2012, RABIES HARUS CHECK OUT DARI BALI

Ada tiga faktor jika ingin membebaskan Bali dari rabies yaitu harus menciptakan GEMPAR dengan metoda PITERSELI yang disertai dengan DOA

Bali, sebagai daerah tujuan wisata mancanegara (wisman) dan wisata nusantara (wisnu) selalu menghendaki agar para wisatawan mau berlama-lama tinggal di Pulau Dewata ini untuk pemasukan devisa daerah. Tetapi, kalau yang berwisata ke Bali adalah virus rabies tentunya sesegera mungkin harus meninggalkan Bali, jangan sampai nantinya akan berperan sebagai bioterorisme. Sama dengan kasus rabies di Flores, ternyata virus rabies yang berwisata ke Bali ada dugaan kuat masuk bersama-sama anjing geladak dibawa nelayan Sulawesi Selatan berperan sebagai ‘alarm dog’, yang dapat membaca tanda-tanda alam selama pelayaran di lautan. Buktinya, DNA virus rabies berasal dari Bali sama dengan yang ada di Flores dan Sulawesi Selatan. Ironisnya, anjing tersebut, untuk pertamakalinya sempat menggigit Putu Linda gadis cilik berumur empat tahun pada tanggal 6 September 2008 di Banjar Kauh, Desa Ungasan, Kelurahan Kedonganan, Kecamatan Kuta, Badung yang akhirnya 17 September 2008 Dinas Kesehatan Badung, melaporkan kalau Putu meninggal dengan ditemukannya luka tepat di bawah mata kanan dan pipi kiri akibat digigit anjing kampung milik Putu Suana.

Untuk mengetahui betapa pentingnya rabies ada di Bali, maka WHO, FAO, USAID, AusAID, WSPA dan jajaran Ditjenak keswan dan Kemenkes, menyelenggarakan World Rabies Day pada 28 September 2011 di Gedung Ksirarnawa Art Center. World Rabies Day (WRD) diperingati setiap tanggal 28 September di seluruh dunia. Perayaan ini pertama kali dicanangkan pada 28 September 2006 oleh Global Alliance for Rabies Control (GARC). Di Indonesia, peringatan WRD pertama kali tahun 2009 di Bali.
Kali ini, difokuskan kegiatan untuk sosialisasi model pencegahan dan pengendalian rabies secara terpadu (One Health) di Indonesia, serta apresiasi hasil pelaksanaan pencegahan dan pengendalian rabies khususnya untuk provinsi yang dapat mempertahankan status bebas rabies dan provinsi Bali dengan program vaksinasi masal rabiesnya.

Di Indonesia, terdapat 24 provinsi yang merupakan wilayah endemis rabies, ungkap drh. Prabowo Respatiyo Caturroso, MM, Ph.D- Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian. Empat provinsi dibebaskan dari rabies, yaitu Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur (bebas rabies 1997) dan DKI Jakarta (2004). Ada lima provinsi yang tetap dapat dipertahankan bebas rabies, yaitu NTB, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Papua dan Papua Barat. Dalam rangka mencegah, mengendalikan dan memberantas rabies, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan vaksin untuk manusia dan hewan bagi provinsi yang masih endemis. Adanya alokasi vaksin baik dari pusat maupun daerah akan mendorong keberhasilan program pengendalian dan pemberantasan rabies menuju Indonesia bebas rabies 2020.

Bahkan, sejak wabah rabies tahun 2008, Pemerintah Australia telah membantu memberikan kontribusi 1,1 juta dolar Australia untuk memerangi penyakit yang sangat mematikan ini di Pulau Bali. Kematian manusia akibat rabies telah menurun 68 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, namun kita ingin melihat angka tersebut menurun sampai angka nol, ungkap Brett Farmer-Consule General Australia pada acara ini. Tanpa ada program vaksinasi masal seperti ini, masih ada kemungkinan epidemi tersebut akan terus berlanjut dan menjadi lebih sulit untuk ditanggulangi, ungkapnya lagi.

Eric Brum DVM-Chief Technical Advisor Control Implementation and System Development, FAO menambahkan, kontribusi ini tidak mengikat, bukan pinjaman atau hutang, tetapi bantuan cuma-cuma dari Pemerintah Australia kepada Indonesia. Pemerintah Australia akan terus mendukung Pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan pengurangan dampak penyakit menular bermunculan, pada kesehatan manusia dan pembangunan ekonomi Indonesia, termasuk penyakit rabies.

Khusus Provinsi Bali, otoritas kesehatan hewan telah berkonsentrasi pada kegiatan vaksinasi anjing sebagai satu-satunya metode yang efektif untuk membebaskan Bali dari rabies, papar Ir. I Putu Sumantra, M.App.Sc-Kadisnak Provinsi Bali. Cakupan vaksinasi minimal 70 persen dari total populasi anjing harus dapat dicapai dan dipertahankan. Pelaksanaan vaksinasi masal ini mendapat dukungan dari dunia internasional melalui FAO, WHO, AusAID, USAID dan WSPA. Program vaksinasi masal rabies telah dilaksanakan dua kali, tahap pertama Nopember 2010 s/d Maret 2011 dan tahap kedua Mei s/d September 2011. Untuk tahap kedua berhasil memvaksinasi lebih dari 70 persen di tiap kabupaten dan menyisakan beberapa wilayah desa yang masih memerlukan penyisiran guna mencapai cakupan vaksinasi lebih dari 70 persen.

Vaksinasi masal tahap I dan II dinilai berhasil dan menjadi salah satu komponen penting dalam menurunkan kasus kematian pada manusia. Keberhasilan pemerintah provinsi Bali dalam program pengendalian dan pemberantasan rabies merupakan contoh yang baik dalam pelaksanaan kerjasama antar instansi dan merupakan bentuk pelaksanaan konsep one health. Keberhasilan ini akan dijadikan model dalam pelaksanaan pengendalian dan pemberantasan rabies di provinsi lain di Indonesia. Provinsi Bali telah menjalankan KIAT VETINDO berupa sosialisasi, vaksinasi di sekitar lokasi dan eliminasi anjing dicurigai terinfeksi. Di samping itu juga dilakukan penandatanganan kesepakatan kerjasama (MoU) antara Gubernur Bali bersama-sama Walikota dan Bupati se Provinsi Bali dengan Yayasan BAWA (dukungan dana dari WSPA) di ruang rapat Gubernur Bali 20 September 2010.

