Gratis Buku Motivasi "Menggali Berlian di Kebun Sendiri", Klik Disini SPR | Majalah Infovet I Majalah Peternakan dan Kesehatan Hewan -->

IPB UNIVERSITY RINTIS SEKOLAH PETERNAKAN RAKYAT DI KABUPATEN BLORA

Prof Muladno bersama Bupati Blora (kedua dari kiri) dalam acara sosialisasi SPR

IPB University merintis didirikannya Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) di Kabupaten Blora. Hal tersebut merupakan tindak lanjut penandatanganan MoU antara Bupati Blora dengan Rektor IPB University beberapa waktu lalu dalam rangka Sesarengan mBangun Blora di sektor peternakan.

Tim yang dipimpin Guru Besar Fakultas Peternakan IPB University Prof Muladno, menggelar sosialisasi kepada para Camat, Kepala Desa, dan petani peternak di hall pertemuan Hotel Al-Madina Blora, Jumat (19/8/2022).

Hadir langsung Bupati Blora,  Arief Rohman dan Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati bersama beberapa pejabat di Kabupaten Blora seperti Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan, dan jajarannya.

Prof Muladno yang juga mantan Dirjen Peternakan dan Keswan Kementan itu mengaku senang bisa hadir di Blora. Pihaknya bersedia membantu pembangunan sektor peternakan yang menurutnya Blora memang mempunyai potensi besar.

“Setelah sejak dua tahun lalu berkomunikasi dengan Pak Arief, Pak Bupati, akhirnya kini saya bisa berjumpa langsung dengan beliau disini. Terimakasih Pak Bupati yang bulan lalu telah menjalin MoU dengan Pak Rektor IPB sebagai dasar program SPR ini,” ucap Prof Muladno.

Menurutnya, peternakan menjadi sektor yang penting untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pangan nasional. Sehingga sudah seharusnya para peternak kecil di pedesaan bisa memperoleh ilmu dan pendampingan untuk mengembangkan usahanya.

“Di Indonesia ini, sebagian besar kebutuhan daging nasional dipenuhi oleh para peternak kecil di berbagai daerah yang punya sapi 2 sampai 4 ekor," sambungnya.

Sisanya baru perusahaan peternakan dimana sapinya justru beli dari Australia.

"Maka jika kita ingin daulat daging, peternak desa-desa harus kita damping untuk berkembang. Salah satunya lewat SPR ini nanti,” jelasnya.

Sebagai pilot project, tahap awal ini menurutnya SPR akan dilaksanakan di Desa Palon, Kecamatan Jepon, dan Desa Pengkolrejo, Kecamatan Japah.

“Jadi nanti peternak rumahan di desa itu kita kumpulkan untuk belajar bersama, sekaligus praktik, hal itu agar peternak bisa ikut membangun industri peternakan di wilayahnya sendiri.Untuk pembiayaan program ini InsyaAllah dibantu IPB dan Kementan." terangnya.

"Sedangkan untuk pelaksanaannya akan kita carikan skema pinjaman bunga rendah, seperti yang pernah disampaikan Pak Bupati,” tambahnya.

Pada kesempatan itu Bupati Arief Rohman menyampaikan terimakasih kepada Prof Muladno dan tim yang beranggotakan para dosen IPB Bogor asli Blora, atas kesediaannya hadir memberikan ilmu peternakan kepada peternak lokal di Blora.

“Pak Kades, dan para peternak yang sudah hadir harus bersungguh-sungguh mengikuti program ini. Nek ra berhasil nanti tak coret, tidak akan dikasih bantuan program pengembangan peternakan atau lainnya," kata Bupati Blora.

Dikatakannya, harus sungguh-sungguh, apalagi program ini dibiayai oleh IPB dan Kementan. Sedangkan untuk modalnya kalau bisa nanti kita skema pinjaman bunga rendah.

"Kalau pinjaman itu ada tanggung jawab mengembalikan, namun kalau bantuan pasti habis tidak berkelanjutan,” papar Bupati.

Bupati Arief Rohman ingin agar potensi peternakan sapi di Kabupaten Blora benar-benar bisa berkembang untuk mendorong kesejahteraan para petani peternak.

“Selama ini masih banyak yang hanya sekedar rojo koyo. Hanya untuk tabungan saja kalau perlu dana dijual," ungkapnya.

