KEMENTAN MINTA BULOG FOKUS SERAP DUA KOMODITI STRATEGIS

Jagung sebagai komoditi strategis nasional. (Foto: Dok. Infovet)

Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, meminta Bulog memperkuat penyerapan dan distribusi hasil panen raya petani. Bulog diharapkan mampu membeli hasil panen dengan harga yang menguntungkan petani. Saat ini pihaknya tengah fokus pada pemenuhan pangan dalam negeri untuk menekan kebijakan impor. Dua di antara komoditas yang ditargetkan adalah padi dan jagung sebagai komoditi strategis nasional.

“Jangan sampai kita terlalu bersemangat pada impor daging kerbau tapi serap gabah dan jagung hasil panen raya petani malah tidak berdaya,” kata Mentan.

Hal tersebut menanggapi keluhan Direktur Utama Bulog soal tidak mendapatkan izin impor daging kerbau 2024. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dirkesmavet), Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan, Syamsul Ma’arif, mengatakan sesuai hasil Rakortas yang dikoordinasikan oleh Menko bidang Perekonomian pada 28 Maret 2024, telah diputuskan bahwa izin impor hanya diberikan pada PT Berdikari dan PT PPI.

“Rakortas pertama pada 13 Desember 2023 memutuskan impor daging kerbau hanya menyebutkan pelaksanaan oleh BUMN. Kemudian Rakortas kedua pada 28 Maret 2024 memutuskan penugasan impor daging kerbau kepada PT Berdikari dan PT PPI. Jadi begitu keputusan pemerintah selaku regulator,” tegas Syamsul melalui keterangan resminya di Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Syamsul juga mengatakan bahwa sebenarnya saat ini beban Bulog cukup berat. Untuk menyerap hasil panen jagung dan gabah petani saja tidak sanggup, sehingga sebaiknya tidak menambah beban perusahaan.

“Importasi jutaan ton beras saat ini sepertinya belum maksimal. Begitu pula serap jagung masih macet. Sebaiknya fokus bisnisnya membantu petani dalam negeri. Toh impor daging kerbau dilakukan juga oleh BUMN,” tukasnya. (INF)

DIRJEN PKH: PANGAN HEWANI SAAT NATARU AMAN DAN MENCUKUPI

Ketersediaan telur dan daging ayam, maupun sapi/kerbau saat Nataru sangat mencukupi. (Foto: Istimewa)

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) menyampaikan secara nasional ketersediaan dan pasokan pangan asal ternak saat Natal dan Tahun Baru 2023 (Nataru) aman dan mencukupi. Hal tersebut disampaikan Dirjen PKH, Nasrullah, dalam keterangannya Jumat (30/12/2022).

Ia menjelaskan, ketersediaan telur dan daging ayam, maupun sapi/kerbau saat Nataru sangat mencukupi. Berdasarkan prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan asal ternak tersebut secara nasional dan kroscek di lapangan menunjukkan bahwa komoditas terpantau cukup, sehingga masyarakat menurutnya untuk menyambut akhir tahun tidak perlu khawatir kehabisan stok.

Lebih lanjut disampaikan, tahun ini ketersediaan daging broiler mencapai 3,71 juta ton dengan kebutuhan mencapai 3,21 juta ton, sehingga terdapat surplus sekitar 0,50 juta ton. “Ketersediaan telur ayam ras tidak jauh berbeda, dimana sebanyak 5,61 juta ton dengan kebutuhannya 5,52 juta ton, terdapat surplus sekitar 0,09 juta ton”, jelas Nasrullah.

Sedangkan ketersediaan daging sapi/kerbau 797.055 ton dengan kebutuhan sebanyak 736.622 ton, terdapat surplus sebesar 60.433 ton. “Data prognosa tersebut bersumber dari Rakornis Kementerian/Lembaga, Kementerian Koordinator Perekonomian, BPS, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Bapanas,” ucapnya.

Ia juga mengemukakan, stok nasional daging sapi hingga 28 Desember 2022 sebesar 127.731 ton, artinya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sampai 60 hari ke depan Sedangkan untuk wilayah DKI Jakarta, stok daging sapi sebanyak 14.600 ton, cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 300 hari.

“Untuk stok nasional daging ayam hingga 28 Desember 2022 sebesar 129.761 ton, cukup untuk memenuhi kebutuhan sampai 12 hari ke depan, sedangkan untuk DKI Jakarta stok daging ayam sebesar 10.110 ton, sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 29 hari,” ungkapnya.

