Terus Merugi, Ribuan Peternak Broiler Geruduk Istana

Ribuan peternak broiler dari berbagai wilayah di Indonesia melakukan unjuk rasa menuntut perhatian pemerintah atas rendahnya harga jual ayam hidup di tingkat peternak di depan Istana Negara, Selasa (1/3).  

Dipicu rendahnya harga ayam hidup saat ini, lebih dari 1.200 peternak yang tergabung dalam berbagai asosiasi peternak daerah dan asosiasi nasional melakukan aksi demo di depan Istana Negara Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (1/3). Mereka bersatu dalam satu wadah Sekretariat Bersama Penyelamatan Peternak Rakyat dan Perunggasan Nasional. Aksi demo ini ditujukan agar pemerintah memperhatikan nasib peternak rakyat Indonesia yang saat ini sedang dalam kondisi memprihatinkan.

Seperti diketahui over supply DOC dan over supply ayam besar (Live Bird=LB) sudah berlangsung sejak Januari s/d Februari 2016. Harga LB sangat hancur sehingga merugikan para peternak rakyat dengan rataan kerugian selama 3 pekan ini berkisar Rp 10.000 - 11.000/kg hidup. Artinya, merupakan kerugian tertinggi yang pernah terjadi selama 10 tahun terakhir. Selama tiga pekan ini pada tingkat kementerian terkait hanya bisa menghimbau dan tidak ada kemampuan memberikan solusi dari Pemerintah. 

Oleh karena itu, para peternak rakyat mendatangi Istana Negara Jakarta untuk menyampaikan aspirasinya dan meminta solusi dari pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi. Semua ini terjadi semakin runyam di perunggasan Nasional karena berlakunya UU No.18 Tahun 2009 yang tidak memiliki pasal-pasal tentang Segmentasi Pasar sehingga terjadi perang harga antara produksi peternak rakyat pembudidaya dengan produksi monopoli para perusahaan besar Integrator dan PMA di pasar tradisional yang mengakibatkan tergusurnya para peternak rakyat.

Ketua GOPAN Herry Dermawan dan Nano Supriyatno mendampingi
Jenny Soelistiani perwakilan peternak Lampung saat berorasi.  

Dalam orasinya, Sugeng Wahyudi perwakilan peternak Bogor yang juga Sekjen GOPAN menuntut pemerintah untuk segera menaikkan harga jual ayam hidup diatas Biaya Pokok Produksi (BPP) peternak rakyat. Saat ini BPP peternak rakyat Rp 18.500/kg, sementara harga jual ayam di kandang Rp 8.000/kg.

Mewakili peternak, ia juga menuntut eksistensi peternak rakyat ditetapkan dalam hal budidaya unggas minimal 70% diserahkan ke peternak rakyat untuk pasar dalam negeri. “Sementara perusahaan besar terintegrasi menguasai 30% hak budidaya dengan kewajiban mengekspor produksinya atau diolah dalam bentuk produk olahan berbasis daging ayam,” ujar Sugeng.

Sugeng melanjutkan, penataan suplai DOC sesuai dengan permintaan konsumen akhir, antara lain dengan cara yang sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu melalui pengaturan jumlah GGPS (Great Grand Parent Stock), GPS (Grand Parent Stock)dan penataan jumlah DOC final stock. Hal tersebut dimaksudkan agar ada kesesuaian antara permintaan dan penawaran DOC.

Selain itu, menurut Sugeng, carut marutnya perunggasan nasional saat ini tidak lepas dari peran UU No. 18 Tahun 2009 yang tidak mampu memayungi peternak rakyat Indonesia sehingga harus dicabut atau diganti dengan peraturan sejenis yang berkeadilan. Terutama dapat menjaga keberlangsungan eksistensi peternak rakyat.

Sementara itu Jenny Soelistiani perwakilan peternak Lampung dalam orasinya menharapkan negara dapat sungguh-sunguh hadir untuk menyelamatkan jutaan rakyat yang sudah puluhan tahun bermatapencaharian sebagai peternak.

“Kami menolak segala bentuk industrialisasi yang mengatasnamakan target pemenuhan protein asal unggas tetapi pada kenyataannya, menghancurkan dan membinasakan usaha peternak rakyat swadaya, swakelola dan padat karya yang selama ini menjadi penggerak ekonomi masyarakat di seluruh daerah,” ujar Jenny.

Ia juga memohon adanya regulasi perunggasan yang memberikan keamanan dan kenyamanan berusaha bagi semua pelaku perunggasan. “Berikan kami payung hukum yang bisa melindung peternak dari segala praktek persaingan yang tidak adil dan tidak bermartabat,” ujar Jenny lantang.

Aksi ini juga mendapat dukungan dari mahasiswa anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Pertanian Bogor. Perwakilan BEM IPB terlihat turut serta dalam demo dan orasi peternak unggas menuntut perbaikan harga panen yang terpuruk selama beberapa pekan ini.

Perwakilan peternak diterima Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan dari hasil perbincangan telah disepakati :

1.       Pemerintah akan mensolusi permasalahan dan kekisruhan dalam perunggasan Nasional.

2.       Pemerintah akan berupaya untuk memperbesar porsi pangsa pasar bagi Peternakan Rakyat dari semula 20% menjadi 50%.

3.       Pemerintah akan membuat Perppu atau Keppres, jika UU No.18 Tahun 2009 Jo. UU No.41/2014 dapat dicabut atau dibatalkan MK.

Karyawan Cargill Komitmen Utamakan Keselamatan Kerja

Para pekerja Poliplant Group di perkebunan minyak kelapa sawit milik Cargill di Kalimantan Barat Jumat, (19/2) menandatangani sebuah komitmen pribadi untuk mengembangkan dan menjaga lingkungan kerja yang aman bagi sesama pekerja lainnya, keluarga, serta komunitas lokal yang bermukim di dalam atau di sekitar area perkebunan.

Para karyawan dan manajemen Poliplant Group menandatangani
Komitmen Diri terhadap Keselamatan diperkebunan milik CTP.

Acara penandatanganan komitmen tersebut sekaligus menandai berakhirnya pekan Lokakarya “Kesehatan dan Keselamatan Kerja” yang diadakan bagi seluruh karyawan. Hal ini sejalan dengan sasaran Kementerian Ketenagakerjaan untuk mencapai tingkat produktivitas dan daya saing yang lebih tinggi di pasar global melalui budaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang lebih unggul.