Padahal, lanjut Bupati, kita punya populasi sapi terbesar di Jawa Tengah. Kita punya mimpi SPR ini nanti tidak hanya di Kecamatan Jepon dan Japah saja. Namun kedepan setiap Kecamatan bisa memiliki SPR.

"Jepon dan Japah ini harus sungguh-sungguh sebagai contoh awal,” sambung Bupati.

Dikatakan, pihaknya tertarik dengan SPR karena beberapa tahun lalu mendengar sukses story peternakan justru dari Kabupaten sebelah.

Sedangkan Blora yang punya potensi besar justru belum punya SPR. Oleh karena itu SPR di Blora harus bisa dijalankan dengan baik. Untuk penjualan hulu hilirnya, Pemkab juga telah menjalin MoU dengan PD Dharma Jaya DKI Jakarta.

Untuk diketahui Sentra Peternakan Rakyat (SPR) merupakan suatu kawasan tertentu sebagai media pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang di dalamnya terdapat populasi ternak tertentu yang dimiliki oleh sebagian besar pemukim di satu desa atau lebih, serta sumber daya alam untuk kebutuhan hidup ternak (air dan bahan pakan).

Di dalam SPR, terdapat Sekolah Peternakan Rakyat (Sekolah PR) yang merupakan sarana transfer ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membangun kesadaran peternak dan mendorong tindakan kolektif.

Melalui SPR, peternak berskala kecil baik individu maupun yang sudah tergabung dalam kelompok atau asosiasi didorong untuk berkonsolidasi membangun perusahaan kolektif yang dikelola secara profesional dalam satu manajemen. Ini merupakan salah satu upaya untuk menjadikan peternak berdaulat dan memiliki posisi tawar lebih tinggi.

“Sapinya bisa berkembang dengan baik dan menguntungkan. Kotorannya bisa dimanfaatkan untuk pupuk organik," kata Bupati.

Jadi nanti pertanian organiknya juga harus jalan. Kedepan pertanian organik ini menjadi produk yang mahal dan banyak dicari orang. (INF)

PERINGATAN HUT SASPRI KE-3

Teten Masduki Memberikan keynote speech pada acara RAKERNAS SASPRI

Solidaritas Alumni SPR Indonesia (SASPRI) memperingati hari jadinya yang ke-3 pada 10 November 2021 yang lalu. Pada hari ini SASPRI mengadakan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) yang kedua secara hybird baik luring dari UNISKA Kediri maupun daring melalui Zoom Meeting dengan tema "Mewujudkan Organisasi Peternak yang Kredibel dan Akuntabel".

Dalam pidato pembukaannya Wali Utama SASPRI Prof Muladno menyatakan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah mendukung SASPRI. Ia juga bercerita mengenai awal mula terbentuknya SPR (Sekolah Peternakan Rakyat) dan SASPRI yang kini sudah memilki sepuluh perwakilan di daerah yang tersebar di beberapa Kabupaten di Indonesia.

"Misinya sederhana kami ingin memperkuat kelembagaan peternakan rakyat yang solid di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu kami ingin peternak rakyat lebih berdaulat dan memiliki daya saing, " tutur Muladno.

Dalam kesempatan yang sama Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki dalam keynote speech-nya menyampaikan apresiasi dan dukungan yang setingi-tingginya kepada SASPRI. Ia pun setuju bahwa sebagai negara yang menganut sistem ekonomi kerakyatan, peternak rakyat harus bisa berdaulat dan dapat ikut andil membangun negeri melalui penyediaan protein hewani untuk masyarakat.

Teten juga menekankan agar peternak rakyat ikut dalam program Kemenko & UKM misalnya KUR. Karena faktanya saat ini pemerintah memfokuskan anggaran belanjanya sebesar Rp 374 Triliun yang 70% nya dialokasikan kepada UMKM, sehingga ini menjadi peluang bagi pengusaha UMKM untuk berkembang.

"Kami mengajak dan memfasilitasi peternak rakyat untuk ikut program kami, dengan cara membentuk kelompok atau koperasi sehingga lebih kuat dan nantinya diharapkan memiliki badan hukum. Jadi kebersamaan ini akan saling menguatkan," tandasnya.

