PMK KEMBALI MEREBAK DI PASURUAN

Peternak Sapi di Pasuruan, Waspada PMK
(Sumber : Istimewa)

Dalam kurun waktu 7 hari terhitung 14-20 februari ini, setidaknya ada 145 laporan kasus PMK di Kabupaten Pasuruan. Dari jumlah tersebut, 31 ekor diantaranya dilaporkan mati. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan, deh Ainur Alfiah. 

Ditemui di Pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti, Selasa (20/2/2024) siang, merebaknya kembali kasus PMK sangat mengagetkan. Sebab mulai bulan Mei tahun 2023 hingga di penghujung tahun, tidak ada laporan sapi terinfeksi PMK alias zero reported. 

"Kaget karena langsung banyak. Laporan di beberapa kecamatan yang masuk ke kami dalam seminggu terakhir," katanya.

Yang lebih mengagetkannya lagi adalah banyaknya sapi yang mati tanpa diawali gejala seperti awal kasus PMK tahun 2022 lalu. Menurut Alfiah, sapi yang mati tidak menunjukkan gejala yang membahayakan seperti kuku yang terlepas atau mulut yang membusa. Sebaliknya sapi hanya sakit panas satu hari, kemudian keesokan paginya ditemukan mati.

"Hanya dua hari setelah gejala badan sapi panas, tidak menunjukkan sakit sampai mulutnya berbusa atau kuku lepas tidak bisa jalan, keesokan paginya mati," ungkapnya.

Alfiah menduga, PMK kali ini lebih ganas dari penularan PMK di awal kasus dua tahun lalu. Faktornya bermacam-macam, bisa karena virus telah bermutasi sehingga kebal dengan obat-obatan, vaksin dll.

"Kami lakukan cek lab, dan sepertinya dugaan virus ini sudah bermutasi sehingga sangat kebal dengan obat-obatan yang biasanya diberikan atau vaksin, makanya sangat ganas," jelasnya.

Dari 31 ekor sapi yang mati, paling banyak kasusnya di Kecamatan Prigen sampai 13 ekor. Selanjutnya di Kecamatan Pandaan terlapor 8 ekor mati, Sukorejo 6 ekor, Gempol 3 ekor dan Rembang 1 ekor. 

Sementara itu, dengan banyaknya sapi mati karena PMK, Pj Bupati Pasuruan, Andriyanto meminta para peternak untuk meningkatkan kewaspadaan pada ternak sapi yang dalam kondisi sehat maupun yang mengalami penurunan kesehatan. 

"Saya minta peternak untuk semakin waspada. Teliti setiap ternak yang dimiliki. Kalau ada tanda-tanda sakit, segera laporkan ke mantri, atau petugas peternakan di desa dan kecamatan agar segera ditindaklanjuti," ucapnya. 

Untuk Dinas Peternakan, Andriyanto juga telah mengintruksikan supaya  stok obat-obatan dan vaksin tetap tersedia. Terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat penyebaran kasus yang tinggi. 

"Pastikan obat-obatan tetap tersedia. Vaksin juga mencukupi untuk kekebalan ternak," singkatnya. 

Saat ditanya apakah pasar-pasar hewan di Kabupaten Pasuruan akan ditutup, Andriyanto menegaskan bahwa hingga hari ini masih dibuka. Hanya saja, ada beberapa tindakan yang dilakukan, seperti penyemprotan desinfektan, pengawasan lalu lintas ternak dan pengecekan kondisi sapi yang diperjual belikan.

"Mungkin meski tidak ditutup, pasti volume sapi yang ada di Pasar juga berkurang. Saya minta penyemprotan desinfektan intens dilakukan, pengawasan lalu lintas ternak ditingkatkan lagi," tutupnya. (INF)

DINAS PERTANIAN ACEH BESAR TETAP WASPADAI PMK

Petugas Keswan Distan Aceh Besar Melakukan Vaksinasi PMK

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar Jakfar SP MSi mengimbau para peternak tetap mewaspadai  munculnya gejala Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), agar hewan ternak yang mereka miliki dapat terbebas dari virus yang berbahaya tersebut. 

“Kami selalu mengimbau kepada para peternak agar melaporkan segera kepada petugas peternakan atau petugas Kesehatan Hewan, bila hewan ternak mereka mengalami gejala yang diduga PMK,” ujar Jakfar pada apel pagi, Senin (20/11).

