ANTRAKS DI DIY LANGSUNG DITANGANI CEPAT AGAR TAK MELUAS

Pemberian vaksinasi pada sapi untuk mencegah antraks. (Foto: Istimewa)

Mencuatnya kasus antraks yang menyerang ternak sapi dan kambing di Kabupaten Sleman dan Gunungkidul Provinsi D.I. Yogyakarta (DIY), ditangani secara cepat dengan mengintensifkan disinfeksi, vaksinasi, dan pengawasan lalu lintas ternak.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nasrullah, mengungkapkan bahwa kasus ini telah menjadi perhatian Menteri Pertanian untuk segera diambil langkah-langkah preventif agar tidak meluas.

“Inilah kepedulian pemerintah terhadap rakyat. Harapannya yaitu wilayah kasus bisa kita isolir. Pemerintah jangan sampai lengah terhadap vaksinasi antraks. Stok vaksin kita lebih dari cukup dan tidak impor. Kita produksi sendiri,” kata Nasrullah saat memberikan sambutan pada kegiatan vaksinasi untuk pencegahan antraks di Balai Desa Gayamharjo, Prambanan, Sleman, Selasa (19/3/2024).

Dalam keterangan resminya, Nasrullah menyoroti pentingnya pemahaman yang lebih baik dari peternak tentang bagaimana menjaga kesehatan ternak dan mencegah agar kasus antraks tidak terulang.

Ia mengimbau jika ternak sakit, segera laporkan kepada petugas, tidak boleh menyembelih di sembarang tempat tanpa izin, serta mengonsumsi  ternak yang sakit apalagi yang telah mati. Hal tersebut dapat membahayakan kesehatan diri sendiri maupun masyarakat.

“Sangat penting bagi peternak untuk memahami bahaya antraks dan langkah-langkah pencegahannya. Edukasi harus rutin diberikan kepada peternak dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat,” ucapnya.

Ia juga menambahkan, perlu diperkuat check point lalu lintas ternak yang ada dan melakukan koordinasi lintas wilayah yang berbatasan. Aparat Kepolisian juga diharapkan menindak oknum yang menjual ternak sakit atau ternak mati yang diduga antraks.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan upaya pendataan kelompok ternak di Kabupaten Sleman dan turut memantau perdagangan ternak secara ketat. Terutama wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, menjadi fokus utama dalam pemantauan.

“Kami telah melakukan upaya disinfeksi di lingkungan kandang ternak yang positif antraks dan Pemda Sleman terus berupaya memusnahkan daging ternak kena antraks yang telah ditaruh di kulkas-kulkas, kita ambil semua, ini bekerja sama juga dengan TNI dan Polri,” kata Kustini.

Ia juga membeberkan telah dilakukan pengobatan dan pemberian vitamin terhadap 143 ekor sapi dan 224 ekor kambing/domba. Vaksinasi juga terus dilakukan pada zona kuning yaitu di Dusun Nawung, Kalinongko, dan Kalinongko Lor. Semua dilakukan beserta jajaran Pemda Sleman agar penyebaran antraks berhenti.

Pada kesempatan yang sama Direktur Kesehatan Hewan, Nuryani Zainuddin, menjelaskan bahwa antraks yang terjadi di DIY merupakan kasus yang berulang dan ini disebabkan oleh beberapa hal salah satunya adalah ketidaktahuan masyarakat terkait bahaya antraks.

“Penyakit antraks sebenarnya adalah penyakit yang mudah ditangani kalau dilakukan vaksinasi secara rutin, yaitu setiap tahun. Selain dengan vaksinasi, pemerintah melalui Balai Besar Veteriner bisa melakukan flooring atau semenisasi untuk daerah yang terkena antraks,” tutur Nuryani.

Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DIY, Hery Sulistio Hermawan, juga menekankan pentingnya koordinasi antar instansi dalam menangani kasus ini. Menurutnya, seluruh wilayah di DIY harus mengambil langkah tegas dan waspada.