“Stok nasional telur ayam hingga 28 Desember 2022 mencapai 165.463 ton, artinya  mencukupi kebutuhan sampai sembilan hari. Sedangkan untuk DKI Jakarta, stoknya mencapai 15.051 ton, mencukupi untuk memenuhi kebutuhan selama 26 hari.”

Ia sampaikan, kegiatan pemantauan ketersediaan pangan penting dilakukan pada momen Nataru, karena terdapat potensi kenaikan permintaan bahan pangan asal ternak dan mengantisipasi agar tidak terjadi kelangkaan pasokan yang akan berdampak pada fluktuasi harga.

“Hal ini tentu untuk menindaklanjuti arahan Bapak Menteri Pertanian yang terus mengingatkan kami agar selalu berkomitmen memenuhi kebutuhan pangan bagi 275 juta rakyat Indonesia yang merupakan prioritas layanan kami. Kami juga lakukan pemetaan stok produk pangan asal ternak untuk mengetahui status ketahanan pangan di daerah. Hal ini juga penting untuk menentukan kebijakan distribusi pasokan pangan ke wilayah yang berstatus aman, sehingga mampu membantu daerah-daerah yang masih mengalami status waspada,” pungkasnya. (INF)

BANJIR IMPOR DAGING KERBAU INDIA, KEMANA SAPI LOKAL KITA?

Impor daging kerbau India terjadi di tengah klaim produksi meningkat, konsumsi stagnan dan neraca defisit. (Foto: Istimewa)

Tahun 2021 Indonesia telah mengimpor daging kerbau asal India sebanyak 80.000 ton. Jumlah tersebut terkoreksi dari sebelumnya dimana kuota impor daging kerbau India sepanjang 2016-2020 mencapai 100.000 ton/tahun. Hal ini tidak lepas dari program pemerintah menyediakan daging murah untuk masyarakat.

Direktur Operasional PT Berdikari Persero, Muhammad Hasyim, mengatakan berdasarkan hasil Rakortas (rapat koordinasi terbatas) 2018, Berdikari mendapat penugasan impor daging kerbau sebanyak 20.000 ton atau sekitar 714 kontainer. Memasuki 2019, impor daging sapi Brasil sebanyak 10.000 ton hanya terealisasi 3.500 ton. Pada 2020, impor daging kerbau 50.000 dan sapi Brasil sebanyak 10.000 dengan realisasi impor daging kerbau 24.724 ton dan sapi 1.900 ton.

“Untuk 2021 impor daging kerbau tidak ada penugasan kepada Berdikari, yang ada hanya impor daging dari Brasil sekitar 20.000 ton dan realiasinya saat ini kurang lebih 16.560 ton,” ungkap Hasyim dalam Webinar PATAKA ke-67 “Banjir Kerbau India, Kemana Sapi Lokal Kita?”, Kamis (13/1/2021). 

Ketua Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo), Didiek Purwanto, mengatakan melalui BUMN Pangan importasi daging kerbau beku India 2016-2021 sebanyak 39.524 ton (2016), tertinggi 93.970 ton (2019), menurun menjadi 73.780 (2021), sedangkan realisasi impor daging Brasil 16.706 ton (2021). Impor dengan harapan mencapai harga Rp 80.000/kg secara nasional. Tetapi realisasinya, harga daging sapi lokal dalam negeri rata-rata Rp 105.000-109.000/kg sepanjang 2019-2021. Dinilai program impor daging kerbau India belum berhasil menurunkan harga daging sapi lokal dalam negeri.

Sementara Ketua Perhimpunan Peternak Sapi Kerbau Indonesia (PPSKI), Nanang Purus Subendro, mengatakan kebijakan impor daging kerbau bertujuan mulia menurunkan harga. Namun impor yang semakin meningkat khawatir terjadi banjir daging kerbau India ketika peternakan rakyat mulai bangkit.

Oleh karena itu menurut Direktur Eksekutif PATAKA, Ali Usman, kebijakan impor daging kerbau India harus dievaluasi. “Tataniaga harus dibenah, jangan hanya melihat sisi konsumen, tapi juga sisi produsen peternak rakyat. Biaya pemeliharaan sapi masih tinggi, hingga rantai pasok fasilitas masih minim, sehingga membuat harga daging sapi masih tinggi,” kata dia dalam keterangan tertulisnya.

