AUDY JOINALDY RESMI JABAT KETUA PB ISPI PERIODE 2024-2029

Kongres XIII PB ISPI resmi memilih Audy Joinaldy sebagai ketua periode 2024-2029. (Foto: Istimewa)

Dr Ir Audy Joinaldy SPt MSc MM IPM ASEAN Eng, resmi terpilih sebagai Ketua Pengurus Besar Perkumpulan Insinyur dan Sarjana Peternakan Indonesia (PB ISPI) periode 2024-2029, pada Kongres XIII PB ISPI yang dilaksanakan di Emersia Hotel, Bandar Lampung, 19-21 Januari 2024.

Pada kesempatan tersebut, Audy yang merupakan Wakil Gubernur Sumatra Barat, mengharapkan dukungan penuh dari keluarga besar ISPI atas kepercayaannya sebagai pemimpin tertinggi ISPI.

“Terima kasih atas kepercayaan dari rekan-rekan semua, saya mohon dukungannya dari segenap anggota maupun para senior di ISPI. Tidak mudah mengurus rumah besar kita ini, tapi mari kita terus tingkatkan sinergi dan kolaborasi agar organisasi bisa berkembang,” ujar Audy.

Pada kongres itu juga terpilih Suaedi Sunanto sebagai Sekretaris Jenderal PB ISPI yang baru periode 2024-2029. Pada kesempatannya, Suaedi juga berharap dengan dukungan dari seluruh anggota ISPI dapat terus menguatkan kelembagaan ISPI agar bisa terasa manfaatnya bagi masyarakat.

Audy dan Suaedi, keduanya merupakan alumni Fakultas Peternakan (Fapet) IPB University. Sebelumnya Audy dikenal sebagai pengusaha perunggasan Perkasa Group dan aktif di berbagai organisasi salah satunya Himpunan Alumni Fakultas Peternakan IPB (Hanter). Sedangkan Suaedi banyak berkarya di industri obat hewan dan sekarang memimpin Nutricell Pacific

Terpilihnya Audy dan Suaedi resmi menggantikan pimpinan periode sebelumnya (2018-2023), Ketua Umum Didiek Purwanto dan Sekjen Joko Susilo. Didiek merupakan alumni Fapet Universitas Brawijaya Malang, seorang pengusaaha feedlot, dan juga Ketua Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo). Sementara Joko merupakan alumni Fapet UGM yang juga aktif di Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN).

Seperti diketahui, ISPI berfungsi sebagai wadah dan bentuk kerja sama para insinyur peternakan dan sarjana peternakan dengan berbagai pihak di Indonesia untuk memajukan, mengembangkan, dan mengamalkan ilmunya dalam pembangunan nasional. ISPI juga berusaha membantu, menggiatkan, serta meningkatkan usaha masing-masing anggota dalam rangka tanggung jawab bersama dalam pembangunan nasional, serta mengadakan hubungan dan kerja sama dengan badan-badan lain, baik di dalam maupun di luar negeri yang menyangkut masalah pembangunan peternakan. (INF)

MENYONGSONG KONGRES ISPI KE-13 DI LAMPUNG

Pengurus Besar Perkumpulan Insinyur dan Sarjana Peternakan Indonesia (PB ISPI) bersama dengan Pengurus Wilayah ISPI Lampung akan menggelar Kongres XIII di Hotel Emersia, Bandar Lampung, 19-21 Januari 2024. Selain akan memilih Ketua Umum dan pengurus PB ISPI periode 2024-2028, kegiatan akan dirangkai dengan seminar nasional bertajuk “Membumikan Profesi Insinyur Peternakan Menuju Indonesia Emas 2045”.

Melalui siaran resminya, Senin (15/1/2024), Ketua Pelaksana Kegiatan, Aris Susanto SPt, mengatakan Kongres ISPI XIII merupakan kedaulatan tertinggi dalam organisasi ISPI di tingkat Nasional. “Lampung diberikan kepercayaan penuh untuk menjadi tuan rumah kegiatan ini,” ujar Aris.

Menurutnya, Kongres XIII diadakan untuk menilai pertanggungjawaban pengurus PB ISPI dalam menjalankan amanah yang diberikan pada kongres sebelumnya. Lalu menyusun program kerja kepengurusan dan memilih Ketua Umum dan pengurus PB ISPI untuk periode berikutnya.