Berbagai kegiatan dilaksanakan selama pekan Lokakarya K3 ini, di antaranya adalah kompetisi lagu dan drama bertema keselamatan kerja, kuis keselamatan kerja, perlombaan keselamatan berkendara, serta kompetisi poster bertema keselamatan kerja untuk anak-anak. Dalam pekan Lokakarya K3 tersebut juga diadakan upacara pekan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, serta pameran bagi para pemasok produk dan jasa Poliplant Group.

“Kami berharap seluruh karyawan akan menganggap keselamatan kerja sebagai hal yang penting dalam seluruh aspek bisnis kami. Saat ada kesepahaman bersama bahwa keselamatan kerja adalah milik setiap karyawan, semua cedera dan kecelakaan dapat dicegah,” tutur Anthony Yeow, President Director of Poliplant Group.

Rekan kerja Poliplant Group, yaitu para pegawai dari PT Harapan Sawit Lestari milik Cargill di Kalimantan Barat, juga turut mengadakan upacara penandatanganan komitmen keselamatan kerja serupa minggu ini. (wan) 

Tiba di Tanjung Priok, Kapal Ternak Kembali Bermuatan Penuh

Mentan Amran Sulaiman saat melayani wawancara wartawan
di dalam kapal ternak Camara Nusantara I, Senin (22/2). 

Menteri Pertanian kembali hadir di Pelabuhan Tanjung Priok untuk menyambut kedatangan kapal khusus ternak Camara Nusantara I yang membawa muatan penuh sebanyak 500 ekor sapi dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Dengan berlabuhnya kembali kapal khusus ternak di pelabuhan ini, maka sudah ketiga kalinya kapal  Camara Nusantara I berlayar dengan muatan penuh.
Berdasarkan rekapitulasi penggunaan kapal khusus ternak yang dikirim oleh Dinas Peternakan Provinsi NTT ke Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, ternak sapi yang dimuat sebanyak 500 ekor, dengan rincian 300 ekor dari Pelabuhan Tenau Kupang dan 200 ekor dari Pelabuhan Waingapu. Kapal ternak berangkat dari Pelabuhan Waingapu tanggal 17 Februari pukul 14:00. Kemudian kapal khusus ternak ini tiba di pelabuhan Cirebon tanggal 21 Februari pukul 04:00 pagi dan tiba di Tanjung Priok tanggal 22 Februari 2016.
Pengguna kapal ternak kali ini berasal dari 8 pelaku usaha yaitu: CV Semata Wayang, UD Harapan Jaya, UD Praiwora Putra, CV Tiga Berlian, CV Bina Taruna, CV STMJ, CV Generasi Baru dan PT Berdikari (Persero) perwakilan Kupang. Ternak sapi potong yang dimuat dari Pelabuhan Kupang berjenis sapi bali dengan bobot rata-rata 275 Kg. Sedangkan ternak sapi yang dimuat dari Pelabuhan Waingapu berjenis SO (Sapi Ongole) dengan bobot rata-rata 325 Kg. Kisaran harga sapi di Pelabuhan bervariasi dan ditentukan berdasarkan B to B (Business to Business).
Pada tanggal 21 Februari 2016, PT Berdikari (Persero) telah menyelenggarakan kegiatan penjualan paket daging sapi lokal terjangkau dengan harga Rp 85.000 pe Kg untuk masyarakat. Daging sapi yang dijual tersebut merupakan daging hasil pemotongan sapi lokal yang berasal dari daerah produsen sapi potong (NTT dan NTB) yang diangkut menggunakan kapal khusus ternak Camara Nusantara I.
Program tol laut Presiden Jokowi ini diharapkan dapat membantu masyarakat, baik peternak maupun masyarakat konsumen. Dimana peternak dapat menerima harga jual sapi yang lebih tinggi, karena sapi dibeli langsung dari kelompok-kelompok peternak. Dilain pihak masyarakat konsumen menerima harga jual daging sapi yang lebih terjangkau. (wan)

Kementan Gelar Operasi Pasar 4 Ton Daging Sapi Murah

Kementerian Pertanian bersama PT Berdikari (Persero) menggelar operasi pasar
paket daging sapi lokal di area Car Free Day Jakarta, (21/2).

Pemerintah cq Kementerian Pertanian melakukan operasi pasar untuk menekan harga daging sapi yang mahal di pasaran saat ini. Bekerjasama dengan PT Berdikari, total 4 ton paket daging sapi yang dijual dengan harga Rp 85.000 per kg ludes diserbu masyarakat dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah).
Hal ini dilakukan untuk menekan harga jual daging sapi di pasaran yang masih mencapai Rp 110.000 per kg. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebutkan, harga yang mahal di pasaran saat ini adalah akibat dari rantai pasokan daging sapi yang terlalu panjang dan banyak pihak di tengah rantai pasok yang membuat harga jual jauh lebih mahal.
"Ini menunjukkan bahwa rantai pasok kita harus dibenahi. Manfaatnya adalah harga di tingkat petani naik Rp 5.000 per kg tapi di tingkat konsumen turun Rp 30.000 per kg," kata Amran di sela operasi pasar yang digelar bersamaan dengan acara Car Free Day Jakarta, Minggu (21/2).
"Daging sapi yang dijual kali ini merupakan daging hasil pemotongan sapi lokal yang berasal dari daerah potensi sumber sapi potong (NTT dan NTB) yang diangkut menggunakan kapal khusus ternak KM Camara Nusantara I milik pemerintah," imbuh Amran.
Program penyediaan kapal ternak oleh pemerintah ini, lanjut dia, sangat membantu masyarakat, baik peternak maupun masyarakat konsumen. Karena peternak dapat menerima harga jual sapi yang lebih tinggi.
"Hal ini juga disebabkan PT Berdikari memotong mata rantai dengan membeli sapi Iangsung pada kelompok-kelompok ternak. Di lain pihak masyarakat konsumen menerima harga jual daging sapi yang lebih terjangkau karena Berdikari Iangsung memprosesnya pada Rumah Potong yang dimiliki dan menjualnya Iangsung pada konsumen dan UKM," sambungnya.
Dia menambahkan proses pemotongan di Rumah Potong Berdikari ini dilakukan dengan standar internasional memiliki nomor kontrol veteriner dan memperhatikan aspek animal welfare, serta telah tersertifikasi halal oleh MUI sehingga daging sapi yang dihasilkan memiliki keunggulan higienis dan kualitas yang baik.
"Daging yang dihasilkan melalui proses pemotongan yang modern berstandar internasional. Proses ini dapat menghilangkan kaku otot dan menjadikan daging yang dihasilkan lebih empuk dan cocok untuk masakan nusantara dan internasional. Selain itu, daging PT Berdikari (Persero) ini juga lebih higienis. Karena daging sapi diproses di RPH berstandar internasional dan sama sekali tidak menyentuh tanah," lanjutnya.
"Dalam upaya mewujudkan kepedulian perusahaan untuk ketersediaan dan keterjangkauan daging sapi di masyarakat, kami dan Berdikari akan terus melaksanakan program ini, dan memperluas area operasi penjualannya," pungkasnya. (wan)

Hafid Wahyu, Pimpin Gapuspindo Periode 2016-2019

Hafid Wahyu, Ketua Dewan Gapuspindo 2016-2019.