Padahal berbagai program pemerintah untuk meningkatkan populasi tetapi defisit daging sapi masih cukup tinggi, sehingga Indonesia masih melakukan impor daging.

Ia mengusulkan, sistem informasi pangan dalam satu data supply-demand daging sapi harus dibangun. Tidak hanya data produksi, tapi angka konsumsi berbagai daerah. Sehingga pemerintah dapat mengetahui jumlah peternak dan ternaknya di tiap daerah, juga data biaya produksi pemeliharaan ternak, pasokan bahan baku pakan, penyediaan bibit, hingga sistem rantai pasok. Sehingga data harga daging bisa dilihat secara transparan oleh konsumen. (INF)

DAMPAK NEGATIF IMPOR DAGING KERBAU PADA USAHA SAPI POTONG INDONESIA

Kajian tentang dampak importasi daging kerbau terhadap usaha sapi potong di Indonesia yang digelar PB ISPI bersama PB PDHI di Jakarta. (Foto: Andang/ISPI)

Populasi sapi di Indonesia mengalami peningkatan secara perlahan sejak 2005-2013, seiring dengan peningkatan konsumsi dagingnya. Total konsumsi daging sapi secara nasional pada 2017 mencapai 60.966 ton dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2018 misalnya, tercatat 662.540 dan 2019 pronogsa Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa konsumsi nasional diperkirakan mencapai 712.893 ton, sementara harga daging segar juga masih berkisar Rp 100.000-115.000/kg.

Perkembangan positif industri sapi pedaging tersebut sayangnya terkendala oleh adanya importasi daging kerbau dari India, yang berdampak negatif terhadap industri sapi pedaging Indonesia. Atas hal itu, Pengurus Besar Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (PB ISPI) dan Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PB PDHI) menggelar kajian tentang dampak importasi daging kerbau terhadap keberadaan usaha sapi potong yang berkembang di Indonesia, melalui sebuah seminar di Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Dipandu oleh Ketua Umum PB ISPI, Ir Didiek Purwanto, seminar menghadirkan pembicara Dr Ir Andre Revianda Daut (ISPI) yang membahas dampak importasi daging kerbau terhadap usaha sapi potong di Indonesia, kemudian Dr Drh Tri Satya Putri Naipospos (PDHI) yang turut mengupas tema dampak importasi daging kerbau terhadap perkembangan penyakit mulut dan kuku (PMK) serta penanganannya di Indonesia.

Berdasarkan informasi data impor dari ITC Calculation based on Un Comtrade Statisyics, tercatat pemasukan daging kerbau asal India sebesar 173.534 ton (2016-2018) dan rencana di 2019 sebanyak 100.000 ton. Namun itu ternyata belum mampu menurunkan harga daging sapi menjadi Rp 80.000/kg, bahkan peredarannya cukup masif ke pasar-pasar becek yang tentunya bila tidak dikontrol dengan baik bisa menimbulkan persalahan baru terhadap daya saing usaha sapi potong para peternak maupun keamanan PMK.

Diperkirakan ada 22 unit Meat Plants di India yang disetujui untuk dapat mengekspor daging kerbau ke Indonesia ditengarai berada di wilayah endemik PMK. Hal ini menyebabkan produk yang dihasilkan berisiko menambah ancaman bagi indonesia yang berstatus bebas PMK.

Fakta tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 17/Permentan/PK.450/5/2016 tentang pemasukan daging tanpa tulang dalam hal tertentu yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara asal pemasukan, khususnya di dalam Pasal 9 huruf (g) berbunyi tidak terjadi kasus PMK sekurang-kurangnya 1 bulan sampai pengapalan daging beku tanpa tulang.

Dari kajian yang sudah dilakukan dalam acara tersebut, PB ISPI dan PB PDHI menyimpulkan antara lain bahwa importasi daging kerbau hanya menguntungkan peternak India dan pelaku tata niaga. Bahkan dampak negatif bagi peternak Indonesia, usahanya menjadi tidak bergairah karena tidak berdaya saing, serta kehilangan pasar potensial hariannya di rumah pemotongan hewan.

