DITJEN PKH MENGIMBAU WASPADAI PENINGKATAN KASUS AI

Laporan FAO menyebut bahwa ada potensi peningkatan dan penyebaran penyakit AI ke wilayah Eropa, Afrika dan Asia. (Foto: Dok. Infovet)

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari OIE WAHIS, beberapa laporan kejadian Avian Influenza (AI) subtipe H5Nx (HPAI/High Pathogenic Avian Influenza) pada unggas dibeberapa negara diantaranya Jerman, Republik Ceko, Finlandia, Denmark dan Rusia dengan kecenderungan peningkatan kasus.

Laporan FAO menyebut bahwa ada potensi peningkatan dan penyebaran penyakit ke wilayah Eropa, Afrika dan Asia berkaitan dengan musim migrasi unggas selama musim dingin 2021-2022. Untuk itu diperlukan tidakan antisipasi untuk mencegah penyebaran dan meluasnya kasus tersebut di Indonesia dan diperlukan rencana kontigensi dalam upaya kesiagaan munculnya AI subtipe H5Nx.

Melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) bernomor 08113/PK.320/F/11/2021 pada 8 November 2012, tentang peningkatan kewaspadaan HPAI subtipe H5Nx dan subtipe lainnya, serta penyakit African Swine Fever (ASF), mengimbau kepada para pejabat dan dinas, serta balai terkait untuk melakukan analisis risiko pemasukan unggas dan produknya ke Indonesia.

“Memantau dan melaporkan update dugaan AI H5Nx dan subtipe lainnya melalui iSIKHNAS. Menfasilitasi pelatihan diagnosis AI, menyiapkan sarana dan prasarana pengendalian dan penanggulangan untuk mengantisipasi masuknya AI H5Nx dan subtipe lainnya. Melakukan analisis hasil surveilans sebagai bahan kebijakan dalam penentuan program pengendalian AI,” kata Surat Edaran tersebut.

Hal lain yang juga ditekankan dalam surat tersebut adalah memperketat pengawasan pemasukan unggas dan produknya dari negara-negara yang berpotensi terinfeksi AI, meningkatkan komunikasi, edukasi dan informasi (KIE) risiko pemasukan virus AI.

Surat Edaran Ditjen PKH terkait peningkatan kewaspadaan AI.

Untuk balai besar penelitian veteriner juga diimbau melakukan penelitian AI subtipe H5Nx, melakukan koordinasi dengan pejabat otoritas veteriner dan balai besar veteriner/balai veteriner terkait dugaan infeksi dan pengujian AI subtipe H5Nx. Juga imbauan kepada para asosiasi bidang peternakan dan kesehatan hewan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap masuknya virus AI dan berkoodinasi dengan otoritas kesehatan hewan setempat. (INF)

MENGGAGAS LUMBUNG PANGAN DAN SWASEMBADA DAGING 2026

Bincang Peternakan: Food Estate dan Swasembada Daging 2026. (Foto: Istimewa)

Keberadaan sektor pertanian di Indonesia sangat penting mengingat peranannya dalam memenuhi kebutuhan pangan yang semakin meningkat seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk. Lemahnya permodalan dan teknologi pada sektor pertanian khususnya pada sub sektor tanaman pangan merupakan salah satu kendala bagi peningkatan produksi pangan Indonesia. 

Dalam hal pemenuhan pangan dari sumber hewani, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) terus berupaya mewujudkan swasembada daging sapi 2026. Kini, upaya untuk mewujudkan swasembada tersebut tidak sebatas hanya pada kemampuan penyediaan daging yang cukup bagi masyarakat, namun juga harus disertai dengan peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang berbasis sumberdaya lokal.

Hal itu dibahas dalam Bincang Peternakan: Food Estate dan Swasembada Daging 2026, melalui sebuah aplikasi daring pada Minggu (15/11/2020). Webinar diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Peternakan Universitas Padjajaran (Fapet Unpad), Panitia Musyawarah Nasional XVI Ikatan Senat Mahasiswa Peternakan Seluruh Indonesia (ISMAPETI) dan Indonesia Livestock Alliance (ILA).

