara dan tidak adil. Sistem yang mencakup perjalanan makanan dari lahan pertanian ke meja makan – termasuk saat ditanam, dipanen, diproses, dikemas, diangkut, didistribusikan, diperdagangkan, dibeli, disiapkan, dimakan, dan dibuang – mendesak untuk berubah menjadi sistem yang lebih berkelanjutan.

“Hidup kita bergantung pada sistem pertanian pangan. Setiap kali kita makan, kita berpartisipasi dalam sistem. Makanan yang kita pilih dan cara kita memproduksi, menyiapkan, memasak, dan menyimpannya menjadikan kita bagian yang tak terlepas dari sistem pertanian pangan", kata Rajendra Aryal, Perwakilan FAO di Indonesia.

Sistem pertanian pangan berkelanjutan adalah sebuah sistem di mana berbagai makanan yang  bergizi, seimbang, dan aman tersedia dengan harga yang terjangkau untuk semua orang.  Pada situasi itu tidak ada yang kelaparan atau menderita kekurangan gizi atau obesitas dalam bentuk apa pun.

Sistem yang berkelanjutan di semua sektor pangan

Sistem pertanian pangan mempekerjakan 1 miliar orang di seluruh dunia, lebih banyak dari sektor ekonomi lainnya. Namun sayangnya, cara kita memproduksi, mengonsumsi, dan membuang makanan  mengorbankan banyak hal dalam planet kita. Sistem produksi pangan yang tidak berkelanjutan  menghancurkan habitat alami dan berkontribusi pada kepunahan spesies.

FAO telah bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dan berkontribusi untuk memastikan pembangunan pertanian pangan berkelanjutan di Indonesia. Sejak 2019, FAO bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) untuk menganalisis sistem pertanian pangan nasional dan memberikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kapasitas sistem pertanian pangan nasional yang berkelanjutan. 

Dukungan terhadap berdirinya Badan Pangan Nasional yang mengoordinasikan masalah terkait sistem pertanian pangan serta peningkatan kapasitas terkait perencanaan sistem pertanian pangan merupakan bagian dari dukungan FAO kepada BAPPENAS.

Pada sektor peternakan dan kesehatan hewan, FAO telah bekerja sama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) sejak tahun 2006 dengan dukungan USAID dan mitra internasional lainnya untuk mencegah, mendeteksi dan mengendalikan berbagai ancaman kesehatan global.  Ancaman kesehatan rseperti flu burung, rabies dan resistansi antimikroba dapat menular dari hewan kepada manusia melalui sistem pertanian pangan. Pertanian keluarga, desa organik, pertanian konservasi dan pertanian digital juga merupakan kerjasama FAO dengan Kementrian Pertanian yang menjadi sorotan beberapa tahun belakangan ini.

Pada produksi ikan di ekosistem laut dan perairan darat, FAO bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mendorong konservasi dan praktik perikanan berkelanjutan.

Terobosan dari upaya kolektif tersebut adalah IIFGIS (Integrated Inland Fisheries Geographic Information System) berbasis wilayah pengelolaan perikanan perairan darat (WPP-PD) Indonesia. Sistem ini mengintegrasikan sistem informasi geospasial dan data statistik untuk mendukung sistem pemantauan danpenilaian data perikanan darat, serta ketertelusuran.

Ketertelusuran selalu menjadi isu utama dalam sektor perikanan. FAO berkomitmen untuk bekerja sama dengan KKP dan memberikan dukungan teknis untuk meningkatkan ketertelusuran di sektor perikanan. Hal ini berkontribusi pada fourbetter yang merupakan tema Hari Pangan Sedunia tahun ini.

FAO juga mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melestarikan hutan dan lahan gambut untuk mengatasi dampak perubahan iklim.