SASPRI Bersinergi Dengan Stakeholder

Dalam kesempatan yang sama diadakan semacam pemaparan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masayarakat (LPM) IPB University dan Pemerintah cq Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dalam paparanya yang diwakili oleh Enan Rustandi, Kepala LPM IPB University dikatakan bahwa pemerintah dalam hal ini Kemenristekdikti menambah kriteria penilaian baru terhadap suatu universitas dimana suatu universitas diwajibkan untuk lebih intim dan in touch kepada masyarakat. Singkatnya civitas dari suatu kampus harus lebih masuk dan mengaplikasikan ilmunya kepada masyarakat baik mahasiswa, dosen, bahkan guru besar sekalipun. 

"Dengan adanya sistem SPR dan SASPRI yang digagas oleh Prof Muladno ini, kami jadi lebih dipermudah untuk in touch dengan masyarakat. Baik masyarakat di sekitar kampus maupun di sleuruh penjuru negeri, ini merupakan kesempatan yang baik tentunya," tutur Enan.

Selain itu menurut Enan hingga kini para anggota SASPRI akan diproritaskan oleh IPB dalam jejaring mereka karena sudah dianggap seperti alumni IPB itu sendiri. Sehingga nantinya mahasiswa yang hendak melakukan pengabdian masyarakat akan diproritaskan menuju daerah - daerah yang sudah memiliki SASPRI.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Pakan Ternak yang diwakili Erliza Diany Kasubdit Ruminansia Potong memaparkan bahwa pemerintah bersyukur dengan adanya SPR dan SASPRI. Hal tersebut karena SASPRI dapat disinergikan dengan berbagai program pemerintah misalnya program Desa Koorporasi Sapi.

"Kami terbantu sekali dengan adanya SASPRI ini dan kami harapkan SASPRI ini dapat menyebar ke seluruh wilayah Indonesia karena secara langsung SASPRI mendukung program - program kami. Untuk kami sangat berterima kasih," tuturnya.

Hingga diturunkannya berita ini, RAKERNAS SASPRI ke-2 masih berlangsung dan belum menghasilkan keputusan appaun. (CR)






REVOLUSI MENTAL PETERNAK SIGI

Prof Muladno. (Foto: Infovet/Ridwan)

Tepatnya pada 6 Maret 2021, Komunitas Sosio Bisnis (KSB) LEMBU KARTINI SEJAHTERA yang bermarkas di Kota Kediri, Jawa Timur, bermitra dengan Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) IPB ANUTAPURA yang bermarkas di Desa Bulubete, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kemitraan yang dilakukan adalah usaha penggemukan sapi selama 4-5 bulan dengan total nilai mencapai Rp 200 juta. Hadir dalam penandatanganan kemitraan tersebut dari beberapa unsur yaitu Dinas Peternakan Kabupaten Sigi, LPPM Institut Pertanian Bogor (IPB), LPPM Universitas Tadulako (Untad), SASPRI-N (Solidaritas Alumni SPR Indonesia-Nasional), camat dan kepala desa setempat, jasa asuransi, serta tamu undangan. Surat perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Ketua KSB, Ir Saptowo Salimo dan Ketua Dewan Perwakilan Pemilik Ternak SPR, Arfan.

Bagi LPPM-IPB, SPR merupakan yang pertama di Sulawesi Tengah dan didirikan sekitar akhir 2018 lalu setelah ditandatangani kerja sama antara Bupati Sigi dan Rektor IPB. Komunitas peternak rakyat di sini berasal dari suku-bangsa Kaili dan merupakan suku bangsa kelima yang ikut SPR. Komunitas peternak lain yang bergabung di SPR berasal dari suku-bangsa Jawa, Sunda, Batak dan Ende. Budaya dan kebiasaan sehari-hari menjadi faktor penting dalam melaksanakan pembelajaran partisipatif dan pendampingan di SPR-IPB selama ini. Masing-masing memiliki karakter yang khas dengan logat yang juga berbeda. Sangat menarik dan ini merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang terdiri dari banyak suku bangsa.

Isu penting yang ingin diangkat dalam tulisan ini adalah adanya kerja sama investasi antara dua komunitas berbeda yang lokasinya berjauhan, suku bangsa dan adat kebiasaan berbeda, tidak kenal satu sama lain secara individu dan tidak adanya jaminan dalam bentuk apapun untuk melakukan kemitraan tersebut. Ini semua dimungkinkan dan akhirnya dapat terjadi karena adanya program SPR dengan spirit kebersamaan dan berjamaah.