Kegiatan menghadirkan tiga narasumber penting yakni Ir Sugiono (Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Ditjen PKH) yang membawakan materi cara memperkuat lumbung pangan nasional, kemudian Dr Ir Andre Rivianda Daud SPt MSi IPM (Akademisi Fapet Unpad) yang membawakan materi swasembada daging di 2026, serta Dr Ir Rochadi Tawaf MS (Sekjen Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia) yang membawakan materi ketersediaan daging nasional.

Dihadiri sekitar 170 peserta, bincang peternakan tersebut menjadi wahana bagi para peserta untuk dapat mengetahui, memahami dan mendalami program pemerintah yaitu food estate dan swasembada daging 2026, serta dapat menjadi bekal bagi para generasi muda yang akan berkecimpung di dunia peternakan.

Dalam kesempatan itu, Rochadi menjelaskan bahwa ketersediaan daging sapi dapat disiapkan dari produksi daging domestik dan juga impor, baik ternaknya maupun dagingnya.

“Namun yang harus dikritisi adalah impor daging kerbau asal India berdampak negatif terhadap program ketersediaan daging domestik,” kata Rochadi.

Ia mengharapkan, ketersediaan daging sapi domestik bisa difokuskan pada program breeding yang terarah.

“Pola kluster kawasan pengembangan vilagge breeding center (VBC) dan kemitraan peternak dengan industri menjadi pendukung dalam ketersediaan daging domestik ini,” katanya. (IN)

HARI RABIES SEDUNIA 2020 : MENGEDUKASI ANAK MENGENAI RABIES MELALUI DRAMA VIA DARING

 

Drama via daring zoom, ramai diminati anak - anak

Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, FAO ECTAD, dan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengadakan kampanye rabies kepada 481 Sekolah Dasar siswa/i di Kalimantan Barat serta provinsi lainnya yang mendaftar melalui saluran Youtube Ditkesmavet.

Kampanye rabies ini dikemas dalam bentuk pentas drama virtual anak "Aku dan Hewan Kesayanganku Bebas Rabies" yang menyuguhkan informasi tentang apa itu rabies, bahaya rabies, tindakan yang dilakukan jika digigit hewan penular rabies, cara menghindari gigitan anjing serta memelihara hewan kesayangan yang baik melalui konsultasi ke dokter hewan dan pentingnya vaksinasi rabies secara rutin pada hewan.

Dalam pengantarnya, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, drh. Syamsul Ma’arif M.Si mengatakan bahwa rabies adalah salah satu zoonosis yaitu penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner bertanggungjawab terhadap pengendalian dan penanggulangan zoonosis, utamanya agar penyakit ini tidak menular kepada manusia.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan partisipasi masyarakat dengan memperhatikan kesehatan lingkungan dan kesejahteraan hewan. Syamsul menambahkan bahwa sebagai wujud tanggungjawab kepada hewan peliharaan, maka setiap orang yang memiliki atau memelihara hewan wajib menjaga dan mengamati kesehatan hewan dan menjaga kebersihan serta kesehatan lingkungannya. Jika mengetahui terjadinya kasus zoonosis misalnya rabies pada manusia dan/atau hewan, wajib melaporkan kepada petugas yang berwenang baik itu petugas kesehatan maupun petugas kesehatan hewan.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan, MM, MH, sangat mengapresiasi bahwa kegiatan edukasi rabies kepada anak-anak sekolah dasar dalam rangka Peringatan hari rabies Sedunia tahun 2020 ini dilaksanakan di wilayahnya, mengingat Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah endemis rabies di Indonesia.

Norsan menyatakan bahwa pada Bulan Agustus 2014 Kalimantan Barat pernah dinyatakan sebagai daerah bebas rabies. Namun pada akhir tahun 2014 provinsi ini kembali dinyatakan sebagai daerah Kejadian Luar Biasa (KLB) rabies setelah ditemukannya kasus gigitan anjing positif rabies di Kabupaten Ketapang, Melawi, dan terus menyebar ke seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Barat kecuali Kota Pontianak.

“Kasus tertinggi terjadi tahun 2018 dengan jumlah korban meninggal sebanyak 25 orang dari 3.873 kasus gigitan. Pada tahun 2019, ada 14 orang korban meninggal dari 4.398 kasus gigitan. Di tahun 2020 tertanda sampai 21 September ini korban meninggal sebanyak 2 orang dari 1.398 kasus gigitan,” tuturnya.

