Gratis Buku Motivasi "Menggali Berlian di Kebun Sendiri", Klik Disini Peternak Ayam | Majalah Infovet I Majalah Peternakan dan Kesehatan Hewan -->

ALAMI KERUGIAN, PETERNAK AYAM DI SUMBAR MENGADU KEPADA DPRD

Peternak Ayam Mengadukan Keluhannya Kepada Anggota DPRD


Setelah hampir empat periode panen menanggung rugi, akhirnya puluhan peternak ayam yang tergabung dalam Asosiasi Peternakan Close House (APCHADA) Sumbar mengadukan nasibnya ke komisi II DPRD Sumbar,  Selasa (21/11) di Ruang rapat, DPRD Sumbar.

Kedatangan mereka disambut Komisi II DPRD yang membidangi sektor ekonomi, salah satunya peternakan. Hadir juga Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumbar, Sukarli dan perwakilan Biro Perekonomian Serdaprov Sumbar.

Marlis, Ketua Apchada Sumbar mengatakan bahwa anggotanya yang bermitra dengan salah satu perusahaan rata-rata menderita kerugian. Ada beberapa persoalan yang menyebabkan kerugian bagi peternak ayam tersebut.

Pertama, menjembatani pertemuan antara peternak ayam dengan mitra/perusahaan inti yang memasok bibit serta Kedua, meminta pemerintah daerah membentuk lembaga koordinasi dan menyosialisasikan perda nomor 40 Tahun 2015. Ketiga, meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi kualitas pakan dan DOC.

Keempat, lakukan verifikasi pada kandang secara profesional. Jika tak layak maka stop operasionalnya. Kelima, menghentikan pembangunan kandang baru untuk mencegah over populasi dan keenam, menghentkikan operasional kandang milik perusahaan inti karena menurut Marlis, setahunya perusahaan inti tak diperbolehkan memiliki kandang sendiri.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumbar, Sukarli mengatakan telah menindaklanjuti keluhan yang disampaikan Apchada sebelumnya. Hasil uji laboratorium dari Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan di Bekasi menyatakan pakan tersebut memenuhi standar SNI.

Namun, dinas akan tetap mencari akar permasalahan tersebut. Dalam waktj dekat saat panen akan diadakan uji ternak. Sementara itu, untuk penghentian pembuatan kandang baru, wewenangnya berada di dinas perizinan kabupaten/kota.

Mewakili Komisi II hadir Ketua Komisi II Mochklasin dan Sekretaris Komisi II, Jefri Masrul. Jefri juga merupakan pengusaha ternak ayam namun dengan pola open house.

“Saya sangat memahami kesulitan peternak karena merugi. Apalagi banyak yang masih perlu membayar cicilan hutang modal ke bank. Kami di Komisi II akan tindaklanjuti aspirasi dan keluhan ini,” katanya.

Ketua Komisi II, Mochklasin mengatakan hal serupa. Komisi II, kata dia, akan segera menjembatani pertemuan guna mencari sumber permasalhan dan mencarikan solusi.

“Kami juga akan mengadakan pertemuan lanjutan dengan Dinas terkait untuk membahas permasalahan ini dengan lebih mendetail,” katanya.

Mukhlasin juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada Apchada yang telah merangkul para peternak. Selain juga telah memberikan informasi sehingga Komisi II mengetahui ada persoalan yang dihadapi peternak ayam closed house. (INF)

SUDAH SAATNYA PETERNAK MANDIRI BERTRANSFORMASI

Disarankan agar peternak membangun hilirnya dahulu meskipun dalam skala kecil. (Foto: Shutterstock)

Peternak broiler mandiri sering menghadapi berbagai permasalahan. Bagaimana caranya agar bisnis ayam pedaging bisa memberikan keuntungan yang layak dan stabil untuk mereka? Infovet mewawancara Nurul Ikhwan, peternak ayam asal Tasikmalaya, yang mempunyai ide-ide menarik untuk memperbaiki profit peternak mandiri.

Efisiensi Peternakan Mandiri, Memungkinkan?
“Efisiensi dari sisi biaya kadang kita tidak bisa mengendalikan misalnya ABK, upah, UMR. Harga yang menentukan pihak ketiga kecuali kita seperti perusahaan besar, dimana integrasi mereka sudah sempurna, sangat mampu untuk menekan itu semua,” kata Nurul Ikhwan yang kerap disapa Iwang ini.

