KEMENTAN MINTA BULOG FOKUS SERAP DUA KOMODITI STRATEGIS

Jagung sebagai komoditi strategis nasional. (Foto: Dok. Infovet)

Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, meminta Bulog memperkuat penyerapan dan distribusi hasil panen raya petani. Bulog diharapkan mampu membeli hasil panen dengan harga yang menguntungkan petani. Saat ini pihaknya tengah fokus pada pemenuhan pangan dalam negeri untuk menekan kebijakan impor. Dua di antara komoditas yang ditargetkan adalah padi dan jagung sebagai komoditi strategis nasional.

“Jangan sampai kita terlalu bersemangat pada impor daging kerbau tapi serap gabah dan jagung hasil panen raya petani malah tidak berdaya,” kata Mentan.

Hal tersebut menanggapi keluhan Direktur Utama Bulog soal tidak mendapatkan izin impor daging kerbau 2024. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dirkesmavet), Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan, Syamsul Ma’arif, mengatakan sesuai hasil Rakortas yang dikoordinasikan oleh Menko bidang Perekonomian pada 28 Maret 2024, telah diputuskan bahwa izin impor hanya diberikan pada PT Berdikari dan PT PPI.

“Rakortas pertama pada 13 Desember 2023 memutuskan impor daging kerbau hanya menyebutkan pelaksanaan oleh BUMN. Kemudian Rakortas kedua pada 28 Maret 2024 memutuskan penugasan impor daging kerbau kepada PT Berdikari dan PT PPI. Jadi begitu keputusan pemerintah selaku regulator,” tegas Syamsul melalui keterangan resminya di Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Syamsul juga mengatakan bahwa sebenarnya saat ini beban Bulog cukup berat. Untuk menyerap hasil panen jagung dan gabah petani saja tidak sanggup, sehingga sebaiknya tidak menambah beban perusahaan.

“Importasi jutaan ton beras saat ini sepertinya belum maksimal. Begitu pula serap jagung masih macet. Sebaiknya fokus bisnisnya membantu petani dalam negeri. Toh impor daging kerbau dilakukan juga oleh BUMN,” tukasnya. (INF)

PEMANTAUAN PANGAN JELANG LEBARAN, PEJABAT KEMENTAN: CUKUP DAN AMAN

Kementan bersama Komisi IV DPR RI melakukan pemantauan di pasar untuk memastikan ketersediaan pangan jelang Lebaran. (Foto: Istimewa)

Memasuki 10 hari menjelang Idul Fitri 1445 H, Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Komisi IV DPR RI melakukan pemantauan untuk memastikan ketersediaan dan pasokan 12 bahan pangan pokok aman dan mencukupi.

Dalam keterangan resminya, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nasrullah, mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir akan ketersedian daging sapi, maupun daging dan telur ayam ras, karena pemerintah terus melakukan pemantauan di lapangan.

“Berdasarkan pemantauan ketersediaan telur ayam, daging ayam, dan daging sapi cukup tersedia dan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga Idul Fitri,” kata Nasrullah saat melakukan pemantauan bersama di Pasar Cibinong dan Pasar Induk Kemang, Bogor, Jawa Barat, Senin (1/4/2024).

Ia menambahkan, menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), pemerintah berkomitmen mengintensifkan pemantauan pasokan dan meningkatkan kelancaran distribusi bahan pangan dari daerah sentra produksi ke daerah konsumen. Selain itu juga memberikan informasi tentang kepastian penyediaan pasokan dan sekaligus meningkatkan keamanan pangan untuk mencegah terjadinya peredaran bahan pangan yang tidak memenuhi kaidah keamanan pangan.

Ditemui di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Budhy Setiawan, mengatakan bahwa kondisi pangan di Bogor dipastikan dalam keadaan aman dan terkendali. “Kami ingin memastikan bahwa kebutuhan pangan jelang Lebaran itu tak terkendala apapun dan masyarakat tidak kesulitan untuk mendapatkannya,” katanya.

Sementara menurut Jamaludin, seorang penjual telur di Pasar Cibinong, menyampaikan bahwa pasokan telur ayam ke lapaknya sampai saat ini berjalan lancar, bahkan stok telur sampai lebaran dalam kondisi aman. “Untuk stok telur ayam masih aman sampai saat ini dan alhamdulillah pembeli terus berdatangan dan bertambah setiap harinya,” kata Jamaludin.