“Kita membutuhkan tindakan kolektif untuk mengubah sistem pertanian pangan kita. Setiap orang harus memahami bahwa perlakuan mereka terhadap makanan mempengaruhi sistem pangan. Transformasi global hanya bisa terjadi jika dimulai dari individu. Cara Anda memilih, memproduksi, mengonsumsi, dan membuang makanan Anda memengaruhi orang lain. Kita perlu bertindak, dan sekarang, Mari kita bersama-sama berusaha dalam kapasitas apa pun yang kita bisa”, tambah Rajendra. (INF)

SOSIALISASI PENINGKATAN KESADARAN PENATAGUNAAN ANTIMIKROBA

Dirkeswan Nuryani Zainuddin saat memaparkan presentasinya dalam Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Penatagunaan Antimikroba untuk Dokter Hewan. (Foto: Infovet/Ridwan)

Antimikroba merupakan penemuan besar yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, hewan dan lingkungan. Kendati demikian, antimikroba bagai pedang bermata dua, penggunaannya yang tinggi dan tidak bijak memacu meningkatnya resistansi mikroba atau antimicrobial resistance (AMR).

Data WHO 2014, menunjukkan kejadian AMR sudah merenggut 700 ribu jiwa dan diperkirakan meningkat 10 juta jiwa pada 2050 apabila tidak dikendalikan. Sementara survei AMU 2020, menunjukkan antibiotik enrofloxacine, amoxicillin, colistin, sulfadiazine, trimethoprim, ciprofloxacin dan tylosin masih cukup tinggi digunakan di enam provinsi di Indonesia.

Dari latar belakang tersebut, dilaksanakan Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Penatagunaan Antimikroba untuk Dokter Hewan, Selasa (5/10/2021), atas kerja sama Kementerian Pertanian, FAO, USAID dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI).

Dalam kegiatan tersebut dijelaskan, salah satu dampak residu antibiotik yang tertinggal di bahan pangan asal hewan sangat berbahaya bagi manusia. Hal tersebut bisa mengakibatkan reaksi alergi, toksisitas, memengaruhi flora usus, pengaruh buruk pada respon imun dan resistensi pada mikroorganisme.

“Selain berbahaya bagi kesehatan, residu antibiotik juga berpengaruh terhadap lingkungan dan ekonomi,” papar Prof Ida Tjahajati dari Universitas Gadjah Mada yang menjadi narasumber.

Ida menjelaskan, faktor pendorong terjadinya resistensi antimikroba pada sektor peternakan akibat dari penggunannya yang berlebihan, tidak sesuai dosis dan waktu henti, penerapan sanitasi dan higiene yang buruk, minimnya kesadaran, serta lemahnya kepatuhan dan kontrol penggunaan antimikroba.

Oleh karena itu, kesadaran masyarakat di sektor peternakan dan kesehatan hewan menjadi sangat penting dalam menegakkan penatagunaan antimikroba. Hal itu ditegaskan Direktur Kesehatan Hewan (Dirkeswan), Nuryani Zainuddin.

Ia menjelaskan, tujuan penatagunaan antimikroba adalah untuk mengurangi kerusakan berkelanjutan akibat AMR pada hewan, manusia dan lingkungan, serta mengurangi konsumsi dan biaya antimikroba tanpa meningkatkan mortalitas. “Juga mengoptimalkan biaya perawatan kesehatan pada manusia maupun hewan,” katanya.

Lebih lanjut, adapun strategi penatagunaan antimikroba di bidang peternakan dan kesehatan hewan bisa dilakukan dengan menerapkan good farming practices, biosekuriti, biosafety, vaksinasi dan praktik kedokteran hewan yang baik. Dengan begitu, lanjut dia, bisa dipastikan penggunaan antimikroba dan risiko perpindahan mikroorganisme akan menurun.