Iwang mengatakan, solusi untuk peternak mandiri adalah dengan mengoptimalkan IP. Ada korelasi antara IP dengan FCR dan deplesi. Kuncinya adalah menekan FCR di angka 1,4, angka yang ideal dan masuk akal karena akan agak sulit jika menargetkan FCR di bawah 1,4.

Gangguan Eksternal
Peternak mandiri dihadapkan pada kemungkinan adanya gangguan eksternal. Misalnya pencurian, demo warga, binatang buas pemangsa, banjir dan lainnya. Menurut Iwang, hal tersebut bisa dicegah dengan cara sebelum membuka peternakan di sebuah kawasan dilakukan kajian keilmuan, peraturan dan sosial masyarakat.

Ada beberapa gangguan eksternal yang timbul jika tidak dilakukan kajian keilmuan. Seperti struktur lahan yang ternyata tidak cocok, transportasi sulit, termasuk daerah yang rawan banjir dan masih banyaknya binatang liar yang bisa mengganggu. “Setiap daerah mempunyai peraturan kawasan mana yang masuk area peternakan, perkebunan, pemukiman dan sebagainya,” kata Iwang.

“Ketika kita sudah memenuhi semua peraturan dan persyaratan di daerah tersebut dan sampai keluar izin, itu berarti sudah ditempuh analisis risikonya dari SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah.”

Kemudian perlu dilakukan juga kajian sosial masyarakat dengan melakukan pendekatan sebelum kandang mulai dibangun, atau bahkan sebelum tanah dibeli. Jelaskan dengan baik pada warga sekitar bagaimana dampak positif dan negatifnya dengan keberadaan peternakan untuk lingkungan mereka.

Perlu ada komitmen dengan warga tentang dampak positifnya. Bisa dengan memberikan kompensasi lingkungan, keterlibatan masyarakat sebagai tenaga kerja, sehingga sedikit banyak warga merasa ikut memiliki usaha peternakan.

Masalah eksternal tetap akan ada, namun jika pencegahannya sudah diterapkan dengan baik maka masalah yang akan datang tidak akan signifikan. Penyelesaiannya relatif mudah dan bisa didiskusikan dengan baik.

Pencatatan Keuangan
Pencatatan keuangan yang baik untuk sebuah usaha adalah hal yang wajib dilakukan. “Kami membangun sebuah usaha walaupun skalanya UMKM, pencatatan keuangan itu perlu. Solusinya merekrut yang paham accounting dan tax, serta kita pun harus mengerti tentang pembukuan meskipun tidak menguasai,” terang Iwang.

Menurutnya, jika diperlukan bisa juga memakai jasa konsultan, supaya bisa menentukan kebijakan dengan lebih baik. Untuk pencatatan bisa menggunakan Microsoft Excel yang sudah mencukupi untuk usaha peternakan mandiri.

Penyebab Penundaan Panen
Terkadang peternak terpaksa menunda panen. Iwang mengatakan, kebanyakan peternak mandiri menghasilkan dan menjual live bird. Ketika live bird dikeluarkan ke pasaran akan berlaku hukum pasar. Jika harga pasar tidak sesuai HPP, peternak bisa enggan dan menunda panen sehingga harus mengeluarkan cost tambahan.

“Kalau di atas HPP semua orang tidak akan menunda, karena pakan yang dimakan ayam ketika panen ditunda akan menambah biaya. Penundaan panen karena peternak menjualnya live bird, karena lebih gampang dijual, kalau harus memotong dulu di-add value itu perlu cost. Modal peternak terbatas, ketika besar dan kecil sama-sama keluar di situ terjadi ketidaksesuaian harga,” katanya.

Ketua Koperasi Peternak Milenial Jawa Barat ini mencoba menawarkan solusi berupa skema bisnis dari bawah ke tengah. Yaitu dengan menyiapkan dulu pasarnya. Bisnis broiler adalah bisnis rantai pasok. Untuk mengurai permasalahan peternak ayam pedaging, maka peternak harus mampu menguasai rantai pasok.

Perusahaan besar sangat kuat secara finansial dan bisnisnya, karena sudah sempurna rantai pasoknya. Peternak sebelum menambah populasi seharusnya menyiapkan dulu pasarnya, jangan sampai menambah produksi per periode tapi pasarnya itu-itu saja.