Selain itu, adapun untuk daging sapi juga disebutkan stoknya masih tercukupi. Hal tersebut diungkapkan oleh Yuda, salah seorang penjual daging sapi. Daging yang ia peroleh berasal dari pemasok dari rumah pemotongan hewan (RPH) Cibinong.

Hal senada juga dikatakan oleh Hermawan, penjual daging ayam broiler yang menyampaikan penjualannya berjalan normal dengan pasokan yang lancar. “Pembeli mau beli ayam berapapun kami siap potong untuk kebutuhan menjelang Idul Fitri, insyaallah aman,” katanya.

Pemantauan bersama tersebut juga dilakukan pada usaha peternakan unggas Kandang Jabrik yang terletak di Desa Tonjong, Tajurhalang, Bogor. Peternakan yang memiliki lahan 5.000 m2 dengan populasi broiler mencapai 27.000 ekor tersebut menjadi salah satu sasaran pemantauan karena perannya dalam produksi unggas di wilayah tersebut. (INF)

RAKORNAS GAPENSISKA : PERKOKOH KONTINUITAS SISKA SECARA NASIONAL

Rakornas GAPENSISKA : Fokus Menyukseskan Program SISKA ke Seluruh Indonesia
(Sumber : Istimewa)

Kamis, 21 Maret 2024 yang lalu berlokasi di IPB International Convention Center Bogor, Gabungan Pelaku dan Pemerhati Sistem Integrasi Sawit-Sapi (GAPENSISKA, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan dukungan SISKA Supporting Program(SSP-IARMCP) mengelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). Topik yang dibahas yakni mengenai pengembangan SISKA meliputi kebijakan dan strategi pengembangan, potensi investasi (IPRO), dan pedoman teknis implementasinya.

Wahyu Darsono selakuTeam Leader SISKA Supporting Program (SSP), Sistem Integrasi Sapi-Kelapa Sawit (SISKA) memegang peranan strategis dalam mengembangkan sektor perkebunan dan peternakan di Indonesia serta mendukung Rencana Aksi Nasional Kebun Sawit Berkelanjutan (RAN KSB).

“Hingga saat ini SISKA Supporting Program telah mendukung pengembangan SISKA di Kalimantan Selatan (26 Klaster SISKA KU INTIP) Kalimantan Barat (13 Klaster SISKA MEMBARA), Kalimantan Timur (9 Klaster SISKA NUSANTARA), dan Riau (7 Klaster SISKA MANDIRI) agar terus berjalan berkelanjutan dan berorientasi secara komersial,” kata Wahyu saat pembukaan Rakernas.

Menurutnya, tujuan utama SISKA (Sistem Integrasi Sapi Kelapa Sawit) adalah untuk mengintegrasikan budidaya sapi dengan perkebunan kelapa sawit. Dengan program ini, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mendukung perkebunan sawit berkelanjutan.

“Sayang, implementasi SISKA ini masih terbatas di beberapa daerah dan belum merata di seluruh Indonesia. Padahal, potensi SISKA sangat besar mengingat luasnya lahan perkebunan kelapa sawit dan jumlah populasi sapi di Indonesia,” katanya.

Untuk itu, lanjut Wahyu, perlu ada strategi untuk mempercepat perluasan implementasi SISKA agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi petani, lingkungan, dan perekonomian yang sejalan dengan prinsip-prinsip perkebunan sawit berkelanjutan.

Wahyu menjelaskan, SISKA mendorong implementasi integrasi sawit sapi, mendorong kapasitas dan penyiapan pelaku integritas sawit sapi. Kemudian mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk menentukan kebijakan integritas sawit sapi yang ada di daerah, salah satunya pada Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.

Untuk mendorong keberlangsungan SISKA, sejak tahun 2021, pihaknya membentuk SISKA Supporting Program (SPP) untuk mendukung pemerintah provinsi di empat provinsi untuk mengembangkan sektor SISKA mereka sendiri.

“Hingga saat ini, SSP telah mendukung pengembangan klaster SISKA di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Riau, yang mendukung mata pencaharian peternak,” kata Wahyu.