“Berawal dari 2 Februari 2024 terjadi utamanya di Kalinongko Kidul, Gayamharjo, beruntun sampai 7 Maret 2024. Kemudian pada 23 Februari 2024 juga terjadi kasus di Serut. Artinya ada di dua lokasi penyakit antraks. Dua lokasi tersebut saling berdekatan di perbatasan dengan jarak 100-200 meter,” terangnya.

Ia sampaikan telah terjadi kematian dua ekor sapi dan 10 ekor kambing dan saat ini sudah 14 hari sudah tidak ditemukan kasus lagi. Artinya, kematian ternak yang terakhir terkonfirmasi pada 7 Maret 2024.

“Update penanganan yaitu telah dilakukan disinfeksi, pengobatan antibiotik, dan vitamin sebanyak 750 ekor terdiri dari 238 sapi dan 519 kambing. Vaksinasi akan dilaksanakan 14 hari setelah ternak diobati. Untuk Klaten yang menjadi daerah terancam, juga telah vaksinasi 242 ekor yaitu terdiri dari 140 sapi, 55 kambing, dan 47 domba,” tukasnya.

Pada acara tersebut, Dirjen PKH Nasrullah juga menyerahkan bantuan Kementerian Pertanian berupa vaksin antraks (2.600 dosis), vitamin (1.500 botol), obat-obatan (600 botol), dan spuit (20.000 set) kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DIY. (INF)

TURUNKAN TIM KE LAPANGAN, KEMENTAN RESPONS CEPAT LAPORAN ANTRAKS DI YOGYAKARTA

Tim saat mengambil sampel di peternakan warga karena adanya laporan kasus antraks. (Foto: Istimewa)

Merespons laporan kasus antraks di Kabupaten Sleman dan Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada 8 Maret 2024, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Kementerian Pertanian (Kementan), langsung menurunkan tim ke lapangan.

“Tim kami dari Balai Besar Veteriner Wates telah melakukan investigasi dan pengujian laboratorium dengan hasil positif antraks dari sampel darah sapi dan tanah yang berasal dari Desa Serut, Kecamatan Gedangsari, Gunung Kidul dan sampel tanah dari Desa Gayamharjo, Kecamatan Prambanan, Sleman,” ujar Dirjen PKH, Kementan, Nasrullah, dalam siaran resminya di Jakarta, Selasa (12/3/2024).

Untuk mencegah tambahan kasus, ia sampaikan bahwa Kementan segera mengirimkan bantuan berupa vaksin sebanyak 1.000 dosis, 100 botol antibiotik, dan 1.000 botol vitamin untuk diberikan ke ternak di wilayah terdampak di DIY.

"Bantuan tersebut akan disalurkan untuk penanganan kejadian antraks yang dilaporkan dari Sleman, Gunung Kidul, dan wilayah terancam lainnya," ucapnya.

Sementara terkait adanya kasus antraks, Direktur Kesehatan Hewan, Kementan, Nuryani Zainuddin, menerangkan bahwa penyakit tersebut merupakan salah satu penyakit hewan yang dapat menular ke manusia (zoonosis).

"Saya minta masyarakat tetap waspada dan tidak menjual atau memotong hewan sakit, apalagi mengonsumsinya," imbuhnya. Sebab, adanya kasus pada masyarakat disebabkan karena mereka mengonsumsi ternak yang sakit dan dicurigai antraks.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa timnya bersama dinas setempat telah melakukan dekontaminasi dan disinfeksi pada lingkungan yang tercemar, yaitu lokasi penyembelihan, kandang dan area penguburan ternak, pengobatan antibiotik dan roboransia, serta KIE bersama dengan UPT Puskesmas. Sedangkan vaksinasi akan segera dilakukan setelah pengobatan.