Terkait  adanya  dugaan PMK terhadap hewan ternak masyarakat di Kecamatan Darul Kamal dalam beberapa hari terakhir, dijelaskan Jakfar, pihaknya langsung menerjunkan petugas dari Distan dan tim Keswan di kecamatan tersebut. Petugas juga didukung oleh Muspika setempat. 

“Alhamdulillah, para petugas sudah memberikan vaksin dan penyemprotan di lokasi kandang peternak. Petugas kita di lapangan juga akan terus memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada peternak,” katanya.

Menurut Jakfar, selama ini para petugas di lapangan tetap memantau terus kondisi di lapangan. Diimbau juga kepada para peternak agar segera memberikan informasi kepada petugas sehingga ternak dapat segera diberikan vaksin, dilakukan penyemprotan kandang, dan bahkan mengkandangkan ternaknya supaya petugas dapat memantau kondisi kesehatan hewan ternak milik masyarakat.

Secara khusus, Kadistan Aceh Besar itu menyampaikan apresiasi kepada Forkopimda, Forkopimcam, petugas Keswan, aparatur gampong, dan semua pihak yang selama ini sudah bekerja keras sehingga penanganan PMK di Aceh Besar dapat dilakukan dengan baik. Namun demikian, ia tetap mengharapkan agar ke depan petugas Keswan selalu memantau terus kondisi di lapangan untuk mencegah PMK terjadi lagi.   

Jakfar menjelaskan, tahun lalu kasus PMK di Aceh Besar dapat ditangani sampai tuntas  dengan dukungan semua pihak. Ketika itu, tak kurang ada 12.000 kasus PMK yang dihadapi peternak di wilayah tersebut.

Menyikapi hal ini, pihak Forkopimda, dan semua petugas Keswan langsung bekerja keras untuk menangani PMK tersebut, termasuk dengan melakukan pemberian vaksinasi, penyemprotan kandang, dan sosialisasi kepada para peternak untuk mencegah PMK berlanjut. (INF)

PMK MASIH MENGANCAM, DISNAKKESWAN PASURUAN LAKUKAN INI

Petugas Disnakkeswan Melakukan Pemeriksaan Pada Sapi Perah

Meskipun secara nasional kasusnya terus menurun, namun jumlah ternak di Kabupaten Pasuruan yang terserang penyakit mulut dan kuku (PMK) masih ada hingga kini.

Dari catatan harian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan hingga 9 april 2023, setidaknya ada 199 ekor sapi yang terinfeksi PMK. Dari jumlah tersebut, 25 ekor diantaranya masih dalam kondisi sakit, 155 ekor sembuh, 6 ekor mati, 8 ekor dijual dan 5 ekor dipotong paksa.

Plt Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan, Diana Lukita Rahayu menjelaskan, dari ratusan sapi yang terinfeksi PMK, kejadian paling banyak di wilayah Kecamatan Lumbang, Prigen dan Kejayan.

Namun karena para peternak sudah memahami cara mengantisipasi agar tak tertular ke ternak yang lain, sehingga lebih banyak yang sembuh.

"Kalau dulu mungkin kaget dan panik. Tapi sekarang sudah pinter-pinter para peternaknya," kata Diana di sela-sela kesibukannya, Selasa (11/04/2023).

Selain pemahaman para peternak, Pemkab Pasuruan juga sudah menyebarkan banyak obat-obatan, vitamin plus vaksin dan desinfektan ke semua kecamatan. Utamanya di wilayah yang kasus PMK nya masih mendominasi.

Kata Diana, distribusi vaksin, obat dan vitamin sudah dilakukan sejak akhir desember, lantaran untuk dapat mencover kebutuhan di tribulan awal tahun ini.

"Sebelum desember sudah dropping vaksin, desinfektan sampai obat dan vitamin. Harapannya bisa mengcover awal 2023 sembari juga menunggu dari propinsi," jelasnya.

Saat ditanya perihal 199 ternak terbilang banyak atau sedikit kejadian di satu daerah, Diana menegaskan bahwa hampir di semua wilayah di Indonesia masih ada kasus PMK. 

Namun karena penanganannya sudah bagus plus antisipasi dan pencegahan dimaksimalkan, maka resiko kematian ternak juga bisa ditekan.

"Memang mulai naik tapi tidak di Kabupaten Pasuruan saja. Melainkan di hampir semua wilayah di Indonesia. Namun resiko kematiannya sedikit karena penanganan, pencegahan juga cepat," ucapnya. 

Demi bisa semakin menekan kasus PMK, Dinas Peternakan terus bersosialisasi ke kecamatan hingga desa, dan mengajak seluruh tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk sama-sama membantu agar kasus PMK bisa segera nol kasus.