Pendahulu SSP, program Indonesia Australia Commercial Cattle Breeding Program (2016-2021), membuktikan bahwa model SISKA layak secara komersial, dan sebagai hasilnya mampu menawarkan peluang untuk memperluas pembiakan sapi di area perkebunan kelapa sawit yang sesuai. Kelapa sawit saat ini mencakup 16 juta hektar lahan di Indonesia, sehingga peluang pertumbuhan SISKA sangat besar.

Dalam mendorong perluasan SISKA, SSP berfokus pada dukungan pembentukan kemitraan atau klaster SISKA, pengembangan kapasitas untuk mengembangkan tenaga kerja SISKA, dan mendorong kemitraan sektor swasta dan publik melalui advokasi oleh Gabungan Pelaku dan Pemerhati SISKA (GAPENSISKA).

Menurut wahyu, dari sisi peningkatan produksi sawit, dampaknya kebun sawit dapat memanfaatkan bahan organik (kotoran sapi, pelepah sawit, tandan buah kosong) sebagai kompos, baik sebagai pupuk maupun pembenah tanah.

Dengan memelihara sapi di kebun sawit dapat mengendalikan gulma, karena gulma bisa menjadi pakan ternak. Sedangkan dampak terhadap lingkungan adalah, berkurangnya penggunaan pupuk kimia non organik, berkurangnya residu herbisida dan berkurangnya limbah yang menjadi sumber penyakit tanaman. Penggunaan pupuk kimia juga berkurang dan meningkatkan absorsi pupuk kimia.

Sedangkan dampak terhadap pengembangan ternak sapi adalah ketersediaan lahan dan pakan untuk pengembangan sapi. Bahkan bisa didorong dalam pengembangan industri pakan. Dampak lainnya adalah meningkatnya jumlah pengelola sapi dan meningkatnya populasi sapi yang berkualitas.

“Keuntungan lain dari intergrasi sawit-sapi adalah bisa meningkatkan pendapatan petani. Petani mendapat tambahan pendapatan dari hasil menjual bahan organik (kotoran sapi dan kompos). Pengurangan penggunaan herbisida juga mengurangi tenaga kerja untuk pengendalian gulma, sehingga pengeluaran petani pun berkurang,” katanya.

Prof Ali Agus, Staf Ahli Menteri Bidang Hilirisasi Kementerian Pertanian menambahkan, perkebunan sawit bisa menjadi lokomotif dalam mendukung ketahanan pangan. Luas kebun sawit yang mencapai 16 juta hektare (ha) memiliki potensi yang besar dalam menyediakan pangan berupa daging sapi bagi bangsa Indonesia.

“Perkebunan sawit berpotensi menjadi lokomotif penyediaan pangan bagi masyarakat luas. Dengan luas 16 juta ha, perkebunan sawit bisa diintetegrasikan dengan peternakan sapi dan tanaman pangan untuk mendukung swasembada daging dan pangan,” kata Ali Agus.

Ali Agus menambahkan, pemenuhan atau swasembada pangan hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah sulitnya pengadaan lahan. Adanya lahan sawit dengan kerapatan tanaman yang cukup lebar bisa diberdayakan dengan berbagai tanaman untuk pakan sapi dan sebagai ladang pengembalaan yang bagus.

“Perkebunan sawit dengan jarak tanam yang luas bisa menjadi altenatif lahan untuk pemenuhan pakan ternak dan tanman pangan,” jelasnya.

Dukungan Penuh Dari Pemerintah

Pemerintah yang dalam hal ini diwakili Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nasrullah menegaskan, bahwasanya mereka sangat mendukung penuh program Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit (SISKA yang mengintegrasikan ternak sapi dengan tanaman perkebunan yaitu kelapa sawit dengan konsep menempatkan dan mengusahakan sejumlah ternak tanpa mengurangi aktivitas dan produktivitas tanaman.

“Sistem usaha integrasi sapi sawit ini akan memberikan tambahan keuntungan bagi perusahaan dan juga berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan peternak di sekitar perkebunan atau pekebun binaan/plasma. Karena peternak dapat memanfaatkan hasil samping perkebunan untuk pakan ternak. Selanjutnya, perusahaan sawit dapat memanfaatkan kotoran ternak untuk pupuk tanaman,” paparnya.

Namun, lanjutnya, masih sedikit perusahaan yang belum menerapkannya. Menurutnya, banyak pengusaha sawit yang belum mengetahui keuntungan yang bisa didapatkan dengan mengikuti program SISKA.