Hafid Wahyu, pimpinan PT Agri Satwa Jaya Kencana, terpilih sebagai Ketua Dewan Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo) masa bhakti 2016-2019, Melalui Musyawarah Nasional (Munas) I Gapuspindo di The 7th Hotel, Bandar Lampung, 16 Februari 2016.

Gapuspindo adalah nama baru bagi Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot Indonesia (Apfindo). Perubahan nama telah diputuskan pada Munas Luar Biasa (Munaslub) Apfindo yang berlangsung 5 Nopember 2015 di Hotel Santika Premier Bintaro, Tangerang Selatan. Perubahan nama ini didasari oleh perubahan mendasar dari Anggaran Dasar dan Anggara Rumah Tangga dimana anggota organisasi ini tidak hanya pelaku perusahaan penggemukkan (feedlot) sapi melainkan juga peternak sapi lokal yang telah menjalankan kegiatannya sebagai sebuah bisnis.

"Dengan nama Gapuspindo, maka anggotanya tidak hanya feedlot melainkan juga peternak sapi lokal. Ini adalah sesuatu yang sangat positif karena menunjukkan tidak ada lagi sekat antara peternak sapi asal impor dengan sapi lokal. Semuanya memiliki tantangan dan peluang yang sama," ujar Direktur Eksekutif Apfindo/Gapuspindo Joni Liano.

Agenda utama Munas I Gapuspindo adalah pengesahan program kerja dan anggaran, serta pemilihan Dewan Gapuspindo. Berbeda dengan asosiasi peternakan pada umumnya, dimana yang dipilih di Munas adalah Ketua Umum, Munas Gapuspindo memilih 12 orang anggota Dewan Gapuspindo, dimana Dewan ini merupakan perwakilan dari anggota. Selanjutnya Dewan diberi waktu untuk memilih Ketua, Wakil Ketua, Bendahara dan Anggota Dewan. Setelah susunan dewan terbentuk dalam Munas, sidang pleno Munas memberi waktu 30 hari kerja kepada Dewan untuk menunjuk dan menetapkan Direktur Eksekutif. Dalam organisasi Gapuspindo, Direktur Eksekutif adalah pelaksana harian organisasi yang berperan penting dalam menjalankan organisasi.

Suasana Seminar dan Munas Gapuspindo di Lampung, (17/2)

Munas I Gapuspindo ini berlangsung dinamis. Dari agenda yang disepakati berlangsung pukul 14.00-18.00, dalam pelaksanaannya mengalami perpanjangan waktu hingga pukul 22.00. Perpanjangan waktu ini karena ada beberapa agenda yang membutuhkan waktu diskusi yang cukup lama, yaitu laporan pertanggungjawaban Kordinator Dewan Apfindo, pemilihan Majelis Pimpinan Munas dan pemilihan Dewan Gapuspindo.

Pada saat pembahasan tata tertib, terjadi usulan agar pertanggungjawaban Koordinator Dewan Apfindo dilakukan di forum yang berbeda karena Apfindo sudah berubah menjadi Gapuspindo. Hasil dari diskusi ini, disepakati agenda pertama adalah pertanggungjawaban Koordinator Dewan Apfindo masa bhakti 2012-2015 Endro Susilo. Setelah pertanggungjawaban selesai, baru dimulai pemilihan Majelis Pimpinan Munas dan dilanjutkan agenda Munas berupa pengesahan program kerja dan pemilihan Dewan Gapuspindo.

Sidang pertama dipimpin oleh Ketua Pengarah Munas Yudhi Guntara Noor, pelaku bisnis feedlot yang juga mantan Ketua Umum Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI). Selanjutnya dilakukan pemilihan Majelis Pimpinan Munas yang jumlahnya 5 orang sesuai tata tertib. Pemilihan 5 orang Majelis Pimpinan Munas dilakukan melalui pemungutan suara.

Pada menjelang maghrib terpilih Majelis Pimpinan Munas yaitu Didiek Poerwanto, Gin Gin Ginanjar, William Bulo, EM. Syairi dan Juan Permata Adoe. Didiek yang juga Ketua Panitia Munas memimpin sidang pleno hingga acara utama Munas selesai.

Foto bersama Dewan Gapuspindo dengan Dirjen PKH Muladno usai acara pelantikan.

Pelantikan oleh Dirjen PKH

Sekitar pukul 20.00 dimulai pemilihan Dewan Gapuspindo, dimana setiap peserta Munas yang memiliki hak suara memilih 12 orang calon anggota Dewan Gapuspindo dari 25 kandidat dewan. Pemilihan ini berlangsung hingga pukul 21.30 hingga terbentuk susunan dewan sebagai berikut:

No.	Jabatan	Nama	Asal Perusahaan
01.	Ketua	Hafid Wahyu	PT. Agri Satwa Jaya Kencana
02.	Wk. Ketua	Didiek Purwanto	PT. Karunia Alam Sentosa Abadi
03.	Bendahara	Dudi Eko Setiawan	PT. Eldira Fauna Asahan
04.	Anggota	Achmad	PT. Kadila Lestari Jaya
05.	Anggota	Budi Satria Adoe	PT. Bina Mentari Tunggal
06.	Anggota	Dicky A. Adiwoso	PT. Juang Jaya Abdi Alam
07.	Anggota	Endro Susilo	PT. Elders Indonesia
08.	Anggota	Gin Gin Ginanjar	PT. Citra Agro Buana Semesta
09.	Anggota	Handi Tanusaputra	PT. Andini Karya Makmur
10.	Anggota	Iguh ND Pribadi	PT. Sukses Ganda Lestari
11.	Anggota	Jodi Koesmendro	PT. Rumpinary Agro Industry
12.	Anggota	Toni Mardianto	PT. Lembu Andalas Langkat

Anggota Gapuspindo mengunjungi peternakan sapi potong lokal
milik Haji Mat Aji di Ds. Adi Jaya, Kec. Terbanggi Besar Lampung Tengah.