Jika menguasai rantai pasok meskipun dalam skala kecil, penundaan panen bisa dihindari. Peternak bisa bergabung menjadi beberapa kelompok untuk membangun rantai pasok. Integrasinya bisa secara vertikal jika bergabung di perusahaan yang sama. Atau secara horizontal, contohnya ada peternak yang khusus pembibitan GPS, khusus pembibitan FS, khusus RPA, khusus olahan dan seterusnya, sehingga semua mendapatkan profit.

Skala integrasi tidak harus besar, farming integration secara mikro akan sangat membantu peternak. Karena itu lanjut Iwang, penting bagi peternak memiliki jaringan pertemanan dengan visi yang sama. Membangun jaringan tersebut tidak terlepas dari membangun kepercayaan, konsepnya adalah jujur, saling mendukung dan saling terbuka.

Prospek Konsumen yang Menguntungkan
“Pendapat saya ritel, hotel dan semacamnya akan bisa terganggu cash flow-nya. Saya lebih menyukai menguasai kawasan pemukiman konsumen ibu rumah tangga dan mereka tidak akan berhutang,” jelas dia.

Disarankan agar peternak membangun hilirnya dahulu meskipun dalam skala kecil. Paling tidak hilir atau end user dibentuk selama setahun, memang cukup lama merintisnya tetapi lebih aman secara cash flow bagi peternak. End user yang terbaik bagi peternak adalah yang membayar kontan tanpa tempo, contohnya ibu-ibu rumah tangga.

“Kalau bisa memotong sendiri, punya mini RPA, bisa dijadikan add value di situ. Misalnya harga ayam parting lebih mahal dari ayam utuh, harga ayam marinasi lebih mahal dari yang parting,” lanjut dia.

Jika customer ritel, peternak harus siap dengan pembayaran tempo dan akan melalui rantai pasok yang panjang. Peternak bisa berada pada putaran uang yang besar namun sebagiannya dihutang sehingga cash flow menjadi merah. Jika menjual selapis di atas end user, yaitu pengepul pun selain tempo juga bisa terjadi terlambat bayar atau bahkan gagal bayar.

Dengan memiliki mini RPA peternak sangat mungkin bisa menjual karkas eceran pada ibu-ibu rumah tangga di daerahnya. Karena harganya akan lebih murah dibanding pasar karena memotong rantai pasok. Dari sisi konsumen pun merasa lebih aman karena bisa melihat sendiri RPA tempat ayam dipotong.

“Seharusnya peternak ke arah sana. Cuma mungkin sudah terlanjur dengan pola yang lama dengan putaran-putaran cash flow merah terpaksa muter daripada ‘mati’. Mau tidak mau harus bertransformasi menjadi peternak yang memiliki visi ke depan, serta membuat role model bisnis dengan menyesuaikan pada kebutuhan konsumen plus penyesuaian dengan aturan yang ada,” tambah Iwang.

Lebih lanjut Iwang mengatakan, peternak bisa mendapatkan keuntungan lebih jika bisa menambah variasi dan nilai pada karkas yang dijualnya. Bisa dijual dalam bentuk fresh, frozen, berbumbu, bahkan dengan konsep farm to table, dimana peternak menjual produk yang langsung bisa dikonsumsi.

“Kita bisa menjiplak role model bisnis yang bagus, misalnya dari perusahaan besar tapi kita adaptasi dengan model yang mini. Jangan memperbanyak populasi tapi jualan live bird itu sudah ketinggalan zaman. Jangan lupa juga buka pasar ekspor, konsepnya mudah tapi pelaksanaannya sulit, tapi bukan tidak mungkin untuk dilakukan,” pungkasnya. (NDV)

OMBUDSMAN DESAK KEMENTAN BERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA PETERNAK AYAM

Konferensi Pers di Kantor Ombudsman

Ombudsman RI menerima pengaduan dari puluhan peternak ayam yang merugi lantaran anjloknya harga jual ayam hidup yang tidak sebanding dengan kenaikan produksi. Selain itu, sejumlah peternak juga sedang menjalani sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dengan nilai sekitar Rp 74,7 miliar. Dalam hal ini, Ombudsman RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan perlindungan terhadap peternak dan meminta perusahaan pakan dapat memberikan skema keringanan dalam pembayaran hutang peternak. 