Nasrulah berharap program SISKA bisa masuk dalam Undang-Undang (UU) Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) yang akan direvisi oleh DPR sehingga tak perlu lagi membuat regulasi baru.

“Kalau masuk UU tentu lebih kuat dan lebih mudah dalam sosialisasi dan implementasinya,” kata Nasrullah.

Menurut Nasrullah, kebutuhan pangan setiap tahun terus meningkat, terutama beras dan daging sapi sebagai sumber protein hewani. Namun, penyediaan daging sapi masih banyak kendala, diantaranya ketersediaan sapi bakalan. Apalagi, saat ini sistem pemeliharaan sapi di Indonesia, didominasi oleh peternakan rakyat dengan pola usaha semi intensif dan intesif dengan rata-rata kepemilikan 2 (dua) ekor per peternak.

“Selain itu, masih sedikit lahan khusus bagi usaha peternakan. Hal ini sangat berbeda dengan sistem usaha pembiakan sebagai penghasil sapi bakalan di negara maju seperti Amerika Serikat, Australia, Brazil dan Argentina yang memiliki lahan penggembalaan yang luas,” kata Nasrullah.

Di sisi lain, lanjutnya, Indonesia memiliki perkebunan sawit yang luasnya mencapai 16,38 juta Ha. Dengan luas perkebunan kelapa sawit tersebut, terdapat potensi lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai padang penggembalaan (ranch) maupun sumber pakan untuk pengembangan ternak sapi. Anggap saja jika 1 ekor sapi membutuhkan 2 Ha lahan perkebunan sawit, maka misalnya diambil 20% saja dari total area kebun sawit tersebut, akan dapat dikembangkan lebih kurang 1,6 juta ekor sapi.

“Saya telah melihat sendiri pengembangan sawit sapi ternyata mampu menghasilkan ternak yang berkualitas bagus, dan tidak merusak kebun sawit. Bahkan usaha integrasi sawit-sapi dapat berkontribusi positif bagi pengembangan perkebunan berkelanjutan dan memberikan citra positif bagi komoditas kelapa sawit Indonesia yang saat ini mengalami kampanye hitam (black campaign) dalam tataran global,” jelasnya.

Dia menjelaskan, melalui sistem integrasi sawit-sapi, penggunaan herbisida kimia dan pupuk anorganik dapat dikurangi, sehingga mengurangi biaya produksi dan menjadikan sistem pertanian yang ramah lingkungan.

“Selain itu sistem integrasi sawit-sapi dapat menjadi alternatif sumber pendapatan saat dilakukan replanting atau Peremajaan Sawit Rakyat (PSR),” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Nasrullah mengapresiasi kinerja Siska Supporting Program (SSP), yang telah mendorong upaya perluasan implementasi SISKA sebagai upaya percepatan swasembada daging sapi. Dengan terus melakukan perluasan model SISKA pola inti plasma terus dilakukan di luar Kalsel, yaitu Kaltim, Kalbar, dan Riau atas komitmen dan inisiatif pemprov setempat. Diharapkan program model seperti ini dapat menjadi role model dan direplikasi oleh provinsi yang lain.

“Komitmen dan dukungan dari berbagai pihak terus berdatangan untuk mendukung suksesnya program ini, baik dari Pemerintah Provinsi, CSR perusahaan, hingga perbankan. Dukungan yang diberikan berupa modal fisik, seperti alat pagar listrik (electric fence), mesin chopper, portable feed bunk, portable yard, hingga penanaman HPT serta pendampingan teknis dari Siska Supporting Program Indonesia,” jelasnya.

Menurut Nasrulah,  pihaknya juga perusahaan yang telah mengembangkan integrasi sawit sapi ini termasuk memberikan fasilitasi berupa CSR bahkan bersedia menjadi avalis KUR sehingga dapat memberikan peluang pengembangan usaha bagi pekebun/peternak untuk menaikkan skala usaha. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung integrasi sawit sapi termasuk pihak bank, akademisi, asosiasi dan pemerhati sawit sapi dan tak lupa para pekebun-peternak.