“Penting juga untuk melakukan diagnosis tepat terhadap suatu kasus penyakit dan peresepan yang bertanggung jawab dari dokter hewan. Hal ini menjadi pendorong penggunaan antimikroba secara bijak dan bertanggung jawab,” pungkasnya. (RBS)

INDONESIA - FAO ERATKAN KERJASAMA UNTUK SISTEM PANGAN BERKELANJUTAN

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ketika melakukan pertemuan virtual bersama FAO

Pemerintah Republik Indonesia dan Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) tegaskan kerjasama yang lebih erat untuk sistem pangan yang berkelanjutan di Indonesia. Komitmen tersebut ditegaskan kembali dalam pertemuan virtual Kepala Perwakilan FAO yang baru Rajendra Aryal saat menyerahkan surat kepercayaan (credential letter) kepada Menteri Luar Negeri HE Retno Marsudi di Jakarta (13/9).

Marsudi menyoroti ketahanan Indonesia di sektor pertanian yang ditunjukkan dengan Pertumbuhan Produk Domestik (PDB) yang meningkat 2,19% year-on-year di tengah terjadi perlambatan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

“Saya berharap FAO akan terus mendukung pembangunan pertanian di Indonesia dengan fokus pada bidang-bidang strategis seperti peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi konsumsi pangan pokok, penguatan cadangan pangan dan sistem logistik, pengembangan pertanian modern dan promosi tenaga ahli pertanian," ujar Marsudi. 

Aryal mengakui pencapaian Indonesia dan menegaskan kembali komitmen FAO untuk memberikan lebih banyak dukungan dalam upaya teru menerus untuk melakukan transformasi sistem pangan Indonesia menjadi lebih berkelanjutan.

“Pemerintah Indonesia telah menunjukkan upaya luar biasa untuk mengatasi dampak negatif pandemi terhadap kehidupan masyarakat. FAO akan terus bekerja sama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada petani kecil dan keluarganya, pekerja pangan di semua sektor, dan mereka yang sangat rentan,” kata Aryal.

Pertemuan tersebut juga menyoroti bahwa transformasi sistem pertanian pangan akan bertumpu pada digitalisasi pertanian seperti e-agriculture dan inovasi. “Kita perlu melihat bagaimana inovasi teknologi dan digitalisasi, seperti e-agriculture, dapat membantu petani dan konsumen mengatasi masalah kerawanan pangan, masalah gizi dan berkurangnya sumber daya alam,” tambah Aryal.

KolaborasiLebih Kuat dibawah Kerjasama Selatan-Selatan Dan Triangular (South -South and Triangular Cooperation)

Dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak menyepakati pentingnya Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular. Menteri berharap FAO akan terus mempromosikan dan memfasilitasi kerjasama dengan negara-negara berkembang lainnya di seluruh dunia di bawah Kerjasama Selatan dan Selatan dan Triangular.

“Indonesia telah mencapai berbagai keahlian teknis di sektor pangan, pertanian, perikanan dan kehutanan, dan FAO berkomitmen terhadap keahlian dan praktik baik Indonesia melalui kerjasama selatan-selatan dan segitiga (triangular), tidak hanya di Kawasan Asia-Pasifik, tetapi secara global," kata Aryal.

Rajendra Aryal adalah seorang profesional pembangunan internasional dengan pengalaman lebih dari 26 tahun di semua (seluruh) aspek ketahanan pangan, mata pencaharian berkelanjutan, rantai nilai pertanian, pembangunan ketahanan, dan pemulihan di hampir 30 negara di Asia, Afrika, dan Eropa sebelum pindah ke Indonesia. Sebelumnya Aryal adalah Kepala Perwakilan FAO di Afghanistan, penasihat senior program ketahanan menghadapi bencana di Roma dan juga koordinator program ketahanan dalam menghadapi bencana di Indonesia pada tahun 2005. (CR)

RESMI!, INDONESIA LUNCURKAN PROGRAM KETAHANAN KESEHATAN GLOBAL UNTUK CEGAH PANDEMI BERIKUTNYA

Peluncuran Program Ketahanan Kesehatan Global, kolaborasi Kementerian Pertanian, FAO, dan USAID dilakukan secara virtual, Selasa (29/6)

Pandemi COVID-19 menunjukkan bagaimana wabah penyakit menular memiliki dampak kesehatan, ekonomi, politik, dan sosial yang sangat signifikan. COVID-19 menyebar di hampir seluruh negara di dunia dan tidak ada negara yang sepenuhnya siap menghadapi pandemi berikutnya. 