"Kita intens sosialisasi pencegahan PMK ke kecamatan sampai pelosok desa. Dan ahamdulillah juga dibantu toga dan tomas," akunya. (INF)

DINAS PETERNAKAN MERAUKE MUSNAHKAN PULUHAN KILOGRAM DAGING IMPOR

Satgas PMK, Menyiapkan Pemusnahan Daging Impor
(Sumber : jubi.id)

Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke, Papua Selatan memusnahkan 60,9 kilogram daging impor yang disita dari sejumlah rumah makan di Kota Merauke.

Pemusnahan daging impor dilaksanakan di halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Merauke pada Selasa (21/2/2023), dan dihadiri Sekda Ruslan Ramli serta sejumlah pejabat.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke, Martha Bayu Wijaya menyatakan puluhan daging impor olahan tersebut disita dari sejumlah rumah makan oleh satuan tugas penyakit mulut dan kuku – Satgas PMK Merauke dalam operasi beberapa hari lalu.

“Tim Satgas PMK berhasil menyita 60,9 kilogram daging olahan yang didatangkan dari luar daerah oleh sejumlah rumah makan di Merauke. Keseluruhannya adalah daging sapi. Operasi yang dilakukan Satgas Kabupaten Merauke dalam rangka mencegah masuknya penyakit mulut dan kuku di wilayah Merauke.

Sementara itu, Sekda Merauke Ruslan Ramli menyatakan bahwa pemusnahan daging olahan yang didatangkanl dari luar Merauke terhitung telah tiga kali. Pemusnahan dilakukan dengan tujuan agar virus PMK tidak menyebar di Kabupaten Merauke.

Pemerintah daerah, kata Ruslan, sangat mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Peternakan serta Satgas PMK setempat dalam upaya mengendalikan dan mencegah masuknya penyakit mulut dan kuku di sana.

“Pemusnahan ini adalah yang ketiga kalinya, pemusnahan awal kita lakukan sebanyak 1 ton lebih. Pemusnahan dilakukan agar kita bersama-sama mencegah masuknya virus PMK di Merauke. Pemerintah daerah sangat mendukung berbagai upaya yang dilakukan oleh dinas dan satgas dalam rangka mencegah masuknya penyakit ini,” kata Ruslan.

Ruslan menambahkan, Pemerintah Kabupaten Merauke sedang mengupayakan agar wilayah tersebut tetap bebas (zona hijau) dari penyakit mulut dan kuku. Sehingga tindakan pencegahan terus dikedepankan agar penyakit PMK tidak masuk dan menyebar di Merauke.

“Dengan pemusnahan ini, kita harapkan juga agar para pelaku usaha tidak lagi mendatangkan daging olahan yang berpotensi menyebarkan penyakit di wilayah ini. Pemerintah daerah juga mengharapkan partisipasi masyarakat, khususnya para pelaku usaha untuk bersama-sama mencegah,” tutup Ramli. (INF).

RATUSAN SAPI POSITIF PMK, SULTENG JADI ZONA MERAH

Petugas Melakukan Pengobatan Pada Sapi Terindikasi PMK

Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), menyebut 164 ekor sapi di wilayah Kabupaten Morowali dan Morowali Utara (Morut) terpapar penyakit mulut dan kuku (PMK).

"Sekarang status Sulteng sudah berubah menjadi zona merah dengan total yang terpapar 164 ekor sapi," kata Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet Dinas Perkebunan dan Peternakan Sulteng, Dandi Alfita di Palu, Rabu (21/9/2022).

Dia menjelaskan dari total 164 ekor itu masing-masing Kabupaten Morowali Utara sebanyak 124 ekor, sedangkan Kabupaten Morowali 40 ekor sapi. Semula gejala tersebut, lanjut Alfita, ditemukan dari ternak milik beberapa masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan investigasi untuk mengetahui peta sebaran PMK yang sudah terjadi.Hasil dari pemetaan itu menunjukkan gejala PMK juga muncul pada beberapa ekor sapi di Kabupaten Morowali. 

"Sekaligus saat itu juga kami melakukan pengambilan sampel untuk dilakukan uji laboratorium Balai Besar Veteriner Maros dan hasilnya baru keluar hari ini ternyata positif," ucap Alfita.

Berdasarkan hasil tersebut, pihak Dinas Peternakan dan Perkebunan Sulteng menutup seluruh akses pengiriman hewan ternak dari Morut dan Morowali.