Norsan mengharapkan agar edukasi tentang rabies ini dapat terus diingat oleh anak-anak, sehingga tidak ada lagi anak-anak di Kalimantan Barat yang tertular rabies, sesuai dengan visi misi Kalimantan Barat, zero infeksi rabies tahun 2023.

Team Leader a.i FAO ECTAD Luuk Schoonman menambahkan bahwa kegiatan KIE yang menargetkan anak-anak di sekolah dasar ini dapat menjadi pengingat kepada sekitarnya untuk saling menjaga kesehatan hewan agar terhindar dari penyakit rabies.

“Anak-anak dapat menjadi agent of change dalam mengingatkan ancaman penyakit rabies kepada orang tua, saudara, maupun teman bermain di lingkungan disekitarnya. Dengan metode penyampaian pesan yang dekat dengan dunia anak, seperti menyanyi dan pentas drama, diharapkan anak-anak dapat lebih mengerti tentang bahaya rabies dan pencegahan jika terjadi gigitan rabies,” ujar Luuk.

Pelaksana Tugas Direktur Kantor Kesehatan USAID Indonesia Pamela Foster mengatakan bahwa tahun ini lebih baik dari sebelumnya karena kita dapat melihat bukti bahwa penyakit menular seperti rabies tidak mengenal batas wilayah dan menimbulkan ancaman serius bagi individu, negara, dan dunia.

“Pemerintah Amerika Serikat, melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), telah bermitra dengan Indonesia selama lebih dari sepuluh tahun sebagai bagian dari komitmen bersama kami terhadap Agenda Ketahanan Kesehatan Global, untuk mengendalikan dan mencegah penyakit menular. Peringatan Hari Rabies Sedunia tahun ini menggarisbawahi peran penting yang dapat dilakukan generasi muda untuk membantu mengatasi tantangan ini dan menjaga diri mereka tetap aman,” tutur Pamela.

Dalam sambutan pembukaanya Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc mengatakan dan edukasi tentang rabies khususnya kepada anak-anak usia sekolah dasar di daerah endemis ini sangat penting, mengingat mayoritas korban gigitan adalah anak-anak di bawah usia 15 tahun.

Nasrullah menambahkah bahwa rabies merupakan salah satu zoonosis yang mematikan di dunia. Mengutip informasi dari Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE) bahwa setiap sembilan menit satu orang meninggal dunia karena rabies. dan setiap tahun, rabies membunuh hampir 59.000 orang di seluruh dunia.

Lebih dari 95 % kasus rabies pada manusia akibat gigitan anjing yang terifeksi rabies. Walaupun mematikan, rabies pada manusia 100 % dapat dicegah. Vaksinasi anjing terhadap rabies merupakan cara yang terbaik dalam mencegah penularan rabies dari hewan ke manusia. Dengan melakukan vaksinasi setidaknya 70 % dari populasi anjing, kita dapat mencegah penularan rabies dari hewan ke manusia.

Tentang Hari Rabies Sedunia 2020

Hari Rabies Sedunia diperingati setiap tanggal 28 September. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian – FAO ECTAD – USAID mengadakan serangkaian kegiatan kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, WHO, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Pendidikan Kalimantan Barat, dan Dinas Pangan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Kalimantan Barat.

Serangkaian kegiatan Hari Rabies Sedunia yang dilakukan secara virtual, terdiri dari lomba foto dan video rabies, pentas drama untuk anak-anak, konferensi pers kepada media, dan webinar acara puncak Hari Rabies Sedunia 2020. Seluruh rangkaian kegiatan ini difokuskan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya pemberantasan rabies di Indonesia. (CR)

REMBUK PERUNGGASAN NASIONAL, SEBUAH PERTANDA BAIK?

Seluruh peserta tembug perunggasan tengah berdiskusi

Selasa 15 September 2020 seluruh stakeholder perunggasan nasional berkumpul di Hotel Aston Sentul, Kabupaten Bogor. Acara ini diinisiasi oleh PINSAR dan GOPAN dalam rangka mencari solusi dan menstabilkan harga ayam hidup.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan peternak PINSAR & GOPAN, integrator, dan pemerintah (Kementan dan Kemendag). Bisa dibilang pertemuan kali ini “lengkap” dihadiri delegasi dari semua stakeholder.