Seminar dan Field Trip 

Rangkaian acara Munas dimulai sejak awal Februari antara lain berupa lomba melukis siswa SD dengan tema peternakan sapi, lomba asah trampil kelompok peternak di Lampung serta beberapa kegiatan pendukung lainnya. Munas dilanjutkan seminar nasional dengan tema meningkatkan produktivitas agribisnis sapi potong yang berdaya saing dan berkelanjutan di era global yang berlangsung 17 Februari di tempat yang sama.

Seminar menghadirkan pembicara Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Muladno, Deputy Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud, dan pakar ekonomi Bustanul Arifin. Seminar diikuti oleh sekitar 300 orang dari berbagai lembaga pemerintah maupun swasta termasuk pimpinan asosiasi bidang peternakan, pimpinan perguruan tinggi, anggota Gapuspindo, para peternak binaan Gapuspindo.  Acara seminar ini diawali dengan pelantikan pengurus Gapuspindo oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Kunjungan ke feedlot PT KASA dengan kapasitas 10.000 ekor. 

Sebagai penutup rangkaian Munas, tanggal 18 Februari peserta Munas diajak melakukan kunjungan ke peternakan sapi potong yaitu peternakan Haji Mat Aji di Desa Adi Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah dan Feedlot PT KASA (Karunia Alam Sentosa Abadi). Peternakan Mat Aji adalah peternakan sapi lokal yang sukses hingga populasinya mencapai 1.000 ekor, sedangkan PT KASA adalah feedlot modern dengan kapasitas sekitar 10.000 ekor. (Bams)

Kementan Gandeng KPK dan KPPU Cegah Korupsi dan Praktik Monopoli

Dari kiri-kanan: Mentan Amran Sulaiman, Ketua KPK Agus Rahardjo,
Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf, Wakil Ketua KPK Thony Saut Situmorang.

Dalam rangka mewujudkan Kedaulatan Pangan melalui pemberantasan tindak pidana korupsi serta tata kelola komoditas pangan sekaigus pencegahan dan penanganan praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat di bidang pangan Kementerian Pertanian (Kementan) siang ini Rabu (10/2/2016), melaksanakan penandatanganan MoU dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
“MoU dengan KPK dalam pemberantasan tipikor serta tata kelola komoditas pangan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan. Sedangkan MoU dengan KPPU dalam pencegahan dan penanganan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dibidang pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan,” kata Mentan Amran Sulaiman saat jumpa pers yang didampingi petinggi KPK dan KPPU.
Menurut Amran penandatanganan MoU tersebut adalah milestone lain yang menunjukkan kesungguhan beberapa institusi yang berbeda dalam mewujudkan satu tujuan penting bangsa Indonesia yaitu kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan merupakan suatu aspek kunci sekaligus pintu strategis menuju peningkatan kesejahteraan rakyat pada umumnya, petani khususnya, serta memperkuat ketahanan nasional.
“Selain itu bagi kami MoU ini adalah suatu komunikasi terbuka kepada bangsa dan negara, untuk turut serta mengontrol kami dalam upaya peningkatan produksi terhadap 11 komoditas pangan strategis. Silahkan upaya kami juga dikawal agar tidak ada oknum-oknum yang mencoba mengalihkan tujuan mulia kita bersama ini,” kata Amran.
Ia menambahkan, pihaknya tengah mengupayakan swasembada pangan dengan peningkatan produksi 11 komoditas pangan strategis yang nilai ekonominya mencapai Rp 712,4 triliun. Komoditas pangan tersebut adalah padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, daging sapi, gula, kakao, kelapa sawit, kopi, dan karet.
"Anggaran dan data ini akan dikawal sehingga nantinya dapat meningkatkan produksi pangan. Selain itu juga diharapkan mampu meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan mampu menyejahterakan para petani Indonesia yang sebanyak 104 juta petani ini menunggu bantuan kita," ujar Amran, di Kantor Kementan, Jalan Harsono RM No 3, Ragunan, Jakarta Selatan.
Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan bahwa pihaknya akan menempatkan Satuan Petugas (Satgas) KPK di kantor Kementan. Satgas tersebut bertugas untuk mengawal data dan anggaran pangan strategis agar tidak terjadi kecurangan.
"Sebagai lembaga penegakan hukum kami memiliki lima kewenangan di antaranya adalah koordinasi, supervisi, monitoring, pencegahan, dan penindakan. Nah bagian (Satgas) yang di sini (Kementan) nanti masuk dalam kewenangan monitoring kebijakan pemerintah dan dalam waktu bersamaan melakukan pencegahan dan penindakan," papar dia.
Dengan begitu, lanjut dia, kerja sama yang dilakukan Kementan dan KPK ini akan menghasilkan kebijakan yang lebih baik untuk kesejahteraan para petani. Tak hanya itu, Satgas KPK nantinya juga akan bekerja untuk mengawasi data produksi pangan dan sisi distribusi.
"Kalau ada yang menimbun sehingga menimbulkan gejolak di pasar, itu harus kita betulkan. Kami akan dukung dan kita bisa datangi ke tempat yang menyimpang dari regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan dari Kementan," ujar Agus.
Kementerian pertanian juga menggandeng KPPU sebagai mitra kerja dan berharap melalui kerjasama ini dapat mencegah munculnya kecenderungan kartel di komoditas pangan. “Khususnya pasca produksi meliputi pertukaran data dan/atau informasi, harmonisasi kebijakan persaingan usaha, dan advokasi dan sosialisasi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat di bidang pertanian,” pungkas Mentan Amran Sulaiman. (wan)

Kapal Ternak Mulai Rutin Bawa Sapi ke Jakarta

Kapal ternak KM Camara Nusantara I bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok untuk ketiga kalinya pada pukul 06.30 WIB pagi ini dengan membawa 300 ekor sapi dari Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Menteri Pertanian Amran Sulaiman didampingi jajaran Ditjennak, Karantina dan Bulog hadir menyambut kedatangan kapal tersebut yang sebelumnya membawa muatan penuh sebanyak 500 ekor ternak. Jenis ternak yang diangkut adalah 300 ekor sapi Bali yang diangkut dari Pelabuhan Tenau Kupang dan 200 ekor sapi Sumba Ongole yang diangkut dari Pelabuhan Waingapu dengan pelabuhan terakhir Pelabuhan Tanjung Priok.
Dari 500 ekor yang dibawa dari Pelabuhan Tenau, NTT, sebanyak 167 ekor sapi diturunkan di Cirebon tanggal 8 Februari lalu dan 33 ekor sapi di Surabaya tanggal 6 Februari. Kapal ternak KM Camara Nusantara I sebelumnya membawa 353 ekor sapi NTT ke Jakarta pada 11 Desember 2015 lalu. Kemudian dalam pelayaran kedua di Januari 2016 berlayar tanpa muatan karena tidak mendapat pasokan sapi.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman didampingi
Dirjen Peternakan & Kesehatan Hewan Muladno. 