"Langsung kami tutup dengan memperketat titik cek poin yang dijaga petugas Peternakan maupun dari aparat keamanan seperti Polri dan TNI," jelasnya.

Upaya lain, sambung Alfita, adalah dengan cara melakukan penyemprotan desinfektan terhadap seluruh kandang ternak sapi baik di Morut maupun Morowali.

"Terakhir adalah vaksin yang sudah dalam proses pengiriman dan secepatnya akan langsung dilakukan penyuntikan terhadap hewan yang terpapar maupun yang tidak agar memperkecil kemungkinan penyebaran lebih luas lagi," tambahnya.

Dia juga mengimbau agar seluruh masyarakat yang memiliki peternakan sapi maupun yang tidak agar melakukan pencegahan secara mandiri, diantaranya dengan cara menyemprotkan desinfektan secara berkala. (INF)

PETERNAK SAPI MENOLAK TERNAKNYA DIVAKSIN PMK

Petugas Dinas Pertanian dan Pangan Bermediasi Dengan Peternak Agar Ternaknya Mau Divaksin

Sebagian peternak di beberapa desa di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, selalu menolak hewan peliharaannya divaksin sehingga menyulitkan  capaian vaksinasi penyakit mulut dan kuku hewan di daerah itu.

Penolakan warga terhadap vaksin hewan diungkapkan Tim Vaksinasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kayong Utara.

“Masih ada sebagian masyarakat yang tidak mau ternaknya divaksin dan masih ada ternak yang tidak diikat tali sehingga menyulitkan petugas vaksinasi," kata  Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Kayong Utara, Ludi Nurmala.

Menurutnya, program nasional vaksinasi PMK sudah memasuki pemberian vaksin tahap II untuk sejumlah wilayah di Indonesia.

Sedangkan di Kayong Utara, katanya, wilayah yang sudah memasuki vaksinasi PMK tahap II baru dimulai pada Kecamatan Simpang Hilir yaitu terdiri dari Desa Penjalaan, Rantau Panjang, Medan Jaya, Melano, Sei Mata-mata, Batu Barat dan Desa Pemangkat.

"Jumlah sapi yang divaksin selama dua hari mencapai 180 ekor.  Setelah semua kecamatan di Kabupaten Kayong Utara nanti sudah mendapatkan vaksinasi PMK tahap II,  maka akan dilanjutkan dengan vaksinasi tahap III dengan jangka waktu enam bulan dari vaksinasi tahap II," terangnya.

Sedangkan Kecamatan Sukadana dan Seponti baru memasuki vaksinasi PMK tahap I untuk ternak sapi. Untuk Kecamatan Sukadana yang sudah menerima vaksin tahap I ini baru dua desa yaitu Desa Gunung Sembilan dan Desa Harapan Mulya dengan total 100 vaksin yang telah diberikan.

"Kecamatan Seponti sendiri dalam dua hari sudah menerima vaksin tahap I sebanyak 300 dosis yaitu untuk ternak sapi pada Desa Telaga Arum, Seponti Jaya, dan Wonorejo. Selanjutnya Dispangan menargetkan vaksinasi tahap I untuk Kecamatan Teluk Batang dan Pulau Maya," kata dia.

Menurut dia, syarat ternak yang divaksin adalah semua jenis sapi yang sehat dan mulai berumur dua minggu atau lebih. Sapi yang sudah divaksin tidak boleh disembelih dalam waktu dekat.

“Vaksinasi merupakan salah satu cara untuk mencegah penularan penyakit mulut dan kuku. Oleh karena itu masyarakat dihimbau agar turut berpartisipasi dan mensukseskan kegiatan vaksinasi penyakit mulut dan kuku yang dilaksanakan di Kabupaten Kayong Utara” harapnya. (INF)

ASOHI UNGKAP PENTINGNYA KETERSEDIAAN OBAT HEWAN DI MASA WABAH PMK

Webinar Memperingati HUT BBPMSOH 

Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPSMOH) Gunung Sindur menggelar webinar “Penanggulangan Wabah PMK di Indonesia” yang dilaksanakan dalam rangka memaknai 77 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dan 37 Tahun BBPMSOH pada Selasa (16/8). Webinar yang digelar secara virtual memanfaatkan fasilitas zoom meeting menghadirkan nara sumber salah satunya Ketua Umum ASOHI Drh Irawati Fari.

Webinar dibuka dengan sambutan dan arahan dari Direktur Kesehatan Hewan Dr drh Nuryani Zainuddin . Kemudian dilanjutkan dengan paparan dari Kepala BBPMSOH Drh Maidaswar MSi yang bertajuk “37 Tahun BBPMSOH Membersamai”.