Berbagai ancaman pandemi berkaitan dengan penyakit “zoonosis”, penyakit hewan  yang menjangkit pada manusia. Artinya, perhatian terhadap penyakit pada hewan dan ancaman munculnya penyakit zoonosis menjadi prioritas pemerintah di seluruh dunia, termasuk Indonesia. 

Indonesia, bersama 70 negara lainnya, bekerja untuk mempercepat dukungan politik dan multi sektoral untuk kesiapan ketahanan kesehatan melalui inisiasi global, yang disebut Global Health Security Agenda (GHSA) – untuk menjaga dunia aman dari ancaman penyakit menular. 

Untuk mendukung GHSA ini, Kementerian Pertanian bersama dengan  Badan Pangan dan Pertanian Dunia melalui Emergency Center for Transboundary Animal Diseases (FAO ECTAD) dan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) resmi meluncurkan Program Ketahanan Kesehatan Global (Global Health Security Programme / GHSP) hari ini secara daring. 

Kasdi Subagyono, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian mengatakan “Saya berharap agar sinergi dan harmonisasi pelaksanaan proyek GHSP dengan proyek lainnya di Kementerian Pertanian dapat berjalan dengan tetap memastikan aspek administrasi yang baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai peraturan yang berlaku, dengan mengambil best practices dan lesson learned dari pengalaman implementasi proyek-proyek sebelumnya. 

Saya juga ingin menyampaikan penghargaan kepada semua mitra kerja Kementerian Pertanian baik dari kementerian/lembaga, asosiasi serta mitra pembangunan internasional, khususnya FAO Indonesia dan USAID, yang selama ini telah mendukung dan secara bersama-sama bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam upaya penguatan layanan kesehatan hewan nasional yang berkelanjutan. Harapannya upaya yang kita lakukan juga dapat berkontribusi pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).” ujar Kasdi. 

Selain itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementerian Pertanian, Nasrullah menjelaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara pelopor GHSA dan telah aktif berkontribusi sebagai anggota tetap Tim Pengarah sejak tahun 2016 – 2024. Kontribusi besar Indonesia dalam inisiatif global ini juga mendapat perhatian besar dari presiden. 

"Kerja sama ini diharapkan bisa melakukan pencegahan, deteksi dini dan pengendalian penyakit-penyakit menular baru, terutama yang berpotensi mengancam kesehatan dan ekonomi Indonesia. Selain itu, semoga bisa berkontribusi pada peningkatan kesehatan manusia, ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat," papar Nasrullah. 

Nasrullah menambahkan, program ini juga selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) pemerintah, terutama terkait keamanan pangan dan kesehatan. Ia berharap program ini bisa menjadi kesempatan untuk meningkatkan komitmen bersama dalam melangkah ke depan. 

GHSP adalah program baru dari kolaborasi panjang Kementerian Pertanian dan FAO ECTAD-USAID dalam mencegah pandemi. Kerja sama ini berawal saat  pandemi Avian Influenza pada tahun 2006, dimana Indonesia merupakan negara dengan kasus flu burung H5N1 dengan kematian manusia terbanyak hingga tahun 2014. 

Sementara jumlah kasus flu burung pada manusia telah menurun secara signifikan, situasi endemik virus H5N1 masih menjadi ancaman bagi industri perunggasan dan kesehatan manusia. Selain flu burung, banyak daerah di Indonesia yang masih endemik penyakit zoonosis seperti rabies dan antraks. 