“Saya mengimbau para pemilik perusahaan perkebunan sawit yang belum melaksanakan integrasi sawit sapi, untuk segera bergabung dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional dan mewujudkan perkebunan berkelanjutan,” pungkasnya. (CR)

KEMENTAN LAKUKAN PERCEPATAN VAKSINASI PMK JELANG RAMADAN

Tim vaksinator memberikan vaksinasi PMK pada sapi. (Foto: Istimewa)

Sebagai upaya mencegah munculnya kembali penyakit mulut dan kuku (PMK) jelang Ramadan, Kementerian Pertanian (Kementan) didukung FAO ECTAD Indonesia melakukan percepatan vaksinasi PMK.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di delapan kabupaten pada lima provinsi, yaitu Kabupaten Indragiri Hulu di Riau, Kabupaten Sukabumi di Jawa Barat, Kabupaten Barru di Sulawesi Selatan, Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur di Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Pati, Rembang, dan Wonogiri di Jawa Tengah.

“Akselerasi vaksinasi ini kita lakukan di daerah padat ternak, daerah yang merupakan produsen ternak, dan juga tinggi lalu lintas ternaknya” ujar Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Nasrullah, dalam siaran resminya di Jakarta, Kamis (7/3/2024).

Lebih lanjut dijelaskan, vaksinasi tidak hanya dilakukan di daerah-daerah tersebut, namun dilaksanakan juga di wilayah lainnya di daerah tertular PMK.

Dalam program percepatan vaksinasi ini, pihaknya meminta dinas kabupaten menyiapkan tim vaksinator di setiap lokasi target untuk memetakan target wilayah vaksinasi, hewan, dan jumlah ternak yang akan divaksin, hingga merencanakan kegiatan edukasi ke peternak.

“Saya berharap bahwa dari kegiatan ini dinas dan tim vaksinator, serta semua pihak yang dilibatkan untuk berkomitmen bersama dalam memacu vaksinasi PMK di Lapangan,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pusat Darurat FAO ECTAD di Indonesia, Luuk Schoonman, mengatakan bahwa pihaknya akan terus mendukung program pemerintah dalam pengendalian PMK. Dengan dukungan pemerintah Australia yang telah mengalokasikan anggaran khusus untuk hal tersebut termasuk dukungan percepatan vaksinasi.

Menurut Luuk, vaksinasi merupakan salah satu kunci pengendalian PMK dan diperlukan kolaborasi untuk mempercepat vaksinasi di berbagai wilayah di Indonesia.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Kesehatan Hewan, Kementan, Nuryani Zainuddin, menyampaikan bahwa hingga saat ini kasus PMK masih terus dilaporkan dari beberapa provinsi. Munculnya PMK menandakan bahwa virus masih terus bersirkulasi sehingga potensi penularannya tetap mungkin terjadi.

“PMK disebabkan oleh virus yang sampai saat ini belum ada pengobatan yang efektif, sehingga langkah terbaik yang bisa dilakukan adalah pencegahan dengan vaksinasi secara periodik, yaitu setiap enam bulan” kata Nuryani.

Ia menambahkan bahwa hasil pemetaan untuk kegiatan percepatan yang dilakukan dalam lima hari tersebut dengan total target vaksinasi diperkirakan akan mencapai 73.247 ekor dengan target jenis hewan sapi, kambing, dan domba.

Kegiatan percepatan vaksinasi direncanakan akan terus dilakukan secara bertahap di wilayah potensial hingga menjelang Idul Adha. Hal tersebut penting menurutnya, mengingat 1-3 bulan menjelang Idul Fitri dan Idul Adha, lalu lintas ternak sapi, kambing, dan domba akan tinggi untuk persiapan kebutuhan daging di hari raya tersebut.

“Kami tidak ingin ada lonjakan kasus PMK yang dapat menyebabkan kerugian bagi peternak akibat ternak sakit menjelang masa panen di hari raya, sehingga penting bagi kami untuk terus mengampanyekan vaksinasi dan mendorong dinas bersama tim vaksinator untuk terus meningkatkan capaian vaksinasi,” pungkasnya. (INF)

KOLABORASI KEMENTAN DAN FAO SELENGGARAKAN WEBINAR ANTI RABIES

Webinar Rabies Membahas Penggunaan Vaksin Oral Untuk Mencegah Rabies

Sabtu 3 Februari 2024 kemarin, Direktorat Kesehatan Hewan bersama dengan FAO ECTAD Indonesia dan Australia Indonesia Health Security Partnership (AIHSP) menyelenggarakan webinar bertajuk "Potensi Vaksinasi Oral Rabies dan Pertimbangan Untuk Penggunaannya di Indonesia" melalui daring Zoom Meeting. Penggunaan vaksin oral tentunya menjadi salah satu strategi dalam peningkatan cakupan vaksinasi anjing dalam memberantas rabies.