Selengkapnya mengenai data total wilayah yang pernah tertular, sumber permasalahan serta program yang telah dilakukan sampai saat ini oleh pemerintah, selengkapnya dapat dibaca di Infovet edisi 207 Oktober 2011. info pemesanan dan berlangganan klik disini

Animal Welfare Jangan Hanya Sapi Impor ( Oleh: Robi Agustiar )

Kasus penyetopan impor sapi secara sepihak dari Australia beberapa waktu yang lalu cukup membuat kaget semua pihak di Indonesia. Hampir seluruh masyarakat, Peternak dan pejabat pemerintah membicarakan mengenai animal welfare.

Kasus tersebut bermula ketika penayangan sebuah acara di ABC Four Corners mengenai penyiksaan ternak sapi asal Australia di beberapa Rumah potong Hewan di Indonesia. Kasus itu segera membukakan mata semua pihak akan apa yang di sebut animal welfare atau kesejahteraan hewan.

Harian Pikiran Rakyat 21 Juli 2011 mengulas status rumah potong hewan (RPH) di beberapa daerah yang belum memilki akreditasi dan berakibat kepada pasokan daging sapi ke Jawa Barat semakin berkurang , hal ini semakin menambah orang awam bertanya mengenai animal welfare. Mengapa animal welfare bisa menyebabkan pasokan daging sapi menjadi terhambat ? dan apakah hanya sapi impor yang harus di perlakukan secara animal welfare ?

Animal welfare
Di Indonesia sendiri undang-undang yang mengatur mengenai animal welfare atau kesejahteraan hewan baru di buat pada tahun 2009, yaitu UU no 18 Tahun 2009 yang berbunyi “Segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang di manfaatkan manusia”.

Sedangkan menurut Dr. Tri Satya Putri Naipospos (2011) menyatakan bahwa Indonesia belum mengenal dan mengapresiasi prinsip-prinsip kesejahteraan hewan dalam sistem produksi ternak dan kesehatan hewannya. Dan faktanya sampai hari ini peternak ataupun stakeholder peternakan masih yang banyak belum memahami pelaksanaan dari kesejahteraan hewan, contohnya masih bisa di lihat pada proses tarnsportasi ternak antar daerah.

Belum lagi di beberapa daerah yang merupakan sentra konsumen seperti provinsi Jawa Barat dimana sapi impor memasok hampir 70 – 80 % kebutuhan daging. Tentu saja pembenahan infrastruktur di rumah potong hewan menjadi sesuatu hal yang harus segera di lakukan karena Indonesia telah melakukan nota kesepahaman dengan Australia mengenai penerapan kesejahteraan hewan dari ternak sapi yang di impor.

Bisa di bayangkan dengan stok sapi menghadapi bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri sejumlah 35.000 ekor yang berada di beberapa perusahaan penggemukan sapi, hanya terdapat 2 (dua) rumah potong hewan yang sedang melakukan proses akreditasi animal welfare yaitu di Kabupaten Subang dan Kabupaten Bogor. Bukan tidak mungkin harga daging di Jawa Barat akan melambung akibat jalur distribusi yang terhambat karena infrastruktur di rumah potong hewan.

Pelaksanaan Animal Welfare
Sebenarnya pelaksanaan animal welfare harus bisa memberikan keleluasaan hewan untuk mengekspresikan perilakuknya secara alami selama dalam proses produksi, dan sejak tahun 1979 dunia internasional sudah mengatur mengenai aspek pengaturan kesejahteraan hewan yang mengacu pada lima prinsip (five freedoms) di antaranya adalah; bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari ketidaknyamanan/rasa menderita, bebas dari rasa sakit, cedera dan penyakit, bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas berperilaku alamiah .

Kebutuhan mengenai pembenahan terhadap animal welfare memang seperti berkejaran dengan waktu, tetapi pemerintah lupa bahwa sesungguhnya pelaksanaan kesejahteraan hewan ini harus di lakukan kepada seluruh ternak, bukan terhadap ternak impor semata. Perlakuan kesejahteraan hewan harus di lakukan kepada semua ternak produksi (unggas, ternak ruminansia, dan ternak monogastrik) , hewan kesayangan bahkan hewan konservasi sekalipun. Jadi hendaknya pemerintah, cq Kementerian Pertanian tidak hanya berupaya memperbaiki sistem, teknologi, infrastuktur dan sumber daya manusia (SDM) agar sapi impor bisa kembali di potong di Indonesia tetapi dilakukan pada seluruh rantai perdagangan ternak seperti alat angkut/transportasi dan pelabuhan pengiriman ternak.

Perlu segera menghidupkan kembali alat angkut ataupun transportasi ternak seperti kereta api pengangkut ternak sapi dan Kapal Laut yang khusus mengangkut ternak antar pulau. Membangun tempat istirahat yang yaman bagi ternak di setiap pelabuhan dan stasiun pengiriman ternak sapi sebelum pengangkutan. Sehingga Indonesia adalah negara yang mampu menerapkan prinsip kesejahteraan hewan secara benar dan utuh. Sungguh jangan biarkan Potensi ternak sapi dan kerbau Indonesia yang mencapai 15 juta ekor lebih (Hasil sensus ternak BPS 2011) menjadi mahal akibat transportasi dan infrastruktur serta belum mampu menganut kesejahteraan hewan.

Penulis adalah Sekjend PB ISPI,
Sekretaris 2 DPD PPSKI Jawa Barat dan Eksekutif Sekretaris Lembaga Studi
Pembangunan Peternakan Indonesia.

Ulang Tahun Asosiasi Obat Hewan Indonesia ke 32

Hari ini 25 Oktober 2011, Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) berulangtahun yang ke-32. ASOHI berdiri 25 Oktober 1979 dalam sebuah forum pertemuan antara para pelaku bisnis obat hewan bersama pemerintah di Hotel Kartika Candra Jakarta.

Hasil pertemuan ini menyepakati berdirinya asosiasi yang mewadahi semua pelaku usaha obat hewan mulai dari produsen, importir, distributor, pengecer. Tokoh pendiri ASOHI adalah H Abdul Karim Mahanan Owner PT Paeco Agung yang mewakili pelaku usaha obat hewan, Dirjen Peternakan waktu itu Prof JH Hutasoit, Dr Drh Soehadji (waktu itu Direktur Bina Program), Drh IGN Teken Temadja (saat itu Dirkeswan) dan Dr drh Sofjan Sudardjat (waktu itu staf Ditjen Peternakan).