“Atas dasar ini maka PB ISPI bersama dengan PW ISPI Lampung akan melaksanakan Kongres XIII sebagai bentuk dinamika organisasi dan proses pengaderan organisasi,” kata Aris yang juga Ketua PW ISPI Lampung.

Sementara itu, Ketua Umum PB ISPI, Ir Didiek Purwanto IPU, menuturkan dalam perjalanan pembangunan peternakan nasional menuju Indonesia emas 2045, ISPI dengan insinyur keprofesiannya terpanggil untuk berperan aktif berkontribusi mempercepat penyediaan protein hewani asal hewan. Hal ini merupakan kontribusi nyata profesi insinyur peternakan dalam pembangunan nasional. Untuk itu, pada Kongres XIII ISPI di Lampung juga akan digelar seminar nasional.

Seminar yang akan dilaksanakan pada Jumat (19/1/2024), rencananya dihadiri oleh Ketua Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Peternakan Indonesia, Dr Rahmat Hidayat SPt MSi, yang akan membawakan materi “Kompetensi Lulusan Fapet dengan Kebutuhan Dunia Usaha”. Kemudian Ketua BK Keinsinyuran, Prof Dr Ir Ali Agus DEA DAA IPU ASEAN Eng, dengan materi “Pengakuan Profesi Keinsinyuran Peternakan Dalam Dunia Kerja”. Lalu Ketua Tim Perubahan UU PKH-PB ISPI, Prof Ir Budi Guntoro SPt MSc PhD IPU ASEAN Eng, yang membawakan materi “Substansi Rancangan Perubahan UU No. 18/2009 Jo UU No. 41/20 tentang PKH”.

Seperti diketahui, ISPI berfungsi sebagai wadah dan bentuk kerja sama para insinyur peternakan dan sarjana peternakan dengan berbagai pihak di Indonesia untuk memajukan, mengembangkan, dan mengamalkan ilmunya dalam pembangunan nasional. ISPI juga berusaha membantu, menggiatkan, serta meningkatkan usaha masing-masing anggota dalam rangka tanggung jawab bersama dalam pembangunan nasional, serta mengadakan hubungan dan kerja sama dengan badan-badan lain, baik di dalam maupun di luar negeri yang menyangkut masalah pembangunan peternakan.

Saat ini jumlah sarjana peternakan yang lulus dari 22 fakultas dan jurusan peternakan di seluruh Indonesia diperkirakan sebanyak 13.593 orang S1 yang di antaranya melanjutkan sampai lulus berjenjang S2 sebanyak 896 orang, dan berjenjang S3 sebanyak 156 orang. Jumlah insinyur peternakan dengan peringkat IPP, IPM, dan IPU juga terus bertambah. (INF)

BIMTEK PENGELOLAAN USAHA PEMBIAKAN SAPI INDUKAN BX

Rochadi Tawaf saat memberikan bimbingan kepada peternak. (Sumber: Istimewa)

Pada November 2018, Pemerintah Indonesia melalui melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Kementrian Pertanian (Kementan), telah membagi-bagikan ternak sapi indukan BX kepada peternak di Jawa Barat melalui 24 kelompok ternak di Kabupaten Sumedang, Bandung Barat, Cianjur, Subang, Cirebon, Indramayu, Ciamis, Tasikmalaya dan Pangandaran.

Berdasarkan kegiatan Rapid Apraisal terhadap 24 kelompok peternak penerima bantuan, ternyata pada umumnya sapi betina indukan BX mengalami kesulitan bunting, kurus dan sebagian mengalami kematian. Beberapa faktor penyebabnya yang paling dominan karena sapi-sapi tersebut tidak dipelihara sesuai dengan tuntutan kebutuhan hidupnya. Misal, lemahnya manajemen pakan, kesulitan mengawinkan karena silent heat dan manajemen pengelolaan yang tidak sesuai dengan Good Farming Practices.

Selain masalah tersebut, juga karena lemahnya perencanaan bisnisnya maka ada sebagian anggota kelompok yang mengundurkan diri dalam mengelola sapi betina produktif tersebut. Hal ini berakibat terhadap sapi-sapi tersebut sehingga tidak mendapat pakan yang cukup, yang menyebabkan sapi tersebut anorexia (kekurangan pakan).