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika mengatakan pihaknya menemukan fakta adanya sejumlah Peternak Mandiri yang sedang mengalami kerugian akibat dari rendahnya harga jual ayam hidup di kandang dan tingginya biaya sarana produksi peternak.

“Tidak adanya kepastian usaha bagi Peternak Mandiri, sehingga menimbulkan permasalahan salah satunya berupa terhambatnya pembayaran hutang Peternak Mandiri kepada perusahaan pakan,” terang Yeka dalam konferensi pers di di Kantor Ombudsman RI. 

Untuk itu, Ombudsman telah melaksanakan pertemuan dalam rangka permintaan keterangan yang dihadiri Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian, para peternak, serta beberapa perusahaan terkait. 

“Ombudsman dan Kementan bersepakat untuk melakukan pendalaman lebih lanjut lagi dalam mengelaborasi program-program perlindungan dan pemberdayaan peternak,” terang Yeka. 

Selanjutnya, Yeka mengatakan pihaknya akan menyelesaikan laporan investigasi atas prakarsa sendiri terkait Kebijakan Stabilitas Pasokan Livebird, kemudian merumuskan tindakan korektif kepada para pihak terkait. Selain itu Ombudsman juga akan melakukan pendampingan kepada Kementan maupun perusahaan terkait, agar terwujud program perlindungan dan pemberdayaan peternak.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Gopan), Sugeng Wahyudi mengatakan anjloknya harga ayam ditingkat peternak sudah terjadi sejak tahun lalu.Hal ini disebabkan karena beberapa hal. Pertama, telah terjadi kenaikan pada harga bibit ayam (DOC) dari Rp 4.000 per ekor menjadi Rp 5.000 per ekor. Kedua, yaitu harga pakan ayam yang dirasa terlalu mahal yaitu kisaran Rp 8.500 hingga Rp 9.500 per kg. Ketiga, unsur ketersediaan juga berlebih sehingga menyebabkan anjloknya harga ayam di tingkat peternak. 

"Harga ayam hidup di kandang saat ini kisaran Rp 18.000 padahal modal sampai Rp. 20.000, sampai di sini peternak merugi," kata Sugeng. (INF)

TUNTUT TERBITKAN PP PERLINDUNGAN, PETERNAK KEMBALI TURUN KE JALAN

Beberapa tuntutan yang dibentangkan paternak UMKM yang berunjuk rasa di Jakarta. (Foto: Istimewa)

Peternak unggas mandiri yang tergabung dalam Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN), kembali turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa mendesak pemerintah menyusun Peraturan Pemerintah (PP) Perlindungan Peternak.

Pasalnya, harga sarana produksi peternak selalu melebihi harga jual ayam hidup. Kondisi tersebut menyebabkan peternak kerap merugi. BEP peternak unggas mandiri berada diangka Rp 21.000, sementara harga jual ayam hidup/live bird saat ini Rp 17.000/kg.

“Input atau sarana produksi ternak (sapronak) berupa DOC dan pakan yang tinggi, tidak mengikuti fluktuasi harga jual ayam hidup. Kami menuntut mendapatkan DOC dan sapronak secara berkesinambungan dengan harga yang wajar, karena itu merupakan komponen penting pembentuk harga pokok produksi (HPP),” ujar Ketua KPUN, Alvino Antonio, melalui keterangan resminya saat memimpin aksi yang dihadiri peternak se-Jawa-Bali di Istana Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha, Jakarta, Rabu (7/9/2022).

Ia mengungkapkan, dari problema tersebut ditambah selama pandemi peternak unggas mandiri tidak mendapat insentif apapun dari pemerintah, membuat populasi peternak semakin berkurang. Banyak peternak gulung tikar karena harga jual live bird sering berada di bawah HPP. Jumlah peternak Mandiri nasional terdegradasi terhitung sejak era 2000-an sebanyak 85%.

“Pada 2000-an jumlah peternak sebanyak 2,5 juta dengan asumsi 90% populasi nasional dikuasai peternak rakyat UMKM. Sekarang tinggal 35.280 KK peternak,” ungkap Alvino.

Maka dari itu, pihaknya mendesak pemerintah segera menyusun PP Perlindungan Peternak dengan mengusulkan kontrol harga input atau sapronak. Pemerintah diminta segera membuat standarisasi SNI untuk pakan dan DOC.