“Tim kami akan terus melakukan penanganan di lapang dan dalam waktu dekat kita akan adakan pertemuan lintas sektor termasuk kesehatan yang dikoordinir oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DIY,” pungkasnya. (INF)

LANGKAH PEMERINTAH KENDALIKAN ANTRAKS DI GUNUNGKIDUL

Pengendalian antraks melalui vaksinasi dan membangun kesadaran deteksi dini gejala antraks. (Foto: Istimewa)

Kementerian Pertanian (Kementan) kendalikan penyakit antraks melalui pengoptimalan vaksinasi pada hewan khusus ruminansia seperti sapi, kerbau, atau kambing. Selain vaksinasi, pihaknya bersama pemerintah daerah juga membangun kesadaran masyarakat melakukan pengecekan dini guna mengenali gejala antraks.

“Langkah kolaboratif ini diharapkan mampu menurunkan penyebaran antraks sekaligus meningkatkan sistem kekebalan hewan ternak,” ujar Kepala Dinas Veteriner dan Kesehatan Hewan Gunung Kidul, Wibawanti, di Desa Candirejo, Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Kamis (13/7/2023), melalui siaran pers Kementan.

Sementara Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Syamsul Ma'arif, mengatakan antraks yang merupakan penyakit bakterial bersifat menular akut pada manusia dan hewan yang disebabkan bakteri Bacillus anthracis yang hidup di tanah. Bakteri ini dapat menyerang hewan pemakan rumput dan dapat menular ke manusia.

“Pelaporan adanya penyakit atau kematian hewan yang tidak biasa, wajib dilakukan pemilik ternak dan perusahaan peternakan untuk menanggulangi penyebaran,” kata Syamsul.

Ia mengimbau semua pihak bisa bekerja sama, utamanya dalam melaporkan hewan yang sedang sakit. Sesuai aspek keamanan pangan, ketika hewan sakit harus dilaporkan ke dokter hewan untuk memastikan bahwa penyakit tersebut tidak berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang mengonsumsinya.

“Bila dokter mendiagnosis penyakit antraks, maka sesuai aturan berdasarkan sifat penyakit, hewan tersebut dilarang untuk dipotong dan/atau membuka bangkainya. Sebab bakteri antraks yang keluar dari tubuh, begitu terpapar udara akan segera membentuk spora, dimana spora tersebut akan dapat bertahan di lingkungan hingga puluhan tahun,” jelasnya.

Lebih lanjut, spora tersebut akan menginfeksi manusia dan dapat menimbulkan empat tipe penyakit, yaitu tipe saluran pencernaan bila masyarakat mengonsumsi, tipe kulit yang ditunjukkan dengan adanya keropeng khas, tipe paru- paru bila mengirup spora dan tipe radang otak.

“Kalau hewan sudah mati harusnya langsung dikubur dengan kedalaman tertentu hingga tanah uruknya kira-kira dua meter, agar tidak digali oleh hewan pemakan daging lainnya,” sebutnya.

Berkaitan dengan antraks, Syamsul mengatakan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang sangat masif pada masyarakat sangat penting untuk membangun kesadaran akan kesehatan hewan dan menjamin keamanan pangan.

“Penyembelihan hewan di RPH juga sangat penting untuk memastikan hewan yang disembelih sehat atau tak berpenyakit yang membahayakan kesehatan masyarakat,” tukasnya. (INF)

GUNUNG KIDUL DARURAT ANTRAKS

Petugas DPKH Mengambil Sampel Di Lokasi
(Sumber : CNN Indonesia)

Kasus Antraks muncul di Dusun Jati, Candirejo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, 1 orang meninggal dunia dan 87 orang lain positif terinfeksi. Di sini, antraks juga telah menewaskan 6 ekor sapi dan 6 ekor kambing.

Sementara itu, 87 orang yang positif di Dusun Jati dalam kondisi baik. Tidak ada dari mereka yang dirawat di rumah sakit. Kasus antraks di dusun itu terjadi ditengarai karena warga mengonsumsi hewan ternak yang telah mati.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Gunungkidul Wibawa Wulandari mengatakan ada beberapa sapi mati yang disembelih dan dikonsumsi. Bahkan ada sapi yang telah dikubur, kemudian digali dan dikonsumsi warga.