Ketua Umum ASOHI yang pertama adalah A. Karim Mahanan yang memimpin hingga akhir hayatnya tahun 2004, dilanjutkan oleh Gani Haryanto (CEO Romindo Primavetcom) yang terpilih pada Munas ke-5 tahun 2005. Kemudian pada Munas ke-6 tahun 2010 terpilih ketua Umum Drh Rakhmat Nuriyanto MM.

Meski Gani hanya memimpin 5 tahun, namun perannya sudah sejak lama karena dia juga salah satu perintis ASOHI. Dalam kepemimpinannya, Gani membawa ASOHI menjadi organisasi dengan manajemen modern, serta membina PT Gallus menjadi perusahaan yang makin kuat dan terus berkembang. Pada tahun 2008 PT Gallus Indonesia Utama bersama ASOHI sudah berhasil menempati kantor milik sendiri di Grand Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Kini ASOHI telah diakui sebagai anggota IFAH (International Federation for Animal heatlh), memiliki 16 pengurus Daerah, serta memiliki badan usaha PT Gallus Indonesia Utama yang salah satu kegiatan utamanya adalah menerbitkan majalah Infovet.

Selamat Ulang Tahun ASOHI, semoga makin maju dalam mengabdikan diri pada pembangunan peternakan dan kesehatan hewan. Amien.

HATI-HATI BAHAYA OBAT HEWAN ILEGAL

oleh: Drh Abadi Soetisna MSi

Definisi obat hewan ilegal secara singkat adalah karena obat hewan ini tidak mempunyai Nomor Registrasi yang dikel uarkan oleh Deptan RI yang sekarang disebut Kementan (Kementerian Pertanian). Dulunya o bat hewan ilegal dikenal dengan istilah OTT atau Obat Tidak Terdaftar, tapi bukannya berarti “Obat Tahu sama Tahu” loh.

Salah satu yang menjadi alasan kenapa obat Hewan itu harus terdaftar adalah supaya obat hewan yang beredar di Indonesia “dijamin” oleh Pemerintah bahwa obat tersebut telah memenuhi semua persyaratan yang diatur. Persyaratan tersebut diantaranya yaitu :
Obat hewan harus Aman untuk Hewan, Manusia, dan Lingkungan; Obat hewan harus mempunyai Efikasi atau Kemanjuran sesuai dengan tujuan penggunaannya; Obat hewan harus mempunyai Kualitas sesuai dengan standar produksinya.

Sebuah produk obat hewan dikatakan dijamin oleh Pemerintah adalah karena telah memenuhi persyaratan baik secara administrasi dan melalui penilaian oleh Panitia Penilai Obat Hewan (PPOH) dan Komisi Obat Hewan (KOH). Secara Teknis obat hewan harus sesuai dengan formulasi dan tujuan penggunaannya dan secara Kualitas telah melalui pengujian di Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH).

Ada beberapa alasan mengapa keberadaan obat hewan ilegal sulit diberantas. Yaitu karena: 1) Harga obat hewan ilegal lebih murah karena tidak melewati prosedur birokrasi yang benar, 2) Obat hewan ilegal lebih cepat laku, karena tanpa melalui proses pendaftaran yang katanya lama dan rumit, dan 3) Klaim penggunaan (indikasi) yang bombastis dan memukau sehingga menarik peternak untuk menggunakannya.

Apa Bahayanya Obat Hewan Ilegal
Penggunaan obat hewan ilegal dapat membahayakan, karena selain obat ini tidak dijamin oleh Pemerintah, isinya juga tidak diketahui karena tidak melalui proses pengujian di Laboratorium sehingga khasiatnya patut dipertanyakan.

Secara lebih luas bahaya penggunaan obat hewan ilegal dapat dijabarkan sebagai berikut:
Berbahaya terhadap hewan, artinya penggunaan obat jenis tertentu mungkin dapat mencederai hewannya. Sebagai contoh penggunaan obat pada ternak babi yang bertujuan untuk menghilangkan perlemakan pada dagingnya. Obat untuk membuat daging “lean meat” menyebabkan efek gangguan jantung pada ternaknya.

Berbahaya bagi manusia, obat hewan ilegal tidak hanya yang tidak terdaftar ettapi juga yang dilarang penggunaannya. Sebagai contoh penggunaan antibiotik Chloramphenicol yang residunya dapat bertahan lama berada di daging, telur dan susu produk ternak. Kalau produknya dikonsumsi manusia dapat menyebabkan Anemia, Blue Baby Syndrome, dan gangguan pembentukan sumsum tulang. Contoh lain penggunaan hormon Diethyl Stilbesterol (DES) pada ternak yang dapat memicu pertumbuhan kanker pada manusia.

Berbahaya mengganggu ekosistem/lingkungan. Contohnya adalah penggunaan obat supaya kapas tidak di serang oleh serangga tetapi akibatnya musnah kupu-kupu yang bertugas melakukan penyerbukan. Dampaknya pohon-pohon tidak berbuah dan berbunga. Contoh lainnya adalah terlalu banyak diberikan antibiotik pada ternak yang efeknya seperti telah dijelaskan sebelumnya berupa meningkatnya residu antibiotik pada produk hewan tersebut. Dampak lebih jauhnya adalah akibat tekanan yang tinggi, kuman menjadi resisten terhadap antibiotik golongan tersebut.

Berbahaya bagi Negara, karena mengurangi pendapatan negara karena obat hewan ilegal termasuk barang selundupan dan tidak membayar pajak bea masuk. Selain itu OH ilegal juga membahayakan pegawai Karantina dan Bea Cukai.

Berbahaya karena membohongi masyarakat, misalnya antibiotik Tetracyclin digunakan sebagai Feed Additive/Growth Promotor. Contoh lain adalah bahan baku obat hewan dijadikan obat hewan yang dikenal oleh kalangan peternak dengan istilah obat “Pure” atau murni. Padahal bahan baku obat harus diproses dahulu untuk menjadi obat hewan. Namun dengan tipu muslihat, para penjual obat hewan ilegal menawarkan obat murni atau “Pure” kepada Peternak dengan harga yang jauh lebih murah dan khasiatnya katanya jauh lebih baik. Sebenarnya kalau logika peternak mau jalan sedikit, sama saja dengan memberi makan manusia dengan beras yang belum diolah menjadi nasi.

Bagaimana mengurangi peredaran obat hewan ilegal
Berbagai langkah bisa dilakukan oleh pihak terkait untuk mengurangi peredaran obat hewan ilegal. Adanya pengawasan oleh Kementerian Pertanian dan pemberian sanksi dan hukuman yang berat bagi pelanggar dapat memberikan efek jera bagi pelakunya.