Apabila terjadi kelebihan pasokan, maka pemerintah diharapkan melakukan pemerataan dengan distribusi ayam ke daerah yang kekurangan pasokan ayam bersinergi dengan integrator.

“Para integrator dalam role model bisnisnya harus menyertakan market ayam karkas. Supply harus disesuaikan dengan demand. Mereka (integrator) tidak boleh budi daya Final Stock atau live bird,” ucap Alvino.

Ia juga menambahkan, pihaknya meminta pemerintah untuk mengatur ulang kuota Grand Parent Stock (GPS) nasional. Sebab, lanjut dia, 64% kuota GPS dikuasai dua integrator. “Atur kuota GPS dan biarkan perusahan bersaing secara sehat di hulunya,” pintanya.

Perusahaan integrasi juga diharapkan fokus membantu peternak mandiri dengan menyediakan sapronak, mulai dari DOC, pakan dan lainnya yang sesuai SNI dengan harga terjangkau. Pihaknya juga meminta pemerintah memberikan sanksi tegas bagi industri yang melanggar undang-undang dan mematikan ekonomi rakyat.

“Pemerintah juga harus memaksimalkan badan pangan nasional sebagai buffer untuk melindungi dan menyerap produksi peternak UMKM,” tandasnya. (INF)

KEMENTAN-JAPFA PERKUAT KERJA SAMA PEMBERDAYAAN PETANI DAN PETERNAK

Penandatangan kerja sama antara Kementan dan Japfa dalam pemberdayaan peternak, petani dan ekspor. (Foto: Istimewa)

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL), melakukan kunjungan ke pabrik pakan PT Japfa Grobogan, Jawa Tengah, guna memperkuat kerja sama pemberdayaan peternakan rakyat dan menjamin kestabilan harga jagung petani hingga akselerasi ekspor.

Dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Pertanian (Kementan) dengan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JAPFA) untuk mendukung percepatan pembangunan pertanian melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan peternakan rakyat. 

“Hari ini saya bersama Bupati Grobogan, Presiden dan Direksi PT Japfa dalam rangka mencoba memantapkan lagi langkah-langkah yang makin intensif antara Kementan bersama PT Japfa untuk mengantisipasi berbagai kebutuhan. Dan tentu saja kita ketahui bahwa pakan ternak menjadi bagian penting untuk bisa mempertahankan akselerasi atau peningkatan ternak ayam kita, khususnya DOC kita maupun berbagai bagian yang bisa ditumbuhkan,” kata Mentan Syahrul dalam keterangan persnya saat kunjungan tersebut, Jumat (22/7/2022).

Ia menambahkan, penguatan sinergitas dengan PT Japfa sangat penting sebagai sebuah perusahaan nasional yang sangat besar memperhatikan semua kegiatan peternakan rakyat dan sekeligus sebagai pelaku ekspor. Bagi Kementan, eksistensi PT Japfa pun sangat penting untuk menyerap semua jagung petani yang ada di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Grobogan.

“Oleh karena itu tadi ada penandatangan memorandum of understanding yang kesekian kalinya dengan PT Japfa. Pertama, bertujuan agar siap menerima jagung rakyat terutama di kabupaten Grobogan," ujarnya.

Adapun tujuan kedua, untuk menjaga dan mengantisipasi pengaruh inflasi atau penurunan atau kenaikan inflasi dari ternak ayam dan telur. Ketiga, untuk melakukan substitusi impor misalnya bahan baku impor untuk pakan ternak itu bisa dilakukan dalam negeri.

“PT Japfa tadi sudah setuju untuk kita persiapkan, seperti bungkil kedelai selama ini impor dan lain-lain, tapi ini bisa kita penuhi sendiri dan ini tentu membuat suatu proses-proses yang baik bagi kemajuan pertanian dan perekonomian kita,” jelasnya.

“Keempat, kita sepakat untuk mengakselerasi ekspor. Katakanlah produksi ayam yang selama ini dilakukan afkir setiap tahun kurang lebih 3 miliar ekor lebih, itu harus bisa kita jadikan ayam karkas yang bisa diekspor. Tentu kalau sudah melebihi kebutuhan secara nasional.”