SPR hanya dapat didirikan di kawasan sentra peternakan sehingga beternak sudah merupakan kebiasaan sehari-hari bagi warga masyarakat. SPR mulai dapat dilaksanakan setelah ada perjanjian kerja sama dengan Bupati Sigi dan Rektor IPB, sehingga dua pemimpin ini mengetahui betul apa yang telah, sedang dan akan terjadi di komunitas peternak melalui program SPR tersebut. Dua pemimpin tersebut yang sebenarnya dapat mempertemukan komunitas akademisi IPB dan komunitas peternak rakyat Sigi. Bersatu-padunya dua komunitas yang masing-masing bersandar pada dua pemimpin tersebut membuat komunitas sosio-bisnis percaya dan tidak punya keraguan sedikitpun dalam menginvestasikan uangnya.

Melalui interaksi intens antara akademisi dan peternak yang difasilitasi oleh seorang manajer muda baru lulus sarjana, banyak perubahan terjadi pada komunitas peternak SPR ANUTAPURA. Beberapa perubahan mencolok yang dapat dilihat adalah kandang baru mulai dibangun dan kandang lama diperbaiki sehingga membuat sapi lebih nyaman; lahan tidur tak produktif diolah menjadi lahan rumput pakan sapi, pencacahan rumput sebelum diberikan ke ternak sapi dan penggunaan mesin pencacah rumput (chopper), kemudian adanya penimbangan ternak secara berkala untuk mengetahui tumbuh kembang sapi dari waktu ke waktu, perubahan orientasi beternak untuk bisnis sudah berjalan dan pikiran untuk maju dan mandiri-berdaulat dengan kekuatan berjamaah makin berkembang, serta perubahan wawasan yang tercermin dari substansi diskusinya.

Perubahan tersebut masih terjadi di sekitar tokoh peternak penggerak SPR yang berada dalam DPPT tadi dan saat ini “virus kebaikan” terus merebak ke peternak lainnya. Para peternak bergotong-royong dalam kegiatan yang berorientasi bisnis melalui SPR. Setidaknya lebih dari 3 hektare lahan sudah terolah atas jerih payah mereka sendiri. Rumput gajah telah ditanam dan telah pula dipanen. Gerakan tanam pakan dimulai dengan kesadaran sendiri karena di depannya ada harapan besar. Sapi yang dari dulu dikelola secara asal-asalan dan dipercayakan kepada alam saja, kini telah disadari sebagai mesin pencetak uang mulai mendapat perhatian lebih serius.

Adanya perubahan besar tersebut diakui oleh semua unsur yang hadir dalam acara penandatanganan kerja sama tersebut di atas, termasuk para akademisi Universitas Tadulako yang delegasinya dipimpin Wakil Kepala LPPM, Dr Ramlan. Pengakuan tersebut telah dibuktikan dengan penandatanganan kerja sama tridharma perguruan tinggi antara Rektor IPB dan Rektor Untad. Melalui kerja sama ini, maka pengembangan SPR di Sulawesi Tengah selanjutnya lebih baik ditangani oleh Untad. Dengan demikian upaya memberdayakan dan mencerdaskan komunitas peternak rakyat di sana menjadi lebih efisien, efektif dan produktif.

Diperlukan waktu minimal 2-3 tahun untuk dapat mengubah banyak hal di komunitas peternak rakyat yang salah satunya dicontohkan di Kabupaten Sigi melalui program SPR-IPB. Ini merupakan pekerjaan membuat fondasi mental dan karakter komunitas peternak. Fondasi selalu berada di bawah permukaan tanah, tidak terlihat, bahkan ketika bangunan di atasnya telah berdiri megah, fondasi tersebut tetap tak terlihat. Terbukti bagus fondasinya apabila bangunan tersebut tidak roboh dihantam tsunami atau digoyang gempa bumi berkekuatan besar sekalipun. Senada, fondasi mental dan karakter yang dibangun melalui SPR tercermin dalam sikap dan prinsip yang kuat serta tak tergoyahkan oleh kekuatan pengaruh luar dari manapun asalnya. Kita tunggu bukti kokohnya fondasi mental dan karakter mereka setelah lulus SPR nanti.