Selain itu, Pemerintah juga harus lebih menyederhanakan proses pendaftaran obat hewan dan mempercepat pelayanan, sehingga mitos proses registrasi OH itu lambat dan susah bisa hilang pelan-pelan.

Edukasi kepada peternak juga harus terus dilakukan akan bahaya penggunaan obat hewan Ilegal, khususnya melalui peran aktif ASOHI (Asosiasi Obat Hewan Indonesia) dan media massa pendukung industri peternakan. Peran aktif media salah satunya dengan tidak memasang iklan obat hewan ilegal. Dan ciri khusus obat hewan bisa dikatakan ilegal adalah tidak disertai no registrasi pada etiket kemasannya. (*)


Penulis adalah
Ketua Dewan Kode Etik ASOHI

Keputusan Setengah Hati (Bambang Suharno )

Orang berilmu dan beradab tidak akan diam di kampung halaman

Tinggalkan negerimu dan merantaulah ke negeri orang

Merantaulah, kau akan dapatkan pengganti kerabat dan kawan

Berlelah-lelahlah, manisnya hidup terasa setelah lelah berjuang.

Aku melihat air menjadi rusak karena diam tertahan

Jika mengalir menjadi jernih

Jika tidak (mengalir), kan keruh menggenang.

……………(Imam Syafii)

Saya baru saja selesai membaca sebuah novel best seller berjudul Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi yang konon kabarnya akan segera diangkat ke layar lebar. Kalimat indah di atas saya kutip dari salah satu halaman di buku tersebut.

Novel yang berbasis pada kisah nyata ini, berkisah tentang Alief Fikri, seorang anak baru lulus Madrasah Negeri setingkat SMP di sebuah desa di Maninjau, Sumatera Barat. Ia lulus dengan nilai terbaik di sekolahnya. Nilai yang diraihnya adalah tiket untuk mendaftar ke SMA terbaik di Bukittinggi. Tiga tahun ia diperintahkan orang tuanya untuk sekolah agama, sudah waktunya baginya untuk masuk ke jalur non agama. Setelah selesai SMA ia berniat meneruskan ke UI atau ITB dan selanjutnya ke Jerman seperti Habibie. Kala itu tahun 1980an Habibie adalah idola anak muda. Habibie adalah “motivator” bagi anak-anak muda untuk tidak kalah cerdas dengan bangsa lain.

Di saat impian masuk SMA Negeri terbaik sudah ada di genggaman tangan, orang tuanya yang juga seorang guru, bersikeras meminta Alief meneruskan ke sekolah agama. “Engkau harus menjadi tokoh agama yang hebat seperti Buya Hamka,” ujar ibundanya.

“Tapi saya tidak berbakat dengan ilmu agama. Saya ingin menjadi insinyur dan ahli ekonomi,” tangkis Alief sengit. Mukanya merah dan matanya terasa panas. Hari itu adalah pertama kalinya Alief bersitegang dengan orang tua yang disayanginya. Selama ini ia sangat patuh pada Ibundanya.

“Menjadi pemimpin agama lebih mulia daripada insinyur nak,” tegas Ibunya.

“Tapi aku tidak mau,” Alief bersikeras.

“Pokoknya Ibu tidak rela Alief masuk SMA,” ibunya tak kalah keras.

Ketegangan makin memuncak.

Anak yang menginjak remaja ini pada posisi yang tanpa pembela. Ayahnya tidak ikut bersitegang, tapi secara halus menyarankan agar menuruti saja apa maunya ibunda. Alief masuk kamar dan membanting pintu. Selama tiga hari ia mogok bicara.

Beberapa hari kemudian datanglah surat dari paman Gindo yang sedang menuntut ilmu di Timur Tengah. Selama ini Paman Gindo adalah salah satu yang sering memberi banyak pengetahuan dan wawasan padanya.

“Saya punya banyak teman di Mesir yang lulusan Pondok Madani di Jawa Timur. Mereka pintar pintar. Bahasa Inggris dan Arabnya sangat fasih. Di Pondok Madani itu mereka tinggal di asrama dan diajarkan disiplin untuk bisa berbahasa asing tiap hari. Kalau tertarik, mungkin sekolah ke sana bisa menjadi pertimbangan………”

Entah kenapa, dalam kegalauan pikiran, Tuhan sepertinya mengirimkan jalan tengah. Usul paman Gindo di Timur Tengah sama dengan kehendak Ibundanya, masuk sekolah agama. Bedanya, ini harus merantau ke Jawa dan mempelajari bahasa asing yang sangat menarik baginya.

Alief memberanikan diri keluar dari kamar. “Ibu, kalau memang harus sekolah agama, saya ingin masuk ke Pondok di Jawa saja. Saya tidak mau di Bukittinggi atau Padang.”

Kedua orang tuanya yang berada di ruang tamu menoleh. Sejenak timbul keheningan.

“Apa sudah dipikirkan masak –masak?” tanya ayahnya menyelidik. Sepertinya dia terkejut mendengar keputusan anak belianya yang sangat dramatis; merantau ke Pulau Jawa. Padahal selama ini perjalanan paling jauh hanya ke Kota Padang.

“Sudah ayah”.

“Kalau itu memang maumu, kami lepas dengan berat hati,”

Mendengar persetujuan orang tuanya, bukannya gembira, tapi ada rasa nyeri yang aneh bersekutu di dadanya. Ini bukan pilihan utama. Bahkan sesungguhnya ia sendiri belum yakin betul dengan keputusan itu. Ini keputusan setengah hati.

***

Ya, keputusan setengah hati. Dalam saat tertentu, kadang kita perlu mengambil keputusan dalam suasana batin yang ragu. Itu sebabnya cerita ini saya kutip. Setidaknya untuk pelajaran dari kita mengenai makna sebuah keputusan.

Dalam hidup ini, tidak selamanya kita dapat mengambil keputusan dalam suasana batin dan pikiran yang tenang. Yang terjadi adalah situasi serba mengkhawatirkan dan kita dituntut mengambil keputusan segera. Bagi saya, keputusan Alief dalam novel ini sangat bermakna. Secara tidak sengaja ia mengurung diri di kamar, yang sejatinya mencoba mencari ketenangan. Dalam situasi ini, apa yang akan terjadi dapat memberi inspirasi untuk mengambil keputusan.