Dalam sambutannya mewakili Dirjen PKH, Sugiono selaku Direktur Perbibitan dan Produksi ternak mengakui bahwa mudah – mudahan pertemuan hari ini dapat memberikan solusi dan tidak berujung ricuh. Dirinya juga mengakui sudah jenuh dengan urusan perunggasan yang makin carut – marut.

“Saya berharap hari ini momen yang pas, jangan ada lagi demo – demo. Apalagi caci maki, kami dari Dirjen PKH sudah berusaha semaksimal mungkin melakukan yang terbaik di perunggasan, namun memang masih terus saja dinilai kurang,” tutur Sugiono.

Sugiono juga menjabarkan mengenai beberapa data dan fakta terkait pengendalian populasi yang masih over supply. Padahal menurut Sugiono berdasarkan Surat Edaran yang terkahir kali terbit bulan Juli lalu sudah ada instruksi untuk melakukan cutting HE, afkir dini dan lain – lain dalam rangka mengurangi populasi DOC yang beredar.

“Sampai hari ini penyerapan live bird target 41 juta baru tercapai 21,8 juta (62%) cutting HE dari target 14 juta di bulan September ini realisasinya sudah 9,4 juta (67%), pengurangan jumlah setting HE dari target 7,5 juta baru sekitar 652 ribu (8%), dan afkir dini PS betina umur 50 minggu dari target 4 Juta baru 600 ribu,” tutur Suigono.

Sugiono melanjutkan bahwa Surat Edaran yang terbit bulan Juli lalu tidak mendapat tanggapan yang baik dari para stakeholder khususnya integrator.

“Saya menghimbau agar Surat Edaran itu diaplikasikan. Padahal menurut BPS data permintaan ayam kita menurun, tapi kok teman – teman integrator bukannya ngerem produksi bibit tapi malah genjot terus?. Ini kan ada ketimpangan antara supply dan demand, harusnya nggak begitu dong?,” tukas Sugiono.

Ia terus menghimbau agar para produsen DOC, juga GPPU khususnya agar menertibkan anggotanya dalam menjalankan Surat Edaran tadi, karena hal di hulu juga akan mempengaruhi sektor hilir.

“Tolong dong teman – teman integrator, kalau memang mau nambah produksi main di luar dong, ekspornya ditingkatkan saya tuh pengennya integrator main di liga – liga Eropa lawan Barcelona, lawan Real Madrid, jangan lokalan terus lawan Persikabo, Persija, kasihlah ini teman – teman peternak mandiri kesempatan,” pungkas Sugiono.

Dalam kesempatan yang sama Sekretaris Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Johni Martha juga mengakui bahwa permasalahan perunggasan nasional layaknya benang kusut yang basah. Hal ini diketahuinya setelah banyak mendengar dan menyelami permasalahan mengenai perunggasan nasional.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Kementan dalam hal ini Dirjen PKH, kami sudah menyusun langkah yang sampai saat ini belum kami berani pastikan, karena selain masalahnya banyak, asosiasinya perunggasan juga banyak. makanya belum berani, jadi ribet juga kan,” tutur Johni.

Namun begitu Johni bilang bahwa pemerintah akan mengendalikan impor GPS dengan baik dengan berkoordinasi dengan Kementan. Terkait tata niaga ayam hidup, ketika permasalahan harga ayam ditimpakan kepada Kemendag, Johni menjawab dengan jawaban yang sedikit normatif.

“Apakah harga urusan Kemendag?, bisa iya bisa tidak. Iya kalau tata niaganya diatur oleh kemendag, tetapi kalau urusan harga diserahkan kepada mekanisme pasar, ya disitu berarti berlaku hukum sedehana supply dan demand,” kata Johni.

Selain itu Johni mengaku bahwa dirinya juga tahu mengenai jumlah GPS dari data rekomendasi dan realisasi impor dari importir. Menurutnya data yang ada kurang lebih sama dengan data dari Kementan, namun menjadi ambigu ketika di cross – check kepada pelaku indsutri.

“Yang saya tahu kita kebanjiran DOC, tapi pelaku beda – beda bilangnya, enggak juga tuh kata pelaku. Pokoknya macem – macem, ada yang bilang over supply ada yang bilang over stock. Saya mah yang ngurusin perdagangan ga ada bedanya over supply dan over stock. Kalau saya lihat sih sebenarnya masalah pasar, tapi pasar mana nih?, becek, modern, apa internasional?,” tuturnya.