Pakai Jasa Perantara
Amran menjamin kapal ternak tidak akan kosong lagi seperti pada pelayaran kedua. Sebab, pihaknya telah meminta 13 perusahaan yang berperan sebagai pedagang perantara untuk memasok 1.000 ekor sapi ke kapal ternak setiap bulan.
"Kita kerjasama dengan pengusaha ada 13, yaitu 10 dari pengusaha lokal di NTT. Minimal mereka pasok 2 kali sebulan, berarti 1.000 ekor," kata Amran saat menyambut kedatangan kapal ternak di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (9/2/2016).
“Ada pun 3 perusahaan lainnya adalah 2 BUMN dan 1 BUMD DKI Jakarta, yaitu PT Berdikari, Perum Bulog, dan PD Dharma Jaya. Ketiga pemain ini yang dominan, 10 lagi pengusaha lokal yang pasok ke Dharma Jaya dan Berdikari," papar Amran.
Diakuinya, harga sapi yang dipasok para pengusaha lokal ini lebih mahal daripada yang dipasok oleh Bulog, Berdikari, dan Dharma Jaya. Selisihnya antara Rp 1.000-2.000/kg bobot hidup.
Amran mengungkapkan bahwa ‎pihaknya sengaja menggandeng pedagang perantara agar semua pihak diuntungkan, baik peternak, pedagang, maupun masyarakat. Menurutnya, para pengusaha lokal pun harus terlibat.
Ia menambahkan bahwa pihaknya sengaja menggandeng pengusaha lokal untuk menjadi pedagang perantara karena tidak ingin mematikan mereka. Apalagi para pengusaha lokal tersebut sudah lama berbisnis sapi di NTT dan NTB.
"Kan biar pengusaha-pengusaha lokal juga terlibat, bukan kita ingin menghilangkan mereka," ‎kata Amran. Namun pengusaha-pengusaha lokal tak boleh mengambil keuntungan berlebih, harus wajar supaya peternak dan konsumen juga diuntungkan. Sapi harus dibeli dengan harga layak dari peternak, dan dijual dengan harga terjangkau bagi konsumen.
"Harus ada keseimbangan baru di mana peternak menikmati, mereka menikmati, konsumen juga menikmati," tukas dia.
Meski ada pedagang perantara, ‎dia menjamin harga sapi tetap murah, sampai di Jakarta Rp 35.000-36.000/kg bobot hidup dan dijual dalam bentuk daging sapi seharga Rp 85.000/kg ke masyarakat. "Harganya sampai di sini Rp 35.000-36.000/kg bobot hidup, dan Berdikari jual Rp 85.000/kg‎," tandasnya.
Menurut dia, kapal ternak akan mengubah struktur pasar dalam jangka panjang, memangkas rantai pasokan dan menekan biaya distribusi, sehingga harga sapi di peternak naik tapi harga di konsumen turun.

Mentan janji setiap bulan Kapal Ternak bisa angkut 1.000 ekor sapi
untuk penuhi kebutuhan wilayah konsumen. 

Per Bulan 1.000 Ekor 
Berdasarkan rekapitulasi data pengajuan Shipping Instruction (SI) sampai tanggal 29 Januari 2016, terdapat 13 perusahaan yang telah mengajukan permintaan untuk menggunakan kapal khusus ternak dengan jumlah ternak keseluruhan 1.063 ekor. Untuk pelayaran kali ini telah ditetapkan 9 perusahaan sebagai calon pengguna kapal, mengingat kapasitas kapal memiliki 500 ruang, sehingga ternak yang lainnya akan dimuat pada pelayaran berikutnya.
Hal ini membuktikan bahwa ketersediaan sapi potong di Provinsi NTT cukup banyak untuk dapat memenuhi angkutan kapal khusus ternak ke daerah konsumen. Kisaran harga sapi di pelabuhan bervariasi dan ditentukan berdasarkan B to B (Business to Business), sedangkan bobot badan ternak yang dikirim antara 275-325 kg.
Dari sisi efisiensi biaya, keberadaan kapal khusus ternak ini diharapkan mampu menghemat biaya, kemudian mengurangi susut ternak selama perjalanan karena menerapkan prinsip animal welfare selama perjalanan.
Setelah tanggal 2 Februari, jadwal pelayaran kapal khusus ternak selanjutnya adalah pada tanggal 16 Februari dan 1 Maret 2016. Kementerian Pertanian akan mensosialisasikan jadwal tersebut dan mendistribusikannya kepada Dinas yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan yang berada pada rute pelayaran, serta kepada BUMN/BUMD. Untuk selanjutnya Dinas-dinas tersebut dapat menginformasikan kepada calon pengguna kapal. (wan)

KAPAL TERNAK, ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN

Upaya serius pemerintah dalam menurunkan harga daging sapi, memang tidak main-main. Hal ini diwujudkan dengan beroperasinya kapal ternak KM Camara Nusantara 1. 

Kapal ini ditujukan untuk mengangkut sapi-sapi asal Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Bali, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur, ke daerah konsumen dengan permintaan daging sapi tinggi seperti Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten dan Kalimantan.  Direncanakan pada tahun 2016 akan dibangun sebanyak 5 kapal ternak lagi dan pemerintah telah menunjuk PT Pelni sebagai operator kapal ini.

Menurut Mentan Amran Sulaiman, dengan beroperasinya kapal ternak ini, biaya distribusi sapi dari NTT ke Jakarta menjadi semakin efisien. Biaya distribusi per ekor sapi yang semula sekitar Rp 1,8 juta dapat dipangkas menjadi Rp 320.000 per ekor atau sekitar 85%. Selain itu, dengan adanya kapal ternak, Mentan pun menskenariokan harga daging sapi di Jakarta bisa turun dari Rp 120.000/kg menjadi berada pada kisaran harga Rp 75.000/kg. Dengan demikian, diyakini program kapal ternak ini akan menguntungkan konsumen dan sekaligus juga menguntungkan peternak di NTT.

Dengan daya tampung kapal sekitar 450-500 ekor sapi, dan jarak tempuh perjalanan sekitar dua minggu sekali, maka diperkirakan satu kapal ternak mampu mengangkut sapi asal NTT sebanyak 1.000 ekor per bulan. Jika saja pada tahun ini rencana pembangunan kapal terealisasi semua, sehingga dipenghujung tahun 2016, daya angkut maksimal semua kapal ternak  akan berkontribusi sebanyak 6.000 ekor sapi per bulan.