Program GHS yang akan berjalan selama empat tahun ke depan berfokus pada dukungan teknis di empat area: a) Kolaborasi multi sektor dan pengembangan kebijakan; b) Surveilans, laboratorium dan identifikasi risiko; c) Kesiapsiagaan dan respons penyakit dengan One Health; d) Kesehatan unggas nasional dan pengendalian resistansi antimikroba. 

Dukungan FAO dan USAID untuk program ini 

FAO dan USAID bekerja sama dengan pemerintah membangun kapasitas untuk mencegah ancaman pandemi yang berasal dari Zoonosis di Indonesia, sehingga negara dapat dengan cepat merespons dan mengendalikan wabah zoonosis.  

Bersama dengan Pemerintah Indonesia, FAO memperkuat kapasitas kesehatan hewan di berbagai daerah dan memberikan pelatihan dan dukungan teknis pada surveilans penyakit, diagnostik laboratorium, pelaporan dan investigasi wabah, serta kesiapsiagaan dan respons melalui pendekatan One Health. 

“Selain dampak kesehatan yang luar biasa, COVID-19 telah mengganggu ketahanan pangan dan ekonomi dunia. Secara global, setidaknya lebih dari 132 juta orang diprediksi menderita sebagai akibat dari COVID-19. Kita tidak ingin keadaan darurat kesehatan global seperti ini terjadi lagi. Kita perlu mendeteksi potensi wabah sedini mungkin dan FAO selalu siap bekerja sama dengan Indonesia untuk merespons lebih awal dan secara efektif.” kata Richard Trenchard, Perwakilan ad interim FAO untuk Indonesia. 

“Merupakan suatu kehormatan untuk terus bekerja sama dengan Indonesia dalam menangani penyakit menular yang muncul,” kata Pelaksana Tugas Wakil Direktur Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) Indonesia Laura Gonzales. “Melalui pendekatan One Health, Program Ketahanan Kesehatan Global USAID akan menurunkan risiko zoonosis dan penyakit infeksi, resistansi antimikroba, serta ancaman biologis lainnya dengan memperkuat sistem kesehatan hewan Indonesia. GHS akan melanjutkan keberhasilan sebelumnya - dan pembelajaran yang kita dapatkan dari respons COVID-19 - untuk lebih mengasah kemampuan deteksi, kesiapsiagaan, serta respons zoonosis dan penyakit infeksi di Indonesia.”

PEKAN KESADARAN ANTIMIKROBA SEDUNIA, MERIAH DENGAN PEMECAHAN REKOR MURI PEROLEHAN NKV

Seremoni penyerahan sertifikasi NKV kepada peternak layer 

Menutup Pekan Kesadaran Antimikroba Sedunia 2020, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal PKH bersama dengan FAO ECTAD, didukung oleh USAID, mengadakan acara bertema “Bersatu Perkuat Sistem Pangan dan Sejahterakan Peternak” di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (24/12/2020).

Pekan Kesadaran Antimikroba Sedunia ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan resistensi antimikroba atau antimicrobial resistance (AMR) khususnya di sektor peternakan. Selama ini antibiotik disalahgunakan untuk pencegahan penyakit dan memacu pertumbuhan  ternak. Padahal penggunaan antibiotik yang sembarangan dan tidak sesuai anjuran dokter hewan dapat membuat bakteri yang resistan terhadap antimikroba.

“Resistensi antimikroba terjadi di sini dan saat ini. Dalam pengendaliannya, AMR bukan hanya permasalahan mandiri sektor kesehatan hewan, karena penanganan  antimikroba yang digunakan untuk mengobati berbagai penyakit menular pada hewan mungkin sama dengan yang digunakan untuk manusia. Bakteri resisten yang timbul pada hewan, manusia, atau yang tersebar di lingkungan dapat menyebar dari satu ke yang lain, tanpa mengenal batasan hewan-manusia. AMR juga tidak mengenal batasan geografis mengingat laju perdagangan internasional yang pesat. Oleh karena itu, diperlukan  pendekatan ‘One Health’ yang melibatkan multisektor, ” ujar Team Leader FAO ECTAD Indonesia, Luuk Schoonman, dikutip dari siaran pers.