Johni juga bercerita bahwa selama ini Kemendag sudah mencoba membendung impor daging ayam dari Brazil. Ia pun mengakui bahwa Kemendag juga babak belur tak kuasa menahan Brazil dalam hal ini, karena Indonesia statusnya juga sudah kalah di WTO dan perlindungan dari aspek halal yang selama ini jadi tempat bernaung juga sudah bisa dipenuhi Brazil.

“Jadi mungkin sebentar lagi bakal ada ancaman dari luar, kalau kita masih cakar-cakaran di sini. Entah nanti bagaimana deh, pokoknya ini harus selesai. Jangan sampai kita lagi berantem, Brazil datang habis deh kita porak – poranda,” pungkasnya.

Yang menarik Johni menjabarkan beberapa program yang akan dilakukan Kemendag dan Kementan dalam mengatur komoditi khususnya daging ayam. Pertama yakni penegakan Permendag tentang ketentuan impor GPS. Jika realisasi impor GPS tidak dilaporkan sampai tanggal 15 di bulan berikutnya maka langsung akan di blacklist.

Kedua bekerjasama dengan retail modern untuk memasarkan frozen carcass. Ketiga yakni akan digalakkan kampanye untuk mengubah pola konsumsi masyarakat dari konsumsi daging segar menjadi daging beku. Keempat bekerja sama dengan Pemda untuk menegakkan Perda terkait perunggasan. Yang kelima membuat integrator untuk menguatkan cold storage sebagai buffer stock dikala over supply.

Program Jangka Pendek

Herry Dermawan Ketua Umum GOPAN langsung memimpin sesi kedua, hal yang dibicarakan adalah tentu saja mengenai harga live bird.

“Kita langsung saja ke topik utama ini, intinya bagaimana harga naik, tidak perlu nunggu ada pertemuan, ada demo - demo tapi harga naik dan stabil. Kita akan jujur – juruan, ini harga bisa kita naikkan nggak?, makanya mari kita diskusikan,” tukas Herry.

Ia juga memohon kepada para pejabat agar tidak menyangkut pautkan masalah harga ini dengan KPPU.

“Intinya mengatur harga di sini bukan untuk menguasai dan monopoli, tapi untuk menyelamatkan peternak. Jadi bapak dan ibu pejabat di sini nggak usah khawatir dengan KPPU, kalau ada apa – apa kan kita kena juga semua,” tuturnya sembari berkelakar.

Pada sesi ini perwakilan peternak dan integrator saling buka – bukaan mengenai harga, stok dan fakta di lapangan yang terjadi terkait dengan faktor yang mempengaruhi harga di lapangan. Ada fakta menarik yang disampaikan dalam sesi ini.

Menurut Ketua Umum GPPU Ahmad Dawami mengatakan bahwa berdasarkan data milik ARPHUIN yang ia kutip, diperkirakan stok yang ada saat ini 120 ribu ton karkas, artinya ada 120 juta karkas ayam yang ada di cold storage. Sedangkan pada bulan Maret ketika Covid-19 merebak dan heboh, stok yang ada yakni 170 ribu ton karkas.

Masih menurut Dawami, pada bulan Mei sebenarnya terjadi shortage di sektor live bird sehingga harga bisa terkatrol sedikit. Namun di bulan Mei juga terjadi pencairan ayam – ayam yang disimpan dalam cold storage. Bulan juni pun demikian, shortage semakin menjadi, dan harga juga naik.

“Pada bulan Juni ini kami GPPU dan anggotanya meilhat optimisme karena harga naik, oleh karenanya kami meningkatkan produksi. Tapi pertambahan ini tidak bisa dikontrol dengan demand yang tidak bisa diperkirakan. Akhirnya bulan Juni terjadi lagi over supply karena demand menurun sampai sekarang,” tutur Dawami.

Kemudian turun Surat Edaran dari Ditjen PKH mengenai cutting dan sebagainya, menurut Dawami cutting itu tidak mengindahkan animal welfare dan ia beralasan bahwa dengan melakukan cutting lagi – lagi GPPU harus merugi dengan cara yang tidak animal welfare dan Kementan melegalkan itu, sehingga Indonesia dapat dicap sebagai Negara pembunuh.