Pembicara kedua Prof Dr drh I Wayan T Wibawan MS membawakan materi berjudul “Pedoman vaksinasi PMK pada ternak dalam upaya penanggulangan dan pengendalian Penyakit PMK di Indonesia”.  Sementara perwakilan dari Bagian Fitofarmaka IPB University memberikan paparan bertajuk, “Penggunaan obat hewan alami sebagai terapi pendukung dalam penanggulangan penyakit virus di Indonesia.”

Pembicara terakhir Ketua Umum ASOHI Drh Irawati Fari membawakan materi bertajuk “Peran Penting ASOHI Untuk Penyediaan Obat Hewan Di Masa Wabah PMK.” Dalam paparannya Irawati menekankan selama wabah Penyakit PMK ini ASOHI secara aktif ikut dalam Pertemuan/Rapat dengan Lembaga Pemerintah ; Kementan, Kemenko Ekonomi, Kemenko Maritim dan Investasi dan Badan Nasional Penaggulangan Bencana. ASOHI terdaftar sebagai anggota SATGAS BNPB Pusat & Propinsi.

Berbagai kegiatan ASOHI  diantaranya melakukan koordinasi kegiatan sehubungan dengan peran ASOHI dalam memberikan donasi dalam kondisi kedaruratan dan koordinasi penyediaan Obat Hewan supportive dan disinfectant. Koordinasi dengan ASOHI Daerah dalam penggalangan donasi Obat Hewan dan penyalurannya kepada pemerintah. Memfasilitasi anggota ASOHI dalam percepatan proses dalam mendapatkan rekomendasi impor untuk Obat Hewan PMK.

“Kami menyarankan donasi langsung dari ASOHI Daerah kepada Pemda setempat yang berlangsung sampai sekarang. Koordinasi dengan produsen dan Importir Obat Hewan dalam rangka kesiapan untuk memenuhi kebutuhan Vaksin dan Obat Hewan. Meyelenggarakan Webinar PMK, 29 Juni 2022. Pembentukan Satgas PMK – ASOHI melalui Surat ASOHI bernomor KP 007/ASH/VI/2022. ASOHI berperan aktif dan cepat memberikan informasi ketersediaan stok, jenis vaksin PMK yang tersedia dan informasi lain yang dibutuhkan Pemerintah untuk penanggulangan PMK. Koordinasi rutin dan intens dengan Satgas PMK Kementan,” terang Irawati.

Irawati melanjutkan, hingga saat ini kegiatan donasi penyediaan Obat Hewan supportive dan disinfectant yang dilakukan oleh ASOHI Pusat dan Daerah telah mencakup 14 Provinsi. Diantaranya di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, DKI Jakarta, Banten, Lampung, Medan, Bangka Belitung (oleh ASOHI Sumsel), Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah (oleh ASOHI Kalsel), NTB (oleh ASOHI Bali), dan Sulawesi Selatan.

Secara total perkiraan nilai total donasi ASOHI dalam rupiah mencapai Rp. 668.585.000 dengan rincian Desinfektan Rp. 390.645.000, Obat Hewan Rp. 196.500.000, Obat Luka Rp. 26.400.000, dan Lain-Lain Rp. 55.040.000.

Irawati juga menuturkan permasalahan obat hewan yang saat ini menjadi tantangan dalam pengendalian wabah PMK. Diantaranya adalah soal data kebutuhan vaksin dan obat hewan. Kemudian juga soal administrasi Rekomendasi impor, Registrasi & Registrasi ulang yang sedikit banyak menghambat akselerasi penyediaan obat hewan untuk PMK. Belum lagi soal penyediaan & distribusi, penggunaan obat hewan yang teregistrasi, isu AMR, dan prosedur penyediaan  via pemerintah (e-catalog).

Irawati juga menjelaskan tentang adanya informasi di medsos dari Pemerintah untuk menggunakan desinfektan berbahan kimia RT (tidak memiliki nomor registrasi). Banyaknya penggunaan desinfektan yang belum terdaftar, seperti pemutih pakaian, asam sitrat, dan lain-lain yang mana itu dilakukan oleh pemerintah sendiri.

“Lambatnya pengambilan keputusan Pemerintah untuk menentukan jenis vaksin import yang disetujui juga menjadi slah satu tantangan dalam akselerasi pengendalian wabah PMK,” ujar Irawati. (INF)