Saat dalam kesulitan itu, Tuhan mengirim bantuan. Antara lain datangnya surat Paman Gindo di Timur Tengah. Dan Bismillah, keputusan pun ia ambil.

Dalam novel ini, keputusan setengah hati untuk pergi menuntut ilmu ke “negeri seberang” di kemudian hari sangat ia syukuri, karena di pondok Madani itulah ia mendapatkan pengalaman belajar yang sangat luar biasa, yang kemudian membawa kesuksesan bagi Alief, si tokoh utama. Seakan-akan petuah “merantau” yang saya kutip di awal tulisan ini telah ia laksanakan dengan baik.

Mari kita renungkan, betapa banyak calon mahasiswa harus memilih jurusan yang bukan impiannya, yang kemudian ternyata itulah yang membawanya pada dunia sukses. Tak sedikit pula, keputusan untuk mengambil pekerjaan tertentu dalam keadaan bimbang, tapi kemudian ternyata itulah yang terbaik.

Jika anda pernah mengambil keputusan bimbang, ambillah tanggungjawab atas keputusan itu. Kelak kemudian hari, anda akan bersyukur atas apa yang telah anda putuskan. ***

Email: bambangsuharno@telkom.net

Telat terbit buku kumpulan refleksi “Jangan Pulang Sebelum Menang”. Dapatkan di Gramedia, atau pesan ke GitaPustaka, telp: 021.7884 1279.

Bisnis Unggas Pasca Lebaran SAMPAI KAPAN HARGA BERTAHAN DI ATAS LANGIT ?

oleh: Samhadi (Penulis adalah pengamat perunggasan)

Seorang pemilik warung makan ayam bakar mengeluh lantaran harga ayam di pasar terasa sangat mencekik leher kaum usaha warung makan. ”Baru kali ini saya mengalami situasi yang sangat sulit,” ujarnya.

Ya, dalam beberapa bulan terakhir para ibu rumah tangga dan juga pengusaha kuliner harus pandai-pandai menyiasati melambungnya harga ayam di pasaran. Di Jakarta dan sekitarnya harga ayam bisa lebih dari 23 ribu/ekor ayam ukuran 0,7 kg. Katakanlah harga Rp 20.000/ekor, dipotong menjadi 4 bagian, maka modal satu potong sudah Rp 5.000, padahal ia harus menjual paling mahal Rp

7.0

00/potong. Ada selisih 2 ribu untuk beli bumbu, minyak, gas, listrik, dan tenaga kerja, yan

g secara

hitung-hitungan kasar sudah pasti warung tersebut menanggung kerugian. Bagi warung makan, bahan baku utama wajarnya adalah 50% dari harga jual, jadi kalau harga jual Rp 7.000 berarti harga ayam maksimal Rp 3.500/potong.

Mungkin itulah resiko bisnis. Pergerakan harga ayam di tingkat peternak beberapa bulan terakhir memang mencengangkan. Sumber di Pusat Informasi Pasar (Pinsar Unggas) mencatat rekor harga tertinggi sepanjang sejarah.

Persisnya sejak bulan Juni 2010 lalu, harga broiler dan telur menunjukkan angka ”biru” yang berarti peternak bisa menikmati hasil usahanya berupa keuntungan yang fantastik. Di pasar Jabodetabek, pada minggu kedua bulan Agustus 2010 harga broiler hidup (> 1,6 kg) mencapai Rp 17.000/kg, di Medan Rp 18000/kg, dan Surabaya Rp 16.800/kg. Demikian juga harga telur, utamanya di Jabodetabek, rekor baru harga telur di tingkat peternak terpecahkan hingga Rp 14.000/kg, yang dicapai pada lima hari menjelang lebaran.

Catatan perkembangan harga jual komoditas unggas nasional tersebut bukan begitu saja tanpa tekanan. Tingginya harga di tingkat peternak tentu berimbas pada harga di tingkat konsumen. Harga daging broiler yang saat itu mencapai Rp 35.000/kg dari biasanya hanya Rp 23.000/kg, sempat menjadi bulan-bulanan pemberitaan media umum sebagai salah satu biang tingginya inflasi nasional. Situasi ini mengarahkan pemerintah untuk mempertanyakan hal ini kepada peternak sebagai produsen. Yang secara implisit, pemerintah menekan secara psikologis, agar peternak segera menurunkan harga broiler.

Efek tekanan dari pemerintah ini, sempat menjadi polemik di antara peternak. Ada yang menyetujui untuk menurunkan harga dengan alasan berisiko kran impor bisa dibuka. Sedang yang menentang cukup dengan logika : ”Bukankah enam bulan ini, kita rugi. Apa salahnya saat ini untuk mengembalikan modal?” seloroh salah satu peternak di Tangerang.

Mengungkap apa sesungguhnya penyebab meroketnya harga broiler dan telur beberapa bulan terakhir, cukup banyak variabel yang menyebabkannya. Hasil penelusuran penulis menunjukkan, menguatnya harga broiler dan telur mulai berlangsung pasca ajang Sarasehan Pelaku Bisnis Unggas Nasional di Bogor Mei 2010. Dimana salah satu isu panas yang dibahas adalah soal produksi DOC atau bibit yang dianggap jumlahnya sudah melebihi daya serap di pasar broiler dan telur. Pertemuan tersebut meski dominan diikuti peternak broiler merupakan puncak ”emosi” peternak terhadap situasi pasar yang terus mengurung mereka dalam kerugian.

Kembali ke masa pasca lebaran tahun 2009 lalu, tentu hampir semua peternak unggas di Tanah Air masih ingat betul betapa harga komoditas unggas baik broiler dan telur saat itu begitu terpuruk. Klimaksnya harga broiler pada Januari 2010 sempat terjungkal di level Rp 7.000/kg, sementara telur pernah beberapa kali meluncur di harga Rp 8.900/kg. Menjadi ironi yang menyesakkan, kondisi tersebut terjadi di tengah prestasi makroekonomi nasional tahun 2009 yang dinilai mengagumkan : lolos dari krisis keuangan, inflasi yang terkendali, pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen dan cadangan devisa yang terus melewati angka 70 milyar dolar US. Dan inilah yang menjebak kalangan industri perunggasan yang terus melakukan ekspansi di tahun 2010.

Didorong rekomendasi dari hasil sarasehan tersebut, agaknya kalangan pembibit merespon untuk mengurangi produksi bibit. Walaupun dari sisi mereka, harga bibit juga ikut terpuruk selama masa krisis harga ayam dan telur. Nampak jelas, di bulan Juni 2010 harga broiler dan telur mulai terangkat pada level yang menggembirakan peternak.