Dawami melanjutkan bahwa terbitnya SE yang harus segera ditindaklanjuti apalagi sampai melakukan afkir PS tentunya akan berakibat panjang di depannya. Selain itu menjual afkiran PS dalam waktu yang singkat juga menjadi PR besar bagi perusahaan integrator. Namun begitu ia sepakat bahwa adanya pengaturan supply dan demand itu memang penting dan mutlak harus dilakukan dalam waktu dekat.

Pendapat Dawami mendapat tanggapan “panas” dari beberapa perwakilan peternak yang memandang bahwa dirinya terlalu melindungi integrator. Namun begitu Dawami tetap tenang dan juga menyoroti tentang efek psikologis dari pengaruh broker.

“Kalau memang mau naik cepat terserah, tetapi yang saya perlu soroti ya itu. Nanti kalau harga naik dan broker bisa mengendalikan gimana?, coba saja. Tapi saya setuju kalau memang harus ada pengaturan supply dan demand. Langsung saja kita to the point di sini,” tuturnya.

Berbuah Keputusan

Menjelang akhir sesi diskusi, Dirjen Peternakan dan Keswan Nasrullah tiba di lokasi pertemuan. Dirinya mengapresiasi semua stakeholder yang menyempatkan diri untuk datang dan menghargai semua pendapat mereka masing – masing.

Menurut pengakuannya ia sudah beberapa kali didatangi oleh Duta Besar Brazil ke kantornya. Hal ini tentu saja perihal impor daging ayam asal Brazil yang tentu saja sudah harus masuk ke Indonesia.

“Saya sudah dihantam terus sama Brazil, saya bilang belum bisa. Dan saya masih menolak untuk melakukan importasi dengan cara saya sendiri. Dari situ saya berpikir, ini kalau nggak diselesaikan segera mungkin bisa hancur ini perunggasan kita. Yang kecil, besar, sama saja pasti bakal kena imbas,” tuturnya.

Akhirnya setelah menjabarkan data – data dan fakta yang ada, disepakatilah beberapa keputusan yang akhirnya menutup pertemuan hari itu. Diantaranya adalah mengeluarkan referensi harga live bird di beberapa daerah untuk hari rabu dan kamis (16-17 September 2020), menambah keikutsertaan integrator yang berpartisipasi dalam program on – off berjualan, dan membentuk satuan tugas (task force) perunggasan nasional yang melibatkan stakeholder perunggasan.

Semoga saja semua keputusan yang diambil oleh seluruh stakeholder yang datang dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, perlu diingat juga bahwa semua orang juga sudah jenuh dengan persoalan perunggasan ini, dan oleh karenanya harus segera dituntaskan. Perlu diingat juga, musuh sebenarnya, Brazil kini tengah mengintai kita untuk memangsa perunggasan Indonesia, idealnya menjadi tanggung jawab pemerintah dan stakeholder lainnya untuk menjaga kondusifitas perunggasan di negeri ini. Semoga ini adalah pertanda baik (CR).

PDHI AUDIENSI BERSAMA DIRJEN PETERNAKAN DAN KESWAN

Delegasi PDHI menyerahkan sumbangan pemikiran untuk Dirjen PKH

Sebagai salah satu organisasi profesi yang berdedikasi dan profesional, PDHI terus konsisten berperan dalam dunia peternakan dan kesehatan hewan Indonesia. Salah satu sumbangsih PDHI dalam membangun bangsa di bidang peternakan dan kesehatan hewan yakni konsisten memberikan ide dan pemikirannya kepada pemerintah dalam menghadapi permasalahan yang ada.

Seperti yang terjadi pada Rabu (9/9) yang lalu ketika beberapa orang delegasi PDHI menyambangi Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di kantornya. Pertemuan tersebut selain sebagai ajang silaturahmi antara PDHI dan pemerintah juga menjadi momen brainstorming dan saling berbagi ide dalam menghadapi permasalahan di bidang peternakan  dan kesehatan hewan.

Ketua Umum PDHI Drh Muhammad Munawaroh mengatakan bahwa dirinya beserta segenap pengurus PDHI memang selalu mengagendakan pertemuan tersebut sejak lama, namun karena beberapa hal termasuk kesibukan Dirjen sendiri maka beberapa kali pertemuan itu harus ditunda. 

Ia sendiri mengakui bahwa PDHI selalu siap untuk dipanggil, dimintai ide, bahkan dimintai bantuan langsung oleh pemerintah dalam mengatasi problema di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

"Kami ingin profesi ini dapat membangun bangsa dan menjadi mitra pemerintah, sebagai organisasi yang netral dan profesional, kami siap membantu siapapun yang memiliki tujuan mulia di bidang ini," tutur Munawaroh.