Pada saat menerima pengangkutan perdana pada tanggal 11 Desember 2015 yang disaksikan oleh Presiden Jokowi, KM Camara Nusantara 1 berhasil membawa sapi asal NTT sebanyak 353 ekor sapi. Sapi tersebut, kemudian dibeli oleh Pemerintah melalui Perum Bulog dengan harga Rp 35.000/kg timbang hidup di Jakarta.

Kapal ternak yang saat ini dioperasikan sepenuhnya oleh PT Pelni seharusnya saat ini sudah bisa mengangkut sapi untuk tahap yang kedua. Namun ternyata harapan tinggal harapan, pada kenyataannya hingga saat ini, kapal ternak yang digadang-gadang akan dapat menurunkan harga sapi, realitanya tidak demikian. Sapi tersebut setelah melalui masa recovery dijual dengan harga Rp 38.400/kg berat hidup. 

Efisiensi Biaya transportasi

Pengadaan kapal ternak merupakan progam yang sangat bagus, namun mengapa dalam shipment kedua dan ketiga dari pelaksanaannya tidak berjalan mulus seperti harapannya. Hasil peninjauan penulis ke lokasi di pedalaman NTT di tempat ternak itu berada, sampai ke tempat penampungan dan berdiskusi dengan para cendikia di Fakultas Peternakan Universitas Nusa Cendana (Undana).

Dalam diskusi di Fapet Undana terungkap bahwa sesungguhnya pengadaan kapal ini tidak dilakukan studi kelayakannya; mulai dari moda transportasi laut, pola muatan, harga dan pelibatan para pelaku bisnis di bidang perdagangan antar pulau serta bagai mana fungsi dan peran para pelaku bisnis dalam menyukseskan kapal ini. Hal ini diindikasikan dengan tidak adanya muatan kapal pada shipment berikutnya.

Kita paham betul, bahwa sebelum ada kapal ternak, semua pedagang sapi asal NTT menggunakan kapal cargo untuk mengirimkan sapi-sapi mereka ke Jakarta. Akan tetapi kapal cargo yang ada hanya bisa mengangkut sapi sampai Surabaya. Dari Surabaya mereka harus menggunakan (truk) jalan darat untuk mengirimkan sapinya ke wilayah pemasaran di Jawa Barat/Jakarta.

Dalam investigasi yang penulis lakukan terungkap bahwa secara umum struktur biaya logistik sapi dari lokasi peternak di NTT hingga ke Jakarta dengan menggunakan kapal cargo adalah sebagai berikut :

(1)      Rata-rata biaya transport dari kandang peternak sampai ke karantina di Kupang sekitar Rp 225.000/ekor

(2)      Biaya selama di karantina termasuk pakan/minum, penyusutan dan biaya administrasi sekitar Rp 620.000/ekor.

(3)      Biaya angkutan dari karantina ke Jakarta Rp 1.557.500/ekor yang terdiri dari tiket kapal dari Kupang-Surabaya (Rp 450.000/ekor), transport darat Surabaya-Jakarta (Rp 500.000 /ekor), susut dan ongkos pengawal sapi (Rp 607.500/ekor). Sehingga total biaya angkutan ternak sekitar Rp. 2.402.500 belum termasuk biaya recovery di Jakarta sebelum dijual.

(4)      Jika saja biaya transport kapal ternak dari Kupang-Jakarta sebesar Rp 320.000/ekor, maka sebenarnya telah terjadi efisiensi transportasi dari Rp 2.402.500 menjadi Rp 1.165.000 atau sekitar 48,49 % bukannya 85 % seperti yang selama ini kita dengar dari pernyataan Menteri Pertanian.

Birokrasi Perizinan

Berbagai biaya yang muncul selama proses perjalanan sapi dari peternak sampai di Jakarta muncul sebagian dari kebijakan birokrasi di pemerintahan baik di tingkat provinsi sampai di sekitar peternak. Katakanlah mulai dari surat izin jual beli di desa, sampai di Karantina sekitar 15 titik biaya yang harus dikeluarkan.

Biaya ini semua dibayar oleh pedagang belum lagi biaya pakan dan minum selama sapi tersebut dalam perjalanan dan transit dikarantina. Lamanya waktu transit tidak bisa ditentukan, bisa cepat bisa juga lama, tergantung seberapa cepatnya rekomendasi yang diberikan pemerintah daerah. Ini salah satu persoalan birokrasi, izin antar pulau dikeluarkan jika sapi sudah berada di karantina, bukan sebaliknya. Kondisi ini yang menimbulkan biaya tinggi, sebagai akibat birokrasi.

Sebenarnya pada dua tahun sebelumnya, ijin rekomendasi terhadap kuota sapi antar pulau diberikan sebelumnya, baru kemudian pedagang mengumpulkan sapi-sapinya untuk diperiksa ke karantina. Sehingga waktu transit di karantina tidak lama yaitu sekitar 5 hari, dan kemudian sapi siap dikapalkan atau diberangkatkan ke Tanjung Priok.

Dampak Terhadap Harga Daging

Berdasarkan analisis sementara, bahwa jumlah ternak sapi antara pulau yang berasal dari NTT, NTB dan Pulau Bali setahun sekitar 130 ribuan ekor untuk mengisi kebutuhan wilayah-wilayah yang membutuhkannya di negeri ini. Jika saja harga di Jakarta kondusif artinya memberikan rangsangan bagi mengalirnya sapi dari wilayah Timur ke Barat, maka paling tidak  sapi asal NTT, NTB dan Bali akan mampu memasok sekitar 50 % ke pangsa pasar Jabodetabek setahun. 

Pada kondisi inilah akan dirasakan bahwa intervensi sapi dari wilayah timur bisa memberikan pengaruh terhadap pembentukan harga daging sapi di Jabodetabek. Namun nyatanya, saat ini harga daging sapi di pasar tradisional kota Kupang NTT sekitar Rp 90.000/kg, mana mungkin akan menjadikan harga di Jakarta menjadi Rp. 75.000/kg?