"Sapi sakit mati, kemudian suruh kubur melalui SOP sudah kita kuburkan tapi sama masyarakat ada yang 1 (sapi) digali lagi dikonsumsi," kata Wibawa.

Sementara Kabid Kesehatan Hewan (DPKH) Gunungkidul Retno Widyastuti mengatakan total ada 6 sapi dan 6 kambing yang positif antraks mati di dusun itu. Lantaran bangkai sudah tak ditemukan maka yang diperiksa ke laboratorium adalah tanahnya.

"Yang kita periksakan ke lab itu bukan darahnya, bukan dagingnya, tapi tanah yang terkontaminasi darah saat disembelih," ujarnya.

Kematian ternak itu terjadi sejak November 2022. Ditegaskan tidak ada hewan dari dusun tersebut yang disembelih atau keluar dari dusun saat Idul Adha.

Dia menjelaskan lokasi penyembelihan pun disiram formalin sebanyak 3 kali sejak 3 Juni lalu. Hewan ternak yang belum terpapar kemudian disuntik antibiotik. Hewan ternak ini juga tak boleh keluar dari dusun.

"Kita berikan antibiotik sapinya 77 ekor, kambingnya 289, itu internal Jati. Mudah-mudahan terisolir di sana tidak ke lain tempat," katanya.

Gubernur Waspada, Lalu Lintas Ternak Diperketat

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) di DIY memperketat pos pengawasan lalu lintas perdagangan hewan ternak guna mengurangi penyebaran antraks yang semakin mengkhawatirkan. Sultan HB X menekankan pentingnya pengawasan yang ketat sebagai upaya mencegah penularan dan penyebaran penyakit mematikan ini.

"Kami kan tidak mungkin menutup lalu lintas hewan, mosok lewat ora oleh (masa hanya lewat tidak boleh), meh ngedol barang ora oleh (mau menjual barang tidak boleh) jadi ya tergantung pengawasannya," kata Sultan HB X dikutip dari rilis Humsa Pemda DIY, Kamis (6/7).

Sultan HB X menyadari bahwa lalu lintas hewan ternak di DIY, terutama di Gunungkidul, merupakan aktivitas yang tinggi. Oleh karena itu, beliau berharap daerah-daerah lain juga meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas hewan, sehingga keamanan hewan-hewan yang melewati DIY dapat terjamin.

"Lalu lintasnya tinggi, sekarang tergantung daerah lain juga, bagaimana mengantisipasi antraks itu merupakan sesuatu yang penting," tegasnya.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) DIY, Sugeng Purwanto, mengatakan kasus antraks di Gunungkidul kerap terjadi dari tahun ke tahun.

"Ini memang sering ulang tahun antraks ini (berulang, red) kami akan berusaha langkah-langkah persuasif," kata Sugeng di kantornya, Kamis (6/7).

Langkah persuasif yang dimaksud salah satunya mengubah mindset masyarakat untuk tidak mengkonsumsi hewan ternak yang mati. Antraks ini menular dari hewan ke manusia.

Sugeng tak menyalahkan masyarakat karena kemungkinan masyarakat terbatas pengetahuannya. Pada era sekarang sosialisasi bisa dilakukan melalui media elektronik tapi untuk di Gunungkidul hal ini belum tentu efektif. Misal saja, sinyal yang kurang kuat di sana.

"Kadang para peternak kan tidak semuanya melek informasi lewat media elektronik," kata dia.

Langkah Cepat Untuk Mencegah Penyebaran

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan 25 ribu dosis vaksin antraks untuk hewan ternak, menyusul adanya temuan kasus antraks di Gunung Kidul, DIY. Vaksin itu dialokasikan untuk wilayah yang berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

"Untuk vaksin, kami sudah siapkan 25 ribu (dosis). Tentunya untuk hewan yang ada di daerah rentan, prioritasnya untuk daerah yang berbatasan dan punya (potensi) berdampak langsung," ujar Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Jateng Agus Wariyanto, Kamis (6/7).