Uraian Performa Harga Broiler maupun Telur Pra-Lebaran dan Pasca Lebaran selengkapnya baca majalah Infovet edisi Oktober 2010, pemesanan dan berlanggananan klik disini

PROGRAM PSDS 2014 BELUM FOKUS,DUKUNGAN PEMDA KURANG

Pemerintah perlu lebih selektif menentukan prioritas kegiatan untuk mencapai swasembada daging sapi pada 2014. Dengan anggaran terbatas, seharusnya pemerintah fokus pada kegiatan yang paling berkontribusi pada peningkatan populasi sapi potong di dalam negeri.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot Indonesia (Apfindo) Joni Liano, Kamis (30/9) di Jakarta, pada seminar “Peluang dan Tantangan Investasi Peternakan Sapi dalam Rangka Swasembada Daging 2014”.

“Lima kegiatan operasional cukup, tidak perlu harus menjalankan 13 kegiatan yang dicanangkan, apalagi dengan anggaran terbatas,” kata dia.

Joni menjelaskan, untuk mencapai swasembada daging sapi dan kerbau pada 2014, dalam kurun waktu 2010-2014 dibutuhkan dana Rp 17,4 triliun atau rata-rata Rp 3,5 triliun per tahun. Padahal, tahun ini Kementerian Pertanian hanya mengalokasikan anggaran Rp 575,29 miliar.
Dana Rp 17,4 triliun itu dibutuhkan untuk meningkatkan populasi sapi, dari saat ini 12,6 juta ekor menjadi 14,23 juta ekor pada 2014. Produksi daging sapi diharapkan mencapai 420.000 ton pada 2014. Tahun 2009 produksi daging sapi hanya hanya 250.810 ton.

Joni Liano juga memberikan catatan khusus untuk pelaksanaan Program PSDS 2014 ini yaitu program swasembada daging sapi ini harus bertujuan jangka panjang dan oleh karenanya harus dilaksanakan dengan prinsip utama adanya keberlanjutan dan kesinambungan (sustainability)
“Fokus percepatan program swasembada daging sapi harus tertuju pada pertumbuhan populasi sapi lokal, khususnya betina produktif untuk indukan, dan bukan pada pembatasan impor sapi bakalan untuk penggemukan,” kata Joni menekankan.

Selain itu program swasembada daging sapi harus tetap mengedepankan dan memperhatikan keseimbangan supply-demand dan kecukupan daging sapi nasional. Serta adanya kesetaraan dan keadilan perlakuan pengenaan kebijakan Pemerintah atas usaha berbasis impor dengan proses pertambahan nilai seperti feedlot dan atas usaha berbasis impor tanpa proses pertambahan nilai seperti importir dan distributor daging ex impor. Sehingga pada akhirnya program swasembada daging sapi ini bisa meningkatkan kesejahteraan peternak.

Kendala Teknis Masih Mengintai
Dari 13 kegiatan yang tercantum dalam cetak biru peternakan sapi dalam rangka Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) 2014, menurut Joni, ada lima kegiatan yang paling banyak memberi kontribusi pada peningkatan populasi sapi.

Lima kegiatan itu adalah optimalisasi inseminasi buatan dan kawin alam, pengembangan usaha pembiakan dan penggemukan sapi lokal, penyelamatan sapi betina produktif, pengembangan pembibitan sapi potong melalui village breeding center, serta kegiatan operasional lain yang menambah populasi.

Menurut mantan Dirjen Peternakan Soehadji, program PSDS 2014 tidak didukung data populasi sapi yang akurat. Dampaknya, program yang dijalankan menjadi bias serta konsistensi dan komitmen program sulit dipegang. Ketidakkonsistenan itu, kata Soehadji, antara lain tampak dari kebijakan impor sapi dan daging sapi ilegal. Ini akibat dari tidak paham dalam pengaturan dan penghitungan.

Soehadji mencontohkan beberapa langkah teknis operasional yang menghambat Program Swasembada Daging (2010) yang gagal sebelumnya. Diantaranya adalah optimalisasi Akseptor program Inseminasi Buatan (IB) dan Kawin Alam (KA) sulit dicapai. Misalnya keberhasilan IB di 15 Kabupaten Jawa Barat tahun 2003 (61,37%), 2004 (53,81%), 2005 (55,43%) dan 2006 (71,59%) dari target 70 %.

Selain itu masih sulitnya pencegahan pemotongan hewan betina produktif di Rumah Potong Hewan (RPH) karena pertimbangan ekonomi peternak. Hal ini perlu dicarikan solusi terobosan dengan menyediaan dana, pembelian sapi betina bunting atau melibatkan peranan perbankan.
Di sisi lain, menurut Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian Tjeppy D Soedjana yang membuka seminar dan hadir mewakili Menteri Pertanian, banyak pemerintah daerah yang tidak mendukung program swasembada daging sapi. Hal ini imbas dari otonomi daerah, yang membuat peran pemerintah pusat relatif lemah. “Pemda bahkan terus meminta dana APBN, padahal dana dekonsentrasi yang masuk ke daerah mencapai 80 persen,” kata Tjeppy.

............selengkapnya baca majalah Infovet edisi Oktober 2010, pemesanan dan berlanggananan klik disini

Kongres X ISPI Swasembada Daging Menjadi Isu Utama

Bulan Oktober 2010 ini dua organisasi besar menyelenggarakan Kongres, yaitu ISPI (Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia) dan PDHI (Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia). ISPI menyelenggarakan kegiatan kongres di Hotel Singgasana, Makassar pada 4-7 Oktober, sedangkan PDHI di Hotel Gumaya Semarang pada. Saat tulisan ini disusun, kongress ISPI baru saja usai, sedangkan PDHI baru akan memulai Kongresnya. Mengingat kami diburu deadline, kami memutuskan liputan ISPI dimuat pada edisi Oktober ini, sedangkan liputan Kongress PDHI akan dimuat pada edisi Nopember mendatang. Selamat membaca.

Makasar diserbu Sarjana Peternakan, demikian judul sebuah artikel di kompasiana.com. Tanggal 4-7 Oktober ini kota Makasar Sulsel, memang dipenuhi dengan aktivitas para tokoh sarjana peternakan dari berbagai wilayah Indonesia. Mereka hadir memenuhi sebuah hajat besar yaitu kongres ke-10 Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI). Para istri sarjana peternakan pun ikut hadir dalam acara akbar ini, karena mereka juga memiliki organisasi bernama Ikatan Istri Sarjana Peternakan Indonesia (IISPI) yang melaksanakan Kongres yang ke-6..