Berdasarkan hasil pantauan lapangan yang penulis lakukan, bahwa harga pembelian sapi oleh pedagang kepada peternak di NTT berkisar antara Rp 28.000 – 32.000/kg dengan rataan Rp 30.000/kg berat hidup, atau berkisar antara Rp 7 – 8 juta per ekor sapi dengan berat rata-rata sebesar 250 kg.  Analisis selanjutnya bahwa rincian beban biaya per ekor untuk logistik  sampai ke Jakarta adalah Rp 5.700/kg; manajemen Rp 3.000/kg, resiko Rp 1.500/kg dan bunga bank Rp 450/kg maka total harga pokok penjualan adalah Rp. 40.650/kg berat hidup di Jakarta

Pada saat pengapalan pertama, pemerintah membeli sapi dengan harga Rp 35.000/Kg timbang hidup di Jakarta. Sementara itu, pedagang membeli sapi di peternak dengan harga Rp 30.000/kg timbang hidup. Dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp 5.650 rupiah/kg yang merupakan kerugian yang ditanggung oleh para pedagang perantara.

Bisa kita bayangkan dari 353 ekor dengan berat rataan 250, maka ada sekitar Rp. 498 juta kerugian di shipment pertama tersebut. Hal inilah yang kemudian berdampak terhadap sulitnya kapal ternak Camara Nusantara I mendapatkan sapi yang akan diangkut pada shipment berikutnya. Karena faktanya di shipment kedua dan ketiga, kapal tersebut tidak mendapatkan muatan.

Solusi....

Berdasarkan informasi untuk beberapa asal jenis sapi seperti sapi asal Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sapi impor berkisar antara Rp 40.000 – 47.000/kg hidup di lokasi pembelian masing masing. Jika sapi asal Bali dan sapi asal Jateng dan Jatim di beli di Jakarta, maka dari harga jual tersebut harus ditambah lagi dengan biaya logistiknya. Diperkirakan harga nya akan  melebih sapi impor asal Australia.

Bagaimana dengan Sapi asal NTT? Dengan asumsi, pedagang NTT menetapkan margin nya hanya sebesar Rp 3000/kg timbang hidup, maka dapat dijual di Jakarta pada tingkat harga Rp 43.650 (HPP + 3000) per kilogram timbang hidup. Dengan level harga ini, maka sapi NTT merupakan sapi termurah jika dibandingkan dengan harga sapi jenis lainnya. Pada kondisi ini peternak di NTT akan tersenyum dan akan mampu berkompetisi dengan harga di Jakarta.

Sesungguhnya, pemerintah cukup menyediakan fasilitas kapal yang dioperasionalkan tersebut tanpa melakukan intervensi pasar. Dengan intervensi pasar ini ternyata cukup memberikan jawaban terhadap turunnya harga jual sapi NTT di Jakarta.

Oleh : Rochadi Tawaf 
*) Penulis adalah Dosen Fakultas Peternakan Unpad dan Sekjen DPP PPSKI

BIB Lembang Luncurkan Pejantan Unggul Sapi Perah Nasional Periode II B

Salah satu pejantan unggul hasil progeny test nasional yang semennya telah banyak digunakan peternak.

Usaha peternakan sapi perah dapat ditingkatkan melalui penyediaan bibit sapi perah betina dan jantan yang berkualitas. Dalam memilih benih/semen beku pejantan harus dijamin kualitasnya agar dapat menghasilkan anak sapi betina yang mempunyai potensi produksi semakin meningkat.
Jaminan ini hanya dapat dilakukan dengan melaksanakan kegiatan Uji Zuriat atau uji keturunan, yang secara Nasional kegiatan pengujian ini telah menetapkan 8 ekor pejantan sapi perah tropikal Indonesia (Indonesian Tropical Dairy Bull)
Launching proven bulls yang dihasilkan di Indonesia secara mandiri ini diwujudkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pejantan impor. Pada akhir tahun 2011 ini tepatnya tanggal 14 Desember 2011 telah dilakukan launching sebanyak 4 pejantan proven bulls setelah melalui pengujian jangka panjang selama 7 tahun. Kemudian pada tahun 2012 kembali dilaunching sebanyak 4 pejantan proven bulls, serta telah menghasilkan semen beku yang cukup untuk memenuhi keperluan inseminasi buatan sapi perah milik masyarakat/Koperasi/Swasta maupun milik pemerintah.

Foto bersama Dirjen PKH dan Kepala Balai usai penyerahan semen beku kepada perwakilan Propinsi. 

Pengujian untuk mendapatkan pejantan unggul (proven bull) dikenal sebagai uji zuriat (progeny test) yang jika dilakukan secara benar dan tepat maka produksi susu sapi perah akan terus meningkat dari generasi ke generasi. Uji ini harus dilakukan sendiri oleh Indonesia agar produksi susu di Indonesia dapat terus meningkat dari tahun ke tahun.
Kelemahan mendasar yang ada saat ini dengan menggunakan semen impor tanpa pengujian sebelumnya, menyebabkan di Indonesia dalam 12 tahun terakhir (dua generasi sapi perah) produksi susu tidak pernah naik lagi pada tingkat peternak tetap berada pada kisaran 11 – 14 kg per hari atau < 4500 kg per laktasi 305 hari. Hal inilah yang mendasari perlunya pelaksanaan Uji Zuriat Sapi Perah Nasional.
Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang Drh Oloan Parlindungan MP dalam sambutannya diacara Launching Pejantan Unggul Sapi Perah Nasional Periode II B yang diselenggarakan di BIB Lembang mengatakan bahwa maksud pelaksanaan Uji Zuriat ini bertujuan untuk melaksanakan  rekruitmen Calon  Pejantan  Unggul  (CPU) Sapi Perah Tingkat Nasional sekaligus menentukan Kandidat Pejantan unggul untuk diuji Progeny dan memproduksi serta mengedarkan semen bekunya untuk pengujian.  
Selain itu kegiatan ini juga membantu menginventarisir sapi betina untuk mengikuti Kegiatan Uji Zuriat. Kegiatan pendukung lainnya yaitu memantau pembesaran pedet betina keturunan semen progeny hingga mencapai umur siap untuk di IB. Meningkatkan manajemen sistem rekording sapi perah sehingga mampu menghasilkan dan meningkatkan mutu bibit sapi perah.
“Tujuan dari kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas genetik pejantan sapi perah Indonesia yang adaptif dengan kondisi agroklimat di Indonesia sekaligus upaya mengurangi ketergantungan pada pejantan unggul impor,” ujar Drh Parlindungan.
Acara launching dimeriahkan dengan lomba menggambar dan mewarnai dengan tema sapi perah yang diikuti ratusan siswa-siswi TK dan SD yang berasal dari sekitar lokasi Balai. Selain itu juga ada hiburan tarian daerah serta stand pameran dari berbagai UPT Perbibitan. Acara dihadiri oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI Prof Dr Ir Muladno dan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jabar  Ir Dody Firman Nugraha.