Selain vaksin, pihaknya juga akan mengetatkan pemeriksaan hewan yang masuk ke Jawa Tengah. Jawa Tengah memiliki sejumlah pos lalu lintas ternak yang berbatasan dengan DIY, yakni di Bagelen di Purworejo, Salam di Magelang dan Klaten.

"Juga pengetatan pemeriksaan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH), atau asal hewan tersebut. Ini penting untuk menyekat sebaran hewan terutama dari daerah yang diduga menjadi episentrum penyebaran antraks," jelas dia.

Meski dapat menular dari hewan ke manusia, Agus meminta masyarakat tidak panik namun tetap waspada. Ia meminta masyarakat untuk mengubur bangkai ternak yang diduga suspek antraks dengan baik. Sebab, spora yang ditimbulkan penyakit ini, bisa bertahan hingga 75 tahun, meski bangkai hewan yang tertular telah dikubur.

"Memang penyakit ini zoonosis, bisa menular ke manusia. Tetapi upaya pencegahan penting, misal kalau terjadi antraks (bangkai hewan) dikubur, kalau perlu dicor dan ditandai. Karena sporanya bisa bertahan 75 tahun. Sehingga generasi berikutnya tahu di situ ada hewan yang tertular," tegas dia.

Agus mengatakan, saat ini Jawa Tengah masih dinyatakan bebas antraks. Namun demikian, ia tidak menampik kasus tersebut pernah terjadi di Jateng beberapa waktu silam.

Di antaranya, Kabupaten Klaten pada 1990, Kabupaten Semarang pada 1991, Kota Surakarta di tahun 1991 dan 1992. Selain itu wilayah Boyolali juga pernah terjangkit antraks pada tahun 1990 hingga 1992 dan terakhir 2012.

Adapula Karanganyar pada 1992, Kabupaten Pati pada 2007, Kabupaten Sragen pada 2010 dan 2011 , serta Kabupaten Wonogiri.

"Kami imbau masyarakat tidak perlu panik tapi tetap waspada. Masyarakat cepat laporkan bila mana ada hewan yang sakit. Kalau ada manusia yang sakit (diduga tertular antraks) segera berobat. Tetap jaga kesehatan ternak, jikalau terjadi terapkan prosedur, semuanya harus bergerak dari pemerintah hingga masyarakat," kata Agus. (INF)

ANTRAKS DI GUNUNG KIDUL DINYATAKAN TERKENDALI

Kerjasama lintas sektor berperan dalam pengendalian Antraks (Foto: Humas Kementan)

Pengendalian Antraks di Gunung Kidul telah sesuai standar dan saat ini situasinya sudah terkendali. Hal itu mengemuka saat kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI di Kabupaten Gunung Kidul, 31 Januari 2020.

Menurut G. Budisatrio Djiwandono, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, sesuai fungsinya dalam pengawasan program pemerintah, Komisi IV DPR RI ingin mencari informasi lebih rinci terkait situasi dan pelaksanaan program pengendalian Antraks di Gunung Kidul untuk kemudian dicarikan solusinya bersama.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Gunung Kidul, Badingah menyampaikan bahwa saat ini situasi Antraks sudah terkendali, hal ini tidak terlepas dari dukungan masyarakat, TNI/POLRI dan Kementan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul, sejak adanya kasus Antraks pada akhir Desember 2019, jumlah kasus positif Antraks adalah 6 (enam) kasus, yakni tiga kasus pada kambing dan 2 (dua) kasus pada sapi yang berasal dari dari Dusun Ngrejek Wetan, Desa Gombang, Kecamatan Pojong. Adapun satu kasus lain terjadi pada sapi dari Dusun Janglot, Desa Pucanganom, Kecamatan Rongkop.