Direktur Kesehatan Hewan Drh. Nuryani Zainuddin dalam semabutannya menyebutkan bahwa vaksinasi rabies secara oral menjadi opsi dalam vaksinasi anjing liar yang sulit ditangkap.

“Opsi lain yang mungkin bisa digunakan adalah vaksinasi oral rabies untuk anjing. Seperti diketahui, konsep ini sudah lama digunakan untuk vaksinasi hewan liar, termasuk untuk pengendalian rabies. Di beberapa negara Eropa, vaksinasi oral rabies untuk satwa liar sudah dilakukan sejak 1970-an, dan terbukti telah berhasil memberantas rabies pada satwa liar di beberapa negara. Untuk satwa liar, pemberian vaksin oralnya menggunakan pesawat atau helikopter dan disebar ke habitat satwa tertarget, misalnya rubah, sementara untuk anjing, metodenya sangat berbeda," tutur dia.

Dalam kesempatan yang sama bertindak sebagai narasumber yakni  Dr Ad Vos, salah satu ahli vaksin yang merupakan bagian dari Departemen Kesehatan Masyarakat Ceva Sante Animale, dalam presentasinya menjelaskan tiga komponen utama metode vaksinasi oral rabies untuk anjing.

“Setidaknya ada tiga komponen utama, yaitu vaksin yang memiliki efikasi dan aman bagi spesies target maupun non target; umpan yang disukai anjing lokal dan efektif dalam melepaskan vaksin di rongga mulut; serta teknik pemberian yang menggunakan sumber daya lokal dan mampu membatasi kontak dengan spesies non target," kata dia. 

Selain itu, dirinya menceritakan bahwa metode vaksinasi oral rabies terbukti efektif dalam mencapai cakupan di atas 70% dan cost-effective di beberapa negara.

“Penggunaan teknologi dalam pelaporan vaksinasi terbukti efektif dalam proses monitoring pelaksanaan metode ini secara real time di lapangan”, tambahnya.

Sementara itu, narasumber lainnya, Drh Khrisdiana Putri dari Universitas Gadjah Mada dan merupakan salah satu anggota Komisi Obat Hewan Kementan, menyebutkan bahwa produk vaksin oral yang sudah diregistrasi di Indonesia terbukti aman untuk penggunaannya di lapangan.

Hal tersebut juga diamini oleh Drh I Gusti Bagus Oka, dari Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Dirinya menceritakan pengalamannya dalam memberikan vaksin oral rabies di lapangan.

“Sebelum memberikan umpan pada anjing, jangan sampai menimbulkan kecurigaan anjing kepada kita karena bisa membuat anjing lari. Hindari kontak mata dengan si anjing, dengan jalan berpura-pura lewat melewati anjing sebelum menjatuhkan umpan di depannya. Selain itu vaksin oral tersebut aman dan efektif untuk digunakan," tuturnya. 

Program pilot yang telah dilakukan di Indonesia ini dapat terlaksana berkat kerjasam antara Direktorat Kesehatan Hewan bersama dengan FAO ECTAD Indonesia, AIHSP, dan Ceva Sante Animale, serta Ceva Animal Health Indonesia. Mereka berkolaborasi melakukan beberapa studi di Bali pada tahun 2021-2022, yaitu studi penerimaan umpan vaksin oral rabies, efektivitas vaksinasi oral rabies, potensi kontak dengan masyarakat, serta studi imunogenisitas vaksin oral, di mana hasilnya telah dipublikasi tahun 2023.

Studi tersebut menghasilkan temuan penting yang bisa digunakan sebagai referensi dalam memperkuat kualitas vaksinasi anjing melawan rabies di Indonesia. Hasil studi menunjukkan bahwa anjing lokal menerima umpan yang terbuat dari tepung telur dan umpan yang terbuat dari usus sapi Bali dengan tingkat kesuksesan masing-masing 95,2% dan 82,6%. Untuk respon imun, tidak ada perbedaan kuantitatif yang signifikan pada level antibodi yang ditimbulkan oleh vaksin oral dan vaksin parenteral yang biasa digunakan di Indonesia.