Infovet sendiri cukup beruntung dapat ikut secara eksklusif mengikuti pertemuan tersebut. Dalam pertemuan yang berjalan sekitar dua jam tersebut PDHI memberikan sumbangan pemikirannya terkait permasalahan yang ada. 

Dimulai dari masalah regulasi dan peraturan perundangan, penanganan wabah baik zoonosis maupun non zoonosis, perunggasan, persapian, Anti Microbial Ressistance (AMR), peredaran obat hewan ilegal, keprofesian, dan bahkan peluang bisnis bagi Indonesia di tengah cekaman beberapa pandemi pun dibahas dalam pertemuan tersebut.

Ketua Umum PDHI sendiri menitikberatkan pembahasan kepada peraturan perundangan yang ada, utamanya pada UU No. 18 tahun 2009 dan UU No. 41 tahun 2014 yang masih butuh beberapa perbaikan di beberapa pasal. 

"Ada beberapa pasal yang perlu direvisi, bahkan bila perlu diganti. Hal ini terkait masalah keprfoesian dan keberpihakan pemerintah kepada rakyat. Menurut hemat kami, jika peraturan induknya (UU) dibuat sebaik mungkin dan dijalankan sebaik mungkin, peraturan turunannya pun juga akan berjalan baik dan minim permasalahan, masalah yang ada sekarang juga ada keterkatiannya dengan undang - undangnya," tutur Munawaroh.

Beberapa usulan dan sumbangan pemikiran yang diberikan oleh PDHI diapresiasi oleh Dirjen PKH Nasrullah. Ia juga mengucapkan banyak terima kasih atas sumbangan pemikiran yang diberikan oleh PDHI.

"Sungguh pertemuan yang menyenangkan dan diskusi yang berkualitas. Saya sangat berterima kasih kepada PDHI yang sudah ikut berpartisipasi dalam hal ini, semoga PDHI terus dapat menjadi mitra pemerintah dan berkontribusi dalam membangun bangsa," tukas Nasrullah.

Ia pun meminta kepada jajarannya agar segera membentuk tim kecil bersama PDHI untuk menindaklanjuti usulan yang telah diberikan oleh PDHI agar dapat segera diekeskusi. Semoga saja ini menjadi sinyalemen baik di bidang peternakan dan kesehatan hewan Indonesia (CR).

NASRULLAH, SANG NAHKODA BARU DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan yang baru Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc

Kamis pada tanggal 6 Agustus 2020, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo melantik pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan kementerian pertanian. Sebanyak 9  pejabat pimpinan tinggi yang terdiri dari 1 orang Eselon I, 7 orang Eselon IIa, dan Eselon IIb dilantik pada hari itu. Acara pelantikan dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

Yang menjadi pusat perhatian yakni dilantiknya Nasrullah sebagai Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang ke-17 menggantikan I Ketut Diarmita. Sebelumnya Nasrullah juga pernah menjabat sebagai Direktur Pakan dan Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dalam sambutannya Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengingatkan kepada para pejabat yang baru dilantik bahwa jabatan adalah amanah dari Tuhan. 

"Mudah - mudahan pejabat yang baru dilantik bisa bekerja dengan baik dan memberikan yang terbaik bagi Kementan, juga bangsa kita. Perlu diingat ini adalah amanah dari Tuhan YME, oleh karenanya nanti tentu juga akan dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan," tutur Syahrul. 

Sementara itu Nasrullah yang baru saja dilantik belum banyak berkata - kata, ketika ditanyai oleh awak Infovet mengenai apa saja yang hendak ia lakukan dalam jangka pendek dalam menghadapi problem di sektor peternakan, dirinya tidak menjawab sembari melempar senyuman.

Nasrullah adalah lulusan Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Jurusan Nutrisi dan Makanan ternak (1985-1989) . Pendidikan S2 (Jurusan Grassland and Animal Production) ditempuh di The University Miyazaki Jepang pada tahun 2000 dengan mendapatkan gelar Master of Agriculture (M.Agr.). Sedangkan pendidikan S3 (doktoral) Jurusan Produksi Ternak ditempuh di United Graduate School of Agricultural Sciences, Kagoshima University Jepang dan diselesaikan pada tahun 2003 dengan gelar Ph.D.