Hampir semua pengurus cabang ISPI yang berjumlah 34 cabang hadir ke Makasar. Demikian pula para tokoh senior ISPI, baik pejabat, mantan pejabat, tokoh intelektual maupun pengusaha. Mereka antara lain Erwin Soetirto (mantan Dirjen Peternakan), Soepodo Budiman, Baroto Suranto, Don P Utoyo, Prof. Kusuma Diwyanto, Prof Muladno, Prof. Zaenal Bachrudin, Nurendro Trikesowo, Aprilani Purwanto dan lain-lain.

Rangkaian awal kegiatan dimulai dengan kampanye gizi, diselenggarakan ISPI dan IISPI bekerjasama dengan Ibu-ibu dari tim penggerak PKK Provinsi Sulsel. Dilaksanakan pada hari senin 4 Oktober 2010 bersama murid-murid SD Kera-Kera Tamalanrea.

Sore harinya jam 16-18 dilaksanakan acara Pra Kongres yang berisi paparan Ketua Umum Ispi 2006-2010 Yudhi Guntara Noor mengenai berbagai persiapan yang telah dilakukan dalam menyukseskan Kongres ke-10, mulai dari rancangan Tata Tertib Sidang, proses pemilihan pimpinan sidang, rekomendasi ISPI serta proses pemilihan Ketua Umum. Acara ini dipandu oleh Dr Rochadi Tawaf, salah satu Ketua PB ISPI.

Acara dilanjutkan dengan kunjungan ramah tamah ke rumah Dinas Ketua DPRD Sulsel M Roem yang diikuti oleh semua pengurus PB ISPI, IISPI, delegasi Pengurus Cabang serta para wartawan. Acara ini berlangsung hingga jam 10 waktu setempat. Pagi harinya tanggal 5 dilakukan seminar tentang perbibitan sapi potong dan kemudian acara pembukaan Kongres oleh Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo.

Dalam Kongres X ini, pelaksanaan kegiatan diserahkan kepada Pengurus Cabang ISPI Sulsel dimana Prof Jasmal A. Syamsu bertindak sebagai Ketua Panitia.Kegiatan Kongres yang dipusatkan di Hotel Singgasana Makassar ini mengusung tema “Menggalang Profesionalisme Sarjana Peternakan dalam Pembangunan Nasional”. Para peserta merupakan perwakilan dari Pengurus Besar dan Pengurus Cabang ISPI Seluruh Indonesia. Selain itu juga ada utusan dari dinas peternakan provinsi dan kabupaten/kota, beberapa organisasi peternakan dan kesehatan hewan, forum pimpinan perguruan tinggi peternakan Indonesia dan mahasiswa peternakan, serta para sponsor yang terdiri dari perusahan dan industri peternakan.

............selengkapnya baca majalah Infovet edisi Oktober 2010, pemesanan dan berlanggananan klik disini

DELAPAN WINDU FKH UGM YOGYAKARTA

Peran Dokter Hewan saat ini diperlukan untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat yang berwawasan lingkungan. Berikut paparan Prof Dr Drh Bambang Sumiarto SU MSc, Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada (FKH UGM) dalam rangka memperingati 8 windu FKH UGM Yogyakarta.

Usia Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada sudah menginjak delapan windu (64 tahun), yang berdiri berdasarkan SK Menteri Kemakmuran RI No. 1280/a/Per. tanggal 20 September 1946. Sedangkan Universitas Gadjah Mada sendiri diresmikan 19 Desember 1949 oleh Pemerintah RI yang kala itu bernama Universiteit Negeri Gadjah Mada. Dahulu, nama FKH disebut Pendidikan Kedokteran Hewan Tinggi (PKHT) berkedudukan di Klaten yang merupakan kelas paralel dengan PKHT di Bogor dan mahasiswanya masih tercatat 12 orang.

Dalam perjalanan waktu, kini orientasi FKH UGM menuju Fakultas berkelas internasional serta berperan serta dalam kegiatan riset dan pengabdian masyarakat menghadapi mewabahnya penyakit hewan lintas batas yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti AI. Kerjasama dengan luar negeri masih terkonsentrasi pada MoU yang telah terjalin dengan delapan Universitas di Queensland, Jepang, Australia, Malaysia, Korea, Jerman dan RRC.

Di tataran internasional disepakati bahwa hampir sebagian besar negara berkembang termasuk Indonesia, perlu memperbaiki sistem pendidikan Kedokteran Hewannya. Oleh karenanya, OIE menyarankan agar negara berkembang melakukan refokus kurikulum dan perbaikan standar kompetensi. Perguruan tinggi harus mengembangkan strategi reformasi untuk menyesuaikan dan mengemas kurikulumnya sedemikian rupa untuk mempertahankan kualitas pendidikan dan memperkuat praktek-praktek kesehatan hewan yang relevan dengan sistem budidaya ternak dan ekosistem hewan.

Dalam konteks tren baru dan masa depan industri peternakan, dibutuhkan kurikulum yang lebih terfokus pada kemampuan praktek dan mengembangkannya ke bidang-bidang surveilans, epidemiologi, kesehatan, produksi, manajemen ekonomi dan bisnis. Oleh sebab itu, paradigma pembelajaran SCL (Student Centered Learning) dengan PBL (Problem Based Learning) mulai dilaksanakan tahun 2007.

Saat ini, Tahun Akademik 2010/2011, FKH UGM mengelola 1085 mahasiswa, terbagi atas S-1 reguler 670 orang, PPDH 348 orang, S2 sebanyak 81 orang (2 orang dari Libya), S3 sebanyak 36 orang (1 orang dari Irak) dan S1 swadaya 43 orang. Tiap tahun peminat pendaftar mengalami peningkatan. Tahun ajaran 2010/2011, jumlah peminat 2031 orang dan diterima 214 orang, sedang yang mendaftar ulang 197 orang (92 %). Dari jumlah ini, sebanyak 172 orang memilih FKH UGM sebagai pilihan pertama. Yang sungguh membanggakan, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada wisuda terakhir (Agustus 2010) rata-rata mencapai 3,02 (tertinggi 3,90) dan lulusan tercepat 4 tahun 1 bulan.