Pada kesempatan tersebut Presiden Komisaris JAPFA, Syamsir Siregar, mengatakan nota kesepahaman ini merupakan bagian dari komitmen untuk pemberdayaan peternakan rakyat, dimana saat ini Japfa pun telah bermitra dengan lebih dari 13 ribu peternak yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

“Dengan adanya nota kesepahaman ini, Japfa akan memberikan pendampingan dalam pengembangan peternakan modern termasuk di dalamnya pengembangan peternakan ayam dengan metode closed loop dan memberikan dukungan dan fasilitas dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di industri peternakan,” kata Syamsir.

“Selain itu, menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan ekonomi peternak melalui jejaring kemitraan usaha dan pemasaran, serta melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan informasi pasar bagi produk yang dihasilkan peternak.” (INF)

PT ITA KONSISTEN HADIRKAN BIBIT AYAM LOKAL BERKUALITAS

DOC Ayam KUB-2 Janaka


Gelaran Indo Livestock 2022 juga merupakan ajang unjuk gigi bagi produsen bibit ayam lokal PT Intama Taat Anugrah (PT ITA). Dalam gelaran tersebut PT ITA dengan bangga mempromosikan ayam lokal KUB-2 Janaka karya dari peneliti Balai Penelitian Ternak (BALITNAK) Ciawi.

PT ITA juga sudah memegang lisensi ayam lokal tersebut sehingga berhak untuk melakukan pengembangan produksi, promosi, distribusi dan pemasaran ayam KUB Janaka tersebut. 

Zainuddin selaku Technical Service Manager PT ITA mengatakan, dalam melaksanakan proses produksi, selain memiliki hak - hak tadi pelisensi juga berkewajiban mengikuti SOP yang telah ditetapkan, dan terus mempertahankan kualitas. Balitnak akan menurunkan tim untuk terus mengawasi quality control yang telah dilaksanakan.

Ayam KUB-2 Janaka sendiri merupakan galur Ayam KUB yang telah memiliki perbaikan performa dari Ayam KUB-1 melalui seleksi genetik yang dilakukan oleh peneliti dari Kementerian Pertanian, Dr. Tike Sartika dkk. Performa yang ingin ditingkatkan antara lain produksi telur, sifat mengeram, dan warna shank (betis).

"Performa yang ditingkatkan dari KUB-1 menjadi KUB-2 adalah Produksi Telur (Hen day) yang semula 50% menjadi 60%, puncak produksi yang meningkat dari 65-70% menjadi 70-75%, produksi pertahun meningkat dari 160 -180 butir per tahun menjadi 180-220 butir per tahun, sifat mengeram yang semula 10% dapat berkurang hingga 5%, umur pertama bertelur yang lebih muda 1 hingga 2 minggu lebih awal, serta warna shank (kaki) yang berwarna kuning untuk pejantan," kata Zainuddin.

Diharapkan nantinya Ayam KUB-2 ini dapat menjadi salah satu alternatif bagi peternak ditengah buntunya harga ayam broiler. Selain itu kemampuan Ayam KUB-2 dalam produksi telur meskipun tidak seproduktif ayam petelur ras, juga dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan ekonomi masyarakat (CR).

MEMPERKUAT RESILIENSI INDUSTRI PERUNGGASAN

Para narasumber dalam IPC 2022. (Foto: Infovet/Ridwan)

Sebagaimana diketahui dinamika industri perunggasan seperti kondisi pasar yang tidak kondusif antara integrator dan peternak rakyat, problematika pakan, hadirnya ayam Brasil yang diklaim lebih murah, kondisi pandemi COVID-19 dan lain sebagainya, membuat kondisi industri penghasil protein hewani termurah ini makin terpuruk.

Dari latar belakang tersebut diperlukan resiliensi dari semua pihak agar transformasi industri perunggasan dapat berjalan dengan baik, selain solusi yang komperehensif tentang permasalahan industri perunggasan. Hal tersebut dibahas dalam webinar Indonesian Poultry Club (IPC) 2022 “Memperkuat Resiliensi Industri Perunggasan”, Selasa (19/4/2022).

Dalam sambutannya, Prof Bungaran Saragih, yang merupakan mantan Menteri Pertanian periode 2001-2004, mengemukakan bahwa polemik yang terjadi di industri perunggasan karena pertumbuhan industri yang tidak dibarengi dengan pembangunan yang berkelanjutan.