Dalam kerangka memperbaiki kondisi tersebut, Pengurus Besar Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (PB ISPI) menugaskan Program Manajemen Unit (PMU) wilayah Jawa Barat (Jabar) bekerja sama dengan Balai Pelatihan Peternakan dan Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (BPPKP DKPP) Provinsi Jabar mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) pengelolaan usaha pembiakan sapi indukan BX, 4-5 Februari 2020. Ini juga merupakan “Improvement Program For Productive Female Cattle” (IP2FC), kerja sama PB ISPI-Gapuspindo didukung oleh Ditjen PKH Kementan.

Selanjutnya, setelah pelaksanaan Bimtek akan ditindaklanjuti dengan pembinaan dan bimbingan selama lima bulan terhadap kelompok peternak tersebut.

Adapun tujuan dari Bimtek ini untuk memperbaiki manajemen pakan, pola reproduksi dan manajemen usaha pembiakan sapi indukan BX sesuai prinsip Good Farming Practices bagi 24 kelompok peternak penerima sapi BX, sehingga di akhir program mampu meningkatkan kebuntingan, menurunkan tingkat kematian, memperbaiki performanya dan harmonisasi kelompok.

Ruang lingkup materi yang diberikan meliputi manajemen pakan (pengetahuan bahan baku pakan, manajemen HPT, menyusun ransum sederhana, pengawetan pakan dengan pola fermentasi dan praktek pembuatan ransum/pakan), sistem reproduksi (pengetahuan alat reproduksi dan sistem perkawinan), manajemen pencatatan dan rearing (teknik membuat catatan dan manajemen rearing/pedet), sos-ek peternakan (perencanaan bisnis, biaya produksi dan pemasaran hasil dan pemberdayaan kelompok peternak).

Peserta pelatihan terdiri dari 24 kelompok peternak masing-masing dua orang, perwakilan dinas kabupaten (sembilan kabupaten dan tenaga UPTD penerima sapi BX, jumlah seluruhnya 56 orang). Serta instruktur terdiri dari petugas BPPKP DKPP, dosen fakultas peternakan Universitas Padjajaran dan tokoh peternak di Jawa Barat. (INF)

BELASAN BABI MATI MENDADAK DI KABUPATEN GIANYAR

Babi, salah satu komoditi peternakan andalan Pulau Dewata

Kejadian babi mati mendadak terjadi kembali, kali ini giliran Kabupaten Gianyar yang harus menerima kenyataan tersebut. Berdasarkan laporan dari Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Gianyar, tercatat 19 eokr babi mati mendadak. Babi yang mati mendadak tersebar di 4 lokasi. Untuk memastikan penyebab kematian, Distan Gianyar sedang meneliti sampel bangkai babi yang telah dikubur.

Menurut Kabid Kesehatan Hewan dan Kesmavet Distan Gianyar Drh Made Santi Arka Wijaya, sebaran babi mati terbanyak di Kecamatan Payangan. "Di Payangan ada 3 titik. Di Desa Klusa, Bukian,dan Ponggang Puhu. Satu titik lainnya di (Kecamatan) Sukawati di Banjar Abasan, Desa Singapadu Tengah," ujarnya.

Mengenai babi yang mati mendadak, pihaknya langsung terjun ke lokasi kandang. "Setelah dilakukan tindakan desinfeksi, kasus kematian mendadak tidak berlanjut, kami juga mengambil sampel untuk diperiksa di lab," jelas Santi. Kini sampel bangkai babi dibawa ke BBVet Denpasar. "Kami belum dapat kabar (hasil lab). Tapi kami sudah berkoordinasi dengan BBVet Denpasar untuk terkait sampel yang kami berikan kesana," bebernya.

Pihak Distan memperkirakan, wabah Babi mati ini tidak berkaitan dengan virus Afrian Swine Fever (ASF) alias demam babi Afrika. "Kalau dilihat dari angka kematian relatif rendah, kemungkinan bukan terserang ASF, tetapi nanti kita lihat saja hasil uji lab," tegasnya. Selain melakukan desinfeksi, pihaknya juga melakukan upaya memperketat biosekuriti.

"Kami akan lakukan sosialisasi pada daerah yang banyak mengalami kasus kematian mendadak dan yang masih aman, untuk sama-sama kita perketat lalu-lintas babi," kata Santi. Disamping itu, perlu pengawasan bersama terkait jual-beli babi. "Orang-orang yang berpotensi pembawa virus juga disosialisasikan," imbuhnya.