Pemukulan kendang oleh Dirjen PKH Muladno menandakan diresmikannya peluncuran
Proven Bull Sapi Perah Nasional Periode II B.

Tiga Pejantan Unggul 
Setelah melakukan analisis terhadap rataan produksi susu Daughter Cow (DC/Anakan Betina) dari tiga CPU periode IIB, Komisi Ahli/Pertimbangan Kegiatan Uji Zuriat Sapi Perah Nasional yang diketuai Dr drh Pallawarukka MSc menetapkan 3 Pejantan Unggul berdasar rangkingnya yaitu :

• Rangking I : Goldsy/30676 dengan rataan potensi produksi 5745,25 ± 1031,7 Kg (data dari 31 ekor daughter cow keturunannya).
• Rangking II : Fervenfil/30693 dengan rataan potensi produksi 5053,88 ± 1264 Kg (data dari 36 ekor daughter cow keturunannya),
• Rangking III : Fortuner/30695 dengan rataan potensi produksi 4667,35 ± 1276 Kg (data dari 77 ekor daughter cow keturunannya),

Hasil tersebut diperoleh dari membandingkannya dengan produksi sapi perah pembandingnya (Metode Contemporary Comparison), yang menunjukan juga rataan produksi pejantan yang diuji lebih tinggi dibanding dengan pembandingnya, yaitu Fortuner/30695 sebesar 121,69 kg, Fervenfil/30693 sebesar 299,91 kg dan Goldsy/30676 sebesar 931,47 kg.
Produksi susu tertinggi anak betina pejantan yang diuji atau DC pada laktasi I sebanyak 5.964 kg (19-20 liter/hari), atau setara dengan 8.534 kg/305 hr ME (pendugaan produksi susu jika umur sapi betina tersebut telah mencapai laktasi III).
Pejantan hasil Uji Progeny Sapi Perah Nasional periode II B ini telah meningkatkan produksi susu Daughter Cow (DC) sebesar 13% dari prestasi produksi susu sapi betina DC keturunan saudara tirinya, yaitu Farrel/30686 dan Filmore/30687. Peningkatan ini telah menyebabkan bergesernya kurva rataan produksi susu ke arah kanan dengan rataan produksi susu sebesar 12,8 liter/ekor/hari.
Drh Oloan Parlindungan menekankan bahwa produksi susu DC keturunan pejantan hasil uji progeny sapi perah Nasional berdampak terhadap kenaikan susu di setiap propinsi pelaksana kegiatan uji progeny sapi perah Nasional, yaitu di Jawa Barat sebesar 14,34 %, Jawa Tengah sebesar 15 % (tidak menyertakan produksi susu sapi perah di BBPTU-HPT Baturraden dan Jawa Timur sebesar 12 %, (termasuk eks impor di Tulung Agung yang produksinya cukup tinggi).
“Peningkatan produksi susu dapat mencapai 10-20 % per generasi sedangkan di luar negeri hanya berkisar 1-2 persen per generasi,” ujar Drh Parlindungan.

Pejantan unggul sapi perah nasional di ladang penggembalaan BIB Lembang.

Lebih lanjut, dampak akumulasi kegiatan uji zuriat nasional dari periode I sampai periode II B telah berkontribusi dalam penyebaran keturunan sapi perah Holstein nasional dari produksi 10,8 liter/ekor/hari 305 hari laktasi) pada tahun 2004 menjadi 12,8 liter/ekor/hari (305 hari laktasi) pada tahun 2015. Sedangkan di kelompok ternak yang digunakan untuk uji zuriat, rataan produksi susu yang dicapai dalam laktasi pertama sebanyak 15,7 liter/ekor/hari (305 hari laktasi).
Rangking pejantan hasil pengujian belum akan mencerminkan pemakaian semen beku pejantan tersebut oleh masyarakat. Hal ini ada hubungannya dengan prestasi produksi susu di lokasi tertentu, sebagai contoh Ferventfill/ 30693 produksi terbaiknya dicapai di daerah pengujian Jawa Tengah, Goldsy/30667 lebih disukai di Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan.

Semen Beku yang Berkualitas
Pada kesempatan yang sama Dirjen PKH Muladno menyampaikan, kegiatan utama yang akan diimplementasikan selama 2015-2019 adalah kegiatan produksi bibit ternak, produksi ternak, dan produksi pakan ternak.
Ia menambahkan, peningkatan populasi dan produksi daging sapi tidak bisa dilepaskan dari faktor perbibitan. Selama ini, pemerintah melakukan pemuliaan, pengembangan usaha pembenihan, dan pembibitan serta membina pembentukan wilayah sumber bibit. Pemerintah pun telah melakukan penetapan wilayah sumber bibit, uji performa sapi potong/perah, penetapan dan pelepasan rumpun/galur ternak, serta peningkatan produksi pembibitan ternak pada UPT Perbibitan.
Peningkatan produksi pembibitan ternak juga dilakukan pada UPT Perbibitan. Adapun UPT Pusat yang berperan dalam penyediaan benih adalah Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari, BIB Lembang, dan Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang. BIB memproduksi semen beku sedangkan BET memproduksi embrio. Sementara, kegiatan peningkatan produksi bibit ternak dilaksanakan di tujuh UPT, yaitu BBPTU-HPT Baturraden, BPTU-HPT Indrapuri, BPTU-HPT Padang Mangatas, BPTU-HPT Sembawa, BPTU-HPT Bali, BPTU-HPT Siborongborong, dan BPTU-HPT Pelaihari.
Muladno menegaskan, tulang punggung penyediaan daging dan susu sapi/kerbau di Indonesia adalah peternakan rakyat. Umumnya, peternakan rakyat adalah peternakan skala kecil dengan kepemilikan dua sampai tiga ekor dan bersifat sebagai usaha sambilan. Guna mendukung peningkatan populasi, produksi, dan produktivitas ternak rakyat maka pemerintah melaksanakan optimalisasi inseminasi buatan (IB) dengan murah, mudah, dan cepat.

Drh Oloan Parlindungan MP, Kepala BIB Lembang.

Drh Oloan Parlindungan menambahkan sesuai PP No. 48/2012 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian harga semen beku hasil Proven Bull FH Elite Murni Kelas A dan B dibandrol Rp 40.000/dosis dan Rp 30.000/dosis untuk semen beku yang unsexing. Sementara untuk semen beku FH Elite Murni Kelas A yang sudah di sexing dihargai Rp 150.000/dosis. Sangat bersaing bukan, ketimbang harus mendatangkan ternak bibitnya dari luar negeri.  (wawan)