Saat ini LPPM IPB sedang dan telah membangun fondasi 52 SPR di seluruh Indonesia. Sebanyak 17 diantaranya telah dinyatakan lulus. Mereka yang sudah diwisuda bergabung ke Perkumpulan Solidaritas Alumni SPR Indonesia (SASPRI) yang akan didampingi lebih lanjut agar para peternak alumni SPR ini menjadi lebih mandiri, berdaya saing tinggi dan berdaulat. ***

Ditulis oleh: Prof Muladno
Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan LPPM-IPB,
Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)

Memerdekakan Peternak Rakyat

Prof Muladno.
Pada 19 September 2012 silam di salah satu hotel daerah Banda Aceh, keinginan untuk “mensarjanakan” peternak skala kecil (peternak rakyat) saya sampaikan dalam suatu pertemuan nasional yang dihadiri kepala dinas urusan peternakan dari 34 provinsi di Indonesia.

Keinginan itu dipicu oleh keprihatinan pribadi saya setelah berinteraksi dengan peternak rakyat di seluruh Indonesia sejak tahun 2001 dan menemukan fakta bahwa kondisi mayoritas peternak rakyat tidak berubah sejak saya menjadi mahasiswa fakultas peternakan di awal tahun 1980-an hingga kini.

Saya yakin, kondisi peternakan rakyat seperti itu bahkan sejak Indonesia merdeka. Jika ada perubahan yang terjadi saat ini, perubahan itu biasanya adalah jumlah peternak berkurang dan makin banyak kandang tak ada ternaknya. 

Dalam pertemuan nasional tersebut, ternyata hanya ada satu orang Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Ir Azril Azis, yang tertarik dengan konsep mensarjanakan peternak rakyat. Beliau meminta saya menerapkannya di Provinsi Sumsel mulai awal 2013.

Tiga kabupaten padat populasi ternak sapi dipilih sebagai uji coba untuk menerapkan konsep tersebut, yaitu Kabupaten Banyuasin Kecamatan Betung, Kabupaten Musi Banyuasin Kecamatan Sungai Lilin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir Kecamatan Mesuji Raya.

Dalam perjalanan mempersiapkan penerapan kegiatan tersebut, Dr Sofyan Sjaf, pakar sosiologi pedesaan IPB, mengusulkan nama Sekolah Peternakan Rakyat daripada Mensarjanakan Peternak Rakyat. Jadilah konsep pemikiran yang saya prensentasikan di Banda Aceh bernama Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) hingga kini.

Nama Sekolah Peternakan Rakyat disempurnakan lagi menjadi SPR-1111 yang bermakna bahwa di setiap SPR minimal sudah terdapat 1.000 ekor indukan dan maksimal 100 ekor pemacek milik peternak, minimal 10 strategi untuk mencapai 1 visi “peternak mandiri dan berdaulat”.

Deklarasi berdirinya SPR-1111 pertama kali di Indonesia diadakan di salah satu kantor desa di Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin. Atas komitmen Bupati Banyuasin, di kecamatan tersebut telah didirikan pula gedung pertemuan Sekolah Peternakan Rakyat dengan prasasti yang tertempel di salah satu dindingnya. Para petinggi yaitu Presiden RI, Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati Banyuasin telah hadir dan berdialog dengan peternak SPR di dekat kandang milik peternak pada 6 Desember 2014 lalu. 

Hingga kini SPR-1111 terus berjalan dan ada 31 SPR yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia tercatat sebagai binaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IPB. Tidak semua SPR berjalan dan beraktivitas secara mulus dalam proses pembelajaran dan pendampingannya. Fakta di lapangan sampai saat ini menunjukkan bahwa komitmen bupati sebagai pemegang otoritas di kabupaten sangat menentukan berhasil-tidaknya proses pendampingan dan pembelajaran partisipatif peternak rakyat bersama akademisi kampus.

Sentra Peternakan Rakyat
Pada 1 Juni 2015, saya diangkat menjadi Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Kementerian Pertanian, berdasarkan Keputusan Presiden No. 75/2015. Karena konsep SPR-1111 terbukti berjalan dan mendapat respons baik dari komunitas peternak rakyat, konsep ini disetujui dijadikan program nasional tetapi dengan nama Sentra Peternakan Rakyat (SPR).