Direktur Kantor Kesehatan USAID Indonesia Pamela Foster mengatakan, “Pemerintah Amerika Serikat, melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), telah bermitra selama lebih dari 14 tahun untuk memajukan kemandirian Indonesia dalam pengendalian dan pencegahan penyakit, dan, baru-baru ini, untuk mengendalikan resistensi antimikroba (AMR). USAID bekerja bersama Pemerintah dan rakyat Indonesia untuk memperkuat kapasitas Indonesia dalam mengatasi muncul dan menyebarnya AMR, membangun ketangguhan kesehatan, serta meningkatkan stabilitas dan kemakmuran.”

Pemecahan Rekor MURI Perolehan NKV dan Keterlibatan Pelaku Usaha

Salah satu cara  untuk pemutusan  resistensi antimikroba dalam produk pangan asal ternak, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mengeluarkan Permentan No. 11/2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Unit Usaha Produk Hewan, sebagai pengganti Permentan No. 381/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan.

Beberapa perubahan di Permentan 11 tahun 2020 antara lain penandatangan NKV dilakukan oleh Pejabat Otoritas Veteriner, penambahan jenis unit usaha produk hewan baik pangan maupun non pangan menjadi 21 jenis, persyaratan dan pengangkatan auditor NKV oleh Gubernur, serta adanya pengaturan sanksi terhadap pelaku unit usaha produk hewan yang tidak mengajukan permohonan NKV dan yang tidak memenuhi persyaratan. 

Tahun ini Jawa Tengah mendapatkan penghargaan MURI sebagai propinsi dengan perolehan Sertifikat NKV terbanyak untuk Budidaya Unggas Petelur  sebanyak 20, menyalip rekor tahun lalu yang dipegang oleh Lampung sebanyak 14 sertifikasi NKV.

NKV (Nomor Kontrol Veteriner) adalah sertifikat jaminan keamanan pangan asal ternak  yang  telah memenuhi persyaratan higiene-sanitasi dan implementasi biosekuriti di peternakan.

“Sertifikasi NKV adalah bukti komitmen kita bersama dalam menjamin keamanan pangan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) untuk masyarakat. Dengan adanya sertifikasi NKV ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jawa Tengah memberikan jaminan pangan yang baik untuk dikonsumsi masyarakat.  Harapannya akan semakin banyak produk pangan asal ternak yang mempunyai sertifikat NKV,” kata Ir Lalu Muhamad Syafriadi MM, Kadis Peternak dan Kesehatan Hewan Propinsi Jawa Tengah saat menerima penghargaan MURI.

Sebanyak 20 sertifikasi NKV diberikan kepada peternak layer yang telah menerapkan biosekuriti 3 zona di peternakannya.

“Daripada menyalahgunakan antimikroba yang menghabiskan waktu, tenaga dan biaya, lebih baik mempraktekkan biosekuriti 3-zona dari FAO dan Kementerian Pertanian yang dapat memutus rantai resistensi antimikroba dan menguntungkan bagi peternak. Penerapan biosekuriti 3-zona  yang benar dan konsisten mengurangi penyebaran penyakit sehingga pertumbuhan ternak optimal, meningkatkan produksi, dan mengurangi pengeluaran untuk pengobatan dan desinfeksi. Ini akan memberikan lebih banyak manfaat,” bagi Robby Susanto, Dewan Pengawas Pinsar Petelur Nasional.

Selama Pekan Kesadaran Antimikroba Sedunia berlangsung, diadakan beberapa kegiatan seperti kompetisi debat resistensi antimikroba yang melibatkan mahasiswa, kampanye peningkatan kesadaran pengunaan antimikroba bagi peternak, praktisi kesehatan hewan, dan kepada publik melalui webinar, siaran TV, dan radio. (NDV)