Santi menjelaskan, para pembeli atau tengkulak babi juga berpotensi membawa virus dari satu kandang ke kandang lain. "Kita sepakat di seluruh Bali untuk memperketat keluarnya babi dari daerah kasus. Sebab tukang juk (tukang tangkap) babi, tumpung atau bangsung dan lain-lain peralatannya itu berpotensi sekali sebagai penyebar," terangnya.

Diakui, Gianyar tumbuh berjamuran usaha kuliner babi guling. Maka dia berharap para pedagang maupun tukang juk ini memperhatikan kebersihan babi. "Peralatannya seperti tumpung, mobil angkut, tukang juk dan lainnya harus bersih," pungkasnya. (CR)

DAMPAK NEGATIF IMPOR DAGING KERBAU PADA USAHA SAPI POTONG INDONESIA

Kajian tentang dampak importasi daging kerbau terhadap usaha sapi potong di Indonesia yang digelar PB ISPI bersama PB PDHI di Jakarta. (Foto: Andang/ISPI)

Populasi sapi di Indonesia mengalami peningkatan secara perlahan sejak 2005-2013, seiring dengan peningkatan konsumsi dagingnya. Total konsumsi daging sapi secara nasional pada 2017 mencapai 60.966 ton dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2018 misalnya, tercatat 662.540 dan 2019 pronogsa Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa konsumsi nasional diperkirakan mencapai 712.893 ton, sementara harga daging segar juga masih berkisar Rp 100.000-115.000/kg.

Perkembangan positif industri sapi pedaging tersebut sayangnya terkendala oleh adanya importasi daging kerbau dari India, yang berdampak negatif terhadap industri sapi pedaging Indonesia. Atas hal itu, Pengurus Besar Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (PB ISPI) dan Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PB PDHI) menggelar kajian tentang dampak importasi daging kerbau terhadap keberadaan usaha sapi potong yang berkembang di Indonesia, melalui sebuah seminar di Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Dipandu oleh Ketua Umum PB ISPI, Ir Didiek Purwanto, seminar menghadirkan pembicara Dr Ir Andre Revianda Daut (ISPI) yang membahas dampak importasi daging kerbau terhadap usaha sapi potong di Indonesia, kemudian Dr Drh Tri Satya Putri Naipospos (PDHI) yang turut mengupas tema dampak importasi daging kerbau terhadap perkembangan penyakit mulut dan kuku (PMK) serta penanganannya di Indonesia.

Berdasarkan informasi data impor dari ITC Calculation based on Un Comtrade Statisyics, tercatat pemasukan daging kerbau asal India sebesar 173.534 ton (2016-2018) dan rencana di 2019 sebanyak 100.000 ton. Namun itu ternyata belum mampu menurunkan harga daging sapi menjadi Rp 80.000/kg, bahkan peredarannya cukup masif ke pasar-pasar becek yang tentunya bila tidak dikontrol dengan baik bisa menimbulkan persalahan baru terhadap daya saing usaha sapi potong para peternak maupun keamanan PMK.

Diperkirakan ada 22 unit Meat Plants di India yang disetujui untuk dapat mengekspor daging kerbau ke Indonesia ditengarai berada di wilayah endemik PMK. Hal ini menyebabkan produk yang dihasilkan berisiko menambah ancaman bagi indonesia yang berstatus bebas PMK.

Fakta tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 17/Permentan/PK.450/5/2016 tentang pemasukan daging tanpa tulang dalam hal tertentu yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara asal pemasukan, khususnya di dalam Pasal 9 huruf (g) berbunyi tidak terjadi kasus PMK sekurang-kurangnya 1 bulan sampai pengapalan daging beku tanpa tulang.

Dari kajian yang sudah dilakukan dalam acara tersebut, PB ISPI dan PB PDHI menyimpulkan antara lain bahwa importasi daging kerbau hanya menguntungkan peternak India dan pelaku tata niaga. Bahkan dampak negatif bagi peternak Indonesia, usahanya menjadi tidak bergairah karena tidak berdaya saing, serta kehilangan pasar potensial hariannya di rumah pemotongan hewan.

PB ISPI dan PB PDHI menyarankan, perlu adanya keberpihakan terhadap peternak rakyat dengan meninjau ulang kebijakan importasi daging asal India. Misalnya, distribusi impor daging kerbau benar-benar hanya untuk industri, juga segmentasi harga daging kerbau, sapi impor dengan lokal. (IN)