Filosofi yang terkandung dalam konsep SPR-1111 dan SPR sebenarnya sama.  Perbedaannya adalah bahwa SPR ini dibiayai dengan anggaran pemerintah pusat (APBN) dan bersifat kompetitif untuk mendapatkannya sedangkan SPR-1111 dibentuk atas inisiatif pemerintah kabupaten dengan anggaran APBD sendiri. Pada saat itu, saya usulkan dibentuk 500 SPR namun yang disetujui adalah 49 SPR yang tersebar di 47 kabupaten/kota. Sebagian besar anggaran APBN saat itu dialihkan untuk pembelian ternak sapi indukan.

Dengan kegiatan SPR, semangat peternak tumbuh dimana-mana karena mereka merasa mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Berbagai aktivitas untuk penguatan kelembagaan peternak dilaksanakan. Namun demikian program SPR terhenti di tengah jalan karena saya tidak bertahan lama di kursi kekuasaan sebagai Dirjen PKH. Pada 12 Juli 2016, saya diberhentikan dengan hormat sebagai dirjen dan diangkat sebagai staf ahli Menteri Pertanian RI. Karena berbagai pertimbangan, saya tidak bersedia menjadi staf ahli dan memilih kembali ke kampus IPB mengurus lagi peternak rakyat di bawah bendera SPR-1111 LPPM IPB.

Sebagaimana tradisi yang berjalan selama ini “ganti pejabat-ganti program”, maka program SPR diganti dengan program Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab) di bawah kendali dirjen baru. SPR dibiarkan dan tidak dianggarkan lagi. Namun sebagian SPR masih bertahan dengan caranya masing-masing dan sebagian lagi layu atau mungkin mati.

Saat ini beberapa bupati yang wilayahnya terdapat SPR bekerjasama dengan rektor IPB untuk menggiatkan lagi SPR yang tidak diurusi pemerintah pusat. Melalui kerjasama rektor dan bupati, telah diselenggarakan kegiatan SPR-1111 di Sentra Peternakan Rakyat. SPR-1111 lebih berorientasi pada pendidikan peternak, sedangkan SPR lebih berorientasi pada penyediaan sarana-prasarana dan fasilitas bagi peternak. Dari waktu ke waktu, jumlah SPR-1111 binaan IPB terus bertambah seiring dengan makin dipahaminya konsep SPR-1111 secara lebih baik. Kabupaten dan perguruan tinggi makin bersinergi dalam membangun peternakan rakyat. 

Dalam waktu maksimum empat tahun, SPR-1111 dapat dinyatakan berstatus mandiri dan berdaulat setelah dilakukan penilaian oleh tim. Pada 18 Oktober 2017, dilaksanakan upacara wisuda SPR-1111 bersamaan dengan acara pembukaan expo internasional ILDEX di Kemayoran Jakarta. Enam ketua GPPT dan enam manajer dari enam SPR binaan IPB (terdiri dari Bojonegoro (tiga), sisanya dari Banyuasin, Musi Banyuasin dan Ogan Komering Ilir) dilantik secara simbolis oleh Kepala LPPM IPB, Dr Prastowo.

Makna dari kelulusan ini secara substantif adalah bahwa SPR-1111 ini telah terbukti mampu mandiri dan berdaulat tanpa atau dengan bantuan pemerintah. Secara administratif, kerjasama antara pemerintah kabupaten dan IPB dalam rangka pendampingan dan pembelajaran partisipatif telah selesai, sehingga tak ada kewajiban bagi kedua instansi tersebut melakukan pembinaan lagi kepada peternak.

Atas keberhasilannya menerapkan konsep SPR-1111, dua Ketua Gugus Perwakilan Pemilik Ternak (GPPT) SPR Temayang Bojonegoro dan SPR Sungai Lilin Musi Banyuasin diundang oleh Duta Besar Indonesia untuk Austria, Djumala Darmansyah, dalam sebuah konferensi internasional yang berlangsung pada 19 September 2018 kemarin di Vienna, Austria. Mereka berdua menyampaikan kesaksiannya menerapkan konsep SPR-1111 dalam mewujudkan bisnis berjamaah di wilayah masing-masing.