Pernah menjabat sebagai Pj. Kepala BPTP Sulawesi Selatan, Balai Besar Pengkajian dan Pegembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) 2008-2011, serta menjabat sebagai Kepala Balai Penelitian Ternak 2012.  Setelah itu dipercaya di Ditjen PKH antara lain sebagai Direktur Pakan dan kemudian Sekretaris Ditjen PKH.

Dalam kesempatan tersebut juga dilantik Drh Maidaswar sebagai Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan yang baru menggantikan Drh Sri Mukartini. Turut pula dilantik Drh Agus Susanto sebagai Penanggung Jawab Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.  (CR/Bams)

DISTRIBUSI SAPI PESISIR KE MENTAWAI DAN BENGKALIS

Sapi pesisir yang siap didistribusikan kepada peternak

Unit Pelaksana Teknis (UPT) pembibitan sapi dan hijauan pakan ternak, Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Padang Mengatas yang berada di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Kementerian Pertanian (Kementan) terus berupaya memberikan kontribusi bagi masyarakat.

Kontribusi yang dimaksud khususnya untuk peternak sapi guna memproduksi bibit sapi yang unggul. Beberapa jenis sapi yang dikembangkan adalah jenis simental, limosin dan sapi pesisir.

"Bibit sapi yang sudah terseleksi akan dikeluarkan untuk dapat dikembangkan bagi masyarakat atau balai-balai pembibitan daerah," ujar Direktur Jenderal Ditjen PKH Kementan RI, I Ketut Diarmita.

Pada tanggal 30 Juni 2020 lalu sudah didistribusikan sapi pesisir sebanyak 26 ekor ke Kabupaten Bangkalis. Rinciannya, terdiri dari 12 ekor betina dan 14 ekor jantan.

Sedangkan pada tanggal 1 Juli 2020 BPTU-HPT Padang Mengatas mendistribusikan lagi sapi pesisir sebanyak 20 ekor, yang terdiri dari 15 ekor jantan dan 5 ekor betina ke Kabupaten Mentawai.

Sekadar informasi, untuk sampai ke Kabupaten Bengkalis dari BPTU Padang Mengatas harus menempuh jarak sekitar 10 jam perjalanan darat, sementara ke Pulau Mentawai dibutuhkan waktu sekitar 40 jam perjalanan melalui jalur darat.

Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Ditjen PKH Kementan, Sugiono menjelaskan, sapi pesisir merupakan plasma nutfah dan sudah ditetapkan sebagai rumpun sapi lokal Indonesia yang mempunyai sebaran asli geografis di Sumatera Barat. Sapi pesisir ini juga sudah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2908/Kpts/OT.140/6/2011 tanggal 17 Juni 2011.

"Sejak tahun 2013, BPTU-HPT Padang Mengatas sudah memurnikan sapi pesisir untuk mendapatkan genetik aslinya," ungkap Sugiono.

Ia menambahkan, selama ini sistem pemeliharaan sapi pesisir di masyarakat secara ekstensif berpotensi memungkinkan terjadinya inbreeding atau kawin sedarah yang sangat tinggi, sehingga akan menyebabkan penurunan produktivitas.

Namun, sapi pesisir juga diketahui memiliki beberapa keunggulan, di antaranya sangat toleran dengan lingkungan ketersediaan pakan yang minim, sistem reproduksi sangat produktif, tingkat keberhasilan diatas 90 persen dan sampai saat ini belum ada satupun penyakit khusus yang ditemukan pada sapi tersebut.

"Sapi Pesisir lebih tahan terhadap penyakit, produktivitas tinggi, dan pakannya hemat. Diakui memang sapi ini memiliki banyak keunggulan," ucap Sugiono.

Pada saat ini populasi sapi pesisir di Padang Mengatas mencapai 540 ekor per 30 Juni 2020. Lalu, dari hasil seleksi tercatat ada 124 ekor sapi jantan pesisir yang siap dipasarkan.

"Sebagai informasi, bagi para peternak yang ingin memelihara sapi pesisir maupun Simmental dan Limousin silahkan berkirim surat ke email bptu_patas@yahoo.com atau menghubungi tim penjualan melalui nomor WhatsApp di 0821169064719," tutur Sugiono. (INF)