“Kita harus lakukan perbaikan mulai dari level makro, mikro, perusahaan dan sebagainya. Karena kalau kita tidak berhati-hati dengan masalah yang ada, industri ini akan semakin kesulitan,” katanya.

Ia menduga beberapa hal yang menyebabkan resiliensi belum seperti yang diharapkan dari kaca mata makro dan pembangunan berkelanjutan, karena struktur agribisnis (hulu hingga hilir) industri perunggasan tidak efisien. Kemudian industri perunggasan belum mampu menyesuaikan diri terhadap pertumbuhan yang dialami.

“Banyak perusahaan unggas kita hanya melihat wilayah Jawa dan sebagai kecil di Sumatra, belum melihat Indonesia secara keseluruhan, ini sangat belum berkembang. Jikalau seperti ini, industri akan semakin kesulitan dan akan begitu-gitu saja,” ucap dia.

“Bayangan saya industri perunggasan harus bisa melakukan desentralisasi, mengingat negara kita adalah negara kepulauan. Kemudian kerja sama win win antara pengusaha, peternak dan pemerintah yang saat ini masih kurang diperkuat.”

Lebih lanjut dikatakan Bungaran, kebijakan pemerintah yang berjangka panjang, konsisten dan solutif juga sangat dibutuhkan. “Butuh kerja sama antara pelaku bisnis dan pemerintah untuk bersama-sama membangun industri perunggasan,” tukasnya.

Hal senada diungkapkan Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB University, Prof Muladno, mengenai sinergi dan kolaborasi di industri perunggasan. Ia menekankan tiga target untuk capaian akhir, diantaranya mewujudkan integrator horizontal, menerbitkan regulasi khusus integrator vertikal dan integrator horizontal, serta memperbaiki infrastruktur dan suprastruktur perunggasan dari hulu ke hilir.

“Dengan ‘pendidikan’ menuju bisnis kolektif berjamaah untuk membentuk integrator horizontal. Sebab, industri perunggasan saat ini amburadul. Pelaku usaha yang rapih dan profesional ya kelompok integrator vertikal itu, di luar itu semrawut,” ucapnya dalam diskusi di kolom chat box webinar.

Ia menambahkan, “Maka saya mengajak pelaku non-integrator bersatu kompak dan berjamaah membentuk integrator horizontal. Integrator ini didampingi selalu secara institusi oleh pemerintah dan perguruan tinggi. Ribuan perguruan tinggi di seluruh Indonesia harus dikonsolidasikan untuk mendampingi peternak agar teratur.”

Dalam pemaparannya, Muladno juga menjabarkan lima langkah strategis. Diantaranya distribusi peran pemerintah dalam pembinaan perunggasan (Pemerintah Pusat untuk perusahaan GPS, Pemerintah Provinsi untuk perusahaan PS dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk koperasi produsen FS). “Ini dibagi-bagi tugasnya,” kata dia.

Kemudian penyatuan asosiasi perunggasan, pembentukan konsorsium perguruan tinggi untuk perunggasan, pendataan populasi ayam (GPS, PS, FS) dan pembentukan koperasi produsen di setiap kecamatan (kabupaten). Dengan begitu, ia meyakini pembangunan industri perunggasan akan menjadi lebih baik.

Sementara menurut Kepala Bagian Bisnis dan Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Rachmat Pambudy, agar industri perunggasan menjadi lebih berkembang, bukan dengan melakukan pemotongan produksi yang over supply, tetapi lebih kepada pendekatan peningkatan konsumsi.

Mengingat dari data pemerintah, dengan populasi penduduk sebanyak 276 juta jiwa, konsumsi daging ayam hanya sebesar 11 kg/kapita/tahun, masih kalah jauh dibanding Malaysia yang mencapai lebih dari 40 kg/kapita/tahun.

Pada kesempatan tersebut, webinar juga dihadiri Dekan Sekolah Vokasi IPB University Prof Arief Daryanto, Ketua Badan Kejuruan Teknik Peternakan Persatuan Insinyur Indonesia Prof Ali Agus dan Ketua FMPI Don P. Utoyo. (RBS)

ARTIKEL TERPOPULER

ARTIKEL TERBARU

BENARKAH AYAM BROILER DISUNTIK HORMON?


Copyright © Majalah Infovet I Majalah Peternakan dan Kesehatan Hewan. All rights reserved.
About | Kontak | Disclaimer