Peternakan sapi skala rakyat. (Foto: Infovet/Ridwan)

Serikat Peternakan Rakyat Indonesia (SPRI)
Pada 10 November 2018, ketua GPPT dan enam manajer SPR-1111 yang telah dinyatakan lulus berkumpul di Jakarta. Selain mereka, hadir pula akademisi, pemitra, birokrat, pengusaha, perusahaan jasa asuransi dan tokoh peternak dari SPR-1111 yang masih aktif (belum lulus). Mereka bersepakat membentuk perkumpulan alumni SPR-1111, sehingga visi dan semangat kemandirian untuk berdaulat dapat dipertahankan dan ditingkatkan sepanjang waktu. 

Jadilah 10 November 2018 dinyatakan sebagai lahirnya Serikat Peternakan Rakyat Indonesia (SPRI) yang dideklarasikan di Gedung Perpustakaan Nasional lantai 17, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Pada saat bersamaan juga diadakan konsolidasi persiapan kerjasama antara Infrabanx, IPB dan SPRI dalam rangka kemitraan bisnis penggemukan dan pembiakkan sapi di Indonesia, serta penyebaran konsep SPR-1111 ke seluruh Indonesia.

Melalui kerjasama tersebut, rata-rata 750 ekor sapi bakalan per SPR dipelihara untuk penggemukan selama 3-4 bulan yang hasilnya dibagi secara proporsional antara infrabanx dan SPR. Selain itu, melalui kerjasama ini juga dilakukan konsolidasi perguruan tinggi untuk secara bersinergi melakukan pembelajaran partisipatif kepada para peternak di wilayah masing-masing, sehingga tidak hanya IPB saja yang bergerak “mendidik” para peternak untuk mencapai kemandirian dan kedaulatannya.

Ini merupakan kerjasama massif yang memerlukan dana besar dan melibatkan empat pilar utama, yaitu akademisi sebagai pengembang dan penyebar iptek, aparat pemerintah sebagai regulator dan fasilitator, pelaku bisnis sebagai penyedia finansial maupun pemitra dan peternak sebagai pelaku utama dalam pembangunan peternakan di Indonesia. Ini pula yang saya inginkan ketika saya diberi amanah sebagai Dirjen PKH. 

Menjadi ironis karena justru Infrabanx of Canada yang memberi kesempatan luas untuk penerapan konsep SPR-1111 secara meluas di seluruh Indonesia. Dengan menyediakan dana lebih dari Rp 3 triliun, diharapkan 500 SPR-1111 terbentuk untuk menghasilkan komunitas peternak yang handal untuk pembangunan peternakan secara nasional di Indonesia. Saat ini proses untuk mencairkan dana dari Canada ke Indonesia sedang dilakukan.

Program Infrabanx tersebut berorientasi pada bisnis profesional. Seleksi terhadap peternak yang ingin ikut bermitra dalam program Infrabanx ini sangat ketat dengan harapan ternak dapat terus berkembang melalui penyediaan sapi indukan, sedangkan penyediaan daging dari dalam negeri makin tercukupi melalui pengadaan sapi bakalan. Peternak harus mampu menunjukkan kemauan dan kemampuan untuk merawat ternak, menyediakan pakan dan berbisnis secara berjamaah.

Proses panjang untuk menjadikan peternak mandiri dan berdaulat yang dimulai 19 September 2012 masih terus berjalan dan tidak boleh berhenti. Kaderisasi akademisi yang peduli kepada pemberdayaan peternak harus dilakukan. Kaderisasi peternak berjiwa pemimpin perubahan juga harus dipersiapkan agar semangat kemandirian menuju kedaulatan terus menggelora di hati sabubari peternak. 

Perjalanan mengubah pola pikir melalui SPR-1111 ini juga memberi pelajaran penting bagi pemerintah. Program apapun yang digulirkan kepada peternak harus dimulai dengan mempersiapkan mental, pikiran dan sumberdaya yang dimiliki peternak. Berbisnis berjamaah dalam jumlah besar yang dikendalikan melalui manajemen yang baik merupakan syarat mutlak agar semua program dapat berjalan dengan baik dan sukses. ***

Muladno
Guru Besar Fakultas Peternakan IPB,
Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

ARTIKEL TERPOPULER

ARTIKEL TERBARU

BENARKAH AYAM BROILER DISUNTIK HORMON?


Copyright © Majalah Infovet I Majalah Peternakan dan Kesehatan Hewan. All rights reserved.
About | Kontak | Disclaimer