Setidaknya ada dua pesan kunci yang diidentifikasi  dalam acara seminar tersebut yakni Vaksin oral rabies mempunyai potensi sebagai opsi untuk menjawab masalah sulitnya vaksinasi anjing liar dan anjing berpemilik yang diliarkan dalam puaya pengendalian dan pemberantasan rabies. Selain itu, berbagai studi telah membuktikan keamanan, efektivitas, imunogenisitas, dan cost-effectiveness penggunaan vaksin oral rabies di beberapa negara.

Sebelum menutup webinar, Drh Nuryani menambahkan bahwa ia berharap agar vaksin oral rabies dapat digunakan untuk target anjing liar atau anjing berpemilik yang diliarkan, sementara anjing kesayangan dan anak anjing dapat divaksinasi dengan vaksin parenteral. Metode vaksinasi rabies oral ini nantinya digunakan sebagai pelengkap dalam pelaksanaan vaksinasi massal untuk meningkatkan cakupan vaksinasi dalam menghentikan penularan virus rabies di lapangan. (WFH).

Wahid Fakhri Husein – praktisi manajemen kesehatan hewan dan One Health; Direktur Sahabat Anti Rabies*

LAGI - LAGI NUTRICELL BERHASIL MERAMBAH PASAR INTERNASIONAL

Seremonial Pelepasan Ekspor Nutricell Oleh Wamentan

PT Nutricell Pacific, salah satu pemain utama di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan kembali berhasil merambah pasar internasional. Kali ini pasar dari salah satu negara ASEAN, Vietnam dan secara mengejutkan Jepang berhasil mereka rambah. Acara seremonial pelepasan ekspor tersebut digelar di Kantor Nutricell yang berlokasi di Taman Tekno, Tangerang Selatan pada Senin 29 Januari 2024 yang lalu. 

Suaedi Sunanto selaku CEO Nutricell mengatakan bahwa produk yang berhasil diekspor kali ini berupa feed suplement dalam bentuk fat powder ke Jepang, dan produk pet food ke Vietnam. Tak kurang sebanyak 14 ton feed suplement dan sekitar 2000 box pet food berhasil mereka ekspor. Total nilai transaksi pada hari itu mencapai 50 ribu USD.

"Semua ini berkat kerja keras dan kolaborasi yang apik dari kita semua, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya atas perjuangannya. Sekali lagi kami membuktikan bahwa produk lokal mampu bersaing di pasar global," tutur Suaedi dalam sambutannya. 

Fat powder sendiri menurut Suaedy merupakan salah satu feed suplement yang digunakan pada sapi perah. Biasanya sapi dengan produktivitas tinggi (lebih dari 30 liter susu / hari) kandungan lemak susunya berkurang. Oleh karenanya dibutuhkan suplementasi agar kadar lemak susunya sesuai standar. 

"Kami membuat fat powder dari bahan lokal asli yakni by product kelapa sawit. Alam menyediakan, teknologi kami menyempurnakan, sehingga didapatlah produk lokal berkualitas yang mampu bersaing dengan produk luar," kata Suaedi. 

Untuk produk pet food Nutricell produk yang diekspor berupa pakan basah dan snack untuk hewan kesayangan. Menurut Suaedi saat ini di Vietnam kebanyakan produk kompetirotnya berasal dari Thailand. Dimana Thailand merupakan produsen pet food terbesar di ASEAN dan kedua di dunia di bawah Amerika Serikat. 

"Kita juga berharap pemerintah juga serius dalam industri pet food ini, karena menurut kami ini masih sangat potensial. Bahkan pertumbuhan industri pet food di Indonesia masih berada diangka dua digit. Tentunya ini bisa menjadi kesempatan kita," tegas Suaedi.

Dalam kesempatan yang sama, hadir pula Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi. Ia menyatakan rasa bangganya kepada Nutricell karena menjadi salah satu perusahaan yang konsisten mengharumkan nama Indonesia melaui upaya ekspor. 