Terkait kematian ternak yang saat ini mencapai 79 ekor sapi dan kambing. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan investigasi tim dinas dan Balai Besar Veteriner Wates, 6 (enam) kasus adalah akibat Antraks, sedangkan sisanya bukan merupakan kasus Antraks. Kematian ternak ini lebih banyak disebabkan oleh keracunan akibat pakan, pneumonia, kecelakaan, dan beberapa penyebab lain.

Untuk pengendalian Antraks di Gunung Kidul, dijelaskan bahwa semua titik kasus di dusun tertular sudah dilakukan desinfeksi, dan sebanyak 2695 ekor sapi dan 6295 ekor kambing telah diberikan antibiotik dan vitamin. Adapun kegiatan vaksinasi masih terus dilanjutkan sesuai jadwal dan telah mencapai 446 ekor sapi dan 1096 kambing.

Pelaksanaan pengendalian lain yang dilakukan adalah pengawasan lalu lintas serta penguatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor, khususnya antara kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat dengan pendekatan one health mengingat Antraks merupakan zoonosis, yakni penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita melalui pesannya kepada Direktur Kesehatan Hewan menyampaikan bahwa penyakit Antraks adalah penyakit yang dapat dikendalikan melalui vaksinasi yang rutin dan terencana. Untuk itu program vaksinasi menjadi prioritas yang harus dilakukan oleh dinas peternakan setempat.

"Saat ini sudah tidak ada lagi kasus Antraks pada hewan, dan masyarakat yang diduga tertular Antraks sudah diobati dan sembuh," tambahnya.

Sementara itu Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin meminta agar Kementan dapat membantu mengurangi dampai sosial dari kasus Antraks ini, dengan cara memberikan bantuan ternak bagi masyarakat yang ternaknya mati, serta memberikan fasilitasi pembangunan rumah potong hewan (RPH) untuk memastikan pengawasan pemotongan ternak bisa berjalan baik.

Hal tersebut disambut baik oleh Ali Jamil, Kepala Badan Karantina Pertanian sebagai ketua rombongan Kementan, dan Fadjar Sumping Tjatur Rasa, Direktur Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) yang menyampaikan bahwa pada prinsipnya hal tersebut dapat difasilitasi dengan pengajuan proposal dari pemda.

Lebih lanjut Fadjar menjelaskan bahwa Kementan telah memberikan bantuan langsung untuk pengendalian Antraks di Gunung Kidul ini, baik berupa pendampingan Balai Besar Veteriner Wates (BBVet Wates) dalam investigasi dan pemeriksaan sampel, maupun bantuan berupa 5000 dosis vaksin, 80 liter disinfektan, 232 botol antibiotik, 24 botol vitamin, 15 unit sprayer, dan 50 paket alat pelindung diri (APD/PPE) langsung dari Ditjen PKH.

Fadjar juga menegaskan pentingnya kerjasama antara kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat dalam kerangka one health untuk pengendalian Antraks. Ia mengambil contoh sudah berjalannya kerjasama surveilans antara BBVet Wates, Kementan dengan Balai Besar Teknik Kesehatan
Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP), Kemenkes. Menurutnya di Gunung Kidul, aspek-aspek teknis pengendalian yang sudah dijalankan dengan baik.

Adapun hal lain yang menjadi perhatian dalam diskusi adalah terkait pentingnya sosialisasi terus menerus kepada masyarakat tentang Antraks dan tindakan pencegahannya melalui vaksinasi yang rutin.

Mengakhiri diskusi, Bupati Gunung Kidul menyampaikan bahwa ke depan, Pemda akan fokus pada upaya penguatan komunikasi, informasi, dan edukasi terus menerus kepada masyarakat, pengawasan lalu lintas antar wilayah, penutupan desa tertular agar ternak sakit tidak keluar, serta pembangunan rumah potong hewan.

