 |
| Foto Bersama Pengurus PB PDHI Periode 2022-2026 |
Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PB PDHI) melaksanakan pelantikan kepengurusan periode 2022-2026 di Hotel Borobudur pada Sabtu (3/12) yang lalu. Sejak terpilih kembali pada kongres yang berlangsung di Makassar di bulan Oktober yang lalu, Ketum PDHI Drh Muhammad Munawaroh mengambil langkah cepat agar PDHI dapat bekerja lebih maksimal.Mengusung tema “PDHI Menuju Organisasi Profsional, Transparan, dan Akuntabel”, diharapkan kepengurusan baru dapat bekerja dengan lebih maksimal dari yang sebelumnya.
Drh Muhammad Munawaroh dalam sambutannya menjelaskan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang menanti organisasi di tahun - tahun kedepan. Mulai dari isu di penyakit hewan menular, resistensi antimikroba, peran profesi, hingga isu otoritas dan undang - undang kedokteran hewan dibahas oleh beliau.
"Saya berharap kita dapat berkontribusi bagi profesi kita dan masyarakat. Kami juga berharap feedback dari para stakeholder lainnya dalam bentuk, saran, kritik, maupun ide yang membangun agar organisasi ini dapat menjadi semakin baik," tutur Munawaroh.
Ia juga meminta komitmen dari tiap pengurus dalam menjalankan organisasi, dimana para pengurus harus siap untuk di re-shuffle apabila kinerja dan kontribusinya dinilai belum maksimal untuk organisasi.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kesmavet Drh Syamsul Ma'arif yang mewakili Dirjen PKH mengatakan bahwa sekarang adalah saat yang tepat bagi dokter hewan Indonesia untuk menunjukkan eksistensi dan memberikan kontribusi bagi masyarakat.
"Kita diuji dengan penyakit hewan menular, serta isu lain yang merujuk pada one health. Oleh karena itu kita harus bisa lebih berkontribusi, bukan berarti kemarin - kemarin tidak ada kontribusinya," kata dia.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Prof Drh Wiku Adisasmito Guru Besar UI sekaligus juru bicara pemerintah dalam penanggulangan PMK. Beliau menyebut bahwa kinerja dokter hewan Indonesia sudah baik dalam penanganan PMK, sehingga hingga kini wabah PMK cukup terkendali.
Namun begitu, Wiku masih menyayangkan akan kurangnya SDM dokter hewan di berbagai daerah, terutama ketika dalam kondisi wabah yang kini melanda peternakan Indonesia.
"Kami sempat diprotes, kenapa menggunakan TNI - Polri dalam vaksinasi PMK kemarin, padahal kami juga sudah mengajak para kolega untuk berkontrbusi. Namun nyatanya memang tidak ada sistem dimana dokter hewan dari berbagai daerah untuk migrasi membantu penanganan wabah. Jadi kita hanya memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah itu saja, mudah - mudahan nanti kita punya semacam peraturan yang bisa membuat itu terjadi, sehingga wabah ini segera berakhir," tutur Wiku.
Ia juga sedikit menyayangkan bahwa dokter hewan Indonesia masih dinilai mementingkan ego sektoral oleh sebagian kalangan, terutama pemerintah pusat. Oleh karenanya ia berharap di kepengurusan berikutnya, PDHI harus lebih "extrovert" lagi kepada jajaran pemerintah pusat agar tetap eksis.(CR)