"Kami sangat bangga kepada Nutricell, semoga kedepannya bisa merambah pasar di negara lain, Timur Tengah misalnya. Kami juga di kementan berusaha sekuat tenaga untuk membantu produsen lokal untuk membuka pasar di seluruh dunia, oleh karenanya kerjasama ini harus terus berjalan untuk mengharumkan nama Indonesia," tutup Harvick. (Cr) 

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH MELINDUNGI KEBERLANGSUNGAN HIDUP PETERNAK UNGGAS RAKYAT

Foto Bersama Narasumber Seminar

KPUN (Komunitas Peternak Unggas Nasional) berklobrasi bersama PSP3-IPB dan Saspri Nasional yang mewadahi para peternak unggas mandiri melaksanakan Seminar Perunggasan mengangkat tema “Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Melindungi Keberlangsungan Hak Usaha Perunggasan Nasional”.

Acara tersebut dihelat di IICC Botani Square,Kota Bogor pada hari Rabu,(24/01/2024). Narasumber yang hadir diantaranya drh Agung Suganda Direktur Pakan Ternak, Ditjennakkeswan, Dr I Gusti Ketut Astwa Deputi 1 Bapanas RI, Alvino Antonio, Ketua KPUN, Dr Prabianto Mukti Wibowo, Komisioner Komnas HAM, dan Yeka Hendra Fatika yang merupakan Komisioner Ombudsman RI. Seminar juga dimoderatori oleh Prof Muladno yang merupakan mantan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sekaligus pendiri Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) dan Ketua PSP3 – IPB.

Dalam presentasinya, Drh Agung Suganda yang mewakili pemangku kebijakan memaparkan tentang arah kebijakan dan langkah-langkah kementerian pertanian dalam pelindungan dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat perunggasan.

“Kami saat ini sedang melakukan perubahan-perubahan sebagaimana diperintahkan oleh Pak Menteri, tujuan utamanya bukan hanya bagaimana meningkatkan produksi daging unggas dan telur ayam kita.

Ia juga menyebut saat ini Kementan mendorong pemberdayaan perlindungan terhadap peternak rakyat. Dimana peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk juga para peternak mandiri yang melakukan usaha budidaya saat ini juga diperhatikan. 

Sedangkan Ketua KPUN Alvino Antonio dalam paparannya menyatakan rasa terima kasihnya atas terselenggaranya seminar ini. Dimana melalui seminar ini ada beberapa masukan dari instansi pemerintah lintas sektoral yang dapat diambil tindakan secepatnya.

"Tadi dijelaskan ada beberapa hal yang perlu diperbaiki diantaranya undang-undang dan beberapa aturan lain yang masih berpotensi merugikan peternak mandiri. Tentunya hal tersebut perlu dibahas lebih lanjut dan lebih mendalam bila perlu secepatnya. Hal yang akan disampaikan dan dibahas bersama lintas sektoral tadi diharapkan bisa menemukan jalan yang terbaik dan tercepat bagi industri perunggasan di Indonesia."tegas Alvino.

Masih menurut Alvino, peternak mandiri sejatinya telah terfokus meminta bantuan kepada pemerintah melalui kementan dan Kemendag, agar dapat berkonsolidasi mengangkat harga ayam dari peternak dengan harga yang sesuai. Karena harga ayam hidup itu jauh di bawah harga biaya produksi yang sekarang.

"Saat ini kami tidak bisa berbuat banyak karena harga pakan ternak terbilang tinggi harganya menyentuh Rp.10.000, untuk itu kami meminta pemerintah untuk bisa menekan harga pokok produksi khususnya pakan agar kami bisa menjual ayam dengan harga yang lebih baik,," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner Ombudsman, Yeka Hendra Fatika menegaskan pemerintah wajib memberikan perlindungan yang nyata bagi peternak unggas baik di tingkat kebijakan dan implementasi.

Yeka mengatakan, Ombudsman telah menerima berbagai aduan dari para peternak di antaranya terkait rendahnya harga jual ayam hidup di kandang, tingginya biaya sarana produksi peternak hingga permasalahan PKPU antara Peternak dengan Perusahaan Pakan.

Di sisi lain para peternak mandiri juga mengadu soal terhambatnya proses pembayaran dalam Program Pencegahan Stunting oleh Pemerintah kepada Peternak.

Menurutnya, upaya jangka menengah dan jangka panjang yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan mendorong diskon pasar produk dari integrator dengan peternak rakyat/mandiri.

Sementara itu Prabianto Mukti Wibowo, Komisioner Komnas HAM menyoroti masalah Rekomendasi dan Pengembangan Industri Perunggusan Nasional yang Berkelanjutan serta Berkeadilan. (CR)