"Kita juga akan terus melakukan pembinaan bagi para jagal agar tidak memotong hewan yang sakit, guna melindungi kesehatan masyarakat," pungkasnya. (Rilis Kementan)

HASIL UJI LABORATORIUM NYATAKAN PURWAKARTA BEBAS ANTRAKS

Sapi Purwakarta bebas Antraks (Foto: Antara)

Hasil uji laboratorium terhadap sampel hewan ternak di Kabupaten Purwakarta menunjukkan tidak ada indikasi penyakit Antraks.

Meski demikian, pemerintah daerah setempat tetap mewaspadai penyakit tersebut.

"Dari 13 sampel hewan yang diuji di laboratorium di Subang hasilnya negatif semua (tidak terjangkit antraks)," kata Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta Budi Supriyadi, Kamis, 23 Januari 2020.

Selain melakukan pengujian di laboratorium, dinas terkait juga terus melakukan vaksinasi antraks kepada hewan ternak milik warga lokal.

Penyuntikan vaksin dilakukan selama Desember 2019 hingga Januari 2020.

Program tersebut akan dilaksanakan kembali beberapa bulan kemudian.

"Sekitar Mei 2020 kita lakukan lagi vaksinasi kepada hewan-hewan ternak di Purwakarta untuk mengantisipasi penyakit antraks ini," kata Budi.

Adapun pengujian sampel hewan yang diperjualbelikan, ia memastikan akan melakukannya secara rutin hingga batas waktu yang belum ditentukan. (Sumber: pikiran-rakyat.com)

OUTBREAK ANTRAKS DI YOGYAKARTA, PPSKI BERI MASUKAN

Outbreak Antraks di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa oleh pemerintah. (Foto: Infovet/Ridwan)

Berkaitan dengan outbreak penyakit Antraks di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, yang telah menimbulkan kematian beberapa ekor ternak sapi dan kambing, serta menyerang manusia. Kini telah ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) oleh Dirjen Penanggulangan Penyakit, Kementrian Kesehatan.

Hal tersebut turut menjadi perhatian bagi Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau (DPP PPSKI). Melalui surat resminya, Senin (20/1/2020), PPSKI menyampaikan beberapa poin penting bagi pemerintah terhadap penanganan kasus Antraks yang selalu muncul setiap tahun.

Pertama, keprihatinan terhadap munculnya wabah Antraks yang mematikan ternak dan manusia di Kabupaten Gunung Kidul. Hal ini mengindikasi bahwa kurang cermatnya pemerintah (daerah/provinsi/kota) dalam menangani (preventif dan kuratif) tentang Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) di sentra-sentra peternakan rakyat yang telah diidentifikasi sejak lama.

Kedua, belajar dari kasus Anthraks di Gunung Kidul, pemerintah harus lebih mewaspdai kemungkinan merebaknya 25 jenis penyakit yang masuk katagori PHMS lainnya seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Rabies, BSE (mad cow) dan lain sebagainya, termasuk Antraks.

“Saat ini pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan terhadap lalu lintas ternak, baik yang ada di dalam negeri maupun impor dari wilayah-wilayah tertular agar tidak merebak. Misalnya, mengatur dan mengawasi dengan ketat lalu lintas dari Gunung Kidul ke wilayah lainnya. Demikian pula dengan importasi daging kerbau dari India, yang tidak memiliki status zona bebas PMK, melanggar UU No. 41 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan,” kata Ketua Umum PPSKI, Teguh Boediyana, dalam surat tersebut.

Adapun poin ketiga, yakni pemerintah perlu menganggarkan dana tanggap darurat, biaya untuk vaksinasi massal, melakukan penyuluhan kepada masyarakat melalui sekolah dan media tentang tata cara penanggulangan penyakit Antraks jika tertular dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan.

“Hal ini agar setiap muncul wabah PHMS yang sangat berbahaya dapat segera diatasi. Semoga seluruh komponen bangsa yang terlibat dalam pengembangan peternakan sapi dan kerbau dapat bekerjasama mengatasi hal ini,” pungkasnya. (INF)