PB ISPI dan PB PDHI menyarankan, perlu adanya keberpihakan terhadap peternak rakyat dengan meninjau ulang kebijakan importasi daging asal India. Misalnya, distribusi impor daging kerbau benar-benar hanya untuk industri, juga segmentasi harga daging kerbau, sapi impor dengan lokal. (IN)

ISU HARGA DAGING KERBAU TINGGI, KEMENTAN SEGERA BENTUK TIM PANTAU

Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) segera menurunkan tim pada Senin dini hari, 2 Januari 2017 untuk turun ke beberapa pasar di Jakarta, menyusul adanya laporan penjualan daging kerbau beku di atas ketentuan pemerintah.

Menanggapi isu tingginya harga daging kerbau impor,
Tim Ditjen PKH segera merespon cepat dengan membentuk tim
untuk melakukan monitoring, Senin (2/1). 

Menurut laporan dari salah satu media, harga daging kerbau di pasar Jatinegara, Jakarta Timur dijual Rp 110.000/kg. Padahal pemerintah memberikan izin impor daging kerbau supaya harga daging bisa di bawah Rp 80.000/kg. Saat awal masuknya daging impor tersebut, harga daging kerbau dijual di pasar dengan kisaran harga Rp 70.000.

Menanggapi laporan tersebut, Dirjen PKH, Drh I Ketut Diarmita MP, langsung gerak cepat dan memerintahkan jajarannya di eselon dua untuk langsung turun ke pasar, Senin dini hari sekitar jam 04.00. Tujuannya ke Pasar Jatinegara dan beberapa pasar lainnya sekaligus melakukan Operasi Pasar. Diharapkan dengan langkah tersebut dapat menghasilkan solusi untuk mengembalikan harga daging seperti yang diharapkan pemerintah.

Hasil Monitoring   

Dari hasil monitoring Tim Ditjen PKH Kementerian Pertanian telah melakukan monitoring penjualan daging sapi dan kerbau ex-impor di Pasar Jatinegara, Pasar Kramat Jati, Pasar Minggu, Pasar Pecah Kulit dan Pasar Mampang Prapatan. Dari siaran pers hasil monitoring sebagaimana  dikutip Majalah Infovet pada Senin siang (2/1) dilaporkan sebagai berikut:                   

1.         Tidak ditemukan pedagang yang menjual daging kerbau ex-impor dengan harga Rp. 110 rb/kg;

2.         Harga rata-rata daging yang dijual ke konsumen yaitu :

a.         Daging sapi segar Rp. 110-120 rb/kg tergantung jenis potongan dan harga diatas sudah tidak mengandung lemak (daging murni),

b.         Daging sapi ex-impor (sudah thawing) Rp. 90-100 rb/kg (Pasar. Kramat Jati & Pasar. Minggu) dan Rp. 80-90 rb/kg (Pasar. Jatinegara, Pasar. Pecah Kulit dan Pasar. Mampang)

c.          Daging kerbau ex-impor Rp. 80-90 rb/kg (Pasar Kramat Jati dan Pasar Minggu) dan Rp. 75-80 rb/kg (Pasar Jatinegara, Pasar Pecah Kulit dan Pasar Mampang)

d.         Tetelan (lokal/impor) Rp. 55-70 rb/kg;

3.         Umumnya pedagang menjual daging kerbau ex-impor sebagai daging sapi, apabila pembeli teliti baru akan diinfokan sebagai daging kerbau;

4.         Beberapa pedagang yang menjual daging kerbau ex-impor dengan harga diatas 80 ribu adalah jenis daging yang sudah dibersihkan dari lemak, sehingga harga jualnya lebih tinggi;

5.         Freezer di pasar sudah tersedia, namun kapasitasnya hanya untuk menyimpan stock atau sisa daging yang tidak laku terjual;

6.         Belum ada pengawasan terhadap peredaran atau penjualan dari importir/distributor daging sapi/kerbau ex-impor;

7.         Tidak ditemukan pengoplosan antara daging sapi segar dengan ex-impor, karena secara kasat mata cukup berbeda karena daging sapi/kerbau ex-impor yang telah di thawing masih basah dan dingin.

Dirjen PKH I Ketut Diarmita menyampaikan, “Pengawasan peredaran daging di pasar adalah tanggungjawab bersama, termasuk ADDI (Asosiasi Distributor Daging Indonesia) yang telah menandatangani  MoU dengan Bulog terkait dengan pengawasan distribusi atau penjualan daging kerbau. Namun demikian, Ditjen PKH akan segera berkoordinasi dengan institusi atau lembaga terkait untuk menindaklanjuti hal tersebut.” (wan)