Pendidikan tidak akan berhasil jika kualitas dosen tidak berkualitas. Sampai akhir Juli 2010, FKH UGM memiliki 43 dosen (52,4 %) bergelar Doktor yang 11 orang di antaranya Guru Besar atau Profesor (13,4 %), bergelar S2 sebanyak 36 orang (43,9 %) yang 15 orang di antaranya mengikuti pendidikan S3 (18,3 %), bergelar profesi 3 orang (3,7 %) dan harus sudah menyelesaikan S2 pada tahun 2012 sesuai tuntutan UU Guru dan Dosen.

Tenaga kependidikan sebagai salah satu pilar pendukung berlangsungnya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi yang baik dan bermutu, terus ditingkatkan kualitasnya. Tahun 2010, FKH UGM tercatat memiliki tenaga kependidikan berstatus PNS sebanyak 92 orang dan 17 orang honorer SK Dekan. Tuntutan terhadap penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan terutama untuk mendukung operasional laboratorium yang akan didirikan dan pengembangan pelayanan Rumah Sakit Hewan Prof. Soeparwi, yang disikapi dengan proses rekrutmen tenaga baru yang akan diselenggarakan bulan November 2010.

Mengenai pengembangan dan pemberdayaan Senat Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), sampai 31 Juli 2010 FKH UGM telah memfasilitasi terselenggaranya 97 program kerja yang mendapat dukungan dana dari fakultas dan iuran Persatuan Orang Tua Mahasiswa (POTMA) serta pihak lain yang tidak mengikat (sponsor).

Beasiswa sebagai salah satu instrumen peningkatan kesejahteraan untuk mahasiswa berprestasi, mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu terus diupayakan ketersediaannya melalui pendanaan UGM, fakultas dan sumber lain yang sesuai dengan misi pendidikan. Data mahasiswa FKH UGM yang mendapatkan beasiswa 267 orang (SPP/BOP), 149 orang (PPA), 14 orang (pegawai FKH UGM), 76 orang (BBM), 41 orang (Supersemar), 3 orang (Tanoto Foundation), 1 orang (PT BTN), 19 orang (Yayasan Karya Salemba Empat), 1 orang (Bank Mandiri), 1 orang (Dinas Pendidikan DIY) dan lain-lain. Di samping itu juga ada beasiswa Bantuan Khusus Mahasiswa bagi mahasiswa Sumatera Barat yang terkena musibah gempa pada tahun 2010, diberikan berupa pembebasan SPP dan BOP selama satu tahun untuk mahasiswa S1 dan keringanan biaya SPP 50 % untuk satu semester atau 25 % untuk satu semester berikutnya bagi mahasiswa pascasarjana.

Kerjasama nasional dengan Radio Republik Indonesia dalam bincang-bincang sore mewujudkan 53 episode mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat. Begitu juga kerja bareng dengan koperasi, Pemda Kalimantan Selatan, Riau, dan perusahaan swasta dalam bentuk program penelitian, pendidikan dan pemagangan telah menghasilkan kinerja positip. Fasilitasi proses rekrutmen lulusan oleh pengguna lulusan merupakan komitmen FKH UGM untuk memberikan pelayanan kepada lulusan agar memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan minat dan keinginannya. Sampai saat ini, FKH UGM telah memfasilitasi 106 penawaran lowongan pekerjaan bagi lulusannya baik dari perusahaan swasta nasional, internasional, dinas pemerintah dan TNI/POLRI.

Alumnus FKH UGM tersebar hampir di seluruh propinsi yang ada di Indonesia dan luar negeri. Data dokter hewan praktisi alumnus di luar negeri yang bekerja di Malaysia 7 orang, Brunei Darusalam 4 orang, Vietnam 6 orang, AS 1 orang dan Afrika 1 orang. Peran alumnus untuk memberikan kontribusi terhadap kualitas lulusan dan pengembangan institusi serta dalam meningkatkan minat masyarakat untuk melanjutkan studi di FKH UGM sangatlah penting. Untuk itu FKH berupaya terus memperbaiki kualitas hubungan dan komunikasi dengan alumnus secara terus menerus lewat GAMAVET (Gadjah Mada Veterinarian) yang berdiri sejak Kongres PDHI di Lombok beberapa tahun yang lalu.

Keberadaan Rumah Sakit Hewan Prof. Soeparwi merupakan RSH Pendidikan, unit pelayanan masyarakat dan RSH rujukan, yang dibuka 5 Agustus 2009. Hingga Agustus 2010 telah melaksanakan pelayanan sebanyak 3976 pasien dan 450 pasien rawat inap. Pasien terdiri atas anjing 1645 ekor, kucing 1768 ekor, kelinci 279 ekor, burung 90 ekor, kambing 4 ekor, sapi 14 ekor dan hewan lain (hamster, kura-kura, ayam, musang, monyet, ular, tupai, tokek, iguana) sebanyak 176 ekor. Pemasukan keuangan sampai akhir Agustus 2010 mencapai 547, 460 juta rupiah. Untuk melengkapi bacaan mendapat sumbangan 45 judul buku serta membangun Theatre Elisa Nugroho mendapat suntikan dana 225 juta dari drh. Elisa Nugroho. Di samping itu drh Ali Usman dari PT Biotek Saranatama menyumbangkan 200 juta rupiah untuk membangun ruang periksa VIP.

Presiden RI pertama Ir. Sukarno pada saat meresmikan UGM, pernah berpesan: Kutitipkan Universitas ini sebagai pemersatu bangsa. Usia FKH UGM boleh saja tua, tetapi sikap dan watak para pendidik jangan terpecah-belah. Sangat disayangkan keberhasilan dan kebesaran FKH UGM tidak diikuti oleh kebesaran hati beberapa dosen. Terbukti dari pantauan Infovet pada acara Dies 64 tahun FKH UGM tidak diikuti oleh dosen senior termasuk beberapa Guru Besar yang menjadi kebanggaan bersama.

Kapan para pakar ini mau bersatu-padu. Apakah mereka tidak sadar, bisa menjadi Dokter Hewan hingga menjadi dosen karena jasa FKH UGM? Di samping itu informasi atau undangan yang disampaikan kepada para alumnus tidak dikirim via surat ke masing-masing instansi melainkan hanya lewat SMS sehingga pesta akbar temu kangen alumnus yang seharusnya dihadiri lebih banyak tamu undangan menjadi kurang semarak. Mungkinkah GAMAVET bisa menjembatani semua ini? Tugas mulia bagi para civitas akademika termasuk para alumninya yang tergabung dalam GAMAVET untuk mempersatukan penyimpangan sesuai keinginan Sukarno. (red)